Besarkan text  Kecilkan text  Grayscale  High Contrast  Negative Contrast  Light Background  Link Underline  Readable Font  Panduan Suara On  Panduan Suara Off  Reset
Menu
Kontak
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat
  • Dewan Perwakilan Rakyat
  • PROFIL
    • TENTANG
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKRETARIAT
    • BERITA
    • KONTAK
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • DOKUMEN HUKUM
    • UUD 1945
    • UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
    • DOKUMEN LANGKA
  • PRODUK HUKUM
    • PERATURAN DPR
    • PERATURAN BERSAMA
    • PERATURAN SEKJEN DPR
    • PROLEGSET PERSEKJEN
  • MONOGRAFI HUKUM
    • NASKAH AKADEMIK
    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
    • JURNAL PRODIGY
    • JURNAL NEGARA HUKUM
    • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
    • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
    • ANOTASI UNDANG-UNDANG
    • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
    • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
    • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
  • ARTIKEL HUKUM
    • INFO SINGKAT
    • ISU SEPEKAN
    • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
    • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
    • POLICY BRIEF
    • PARLIAMENTARY REVIEW
  • PUTUSAN
    • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TEMUKAN DOKUMEN

BERITA LAINNYA
Komisi II Imbau Masyarakat Pemegang Sertifikat Tanah Girik hingga Leter C Segera Perbarui ke Sistem Terbaru
18-01-2026 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta Selatan - Tertib administrasi pertanahan dinilai menjadi fondasi penting untuk memastikan kejelasan penguasaan, pemindahbukuan, pemanfaatan, serta penggunaan tanah. Penguatan data hukum pertanahan dianggap semakin mendesak mengingat masih banyaknya persoalan yang muncul akibat dokumen lama yang belum diperbarui. Karena itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menekankan...
Restorative Justice terhadap Eggy Sudjana dan Damai Lubis Bukti KUHP dan KUHAP Baru Hadirkan Keadilan
17-01-2026 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam kasus fitnah ijasah palsu dengan tersangka Eggy Sudjana dan Damai Lubis adalah bukti nyata KUHP baru dan KUHAP baru benar-benar hadirkan keadilan dan kemanfaatan. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menekankan berbeda dengan praktik di...
Kawasan Industri BSD City Harus Mampu Jadi Percontohan Nasional soal Pemberdayaan UMKM dan CSR
17-01-2026 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan - Sebagai salah satu pionir kawasan pergudangan dan industri yang tertata dengan konsep modern dan ramah lingkungan, Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) City dapat menjadi percontohan nasional. Hal ini, khususnya, dalam pengembangan kawasan industri yang komprehensif, ramah lingkungan, serta...
Syarat Utama dalam Pembangunan Kawasan Industri, AMDAL Bukan Hanya Penuhi Formalitas Perizinan
17-01-2026 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan - Dalam rangka penyusunan RUU Kawasan Industri, Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menekankan pentingnya aspek lingkungan hidup dalam pembangunan kawasan industri. Karena itu, ia menegaskan pentingnya kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang tidak sekadar menjadi formalitas perizinan, tetapi benar-benar diterapkan secara serius. “Setelah berbagai bencana...
Komisi VII Tekankan RUU Kawasan Industri Utamakan Prinsip Meaningful Participation
17-01-2026 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan pentingnya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri. Saleh mengungkapkan bahwa masukan dan kritik dari masyarakat, khususnya pengelola kawasan industri, sangat dibutuhkan untuk penyusunan regulasi yang tidak hanya mengikat lembaga legislatif...
Jangan Hanya Fokus Penetapan Tersangka, Optimalkan Pemulihan Kerugian Korban Kasus PT DSI!
16-01-2026 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun, menegaskan komitmen Komisi III DPR RI untuk mengawal penanganan perkara investasipeer to peer lendingPT Dana Syariah Indonesia (DSI) secara menyeluruh, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan kerugian para korban. Hal tersebut disampaikan Adang usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat...
Utamakan Partisipasi Publik, BPN Kabupaten Bekasi Perlu Segera Selesaikan RDTR!
16-01-2026 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Bekasi - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi agar segera menyelesaikan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). "Pemerintah pusat, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), berperan dalam memberikan pedoman, standar, fasilitasi, dan asistensi...
PTSL Perlu Digenjot untuk Persempit Ruang Gerak Mafia Tanah
16-01-2026 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta Selatan - Upaya memberantas mafia tanah harus dimulai dari penertiban administrasi pertanahan. Seluruh bidang tanah perlu memiliki alas hak berupa sertifikat dan hal itu hanya bisa dilakukan bila proses pendaftaran dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur. Pemerintah pun mengakselerasi tahapan ini melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang...
Heri Gunawan Soroti Tunggakan Masalah Pertanahan di Kabupaten Bekasi
16-01-2026 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Bekasi — Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan menyoroti masih banyaknya tunggakan permasalahan pertanahan yang belum terselesaikan di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (15/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, Heri Gunawan—yang akrab disapa...
Visitor Counter
  • Jumlah Pengunjung Hari Ini = 103
  • Jumlah Pengunjung Kemarin = 68
  • Total Pengunjung = 43331
Unduh Aplikasi
Statistik JDIH DPR

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)


KALENDER
  • Masa Sidang
  • Reses
  • Agenda Acara
AGENDA
HARI INI
AKAN DATANG
Dokumen Hukum Update
2026-01-08
10/2025: Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
11/2025: Penetapan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2025-12-19
9/2025: Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2025-12-02
8/2025: Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2025-10-22
5/2025: Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025-2029
7/2025: Mekanisme Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dokumen Hukum Terpopuler
Undang-Undang: Ketenagakerjaan
Undang-Undang: Narkotika
Undang-Undang: Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang: Psikotropika
Undang-Undang: Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang: Mahkamah Konstitusi

GALERI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
Media Sosial

Sebuah kiriman dibagikan oleh Biro Hukum & Dumas SetjenDPRRI (@biro_hukumdandumasdpr)

Website DPR RI
Website JDIH MPR RI
Website JDIH DPD RI
Website JDIHN
Website Kemenkumham
Website BPHN
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_hukum@dpr.go.id

© 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.
PROFIL
  • TENTANG
  • SEJARAH
  • VISI & MISI
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • SEKRETARIAT
  • BERITA
  • KONTAK
GALERI
  • FOTO
  • VIDEO
DOKUMEN HUKUM
  • UUD 1945
  • UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN
  • KEPUTUSAN PRESIDEN
  • INSTRUKSI PRESIDEN
  • DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
  • PERATURAN DPR
  • PERATURAN BERSAMA
  • PERATURAN SEKJEN DPR
  • PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
  • NASKAH AKADEMIK
  • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • JURNAL PRODIGY
  • JURNAL NEGARA HUKUM
  • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
  • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
  • ANOTASI UNDANG-UNDANG
  • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
  • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
  • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
  • INFO SINGKAT
  • ISU SEPEKAN
  • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
  • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
  • POLICY BRIEF
  • PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
  • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI