PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, mendorong agar pemberlakuan KUHAP baru segera diikuti dengan aturan pelaksana yang jelas, khususnya terkait koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara. Menurut Adang, perubahan hukum acara pidana harus memberikan kepastian bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya....

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru masih membutuhkan proses adaptasi bagi aparat penegak hukum. Menurutnya, perubahan aturan setelah 44 tahun menggunakan ketentuan lama tersebut tidaklah mudah, sehingga diperlukan penguatan pemahaman serta penyesuaian pola kerja agar ketentuan KUHAP...

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyoroti masih ditemukannya persoalan overstay atau penahanan seseorang yang telah melewati batas masa penahanan maupun masa pidananya. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan menjadi salah satu hal yang harus segera...

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi III DPR RI Andi Amar Ma’ruf Sulaiman menekankan pentingnya penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru secara konsisten oleh aparat penegak hukum (APH). Implementasi aturan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap...

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Siti Aisyah menegaskan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) perlu memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan korektif dalam penyelesaian berbagai persoalan dan konflik agraria. Menurutnya, kewenangan tersebut penting agar pembentukan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria tidak sekadar menjadi regulasi baru, tetapi mampu menyelesaikan...

PARLEMENTARIA, Tangerang - Anggota DPR RI, Eddy Soeparno, mendorong percepatan transisi energi sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber energi fosil maupun energi terbarukan yang melimpah, namun kebutuhan energi nasional saat ini masih membuat Indonesia harus melakukan impor. “Di tengah kemewahan...

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta meminta aparat penegak hukum (APH) di Jawa Timur agar memastikan ketentuan dalam KUHP dan KUHAP baru, telah diterapkan secara konkret dalam proses penegakan hukum. Penerapan tersebut dinilai perlu mengedepankan keadilan, prinsip kehati-hatian dalam memidanakan seseorang, serta perlindungan terhadap hak...

PARLEMENTARIA, Serang - AnggotaPanitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) Hamid Noor Yasin menilai, keberadaan RUU tersebut semakin mendesak di tengah meningkatnya dinamika, serta konektivitas hubungan masyarakat Indonesia dengan negara lain. Ia menilai regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan perdata yang melibatkan...

PARLEMENTARIA, Serang— Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti perlunya penguatan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di sektor kemaritiman. Menurutnya, persoalan pekerja migran di sektor laut perlu mendapat perhatian dalam RUU HPI mengingat aktivitas pekerjaan tersebut melibatkan hubungan hukum...