PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, mendukung kepemimpinan baru Polri di bawah Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk memperkuat kepastian layanan dan tindak lanjut laporan masyarakat. Ia berharap Kapolri Jenderal Suyudi mampu memastikan setiap laporan diterima dengan baik. Selain itu, Abdullah mendorong kepemipinan baru Polri dapat memastikan kebutuhan...

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman menyampaikan sejumlah harapan terhadap Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario Seto. Mulai dari menghapus budaya ‘no viral no justice’ di Polri, hingga memastikan anggotanya tidak lagi represif ke masyarakat kecil. “Tentunya kami menyampaikan selamat kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas...

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menegaskan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) lahir untuk mengakhiri ketidakjelasan status dan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT). Menurutnya, UU PPRT memberikan pengakuan bahwa PRT merupakan pekerja yang memiliki hak...

PARLEMENTARIA, Bekasi — Persoalan tumpang tindih status lahan menjadi salah satu sorotan Panitia Kerja (Panja) Kawasan Industri Komisi VII DPR RI saat menyerap aspirasi pengelola Kawasan Industri Deltamas, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026). Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai persoalan tersebut perlu segera dibenahi untuk...

PARLEMENTARIA, Makassar – Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2026, mulai dari puluhan ribu daya tampung perguruan tinggi negeri (PTN) yang tidak terisi hingga persoalan keterjangkauan biaya pendidikan. Evaluasi tersebut dinilai penting seiring rencana pemerintah menerapkan kebijakan kuliah gratis di PTN mulai...

PARLEMENTARIA, Sorong – Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Taufan Pawe menilai kompleksitas wilayah kepulauan membutuhkan pengaturan khusus yang adaptif terhadap karakteristik setiap daerah. Menurutnya, RUU Daerah Kepulauan perlu menjawab persoalan kewenangan, fiskal, pengelolaan sumber daya alam, hingga koordinasi antarkementerian dan lembaga. Taufan mengatakan kunjungan kerja Pansus ke Papua Barat...

PARLEMENTARIA, Sorong – Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Fauzan Khalid menyoroti tingginya biaya pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan yang tidak sebanding dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Kondisi geografis yang tersebar antarpulau membuat pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan, hingga penanganan bencana membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan wilayah daratan. “Kita...

PARLEMENTARIA, Sorong – Ketua Tim Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menegaskan kewenangan asimetris perlu diperkuat dalam RUU Daerah Kepulauan untuk menjawab persoalan rentang kendali pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di wilayah kepulauan. “Yang pertama adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, terutama di daerah-daerah kepulauan dalam melakukan...

PARLEMENTARIA, Bekasi – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan transportasi publik, khususnya transportasi darat. Karena itu, ia mendorong Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD) terus diperkuat hingga menjadi center of excellence SDM transportasi darat. Hal...