Besarkan text  Kecilkan text  Grayscale  High Contrast  Negative Contrast  Light Background  Link Underline  Readable Font  Panduan Suara On  Panduan Suara Off  Reset
Menu
Kontak
JDIH Setjen DPR RI - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR RI
  • DPR RI - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  • PROFIL
    • TENTANG
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKRETARIAT
    • BERITA
    • KONTAK
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • DOKUMEN HUKUM
    • UUD 1945
    • UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
    • DOKUMEN LANGKA
  • PRODUK HUKUM
    • PERATURAN DPR
    • PERATURAN BERSAMA
    • PERATURAN SEKJEN DPR
    • PROLEGSET PERSEKJEN
  • MONOGRAFI HUKUM
    • NASKAH AKADEMIK
    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
    • JURNAL PRODIGY
    • JURNAL NEGARA HUKUM
    • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
    • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
    • ANOTASI UNDANG-UNDANG
    • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
    • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
    • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
  • ARTIKEL HUKUM
    • INFO SINGKAT
    • ISU SEPEKAN
    • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
    • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
    • POLICY BRIEF
    • PARLIAMENTARY REVIEW
  • PUTUSAN
    • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TEMUKAN DOKUMEN

BERITA LAINNYA
Legislator Minta Penindakan ODOL Dimulai dari Jalan Arteri dan Tol
22-11-2026 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Cilegon – Anggota Komisi VI DPR RI Slamet menegaskan penindakan kendaraan over dimension over loading (ODOL) harus dilakukan sejak di jalan arteri dan jalan tol, bukan hanya saat kendaraan tiba di pelabuhan. Penanganan yang hanya mengandalkan operator pelabuhan dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan ODOL secara menyeluruh. Hal tersebut disampaikan Slamet...
Tagih Kewajiban Hunian Berimbang, Legislator Minta Pengembang Patuhi Amanat UU
21-11-2026 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Serpong - Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo mengingatkan kewajiban pengembang untuk membangun hunian berimbang sesuai amanah Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta peraturan pelaksanaannya. "Hal ini untuk menjamin ketersediaan rumah menengah dan sederhana, mengatasi ketimpangan sosial kebutuhan perumahan bagi masyarakat menengah dan bawah,"...
Keterbukaan Parlemen Tak Cukup Buka Informasi, Bramantyo Minta Aspirasi Publik Ditindaklanjuti
21-11-2026 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, menegaskan bahwa keterbukaan parlemen tidak cukup hanya dengan menyediakan akses informasi kepada masyarakat. Lebih dari itu, parlemen harus memastikan setiap aspirasi publik didengar, dipertimbangkan, dan ditindaklanjuti dalam proses pengambilan keputusan. "Partisipasi publik yang bermakna merupakan salah satu...
Soroti Risiko E-Voting, Legislator Desak Pembenahan Sistem Rekapitulasi Suara
21-11-2026 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai penerapan pemungutan suara secara elektronik (e-voting) masih terlalu berisiko jika diterapkan dalam kondisi keamanan siber dan tingkat kepercayaan politik (political trust) saat ini. Sebagai alternatif yang lebih rasional dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ia...
Puan Hadiri Sidang AIPA di Manila, Singgung Peran Parlemen untuk Masa Depan ASEAN  
21-11-2026 /
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Majelis Antar-Parlemen ASEAN atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Filipina. Di forum parlemen ASEAN itu, Puan bersama perwakilan negara-negara ASEAN meneken komitmen tentang perdamaian dan kesejahteraan yang berpusat pada rakyat di kawasan. Adapun 47th AIPA General Assembly diselenggarakan sejak tanggal...
Pemetaan Sosial Jadi Kunci Penyelesaian Persoalan Lahan Aceh Timur
21-11-2026 /
PARLEMENTARIA, Banda Aceh— Penyelesaian persoalan lahan di Aceh Timur dinilai membutuhkan pendekatan sosial yang lebih menyeluruh, tidak semata-mata bertumpu pada aspek hukum dan administratif. Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Yanuar menilai pemahaman terhadap kondisi dan dinamika masyarakat setempat menjadi bagian penting untuk mengurai persoalan yang telah berlangsung selama...
Komisi XII Dorong Optimalisasi Tata Kelola dan Keberlanjutan Hilirisasi Nikel di Sorowako
21-11-2026 /
PARLEMENTARIA, Luwu Timur – Komisi XII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk meninjau secara langsung realisasi produksi, pengelolaan lingkungan, serta tata kelola pertambangan pascaperubahan status izin menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Ketua Komisi XII Melchias...
Gali Masukan Revisi UU K3, Komisi IX Pastikan Seluruh Pekerja Peroleh BPJS Ketenagakerjaan
21-11-2026 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Surakarta — Komisi IX DPR RI berkomitmen membahas revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada 2027 mendatang. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh dalam pertemuan dengan Wakil Walikota Surakarta, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota...
Lalu Hadrian Dorong Afirmasi bagi PTS Jika Kuliah Gratis di PTN Diterapkan
21-11-2026 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan, kebijakan pendidikan tinggi gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) harus disertai skema afirmasi bagi perguruan tinggi swasta (PTS). Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keberlangsungan PTS sekaligus memastikan akses pendidikan tinggi yang adil dan merata bagi masyarakat. Hal itu...
Visitor Counter
  • Jumlah Pengunjung Hari Ini = 217
  • Jumlah Pengunjung Kemarin = 1064
  • Total Pengunjung = 170502
Unduh Aplikasi
Statistik JDIH DPR

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)


KALENDER
  • Masa Sidang
  • Reses
  • Agenda Acara
AGENDA
HARI INI
AKAN DATANG
Dokumen Hukum Update
2026-11-18
8/2026: Pengendalian Gratifikasi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2026-10-20
7/2026: Perubahan Kelima atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2026-09-23
5/2026: Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2026-08-13
1/2025: Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
2026-07-28
4/2026: Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
3/2026: Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif
Dokumen Hukum Terpopuler
Undang-Undang: Narkotika
Undang-Undang: Ketenagakerjaan
Undang-Undang: Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang: Psikotropika
Undang-Undang: Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang: Kepariwisataan

GALERI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
Media Sosial

Sebuah kiriman dibagikan oleh Biro Hukum & Dumas SetjenDPRRI (@biro_hukumdandumasdpr)

Website DPR RI
Website JDIH MPR RI
Website JDIH DPD RI
Website JDIHN
Website Kemenkumham
Website BPHN
DPR RI
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_hukum@dpr.go.id

© 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.
PROFIL
  • TENTANG
  • SEJARAH
  • VISI & MISI
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • SEKRETARIAT
  • BERITA
  • KONTAK
GALERI
  • FOTO
  • VIDEO
DOKUMEN HUKUM
  • UUD 1945
  • UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN
  • KEPUTUSAN PRESIDEN
  • INSTRUKSI PRESIDEN
  • DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
  • PERATURAN DPR
  • PERATURAN BERSAMA
  • PERATURAN SEKJEN DPR
  • PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
  • NASKAH AKADEMIK
  • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • JURNAL PRODIGY
  • JURNAL NEGARA HUKUM
  • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
  • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
  • ANOTASI UNDANG-UNDANG
  • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
  • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
  • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
  • INFO SINGKAT
  • ISU SEPEKAN
  • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
  • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
  • POLICY BRIEF
  • PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
  • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI