PARLEMENTARIA, Bekasi - Sulitnya akses pelayanan publik secara mandiri kerap memicu praktik pungutan liar (pungli) melalui perantara berbiaya tinggi. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai persoalan ini masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Hal tersebut dikemukakan Dede kepada Parlementaria usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI...

PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Indah Kurnia menilai persoalan keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan kepada rumah sakit perlu diselesaikan melalui komunikasi dan edukasi berkelanjutan antara rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan pasien. Ketiga pihak dinilai perlu memiliki pemahaman yang sama terkait kriteria kegawatan medis,...

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menegaskan pembaruan regulasi perkoperasian harus bisa mengembalikan jati diri koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa. Hal ini menjadi krusial demi memastikan koperasi benar-benar tumbuh sebagai wadah ekonomi bersama yang berpihak kepada masyarakat lewat prinsip gotong royong. “RUU Perkoperasian masih terus berjalan, sudah...

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakomodasi skema alternatif pembiayaan pembangunan daerah. Musababnya, pemerintah daerah perlu memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja...

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris menilai revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) perlu mengakomodasi kekhususan wilayah perbatasan, terutama terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur pertahanan dan keamanan. Pasalnya, posisi NTT yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor-Leste membuat provinsi ini bernilai strategis demi...

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI bersama pemerintah mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Revisi regulasi tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan penyelenggaraan statistik nasional dengan perkembangan zaman sekaligus memperkuat kualitas data sebagai landasan penyusunan kebijakan publik yang...

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny K. Harman meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) turut mengakomodasi pengaturan khusus bagi provinsi kepulauan. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan perlakuan berbeda kepada daerah kepulauan karena...

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisinya sebagai wakil presiden merupakan langkah yang tepat. Mundurnya Gibran ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA-nya yang dinyatakan tidak sah. “Saya kira yang bersangkutan lebih...

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera membahas undang-undang khusus penyadapan. Ia menilai, regulasi ini diperlukan untuk memperjelas pihak yang berwenang, tujuan, prosedur, serta mekanisme pengawasan penyadapan. Menurut TB Hasanuddin, aturan penyadapan saat ini masih tersebar dalam sejumlah undang-undang...