PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penyederhanaan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sekitar 300 perusahaan pada akhir 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi untuk mewujudkan BUMN yang lebih profesional, efisien, dan memiliki tata kelola perusahaan...

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi VI DPR RI, Zulfikar Hamonangan menilai keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam menarik minat generasi muda sangat bergantung pada kepastian model bisnis dan jaminan pasar bagi hasil usaha masyarakat. Menurutnya, pengembangan koperasi modern harus diawali dengan kajian yang matang, terutama terkait pemanfaatan aset milik desa,...

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak berhenti sebagai kelembagaan atau sekadar membangun gerai. Koperasi tersebut, katanya, harus terhubung dengan pembiayaan, rantai pasok, dan jaringan usaha BUMN agar mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat desa. Ia mengatakan penguatan fundamental...

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI merupakan alat kelengkapan dewan yang memiliki ruang lingkup kerja strategis, mulai dari infrastruktur dan konektivitas, transportasi, perumahan, pembangunan desa dan daerah tertinggal, transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, hingga pencarian dan pertolongan. Luasnya ruang lingkup tersebut membuat kerja Komisi V bersentuhan langsung dengan berbagai kebutuhan...

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak boleh berhenti pada pembentukan badan hukum dan pembangunan gerai. Menurutnya, KDKMP harus memiliki tata kelola yang sehat, model bisnis yang jelas, serta mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi anggota dan masyarakat. "Keberhasilan KDKMP...

PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak cukup diukur dari jumlah badan hukum, gerai, maupun aset yang telah dimiliki. Menurutnya, tantangan utama setelah pembentukan KDKMP adalah memastikan koperasi benar-benar beroperasi sebagai organisasi berbasis anggota dan badan usaha...

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan perlu disusun dengan menjadikan kondisi geografis sebagai dasar utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Menurut Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief, daerah yang wilayahnya tersebar di banyak pulau menghadapi beban pelayanan dan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah daratan. Pandangan...

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (28/6/2026). Hal ini dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan RUU tersebut. Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan...

PARLEMENTARIA, Manado – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada hari Jumat (28/8/2026). Kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti Surat Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang penataan daerah otonomi baru, sekaligus menyerap aspirasi pemerintah daerah, akademisi, dan pendidik...