PARLEMENTARIA, Jakarta — Penyelesaian konflik agraria membutuhkan pendekatan yang mengedepankan perlindungan masyarakat serta kepastian hukum bagi seluruh pihak. Seiring proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria, langkah menjaga kondusivitas di tengah masyarakat dinilai penting agar konflik tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI...

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus diarahkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi tanpa membuka ruang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Menurutnya, kewenangan perampasan aset harus disertai batasan dan mekanisme yang jelas agar tidak disalahgunakan. “Yang tadi Pak Shri sampaikan,...

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra meminta mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dirumuskan secara jelas dan ketat. Menurutnya, kepastian hukum diperlukan agar kewenangan negara dalam merampas aset tetap berjalan seimbang dengan perlindungan hak warga negara, khususnya pihak ketiga...

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pelaksanaan reforma agraria membutuhkan arah dan tahapan yang jelas agar kebijakan penataan penguasaan serta pemanfaatan tanah dapat segera dirasakan masyarakat. Karena itu, roadmap reforma agraria dinilai penting untuk menjadi bagian dari pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria yang tengah disusun Badan Legislasi (Baleg) DPR...

PARLEMENTARIA, Jakarta — Tumpang tindih kewenangan antarkementerian dan lembaga dalam pemberian konsesi dinilai berpotensi memperpanjang persoalan agraria di Indonesia. Karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria perlu mengatur mekanisme yang mampu menyatukan berbagai kepentingan sektoral dalam pengelolaan sumber daya agraria. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Deddy Yevri Hanteru...

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Konflik agraria di Desa Sukajaya, Kabupaten Bogor, bukan sekadar persoalan sertifikat dan batas tanah. Di baliknya, terdapat keluarga petani yang mengaku kehilangan lahan garapan, sumber penghidupan, dan rasa aman. Bahkan, anak-anak disebut mengalami trauma setelah menyaksikan ketegangan dan dugaan kekerasan yang menimpa keluarga mereka. Wakil Ketua BAM...

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap 21 perusahaan atau badan usaha yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh hingga menjangkau pihak yang bertanggung jawab di balik dugaan...

PARLEMENTARIA, Karawang - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyoroti penyelesaian sertifikat kepemilikan rumah nasabah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah melunasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), namun belum memperoleh sertifikat. Dari sekitar 300.000 sertifikat yang harus diterbitkan, ada sekitar 30.000 sertifikat yang bermasalah.   Sorota...

PARLEMENTARIA, Kab. Bogor — Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan terjadinya kekerasan maupun intimidasi terhadap masyarakat dalam penyelesaian konflik agraria. Kehadiran negara harus diwujudkan melalui perlindungan kepada masyarakat sekaligus penyelesaian sengketa berdasarkan hukum dan prinsip keadilan. “DPR dengan fungsi pengawasannya, harus...