Undang-undang

TAHUN 2025
# TENTANG DOKUMEN
1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
7
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara
8
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara
9
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara
10
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara
11
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara
12
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara
13
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara
14
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
15
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
16
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahhun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
18
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
19
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia Tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic of Indonesia and The Russian Federation on Extradition)
20
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana