Besarkan text  Kecilkan text  Grayscale  High Contrast  Negative Contrast  Light Background  Link Underline  Readable Font  Panduan Suara On  Panduan Suara Off  Reset
Menu
Kontak
JDIH Setjen DPR RI - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR RI
  • DPR RI - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  • PROFIL
    • TENTANG
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKRETARIAT
    • BERITA
    • KONTAK
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • DOKUMEN HUKUM
    • UUD 1945
    • UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
    • DOKUMEN LANGKA
  • PRODUK HUKUM
    • PERATURAN DPR
    • PERATURAN BERSAMA
    • PERATURAN SEKJEN DPR
    • PROLEGSET PERSEKJEN
  • MONOGRAFI HUKUM
    • NASKAH AKADEMIK
    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
    • JURNAL PRODIGY
    • JURNAL NEGARA HUKUM
    • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
    • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
    • ANOTASI UNDANG-UNDANG
    • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
    • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
    • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
  • ARTIKEL HUKUM
    • INFO SINGKAT
    • ISU SEPEKAN
    • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
    • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
    • POLICY BRIEF
    • PARLIAMENTARY REVIEW
  • PUTUSAN
    • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TEMUKAN DOKUMEN

BERITA LAINNYA
PPI Curug Perlu Dibenahi, Johan Rosihan Soroti Fasilitas dan Regulasi
21-11-2026 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Tangerang - Anggota komisi V DPR RI, Johan Rosihan menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) penerbangan nasional harus dimulai dari pembenahan ekosistem pendidikan, termasuk kesiapan sarana dan prasarana, dukungan anggaran, serta regulasi yang memadai. Johan menilai, upaya mencetak tenaga profesional di sektor penerbangan tidak bisa hanya mengandalkan proses...
Kejar Target Legislasi, Tony Tesar Usulkan Baleg Dibagi Dua Tim
21-11-2026 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tony Tesar mengusulkan pembentukan dua tim kerja di internal Baleg untuk mempercepat penyelesaian berbagai rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam agenda legislasi DPR RI. Pembagian tim berdasarkan komisi atau klaster bidang legislasi dinilai dapat membuat pembahasan lebih efektif dan terarah. Tony menilai,...
Esthon Foenay: Pendidikan Demokrasi Penting Tingkatkan Kualitas Partisipasi Pemilih
21-11-2026 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Medan - Anggota Komisi II DPR RI Esthon Leyloh Foenay Ia menilai, dalam peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Menurutnya, demokrasi tidak cukup hanya diukur dari tingginya keikutsertaan masyarakat dalam pemungutan suara, tetapi juga perlu didukung pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. “Pesta...
BKSAP DPR Perkuat Keterbukaan Parlemen melalui Open Parliament Indonesia
21-11-2026 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo menegaskan komitmen DPR RI memperkuat keterbukaan parlemen dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan melalui inisiatif Open Parliament Indonesia (OPI). Menurut Bramantyo, OPI menjadi salah satu upaya DPR RI menerapkan prinsip Open Government dengan membuka ruang bagi...
Bob Hasan: Kekosongan Hukum Tak Selalu Harus Dijawab dengan UU Baru
21-11-2026 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Lampung — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa kekosongan hukum tidak selalu harus diselesaikan melalui pembentukan undang-undang baru. Menurutnya, ealuasi terhadap regulasi yang telah berlaku dan revisi undang-undang dapat menjadi langkah untuk menyesuaikan ketentuan hukum dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. Hal tersebut disampaikan Bob Hasan usai...
Taufan Pawe: Parliamentary Threshold dan Desain Pemilu Nasional-Lokal Perlu Dikaji
21-11-2026 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Banjarmasin– Besaran parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Kunjungan Spesifik Komisi II DPR kali ini. Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu, Taufan Pawe, menegaskan penentuan ambang batas tidak boleh sekadar menetapkan...
Bidik Reformasi Sistem Pemilu, Rifqinizamy: Pembenahan Tak Bisa Parsial
21-11-2026 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Banjarbaru – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu harus menjadi bagian dari reformasi sistem politik dan demokrasi Indonesia secara menyeluruh. Pembenahan sistem kepemiluan tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus terintegrasi dengan pengaturan Pilkada dan kelembagaan perwakilan. Hal tersebut disampaikan Rifqinizamy saat memimpin...
Jelang Nataru, Pengawasan Imigrasi Diperkuat untuk Cegah Kejahatan Lintas Negara
21-11-2026 /
PARLEMENTARIA, Semarang — Peningkatan mobilitas penumpang menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) perlu diantisipasi dengan pelayanan pemeriksaan keimigrasian yang lancar sekaligus pengawasan yang lebih ketat. Langkah tersebut diperlukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai potensi pelanggaran dan kejahatan lintas negara, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan narkotika. Wakil...
RUU Masyarakat Adat Masuk Prioritas, Rycko Targetkan Rampung Akhir 2026
21-11-2026 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Lampung – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rycko Menoza berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat dapat diselesaikan pada akhir 2026. Menurutnya, regulasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat adat, terutama dalam menghadapi persoalan konflik lahan, pengakuan keberadaan masyarakat adat, serta tanggung jawab...
Visitor Counter
  • Jumlah Pengunjung Hari Ini = 190
  • Jumlah Pengunjung Kemarin = 973
  • Total Pengunjung = 169411
Unduh Aplikasi
Statistik JDIH DPR

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)


KALENDER
  • Masa Sidang
  • Reses
  • Agenda Acara
AGENDA
HARI INI
AKAN DATANG
Dokumen Hukum Update
2026-11-18
8/2026: Pengendalian Gratifikasi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2026-10-20
7/2026: Perubahan Kelima atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2026-09-23
5/2026: Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2026-08-13
1/2025: Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
2026-07-28
4/2026: Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
3/2026: Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif
Dokumen Hukum Terpopuler
Undang-Undang: Narkotika
Undang-Undang: Ketenagakerjaan
Undang-Undang: Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang: Psikotropika
Undang-Undang: Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang: Kepariwisataan

GALERI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
Media Sosial

Sebuah kiriman dibagikan oleh Biro Hukum & Dumas SetjenDPRRI (@biro_hukumdandumasdpr)

Website DPR RI
Website JDIH MPR RI
Website JDIH DPD RI
Website JDIHN
Website Kemenkumham
Website BPHN
DPR RI
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_hukum@dpr.go.id

© 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.
PROFIL
  • TENTANG
  • SEJARAH
  • VISI & MISI
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • SEKRETARIAT
  • BERITA
  • KONTAK
GALERI
  • FOTO
  • VIDEO
DOKUMEN HUKUM
  • UUD 1945
  • UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN
  • KEPUTUSAN PRESIDEN
  • INSTRUKSI PRESIDEN
  • DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
  • PERATURAN DPR
  • PERATURAN BERSAMA
  • PERATURAN SEKJEN DPR
  • PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
  • NASKAH AKADEMIK
  • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • JURNAL PRODIGY
  • JURNAL NEGARA HUKUM
  • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
  • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
  • ANOTASI UNDANG-UNDANG
  • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
  • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
  • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
  • INFO SINGKAT
  • ISU SEPEKAN
  • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
  • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
  • POLICY BRIEF
  • PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
  • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI