JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Dewan Pertimbangan Presiden

METADATA
Nomor	19
Tahun	2006
Tanggal Penetapan	28 December 2006
Tanggal Pengundangan	28 December 2006
Tanggal Pengundangan	2006-12-28
Abstrak	PERTIMBANGAN PRESIDEN - DEWAN 2006 UU NO. 19, LN. 2006/NO. 108, TLN. NO. 4670, LL SETNEG : 12 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN - Presiden dalam menjalankan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar memerlukan nasihat dan pertimbangan agar kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, serta kepemerintahan yang baik dalam rangka pencapaian tujuan negara sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang, atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden. - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 4 ayat (1), Pasal 16, Pasal 20, dan Pasal 21 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan dan keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian, mekanisme kerja, serta pembiayaan dan hak keuangan Dewan Pertimbangan Presiden. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2006. - Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Dewan Pertimbangan Presiden harus sudah terbentuk. - Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Undang-Undang ini terdiri 6 Bab dan 18 Pasal. - Penjelasan 5 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 13 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 96/2007	Perubahan Atas Peraturan No.10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden Dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
2.	Pasal 13 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 96/2007	Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
3.	Pasal 14 Ayat -	Peraturan Presiden No. 96/2007	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden Dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
4.	Pasal 15 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 15/2007	Hak Keuangan dan Fasilitas lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
5.	Pasal 7 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 96/2007	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
6.	Pasal 9 Ayat 2	Keputusan Presiden No. 137/P/2019	Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data