Besarkan text  Kecilkan text  Grayscale  High Contrast  Negative Contrast  Light Background  Link Underline  Readable Font  Panduan Suara On  Panduan Suara Off  Reset
Menu
Kontak
JDIH Setjen DPR RI - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR RI
  • DPR RI - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  • PROFIL
    • TENTANG
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKRETARIAT
    • BERITA
    • KONTAK
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • DOKUMEN HUKUM
    • UUD 1945
    • UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
    • DOKUMEN LANGKA
  • PRODUK HUKUM
    • PERATURAN DPR
    • PERATURAN BERSAMA
    • PERATURAN SEKJEN DPR
    • PROLEGSET PERSEKJEN
  • MONOGRAFI HUKUM
    • NASKAH AKADEMIK
    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
    • JURNAL PRODIGY
    • JURNAL NEGARA HUKUM
    • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
    • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
    • ANOTASI UNDANG-UNDANG
    • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
    • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
    • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
  • ARTIKEL HUKUM
    • INFO SINGKAT
    • ISU SEPEKAN
    • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
    • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
    • POLICY BRIEF
    • PARLIAMENTARY REVIEW
  • PUTUSAN
    • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TEMUKAN DOKUMEN

BERITA LAINNYA
Kampung Bahari Digerebek, Gus Falah Dorong Polri Perkuat Kemitraan Masyarakat Berantas Narkoba
02-11-2026 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Penguatan pendekatan kepolisian kepada masyarakat dinilai penting untuk mencegah peredaran narkotika kembali tumbuh di kawasan rawan kriminalitas. Kehadiran aparat yang intensif melalui kemitraan masyarakat dan peran Bhabinkamtibmas diharapkan dapat memutus mata rantai peredaran narkoba hingga ke lingkungan masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru mendukung langkah...
Penegakan Hukum Peredaran Narkotika dalam Vape Harus Tegas
02-11-2026 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menekankan bahwa ketegasan aparat harus diimbangi dengan profesionalitas dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Penindakan perlu diarahkan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam jaringan peredaran, dengan tetap memperhatikan bukti dan prosedur hukum. Hal itu sebagaimana disampaikan saat Sarasehan Kemitraan...
Pengawasan Pemilu Butuh Partisipasi Aktif Masyarakat
02-11-2026 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah pelanggaran pemilu melalui pengawasan partisipatif. Selain mengawasi setiap tahapan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga berperan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan politik. Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Minggu (1/11/2026), Fauzan menyampaikan...
Adang Dukung Larangan Vape bagi Personel Polri, Langkah Preventif Penyalahgunaan Narkotika
02-11-2026 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mengapresiasi kebijakan Polri yang melarang penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh personelnya. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah preventif untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus menunjukkan keteladanan aparat penegak hukum. Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan...
BK DPR Kaji Fast Track Legislation, Kualitas UU Tetap Jadi Prioritas
02-11-2026 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengkaji peluang penerapan fast track legislation atau mekanisme percepatan pembentukan undang-undang untuk merespons kebutuhan hukum yang mendesak. Namun, percepatan tersebut harus tetap menjamin kualitas substansi undang-undang, tahapan pembentukan, serta partisipasi masyarakat. Kajian tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Seminar Nasional...
Abdullah Ingatkan Kepatuhan SOP Kepolisian terkait Kasus Ponpes Sukoharjo
01-11-2026 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta— Anggota Komisi III DPR RI Abdullah memberikan tanggapan terkait klarifikasi penanganan perkara oleh Polda Jawa Tengah dan jajaran Kepolisian Resor (Polres) Sukoharjo atas penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia mengingatkan bahwa seluruh penindakan di lapangan tetap wajib berlandaskan asas hukum, profesionalitas, serta Standard Operating...
Soroti Penggerebekan Ponpes, Atalia: Penegakan Hukum Jangan Abaikan Anak dan Perempuan
01-11-2026 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta— Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya memberikan tanggapan tegas terkait insiden penggerebekan dan penyitaan barang di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Laban, Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia mengingatkan agar aparat penegak hukum senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalitas serta tidak mengabaikan rasa aman, privasi, dan perlindungan terhadap anak...
Adang Daradjatun: Perang Lawan Narkoba Harus Dilakukan Konsisten dan Berkelanjutan
01-11-2026 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya Polda Metro Jaya, atas langkah tegas melakukan penggerebekan kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang diduga menjadi salah satu titik peredaran narkotika. Menurut Adang, langkah aparat kepolisian tersebut...
Pengelolaan SDA Harus Berpihak pada Rakyat, Bukan Oligarki
01-11-2026 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menegaskan pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya menguntungkan kelompok oligarki. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan untuk mencegah praktik penyimpangan dan memastikan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan...
Visitor Counter
  • Jumlah Pengunjung Hari Ini = 149
  • Jumlah Pengunjung Kemarin = 1194
  • Total Pengunjung = 148216
Unduh Aplikasi
Statistik JDIH DPR

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)


KALENDER
  • Masa Sidang
  • Reses
  • Agenda Acara
AGENDA
HARI INI
AKAN DATANG
Dokumen Hukum Update
2026-09-23
5/2026: PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2026-08-13
1/2025: Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
2026-07-28
4/2026: Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
3/2026: Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif
2/2026: Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif
1/2026: Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dokumen Hukum Terpopuler
Undang-Undang: Narkotika
Undang-Undang: Ketenagakerjaan
Undang-Undang: Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang: Psikotropika
Undang-Undang: Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang: Kepariwisataan

GALERI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
Media Sosial

Sebuah kiriman dibagikan oleh Biro Hukum & Dumas SetjenDPRRI (@biro_hukumdandumasdpr)

Website DPR RI
Website JDIH MPR RI
Website JDIH DPD RI
Website JDIHN
Website Kemenkumham
Website BPHN
DPR RI
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_hukum@dpr.go.id

© 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.
PROFIL
  • TENTANG
  • SEJARAH
  • VISI & MISI
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • SEKRETARIAT
  • BERITA
  • KONTAK
GALERI
  • FOTO
  • VIDEO
DOKUMEN HUKUM
  • UUD 1945
  • UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN
  • KEPUTUSAN PRESIDEN
  • INSTRUKSI PRESIDEN
  • DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
  • PERATURAN DPR
  • PERATURAN BERSAMA
  • PERATURAN SEKJEN DPR
  • PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
  • NASKAH AKADEMIK
  • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • JURNAL PRODIGY
  • JURNAL NEGARA HUKUM
  • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
  • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
  • ANOTASI UNDANG-UNDANG
  • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
  • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
  • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
  • INFO SINGKAT
  • ISU SEPEKAN
  • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
  • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
  • POLICY BRIEF
  • PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
  • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI