Anotasi Undang-Undang
Anggota JDIHN: -
Jumlah Data: 185 Dokumen
| # | TAHUN | JUDUL | AKSI |
|---|---|---|---|
1 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Pelaksana. | |
2 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Bataubara, Undang-Undang Perubahan, Peraturan Pelaksana dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi. | |
3 | 2024 | Kompilasi Undang--Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Pelaksana. | |
4 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pelaksana. | |
5 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Perubahan, Peraturan Pelaksana dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi. | |
6 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosia dan Peraturan Pelaksana. | |
7 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, UU perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
8 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
9 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
10 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
11 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Perubahan, Peraturan Pelaksana dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi. | |
12 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pelaksana. | |
13 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perubahan, Peraturan Pelaksana dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi. | |
14 | 2024 | kOMPAILASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BIDANG KOMISI II | |
15 | 2024 | KOMPILASI UNDANG-UNDANG 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA | |
16 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Peraturan Pelaksana. | |
17 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan peraturan pelaksana. | |
18 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, undang-undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
19 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pelaksana. | |
20 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Peraturan Pelaksana. | |
21 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. | |
22 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Keprotokolan dan Peraturan Pelaksana. | |
23 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Peraturan Pelaksana. | |
24 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bidang Komisi I. | |
25 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 52 ahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Pelaksana. | |
26 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta Peraturan Pelaksana. | |
27 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pelaksana. | |
28 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pelaksana. | |
29 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Peraturan Pelaksana. | |
30 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupatim dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Perubahan, Pertimbangan Hukum Putusan MK dan Peraturan Pelaksana. | |
31 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
32 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura, Undang-Undang perubahan dan perturan pelaksanaan. | |
33 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dan Peraturan Pelaksana. | |
34 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pelaksana. | |
35 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Pelaksana. | |
36 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan dan Peraturan pelaksana. | |
37 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara beserta dengan Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
38 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta Undang-Undang PErubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
39 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan beserta peraturan pelaksana. | |
40 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan beserta dengan Peraturan Pelaksanaan.
| |
41 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh beserta Peraturan Pelaksana. | |
42 | 2024 | Kompilasi Undang-Undnag Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelnggara Jaminan Sosial beserta Undang-Undang Peprubahan, Peraturan Pelaksana dan Putusan Mahkamah Konstitusi. | |
43 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta undang-undang perubahan dan peraturan pelaksana. | |
44 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga beserta dengan peraturan pelaksana. | |
45 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan Peraturan Pelaksana. | |
46 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pelaksana. | |
47 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
48 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
49 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
50 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
51 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pelaklsanaan. | |
52 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pelaksana. | |
53 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pelaksana. | |
54 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pelaksanaan. | |
55 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pelaksanaan. | |
56 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pelaksanaan. | |
57 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pelaksanaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi. | |
58 | 2024 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan Peraturan Pelaksanaanya. | |
59 | 2023 | Anotasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan undang-undang perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
60 | 2023 | Anotasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kompilasi dengan UU Perubahan, Putusan Mahkamah Konstisusi dan Peraturan Pelaksana. | |
61 | 2023 | Anotasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan undang-undang perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
62 | 2023 | AnotasiUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang. | |
63 | 2023 | Anotasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Ekonomi Khusus sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
64 | 2023 | Anotasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kompilasi dengan undang-undang perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
65 | 2023 | Anotasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Perberdayaan Petani sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan undang-undang perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
66 | 2023 | Anotasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
67 | 2023 | Anotasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geogrfis sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tetang Cipta kerja, Kmpilai dengan Undang-undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
68 | 2023 | Dokumen ini Kompilasi Undang-Undang Komisi XI dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. | |
69 | 2023 | Dokumen ini merupakan Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi X Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. | |
70 | 2023 | Dokumen ini Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi IX Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. | |
71 | 2023 | Dokumen ini Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi VIII Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. | |
72 | 2023 | Dokumen ini merupakan Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi VII dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. | |
73 | 2023 | Dokumen ini merupakan Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi VII dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. | |
74 | 2023 | Dokumen ini merupakan Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi VII dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. | |
75 | 2023 | Dokumen ini mearupakan Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi VI dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. | |
76 | 2023 | Dokumen ini merupakan Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi V dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. | |
77 | 2023 | Dokumen ini merupakan Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi IV dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. | |
78 | 2023 | Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi III dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. | |
79 | 2023 | Dokumen ini merupakan Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi II dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
| |
80 | 2023 | Dokumen ini merupakan Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi I Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. | |
81 | 2023 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis beserta Peraturan Pelaksana. | |
82 | 2023 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai beserta Peraturan Pelaksana dan Putusan Mahkamah Konstitusi. | |
83 | 2023 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan beserta Peraturan Pelaksana. | |
84 | 2023 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial beserta Peraturan Pelaksana dan Putusan Mahkamah Konstitusi:
Pasal/ayat yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi:
1. Pasal 13 ayat (2) huruf a melalui putusan MK No.68/PUU-XIII/2015.
2. Pasal 23 ayat (2) huruf a melalui putusan MK No.68/PUU-XIII/2015.
3. Pasal 67 ayat (2) huruf a melalui putusan MK No.49/PUU-XIV/2016.
4. Pasal 82 melalui putusan MK No.114/PUU-XIII/2015. | |
85 | 2023 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi beserta Peraturan Pelaksana. | |
86 | 2023 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, beserta Undang-Undang Perubahan dan Peratauran Pelaksana. | |
87 | 2023 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 17Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
88 | 2023 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapiain beserta Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
89 | 2023 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan beserta Peraturan Pelaksana. | |
90 | 2023 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam beserta Peraturan Pelaksana. | |
91 | 2023 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat beserta dengan Peraturan Pelaksana dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
Pasal/ayat yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi:
1. Pasal 2 ayat (1) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 95/PUU-XIV/2016.
2. Pasal 4 ayat (1) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 36/PUU-XII/2015.
3. Pasal 4 ayat (1) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009.
4. Pasal 16 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.
5. Pasal 28 ayat (3) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022.
6. Pasal 31 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004.
| |
92 | 2023 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Peraturan Pelaksana, UNdang-Undang Perubahan dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi. | |
93 | 2023 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia beserta peraturan pelaksana. | |
94 | 2023 | Anoasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan kompilasi dengan Peraturan Pelaksana. | |
95 | 2023 | Anotasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Kompilasi dengan Peraturan Pelaksana. | |
96 | 2023 | Anotasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Kompilasi dengan Peraturan Pelaksana.
| |
97 | 2023 | Anotasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pelaksana dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
| |
98 | 2023 | Anotasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pelaksana. | |
99 | 2023 | Anotasi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pelaksana. | |
100 | 2023 | Anotasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana. | |
101 | 2023 | Anotasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pelaksana. | |
102 | 2023 | Anotasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana. | |
103 | 2023 | Anotasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, kompilasi dengan UU dan Peraturan Pelaksana. | |
104 | 2023 | Anotasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan UU Perubahan, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pelaksana. | |
105 | 2023 | Anaotasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumbaer Daya untuk Pertahanan Negara dan Peraturan Pelaksanaan. | |
106 | 2023 | Anotasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabenan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
107 | 2023 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU 11/2010) merupakan pelindungan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Anotasi UU 11/2010 merupakan kompilasi UU 11/2010 yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang beserta lampiran penjelasan undang-undang. | |
108 | 2023 | Undang-Undang 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang (selanjutnya disebut UU 9/1961), yang menjadi landasan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU 9/1961 yang terdiri dari pembukaan undang-undang dan batang tubuh undang-undang. | |
109 | 2023 | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (selanjutnya disebut UU Statistik), yang menjadi landasan mentapkan jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya serta mengatur lingkup tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan statistik.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Statistik beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksanaan undang-undang dan disertai lampiran penjelasan undang-undang. | |
110 | 2023 | Undang-Undang 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman (selanjutnya disebut UU Ombudsman), yang menjadi landasan pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Ombudsman yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang beserta lampiran penjelasan undang-undang, dan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi.
Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK:
1. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) melalui Putusan MK No. 62/PUU-VIII/2010 | |
111 | 2023 | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana) menjadi landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Penanggulangan Bencana beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang.
| |
112 | 2023 | Anotasi Undang-Undang Noamor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pelaksana. | |
113 | 2023 | Anotasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta UU Peprubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
114 | 2022 | Anotasi UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
115 | 2022 | Anotasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksanaan. | |
116 | 2022 | Anotasi UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
117 | 2022 | Anotasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan Undang-Undang PErubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
118 | 2022 | Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Perpu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas ndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi UU, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
119 | 2022 | Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Perpu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas ndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi UU, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
120 | 2022 | Anotasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
121 | 2022 | Anotasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
122 | 2022 | Anotasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
123 | 2022 | Anotasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan UU Perubahan dan PEraturan Pelaksana. | |
124 | 2022 | Anotasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. | |
125 | 2022 | Anotasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. | |
126 | 2022 | Anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kekrja, kompilasi dengan UU Perubahan, Peraturan Pelaksana dan Putusan Mahkamah Konstitusi. | |
127 | 2022 | Anotasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
128 | 2022 | Anotasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
129 | 2022 | Anotasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta kompilasi dengan UU Perubahan, Peraturan Pelaksana dan Putusan Mahkamah Konstitusi. | |
130 | 2022 | Anotasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | |
131 | 2022 | Anotasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. | |
132 | 2022 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bidang Komisi III | |
133 | 2022 | Anotasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. | |
134 | 2022 | Anotasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. | |
135 | 2022 | Anotasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana. | |
136 | 2022 | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) menjadi landasan hukum penyelenggaraan penataan ruang sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Penataan Ruang beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang. | |
137 | 2022 | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (UU Arsitek) menjadi landasan untuk memberikan kepastian dan pelindungan hukum, baik kepada Arsitek maupun kepada Pengguna Jasa Arsitek, Praktik Arsitek, karya Arsitektur, dan masyarakat di Indonesia.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Arsitek beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang. | |
138 | 2022 | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) menjadi landasan hukum atas kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Oleh karena itu kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Kepariwisataan beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang.
| |
139 | 2022 | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kekarantinaan Kesehatan), yang menjadi landasan upaya cegah tangkal penyakit dan pengendalian faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi di Indonesia.
Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksanaan undang-undang dan disertai lampiran penjelasan undang-undang.
| |
140 | 2022 | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Perimbangan Keuangan), menjadi landasan untuk penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan di Indonesia berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Perimbangan Keuangan beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang- undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang- undang.
| |
141 | 2022 | Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menjadi upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang bertujuan bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.
Adapun dokumen satu naskah ini berisikan materi muatan UU Kesehatan beserta Putusan Mahkamah Komstitusi (MK), pasal-pasal perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dan peraturan pelaksana undang-undang.
Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK:
1. Pasal 108 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 108 ayat (1) melalui Putusan MK No. 12/PUU-VII/2010
2. Pasal 199 ayat (1), Penjelasan Pasal 114 melalui Putusan MK No. 34/PUU-VIII/2010
3. Penjelasan Pasal 115 ayat (1) melalui Putusan MK No. 57/PUU-IX/2011
| |
142 | 2022 | Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), disusun berdasarkan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah di samping kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah juga semakin meningkat.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Perbankan Syariah beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang.i | |
143 | 2022 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Pajak Penghasilan) menjadi dasar pengaturan pengenaan pajak penghasilan sebagai sumber penerimaan negara untuk melaksanakan pembangunan nasional. UU Pajak Penghasilan telah 6 (enam) kali diubah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan adanya banyak perubahan pengaturan sistem pajak penghasilan ini diharapkan dapat mencapai reformasi perpajakan yang mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.
Adapun dokumen satu naskah ini berisikan materi muatan UU Pajak Penghasilan beserta seluruh perubahannya, peraturan pelaksana undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagian materi muatan UU Pajak Penghasilan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta dengan pertimbangan hukum dari majelis hakim Mahkamah Konstitusi
| |
144 | 2022 | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh) menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan menyesuaikan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang.
| |
145 | 2022 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), yang menjadi landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU PPLH beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang. dan disertai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.
Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK:
Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1) melalui Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014
| |
146 | 2022 | Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (selanjutnya disebut UU Panas Bumi), yang menjadi landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan panas bumi di Indonesia;
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Panas Bumi beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang.
| |
147 | 2022 | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Perkoperasian), yang menjadi landasan untuk pembangunan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Perkoperasian beserta daftar peraturan pelaksana undang-undang dan lampiran penjelasan undang-undang. | |
148 | 2022 | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU Penanaman Modal) menjadi landasan untuk menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, maka perlu untuk diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Penanaman Modal beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang. | |
149 | 2022 | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU Informasi Geospasial) menjadi landasan hukum agar informasi geospasial dapat terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Informasi Geospasial beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang.
| |
150 | 2022 | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU Bangunan Gedung) menjadi landasan hukum penyelenggaraan bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Bangunan Gedung beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang. | |
151 | 2022 | Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) menjadi landasan hukum untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU PWP3K beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang serta putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan pasal dan/atau ayat dalam UU PWP3K.
Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK:
Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, asal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 melalui Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 | |
152 | 2022 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Kelautan) menjadi landasan pengaturan untuk mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu, memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Kelautan beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang. | |
153 | 2022 | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Paten) adalah ketentuan yang menjadi landasan pengaturan mengenai Paten, dimana dalam konsideran menimbang pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Paten merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
Dokumen satu naskah ini berisikan materi muatan UU Paten beserta perubahannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dan peraturan pelaksananya.
| |
154 | 2022 | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Psikotropika) dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan sebagai dasar hukum untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Psikotropika beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang- undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang- undang.
| |
155 | 2022 | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Desa beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang serta putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan pasal dan/atau ayat dalam UU Desa.
Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK:
1. Pasal 33 huruf g melalui Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015
2. Pasal 50 ayat (1) huruf c melalui Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015
3. Penjelasan Pasal 39 melalui Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021
| |
156 | 2022 | Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (UU Pos) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pos sebagai sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting dan strategis di Indonesia telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja).
Dokumen ini merangkum mengenai UU tentang Pos, Peraturan Pelaksana dan UU Perubahan.
| |
157 | 2022 | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU Jaminan Produk Halal), yang menjadi landasan untuk menjamin kepastian hukum produk halal yang beredar di masyarakat. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Jaminan Produk Halal beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan disertai lampiran penjelasan undang-undang. | |
158 | 2022 | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU Jaminan Produk Halal), yang menjadi landasan untuk menjamin kepastian hukum produk halal yang beredar di masyarakat. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Jaminan Produk Halal beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan disertai lampiran penjelasan undang-undang. | |
159 | 2022 | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU Wabah Penyakit Menular), ditujukan untuk mengakomodir perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. | |
160 | 2022 | Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Narkotika beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksanaan undang-undang dan disertai lampiran penjelasan undang-undang. | |
161 | 2021 | Anotasi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Peraturan Pelaksana
| |
162 | 2021 | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), disusun sebagai pedoman bagi berbagai pihak, terutama bagi Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan, maupun bagi petugas pajak untuk menjalankan tugas dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam UU KUP juga diatur sistem, mekanisme, dan tata cara perpajakan yang menganut sistem self assessment.
Undang-Undang ini telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi, dan terdapat 1 pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017. Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU KUP yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 yang dinyatakan inkonstitusional untuk kemudian dikompilasikan dalam satu naskah bersama dengan undang-undang asli serta perubahannya. Undang-Undang ini telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. | |
163 | 2021 | Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) yang menjadi landasan bagi pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara yang harus diatur dalam undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang ini telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi, dan terdapat 1 pasal/ayat yakni Penjelasan Pasal 10 yang diputus oleh Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011.
Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Kementerian Negara yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 yang dinyatakan inkonstitusional maupun inkonstitusional bersyarat untuk kemudian dikompilasikan dalam satu naskah bersama dengan undang-undang aslinya.
Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK:
1. Pasal 10 melalui Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011 | |
164 | 2021 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang menjadi landasan hukum dalam menghadapi dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Undang-Undang ini telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi, dan terdapat 12 pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK No 82/PUU-XI/2013 serta Putusan MK No. 2/PUU-XII/2014. Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Ormas yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 yang dinyatakan inkonstitusional untuk kemudian dikompilasikan dalam satu naskah bersama dengan undang-undang asli serta perubahannya. Undang-Undang ini telah diubah melalui Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undangn Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disahkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.
| |
165 | 2021 | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang menjadi landasan hukum untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang ini telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi, dan terdapat 4 pasal/ayat yang diputus oleh Putusan MK No. 87/PUU-XVI/2018, Putusan MK No. 41/PUU-XII/2014, serta Putusan MK No. 8/PUU-XIII/2015. Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU ASN yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 yang dinyatakan inkonstitusional maupun inkonstitusional bersyarat untuk kemudian dikompilasikan dalam satu naskah bersama dengan undang-undang aslinya. | |
166 | 2021 | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sehingga penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman perlu dimantapkan kedudukan dan perannya agar menjadi lembaga pemerintahan yang dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan menjadi bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Kejaksaan yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang- undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang- undang. dan disertai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat/penjelasan pasal yang dibatalkan.
Adapun pasal/ayat dan penjelasan pasal yang dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi adalah:
1. Pasal 22 ayat (1) huruf d melalui Putusan MK No. 49/PUU-VIII/2010
2. Penjelasan Pasal 35 huruf c sepanjang frasa "mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan atas asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut" melalui Putusan MK No. 29/PUU-XIV/2016 | |
167 | 2021 | Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), yang menjadi landasan untuk mengoptimalkan peran badan usaha milik Negara dalam perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU BUMN beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang. | |
168 | 2021 | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terdapat pasal/ayat yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 19/PUU-XII/2014. Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan. | |
169 | 2021 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) menjadi landasan sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dokumen satu naskah ini berisikan materi muatan UU Penyiaran beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), peraturan pelaksana undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagian materi muatan UU Penyiaran bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta dengan pertimbangan hukum dari majelis hakim Mahkamah Konstitusi. | |
170 | 2021 | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara) menjadi landasan sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dokumen satu naskah ini berisikan materi muatan UU Pertahanan Negara beserta peraturan pelaksana undang-undang Pertahanan Negara, | |
171 | 2021 | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya) sebagai landasan hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat. | |
172 | 2021 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan tata perbankan di Indonesia. Telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Perbankan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.
Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Perbankan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.
Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK:
1. Pasal 49 ayat (2) huruf b melalui Putusan MK No. 109/PUU-XII/2014
2. Pasal 40 ayat (1) melalui Putusan MK No. 64/PUU-X/2012
| |
173 | 2021 | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan Keimigrasian di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Keimigrasian telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.
Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Keimigrasian yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.
Pasal/ayat yang dibatalkan oleh MK:
1. Pasal 16 ayat (1) huruf b melalui Putusan MK No. 40/PUU-IX/2011
2. Pasal 97 ayat (1) melalui Putusan MK No. 64/PUU-IX/2011
| |
174 | 2021 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan), dibentuk sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas ius sanguinis, ius soli, dan campuran. | |
175 | 2021 | Kompilasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas), yang menjadi landasan untuk pengelolaan minyak dan gas bumi yang merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan dan dikuasai oleh negara agar pengelolaannya secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Migas beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang. dan disertai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.
Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK:
1. Pasal 1 angka 23 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
2. Pasal 4 ayat (3) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
3. Pasal 11 ayat (1) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
4. Pasal 12 ayat (3) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
5. Pasal 20 ayat (3) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
6. Pasal 21 ayat (1) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
7. Pasal 22 ayat (1) melalui putusan MK No. 002/PUU-I/2003.
8. Pasal 28 ayat (2) melalui putusan MK No. 002/PUU-I/2003.
9. Pasal 28 ayat (3) melalui putusan MK No. 002/PUU-I/2003.
10. Pasal 41 ayat (2) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
11. Pasal 44 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
12. Pasal 45 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
13. Pasal 48 ayat (1) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
14. Pasal 49 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
15. Pasal 59 huruf a melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
16. Pasal 61 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
17. Pasal 63 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012. | |
176 | 2021 | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), merupakan landasan yang menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh, menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi, dan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Ketenagakerjaan beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang. dan disertai pertimbangan hukum MK atas pasal/ayat/penjelasan pasal yang dibatalkan.
Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK:
1. Pasal 59 ayat (7) melalui putusan MK No. 7/PUU-XII/2014
2. Pasal 65 ayat (7) melalui putusan MK No. 27/PUU-IX/2011
3. Pasal 65 ayat (8) melalui putusan MK No. 7/PUU-XII/2014
4. Pasal 66 ayat (2) melalui putusan MK No. 27/PUU-IX/2011
5. Pasal 66 ayat (4) melalui putusan MK No. 7/PUU-XII/2014
6. Pasal 95 ayat (4) melalui putusan MK No. 67/PUU-XI/2013
7. Pasal 96 melalui putusan MK No. 100/PUU-X/2012
8. Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) melalui putusan MK No. 115/PUU-VII/2009
9. Pasal 120 ayat (3) melalui putusan MK No. 115/PUU-VII/2009
10. Pasal 155 ayat (2) melalui putusan MK No. 37/PUU-IX/2011
11. Pasal 158 melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003
12. Pasal 159 melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003
13. Pasal 160 ayat (1) melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003
14. Pasal 164 ayat (3) melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003
15. Pasal 169 ayat (1) Huruf c melalui putusan MK No. 58/PUU-IX/2011
16. Pasal 170 melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003
17. Pasal 171 melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003
18. Pasal 186 ayat (1) melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003
19. Penjelasan Pasal 90 ayat (2) melalui putusan MK No. 72 PUU-XIII/2015 | |
177 | 2021 | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H) yang menjadi landasan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, telah 3 (tiga) kali dilakukan pengujian materiil yaitu Perkara Nomor 95/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 139/PUU-XIII/2015, dan Perkara Nomor 69/PUU-XIV/2016, namun ketiganya tidak ada yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. UU P3H juga telah diubah dengan UU Cipta Kerja juga disandingkan dengan naskah asli dalam dokumen ini.
| |
178 | 2020 | Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) merupakan salah satu undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020 sejak berlaku pada 21 November 2011. Selain itu terdapat frasa dalam pasal di UU OJK yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, dan beberapa pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang lain.
Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU OJK yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang lain, dan yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan. Dokumen tersebut kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, peraturan pelaksana dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.
Pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK adalah:
1. Pasal 1 angka 1 melalui Putusan MK No. 25/PUU-XII/2014 | |
179 | 2020 | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pembuatan perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Satu pasal/ayat dalam UU Perjanjian Internasional telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.
Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Perjanjian Internasional yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, penjelasan undang-undang, serta informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.
Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:
1. Pasal 10 melalui Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 | |
180 | 2020 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemda) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Pemda telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.
Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Pemda yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, penjelasan undang-undang, informasi pasal-pasal perubahan, informasi peraturan pelaksana yang diamanatkan, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.
Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:
1. Pasal 158 Ayat (1) huruf c melalui Putusan MK Nomor 7/PUU-XIII/2015
2. Pasal 251 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (7), Ayat (8) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 | |
181 | 2018 | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan kelembagaan penjamin simpanan telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Satu pasal dalam UU LPS telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.
Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU LPS yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.
Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:
1. Pasal 6 ayat (1) huruf c melalui Putusan MK Nomor 1/PUU-XVI/2018 | |
182 | 2018 | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan peradilan konstitusi telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Satu pasal dalam UU Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.
Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.
Pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK:
1. Pasal 1 UU 4/2014
2. Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), ayat (4h) UU 8/2011
3. Pasal 7A UU 8/2011
4. Pasal 10 UU 24/2003
5. Pasal 15 UU 4/2014
6. Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf h UU 8/2011
7. Pasal 18A UU 4/2014
8. Pasal 18B UU 4/2014
9. Pasal 18C UU 4/2014
10. Pasal 20 UU 4/2014
11. Pasal 26 UU 4/2014
12. Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) UU 8/2011
13. Pasal 27A UU 4/2014
14. Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020
15. Pasal 45A UU 8/2011
16. Pasal 50A UU 8/2011
17. Pasal 55 UU 24/2003
18. Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011
19. Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011
20. Pasal 87 UU 8/2011
21. Pasal 87 huruf a UU 7/2020
22. Pasal 87A UU 4/2014
23. Pasal 87B UU 4/2014 | |
183 | 2018 | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU Perpajakan Perubahan Ketiga) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan tata cara perpajakan di Indonesia telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Satu pasal dalam UU Perpajakan Perubahan Ketiga telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.
Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Perpajakan Perubahan Ketiga yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.
Pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK adalah:
1. Pasal 32 ayat (3a) melalui Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017 | |
184 | 2018 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU SPPA telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.
Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU SPPA yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang- undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, peraturan pelaksana dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.
Pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK adalah:
1. Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 melalui Putusan MK No. 110/PUU-X/2012.
2. Pasal 99 melalui Putusan MK No. 68/PUU-XV/2017. | |
185 | 2018 | Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Praktik Kedokteran telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.
Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Praktik Kedokteran yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.
Pasal/ayat yang dibatalkan oleh MK:
1. Pasal 14 ayat (1) huruf a melalui Putusan MK No. 10/PUU-XV/2017
2. Pasal 73 ayat (2) melalui Putusan MK No. 40/PUU-X/2012
3. Pasal 75 ayat (1) melalui Putusan MK No. 4/PUU-V/2007
4. Pasal 76 melalui Putusan MK No. 4/PUU-V/2007
5. Pasal 78 melalui Putusan MK No. 40/PUU-X/2012
6. Pasal 79 melalui Putusan MK No. 4/PUU-V/2007
7. Pasal 79 huruf c melalui Putusan MK No. 4/PUU-V/2007 |
