Besarkan text
Kecilkan text
Grayscale
High Contrast
Negative Contrast
Light Background
Link Underline
Readable Font
Panduan Suara On
Panduan Suara Off
Reset
Menu
Kontak
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUMSEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKATSEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
ARSIP
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
ARSIP
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
Undang-undang
TAHUN 2006
#
TENTANG
DOKUMEN
1
Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
2
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003
3
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4
Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian)
5
Pengesahan International convention for the Suppression of Terrorist Bombings; 1997 (konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)
6
Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 ( Konvensi Internasional Pemberantasaan Pendanaan Terorisme, 1999)
7
Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 ( konvensi perserikatan bangsa - bangsa anti korupsi, 2003)
8
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana ( Treaty Between The Republic of Indonesia and the People\'s Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
9
Sistem Resi Gudang
10
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi Undang - Undang.
11
Pemerintahan Aceh
12
Kewarganegaraan Republik Indonesia
13
Perlindungan saksi dan korban
14
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2006
15
Badan Pemeriksa Keuangan
16
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
17
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
18
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
19
Dewan Pertimbangan Presiden
20
Pengesahan Convention on The Probihition of The Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-personnel Mines And on Their Destruction ( Konvensi tentang pelarangan penggunaan, penimbunan, produksi dan transfer ranjau darat anti personel dan pemusnahannya)
21
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan ( Aggrement Between The Government of The Republic of Indonesia and the Government of The Republic of India on Cooperative Activities in the Field of Defence)
22
Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
23
Administrasi Kependudukan
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI