PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menilai pemahaman aparat penegak hukum (APH) terhadap tugas dan kewenangan kurator perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap kurator yang menjalankan tugas sesuai ketentuan. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar tindakan kurator dalam proses kepailitan dapat dinilai berdasarkan kewenangan dan batas...

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna H. Laoly menilai besarnya kewenangan kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitur harus diimbangi dengan standar profesi yang seragam, kode etik yang tegas, serta mekanisme pendidikan dan pengawasan yang kuat. Karena itu, RUU Profesi Kurator perlu memastikan setiap kurator memenuhi standar...

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga berharap penyusunan RUU Profesi Kurator bisa selaras dengan mekanisme kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Menurutnya, sinkronisasi pengaturan tersebut penting agar tidak membuka celah penyalahgunaan proses hukum untuk kepentingan tertentu. Pandangan tersebut disampaikan Umbu saat mengikuti Kunjungan...

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menilai penguatan profesi kurator perlu ditopang oleh dua hal utama, yakni kepastian perlindungan hukum dalam menjalankan tugas serta kode etik profesi yang berlaku secara nasional. Kedua aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan kurator dapat bekerja secara profesional, berintegritas, dan akuntabel. Hal...

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Bayu Dwi Anggono dan Rieke Diah Pitaloka sebagai Pakar Komunikasi Politik, melakukan Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin melihat belum adanya urgensi pembahasan terhadap...

PARLEMENTARIA, Jakarta— Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti masih adanya pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin. Ia menyebut sekitar 30 entitas korporasi sedang diproses karena terindikasi melakukan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal. Menurutnya, pemanfaatan kawasan hutan harus dilakukan berdasarkan izin resmi dari Kementerian Kehutanan. Terhadap pelanggaran, sanksi perlu diterapkan sesuai tingkat...

PARLEMENTARIA, ​Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mengusulkan evaluasi total terhadap alokasi anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Pihaknya menyoroti porsi anggaran yang mendominasi hingga 70 persen hanya untuk membayar honorarium puluhan ribu pendamping desa, namun tidak diimbangi dengan efektivitas program yang dirasakan langsung...

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai besarnya kontribusi dunia usaha terhadap perekonomian nasional menjadi alasan kuat untuk memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin. Menurutnya, dunia usaha memiliki kontribusi sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)...

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendukung langkah tegas Direktorat Jenderal Imigrasi dalam meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan keimigrasian. Menurutnya, pola pengawasan melalui patroli seperti yang dilakukan di Bali perlu diperluas ke berbagai daerah yang menjadi tujuan kedatangan WNA. “Apa yang dilakukan...