PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI bersama pemerintah mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Revisi regulasi tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan penyelenggaraan statistik nasional dengan perkembangan zaman sekaligus memperkuat kualitas data sebagai landasan penyusunan kebijakan publik yang...

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny K. Harman meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) turut mengakomodasi pengaturan khusus bagi provinsi kepulauan. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan perlakuan berbeda kepada daerah kepulauan karena...

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisinya sebagai wakil presiden merupakan langkah yang tepat. Mundurnya Gibran ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA-nya yang dinyatakan tidak sah. “Saya kira yang bersangkutan lebih...

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera membahas undang-undang khusus penyadapan. Ia menilai, regulasi ini diperlukan untuk memperjelas pihak yang berwenang, tujuan, prosedur, serta mekanisme pengawasan penyadapan. Menurut TB Hasanuddin, aturan penyadapan saat ini masih tersebar dalam sejumlah undang-undang...

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mendorong agar revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mampu mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan. Menurutnya, kondisi geografis kedua provinsi tersebut membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda, terutama dalam memperkuat konektivitas antarpulau...

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membuka secara transparan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dan ke mana informasi yang diperoleh oleh para tersangka dialirkan. Hal itu disampaikan Habib Aboe dalam rilis media kepada Parlementaria usai mengikuti...

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe meminta para akademisi memberikan masukan yang konkret mengenai pengaturan, khususnya masa transisi pemilu nasional dan pemilu lokal dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu. Menurutnya, pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyisakan sejumlah persoalan yang...

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI bersama Tim Panja Pemerintah melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Statistik di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pembahasan kali ini menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan kewenangan Badan...

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran untuk menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus tindak pidana penyadapan, akses ilegal (illegal access), dan penghilangan data elektronik. Komisi III menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan makar sehingga perlu ditangani secara serius melalui proses penegakan hukum yang profesional, transparan,...