Besarkan text  Kecilkan text  Grayscale  High Contrast  Negative Contrast  Light Background  Link Underline  Readable Font  Panduan Suara On  Panduan Suara Off  Reset
Menu
Kontak
JDIH Setjen DPR RI - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR RI
  • DPR RI - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  • PROFIL
    • TENTANG
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKRETARIAT
    • BERITA
    • KONTAK
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • DOKUMEN HUKUM
    • UUD 1945
    • UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
    • DOKUMEN LANGKA
  • PRODUK HUKUM
    • PERATURAN DPR
    • PERATURAN BERSAMA
    • PERATURAN SEKJEN DPR
    • PROLEGSET PERSEKJEN
  • MONOGRAFI HUKUM
    • NASKAH AKADEMIK
    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
    • JURNAL PRODIGY
    • JURNAL NEGARA HUKUM
    • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
    • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
    • ANOTASI UNDANG-UNDANG
    • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
    • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
    • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
  • ARTIKEL HUKUM
    • INFO SINGKAT
    • ISU SEPEKAN
    • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
    • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
    • POLICY BRIEF
    • PARLIAMENTARY REVIEW
  • PUTUSAN
    • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TEMUKAN DOKUMEN

BERITA LAINNYA
Pembahasan RUU Perampasan Aset Masih Dinamis, Keterbukaan Jadi Komitmen
02-09-2026 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menegaskan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Hal itu sejalan dengan posisi RUU Perampasan Aset sebagai RUU Usul Inisiatif DPR yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026. Menurutnya,...
Tindak Pidana Judol Akan Masuk dalam Pembahasan DIM di RUU Perampasan Aset
02-09-2026 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Masuknya judi online dalam cakupan tindak pidana yang menjadi basis perampasan aset masih terbuka untuk dibahas. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru. Ia mengatakan daftar 13 (tiga belas) tindak pidana yang akan disasar dalam perampasan aset masih dinamis dan dapat bertambah...
Tidak Hanya 13 Kriteria, Judi Online Berpotensi Masuk Sasaran Perampasan Aset
02-09-2026 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI telah resmi mengumumkan 13 (tiga belas) kriteria tindak pidana yang dapat jadi sasaran perampasan aset. Hal itu mulai dari tindak pidana perdagangan orang, perbankan, hingga narkotika. Meskipun demikian, publik mempertanyakan tidak adanya tindak pidana judi online (judol) yang tidak menjadi salah satu kriteria...
Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak, Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Transparan
02-09-2026 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Menurutnya, RUU tersebut memiliki posisi strategis karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas sehingga penyusunannya membutuhkan kajian yang cermat dan tidak tergesa-gesa. Abdullah mengatakan, Komisi III DPR...
Soal Wacana Perubahan Aturan Berladang, Lasarus Beri Catatan ke Kementerian Desa dan Transmigrasi
01-09-2026 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyampaikan catatan kritis secara langsung kepada mitra kerja Komisi V DPR RI, yakni Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Kementerian Transmigrasi. Ia mendesak kedua kementerian tersebut untuk siaga membela masyarakat adat dan peladang lokal yang terancam kehilangan sumber...
Aziz Subekti Ingatkan RUU Reforma Agraria Tak Ciptakan Paradoks Hak Atas Tanah
01-09-2026 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Aziz Subekti menegaskan bahwa Rancang Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menjadi momentum nyata untuk merombak struktur kepemilikan tanah di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Menteri Kehutanan, Menteri ATR/BPN, serta Pimpinan Komisi II...
Ahmad Yohan: Butuh Langkah Strategis Redam Dampak Kebakaran Hutan
01-09-2026 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mendesak pemerintah mengambil langkah strategis terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilyah Indonesia untuk meredam eskalasi dan meminimalisasi dampaknya secara luas. "Komisi IV mendesak sejumlah langkah prioritas yang harus segera digencarkan pertama, Operasi Pemadaman Terpadu yakni mempercepat...
Komisi XIII Setujui Tambahan Rp555,9 Miliar untuk Anggaran MPR 2027
01-09-2026 /
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XIII DPR RI menyepakati hasil pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Jenderal MPR RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran (TA) 2027 untuk diteruskan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Pihaknya juga menyetujui usulan tambahan anggaran MPR RI sebesar Rp555,982 miliar. Kesepakatan tersebut diambil setelah...
Willy Aditya: Penertiban WNA Harus Diperluas, Bukan Hanya di Bali
01-09-2026 /
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendukung langkah tegas Direktorat Jenderal Imigrasi yang kini tengah berusaha menertibkan Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar aturan di Bali. Baginya, langkah serupa diperluas ke berbagai daerah yang menjadi tujuan kedatangan WNA demi memastikan seluruh pendatang mematuhi ketentuan hukum Indonesia. “Apa...
Visitor Counter
  • Jumlah Pengunjung Hari Ini = 327
  • Jumlah Pengunjung Kemarin = 711
  • Total Pengunjung = 95959
Unduh Aplikasi
Statistik JDIH DPR

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)


KALENDER
  • Masa Sidang
  • Reses
  • Agenda Acara
AGENDA
HARI INI
AKAN DATANG
Dokumen Hukum Update
2026-08-13
1/2025: Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
2026-07-28
4/2026: Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
3/2026: Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif
2/2026: Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif
1/2026: Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2026-02-26
3/2025: Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dokumen Hukum Terpopuler
Undang-Undang: Narkotika
Undang-Undang: Ketenagakerjaan
Undang-Undang: Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang: Psikotropika
Undang-Undang: Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang: Kepariwisataan

GALERI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
Media Sosial

Sebuah kiriman dibagikan oleh Biro Hukum & Dumas SetjenDPRRI (@biro_hukumdandumasdpr)

Website DPR RI
Website JDIH MPR RI
Website JDIH DPD RI
Website JDIHN
Website Kemenkumham
Website BPHN
DPR RI
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_hukum@dpr.go.id

© 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.
PROFIL
  • TENTANG
  • SEJARAH
  • VISI & MISI
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • SEKRETARIAT
  • BERITA
  • KONTAK
GALERI
  • FOTO
  • VIDEO
DOKUMEN HUKUM
  • UUD 1945
  • UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN
  • KEPUTUSAN PRESIDEN
  • INSTRUKSI PRESIDEN
  • DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
  • PERATURAN DPR
  • PERATURAN BERSAMA
  • PERATURAN SEKJEN DPR
  • PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
  • NASKAH AKADEMIK
  • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • JURNAL PRODIGY
  • JURNAL NEGARA HUKUM
  • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
  • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
  • ANOTASI UNDANG-UNDANG
  • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
  • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
  • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
  • INFO SINGKAT
  • ISU SEPEKAN
  • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
  • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
  • POLICY BRIEF
  • PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
  • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI