Besarkan text  Kecilkan text  Grayscale  High Contrast  Negative Contrast  Light Background  Link Underline  Readable Font  Panduan Suara On  Panduan Suara Off  Reset
Menu
Kontak
JDIH Setjen DPR RI - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR RI
  • DPR RI - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  • PROFIL
    • TENTANG
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKRETARIAT
    • BERITA
    • KONTAK
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • DOKUMEN HUKUM
    • UUD 1945
    • UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
    • DOKUMEN LANGKA
  • PRODUK HUKUM
    • PERATURAN DPR
    • PERATURAN BERSAMA
    • PERATURAN SEKJEN DPR
    • PROLEGSET PERSEKJEN
  • MONOGRAFI HUKUM
    • NASKAH AKADEMIK
    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
    • JURNAL PRODIGY
    • JURNAL NEGARA HUKUM
    • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
    • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
    • ANOTASI UNDANG-UNDANG
    • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
    • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
    • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
  • ARTIKEL HUKUM
    • INFO SINGKAT
    • ISU SEPEKAN
    • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
    • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
    • POLICY BRIEF
    • PARLIAMENTARY REVIEW
  • PUTUSAN
    • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TEMUKAN DOKUMEN

BERITA LAINNYA
Buka Konferensi Nasional APHTN-HAN 2026, Cucun: Perkuat Hukum Tata Negara untuk Kesejahteraan Rakyat
20-11-2026 /
PARLEMENTARIA, Bandung - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi harus diwujudkan melalui kebijakan negara yang mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Cucun menegaskan konstitusi tidak boleh hanya menjadi landasan normatif, tetapi harus benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Cucun saat memberikan sambutan sekaligus...
Tagih Kepatuhan Pengembang, Ridwan Bae: Hunian Berimbang Harus Terwujud
20-11-2026 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Tangerang — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta pengembang perumahan memenuhi kewajiban pembangunan hunian berimbang. Menurutnya, kebijakan tersebut harus diwujudkan secara nyata agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau. Hal tersebut disampaikan Ridwan saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR...
Serap Aspirasi ke Semarang, Baleg Fokus RUU Perlindungan Pekerja Transportasi Online dan RUU Pembentukan UU
20-11-2026 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Semarang –Anggota Baleg DPR RI Abidin Fikri menyoroti perlunya pembaruan regulasi untuk menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Pembaruan regulasi tersebut, khususnya, RUU Perlindungan Hak Pekerja Transportasi Online dan RUU Pembentukan Undang-Undang. Hal itu disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Baleg dengan agenda penyusunan program Prolegnas 2027 di Kantor...
La Tinro: Masyarakat Adat Tidak Pernah Merusak Hutan
20-11-2026 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, La Tinro La Tunrung, menegaskan bahwa masyarakat adat bukanlah pihak yang merusak hutan selama menjalankan kehidupannya. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pandangan ini mengemuka sebagai...
Rencana Kuliah Gratis Juga Harus Perhatikan Keberlanjutan Perguruan Tinggi
20-11-2026 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Surabaya – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa rencana kebijakan pendidikan gratis di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada perluasan akses pendidikan, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi...
Habiburokhman: ICW Berhak Kritik, DPR Telah Buka Proses Pembahasan UU Perampasan Aset
20-11-2026 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Habiburokhman, menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap dirinya dan Ketua DPR RI Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Laporan tersebut berkaitan...
Willy Aditya Dorong Posbankum Kedepankan Pengayoman dan Literasi Hukum
20-11-2026 /
PARLEMENTARIA, Jakarta —Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendorong Pos Bantuan Hukum (Posbankum) mengedepankan fungsi pengayoman, advokasi, dan literasi hukum bagi masyarakat. Menurutnya, Posbankum tidak seharusnya sekadar menjadi representasi aparatur negara, melainkan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pendampingan dan pemahaman hukum. "Kalau bisa kita satu pintu, tapi posisinya saya meletakkan...
Komisi XIII Minta BPIP Perkuat Pembinaan dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Indonesia
20-11-2026 /
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XIII DPR RI meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat pembinaan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Penguatan tersebut perlu dilakukan melalui integrasi pendidikan Pancasila di seluruh jenjang pendidikan, pemberdayaan Paskibraka sebagai Duta Pancasila, hingga perluasan sosialisasi kepada aparat penegak hukum,...
Soroti Isu Ujung Kulon, Rieke Diah Pitaloka Desak Pemerintah Tertibkan Hierarki Peraturan
20-11-2026 /
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengingatkan pemerintah agar menjaga hierarki peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kebijakan. Ia menilai keputusan teknis di tingkat kementerian tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden (Perpres) yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan Rieke saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI...
Visitor Counter
  • Jumlah Pengunjung Hari Ini = 242
  • Jumlah Pengunjung Kemarin = 1091
  • Total Pengunjung = 168490
Unduh Aplikasi
Statistik JDIH DPR

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)


KALENDER
  • Masa Sidang
  • Reses
  • Agenda Acara
AGENDA
HARI INI
AKAN DATANG
Dokumen Hukum Update
2026-11-18
8/2026: Pengendalian Gratifikasi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2026-10-20
7/2026: Perubahan Kelima atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2026-09-23
5/2026: Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2026-08-13
1/2025: Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
2026-07-28
4/2026: Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
3/2026: Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif
Dokumen Hukum Terpopuler
Undang-Undang: Narkotika
Undang-Undang: Ketenagakerjaan
Undang-Undang: Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang: Psikotropika
Undang-Undang: Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang: Kepariwisataan

GALERI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
Media Sosial

Sebuah kiriman dibagikan oleh Biro Hukum & Dumas SetjenDPRRI (@biro_hukumdandumasdpr)

Website DPR RI
Website JDIH MPR RI
Website JDIH DPD RI
Website JDIHN
Website Kemenkumham
Website BPHN
DPR RI
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_hukum@dpr.go.id

© 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.
PROFIL
  • TENTANG
  • SEJARAH
  • VISI & MISI
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • SEKRETARIAT
  • BERITA
  • KONTAK
GALERI
  • FOTO
  • VIDEO
DOKUMEN HUKUM
  • UUD 1945
  • UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN
  • KEPUTUSAN PRESIDEN
  • INSTRUKSI PRESIDEN
  • DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
  • PERATURAN DPR
  • PERATURAN BERSAMA
  • PERATURAN SEKJEN DPR
  • PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
  • NASKAH AKADEMIK
  • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • JURNAL PRODIGY
  • JURNAL NEGARA HUKUM
  • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
  • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
  • ANOTASI UNDANG-UNDANG
  • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
  • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
  • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
  • INFO SINGKAT
  • ISU SEPEKAN
  • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
  • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
  • POLICY BRIEF
  • PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
  • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI