JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Kewarganegaraan Republik Indonesia

METADATA
Nomor	12
Tahun	2006
Tanggal Penetapan	01 August 2006
Tanggal Pengundangan	01 August 2006
Tanggal Pengundangan	2006-08-01
Abstrak	REPUBLIK INDONESIA - KEWARGANEGARAAN 2006 UU NO. 12, LN. 2006/NO. 63, TLN. NO. 4634, LL SETNEG : 32 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA - Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru. - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia; syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia; kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia; syarat dan tata cara memperoleh kenbali Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan ketentuan pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Agustus 2006. - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak UndangUndang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri 8 Bab dan 46 Pasal. - Penjelasan 12 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III

Status

Mencabut UU - No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Mencabut UU - No. 3/1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 12 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 28/2019	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2.	Pasal 19 Ayat 4	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 36/2016	Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Republik Indonesia
3.	Pasal 22 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 21/2022	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
4.	Pasal 30 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 21/2022	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
5.	Pasal 35 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 21/2022	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
6.	Pasal 43 Ayat -	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-HL.03.01/2006	Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data