Menu
Kontak
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat
  • Dewan Perwakilan Rakyat
  • PROFIL
    • TENTANG
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKRETARIAT
    • BERITA
    • KONTAK
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • DOKUMEN HUKUM
    • UUD 1945
    • UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
  • PRODUK HUKUM
    • PERATURAN DPR
    • PERATURAN BERSAMA
    • PERATURAN SEKJEN DPR
  • MONOGRAFI HUKUM
    • NASKAH AKADEMIK
    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
    • JURNAL PRODIGY
    • JURNAL NEGARA HUKUM
    • JURNAL KAJIAN
    • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
    • BUKU TIM
    • PROCEEDING
    • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
    • ANALISIS PERATURAN PELAKSANA
    • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
    • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
    • PASAL/AYAT DALAM UU YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MK
    • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
  • ARTIKEL HUKUM
    • INFO SINGKAT
    • ISU SEPEKAN
  • PUTUSAN
    • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    • PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    • YURISPRUDENSI
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TEMUKAN DOKUMEN

BERITA LAINNYA
Pemerintah Harus Segera Buat Aturan Turunan UU TPKS
03-08-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah berharap pemerintah harus segera membuat aturan turunan atas Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang...
Christina Aryani Nilai Kunjungan Presiden ke Korsel Perkuat Kemitraan Antara Dua Negara
01-08-2022 / KOMISI I
Anggota Komisi IDPR RIChristina Aryani mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan pada Kamis (28/7/2022) lalu memperlihatkan hubungan yang kuat antar kedua negara. Ia...
Heri Gunawan Apresiasi Produk Kekayaan Intelektual Bisa Dijadikan Agunan
30-07-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai, sebuah kemajuan dan terobosan sangat positif, ketika produk kekayaan intelektual bisa dijadikan agunan untuk mengajukan pembiayaan pada...
Komisi XI: UU HKPD Bantu Pemda Tingkatkan PAD
28-07-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilaiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) berbicara banyak...
Badan Keahlian DPR Terima Audiensi FH UI Jelaskan Sistem Pembentukan UU
28-07-2022 / M.K.D.
Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul menjelaskan tentang sistem pembentukan Undang-Undang (UU) di DPR kepada segenap mahasiswa dan mahasiswi program kelas internasional...
Willy Aditya Apresiasi Media Atas Pemberitaan Masif RUU TPKS
27-07-2022 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya memberi apresiasi kepada media atas pemberitaan yang menggebu dan beramal ramai, sehingga Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana...
UU TPKS Disahkan, Selly Andriany: Laporan Kasus Kekerasan Seksual Meningkat
27-07-2022 / KOMISI VIII
Sejak Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan oleh DPR RI bersama pemerintah,laporan mengenai kasus kekerasan seksual semakin meningkat. Menurut Anggota Komisi VIII...
Komisi III Apresiasi Pengamanan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP di Mandalika
22-07-2022 / KOMISI III
[Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto saat memimpin saat mengikuti rapat kerja Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda NTB dan Kepala...
Puan Maharani: Hari Anak Nasional Harus Jadi Momentum Tingkatkan Kesejahteraan Anak
22-07-2022 /
Ketua DPR RI Dr. (H.C.)Puan Maharani meminta agar Hari Anak Nasional (HAN) yang diperingati setiap tanggal 23 Juli dijadikan pengingat bagi semua pihak untuk memenuhi...
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KALENDER
  • Masa Sidang
  • Reses
  • Agenda Acara
AGENDA
HARI INI
AKAN DATANG
Dokumen Hukum Update
2022-07-25
5/2022: Pencabutan atas Beberapa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2022-04-04
1/2022: PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING
2022-03-17
2/2022: Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2022-03-15
26/2021: Penyelenggaraan Kearsipan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
25/2021: Tugas Sub Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur
2022-03-14
3/2022: Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
GALERI
FOTO BERSAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LOMBOK UTARA
KONSULTASI SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LOMBOK UTARA TERKAIT PUBLIKASI DAN IMPLEMENTASI JDIH DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
Bimbingan Teknis Penyusunan Abstrak
Konsinyering Pembahasan Website JDIH Setjen
BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM (0 foto)
BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE PEMKAB BANYUWANGI
Website DPR RI
Website JDIH MPR RI
Website JDIH DPD RI
Website JDIHN
Website Kemenkumham
Website BPHN
PROFIL
  • TENTANG
  • SEJARAH
  • VISI & MISI
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • SEKRETARIAT
  • BERITA
  • KONTAK
GALERI
  • FOTO
  • VIDEO
DOKUMEN HUKUM
  • UUD 1945
  • UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN
  • KEPUTUSAN PRESIDEN
  • INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
  • PERATURAN DPR
  • PERATURAN BERSAMA
  • PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
  • NASKAH AKADEMIK
  • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • JURNAL PRODIGY
  • JURNAL NEGARA HUKUM
  • JURNAL KAJIAN
  • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
  • BUKU TIM
  • PROCEEDING
  • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
  • ANALISIS PERATURAN PELAKSANA
  • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
  • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
  • PASAL/AYAT DALAM UU YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MK
  • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
  • INFO SINGKAT
  • ISU SEPEKAN
PUTUSAN
  • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
  • PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
  • YURISPRUDENSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
BUKU TIM
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANALISIS PERATURAN PELAKSANA
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
PASAL/AYAT DALAM UU YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MK
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
BUKU TIM
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANALISIS PERATURAN PELAKSANA
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
PASAL/AYAT DALAM UU YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MK
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI