Besarkan text  Kecilkan text  Grayscale  High Contrast  Negative Contrast  Light Background  Link Underline  Readable Font  Panduan Suara On  Panduan Suara Off  Reset
Menu
Kontak
JDIH Setjen DPR RI - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR RI
  • DPR RI - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  • PROFIL
    • TENTANG
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKRETARIAT
    • BERITA
    • KONTAK
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • DOKUMEN HUKUM
    • UUD 1945
    • UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
    • DOKUMEN LANGKA
  • PRODUK HUKUM
    • PERATURAN DPR
    • PERATURAN BERSAMA
    • PERATURAN SEKJEN DPR
    • PROLEGSET PERSEKJEN
  • MONOGRAFI HUKUM
    • NASKAH AKADEMIK
    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
    • JURNAL PRODIGY
    • JURNAL NEGARA HUKUM
    • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
    • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
    • ANOTASI UNDANG-UNDANG
    • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
    • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
    • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
  • ARTIKEL HUKUM
    • INFO SINGKAT
    • ISU SEPEKAN
    • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
    • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
    • POLICY BRIEF
    • PARLIAMENTARY REVIEW
  • PUTUSAN
    • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TEMUKAN DOKUMEN

BERITA LAINNYA
Wujudkan Ekosistem Guru Ideal, Fikri Faqih Perjuangkan Satu Status Bermartabat Bagi Pendidik Indonesia
15-11-2026 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih, mendorong percepatan peta jalan transformasi guru non-ASN menjelang batas akhir penghapusan status honorer pada 31 Desember 2026. Gagasan ini mencakup konversi otomatis PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu tanpa tes pada awal 2027 serta penyatuan status guru melalui revisi RUU Sisdiknas. Hal...
Habiburokhman Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang
15-11-2026 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) proaktif mengusut dugaan kasus pemerkosaan yang dilaporkan melibatkan seorang kepala daerah di Kabupaten Kupang. Ia menegaskan, proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun, termasuk pejabat...
Legislator Soroti Kontribusi Kawasan Industri bagi Daerah, Realisasi PPh 21 Jadi Masukan RUU
15-11-2026 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Karawang - Besarnya investasi di kawasan industri perlu diikuti pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Persoalan kontribusi pajak, pelibatan pengusaha lokal, serta distribusi manfaat investasi menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri. Merespons hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa menilai keberadaan investor...
Tinjau Kawasan Industri Batam, Komisi VII Tekankan Integrasi Pelabuhan Perkuat Daya Saing Ekspor
15-11-2026 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Batam – Integrasi konektivitas logistik darat dan laut menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperkuat dalam pengembangan kawasan industri nasional. Infrastruktur yang terhubung secara terpadu dinilai dapat memperlancar distribusi barang, menekan hambatan logistik, serta meningkatkan daya saing produk industri Indonesia di pasar internasional. Hal itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan...
Agun Gunandjar Tak Persoalkan Dosen ASN Non-Aktif Sementara Maju Nyaleg
14-11-2026 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Bogor - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu terus berjalan melalui pelibatan berbagai elemen masyarakat. Dalam dua hari terakhir, Komisi II DPR RI telah menggelar partisipasi bermakna (meaningful participation) dengan sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi serta organisasi...
Hendry Munief Soroti Kenaikan Harga Gas dan Listrik, Daya Saing Industri Batam Perlu Diperkuat
14-11-2026 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Batam - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyoroti kenaikan harga gas industri dan tarif listrik yang dinilai dapat menekan biaya produksi serta daya saing industri di Batam, Kepulauan Riau. Persoalan energi tersebut menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja spesifik Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri Komisi...
Karhutla Kalteng, Komisi IV Dalami Penyebab Kebakaran hingga Tanggung Jawab Korporasi
14-11-2026 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Palangka Raya - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta penelusuran menyeluruh terhadap penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah, termasuk dugaan keterlibatan manusia dan tanggung jawab perusahaan pemegang izin kehutanan. Menurutnya, penegakan hukum dan penyempurnaan regulasi diperlukan agar kebakaran serupa tidak terus berulang. Alex...
Hendry Munief: RUU Kawasan Industri Harus Beri Manfaat bagi Semua Pihak
14-11-2026 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Batam - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri harus mampu memastikan pertumbuhan industri memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya bagi perusahaan dan pengelola kawasan, regulasi tersebut juga diharapkan berdampak pada kesejahteraan tenaga kerja serta masyarakat di sekitar kawasan industri. Hal tersebut...
Benahi Mekanisme Penjaringan Revitalisasi Sekolah Sebelum Tahun Anggaran 2027 Berjalan
14-11-2026 /
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong pemerintah membenahi mekanisme pendataan dan penjaringan sekolah penerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sebelum pelaksanaan tahun anggaran 2027 dimulai. Langkah ini dinilai penting agar bantuan benar-benar menjangkau sekolah yang paling membutuhkan, terutama yang mengalami kerusakan berat dan berpotensi membahayakan keselamatan...
Visitor Counter
  • Jumlah Pengunjung Hari Ini = 266
  • Jumlah Pengunjung Kemarin = 1033
  • Total Pengunjung = 162917
Unduh Aplikasi
Statistik JDIH DPR

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)


KALENDER
  • Masa Sidang
  • Reses
  • Agenda Acara
AGENDA
HARI INI
AKAN DATANG
Dokumen Hukum Update
2026-10-20
7/2026: Perubahan Kelima atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2026-09-23
5/2026: Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2026-08-13
1/2025: Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
2026-07-28
4/2026: Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
3/2026: Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif
2/2026: Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif
Dokumen Hukum Terpopuler
Undang-Undang: Narkotika
Undang-Undang: Ketenagakerjaan
Undang-Undang: Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang: Psikotropika
Undang-Undang: Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang: Kepariwisataan

GALERI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
Media Sosial

Sebuah kiriman dibagikan oleh Biro Hukum & Dumas SetjenDPRRI (@biro_hukumdandumasdpr)

Website DPR RI
Website JDIH MPR RI
Website JDIH DPD RI
Website JDIHN
Website Kemenkumham
Website BPHN
DPR RI
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_hukum@dpr.go.id

© 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.
PROFIL
  • TENTANG
  • SEJARAH
  • VISI & MISI
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • SEKRETARIAT
  • BERITA
  • KONTAK
GALERI
  • FOTO
  • VIDEO
DOKUMEN HUKUM
  • UUD 1945
  • UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN
  • KEPUTUSAN PRESIDEN
  • INSTRUKSI PRESIDEN
  • DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
  • PERATURAN DPR
  • PERATURAN BERSAMA
  • PERATURAN SEKJEN DPR
  • PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
  • NASKAH AKADEMIK
  • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • JURNAL PRODIGY
  • JURNAL NEGARA HUKUM
  • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
  • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
  • ANOTASI UNDANG-UNDANG
  • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
  • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
  • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
  • INFO SINGKAT
  • ISU SEPEKAN
  • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
  • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
  • POLICY BRIEF
  • PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
  • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI