PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menilai mekanisme perampasan aset melalui jalur in reim tetap dapat berjalan meskipun proses pidana terhadap pihak yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan karena kondisi tertentu. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak...

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, sepakat membentuk badan pengawas khusus beranggotakan lima orang untuk mengawal pengelolaan harta sitaan kejahatan yang bernilai triliunan rupiah. ​Keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Panja RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana...

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan DPR RI dan Pemerintah atas kesepakatan untuk memperjuangkan peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan tersebut juga membuka peluang bagi PPPK penuh waktu untuk memperoleh kesempatan yang...

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI membuka peluang untuk menyerap dan meneruskan aspirasi masyarakat sipil terkait dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), guna memproses pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Pimpinan DPR RI. ​Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) didampingi Wakil Ketua...

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menyebut bahwa Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, mulai memasuki tahap akhir. Ratusan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang menjadi materi pembahasan bersama pemerintah telah diselesaikan dan kini berlanjut pada tahap perumusan...

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan segera dilakukan mengingat urgensi pengaturan terkait hal itu semakin tinggi. Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat praktik penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, mulai dari kewenangan, tujuan, hingga penggunaan alat penyadapan. “Saya...

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mendorong agar perkembangan transportasi berbasis aplikasi menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Menurutnya, perubahan pola transportasi selama 17 tahun terakhir menuntut penyempurnaan...

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, I Nyoman Parta menegaskan bahwa penerapan konsep fast track legislation dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak akan mengurangi kualitas maupun prosedur pembentukan undang-undang. Menurutnya, percepatan hanya dilakukan pada aspek waktu pembahasan tanpa menghilangkan tahapan yang diwajibkan. “Pertama, harus ada...

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI bersama Pemerintah akan melanjutkan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi inisiatif DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Beberapa RUU yang menjadi prioritas pembahasan tersebut di antaranya RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU tentang Hak Cipta, RUU tentang Perkoperasian, serta...