PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, mendorong agar tindak pidana investasi bodong diakomodasi secara tegas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan aset hasil kejahatan dapat digunakan dalam pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban. "Tindak pidana investasi bodong perlu diatur secara tegas dalam...

PARLEMENTARIA, Jakarta – Banyaknya kejahatan ekonomi yang dialami oleh masyarakat menjadi perhatian DPR RI, khususnya menyangkut pembahasan RUU Pemberantasan Aset. Menurut Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, RUU tersebut harus berikan korban kejahatan ekonomi seperti investasi bodong, penipuan keuangan, hingga berbagai praktik penghimpunan dana ilegal. Sari menyebutkan, RUU tersebut harus mengatur agar...

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion Syamsuddin Rogo, meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera memberikan pendampingan psikologis kepada para santriwati Pondok Pesantren Putri di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pendampingan tersebut diperlukan untuk membantu memulihkan kondisi psikologis para santriwati yang diduga mengalami trauma setelah penggerebekan oleh aparat...

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya untuk menelusuri keterlibatan korporasi, kepemilikan perusahaan, serta aliran dana lintas negara. Hal tersebut disampaikan Sukamta menanggapi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Luar Negeri...

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif, koperasi gagal bayar, hingga penipuan penyelenggaraan ibadah umrah, sudah seharusnya dapat dirampas secara cepat dan tuntas untuk dikembalikan kepada para korban. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Komisi III...

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan penetapan 20 korporasi sebagai tersangka, termasuk 4 investor asing. Puan mengingatkan agar proses hukum ini dijalankan secara transparan dan berkeadilan. “Tentunya kita mendukung upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak...

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menilai pengusutan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran lahan dimintai pertanggungjawaban hukum. Apresiasi itu disampaikan Rano...

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak 125 subjek hukum yang telah diidentifikasi sebagai pelaku dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Baik korporasi maupun perorangan. Menurut Alex, sejauh ini penegakan hukum yang dilakukan...

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menegaskan bahwa hak siswa untuk mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) harus tetap terpenuhi meskipun pelaksanaan asesmen di sejumlah daerah tertunda akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta pemerintah memastikan siswa terdampak memperoleh kesempatan mengikuti TKA susulan dengan mempertimbangkan...