Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK
Anggota JDIHN: -
Jumlah Data: 60 Dokumen
# | TAHUN | JUDUL | AKSI |
---|---|---|---|
1 | 2024 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi | |
2 | 2024 | Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang
Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan | |
3 | 2024 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan | |
4 | 2023 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi | |
5 | 2023 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial | |
6 | 2023 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan | |
7 | 2023 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentag Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara | |
8 | 2023 | Analisa dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | |
9 | 2023 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum | |
10 | 2021 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi | |
11 | 2021 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan | |
12 | 2020 | Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi | |
13 | 2020 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama | |
14 | 2020 | Analisis dan Evaluasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
| |
15 | 2020 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | |
16 | 2020 | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara | |
17 | 2020 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara | |
18 | 2020 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum | |
19 | 2020 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
| |
20 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
21 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
22 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Tentang Pilpres) | |
23 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Tentang Pilpres) | |
24 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh | |
25 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh | |
26 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | |
27 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal | |
28 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi | |
29 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | |
30 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan | |
31 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi | |
32 | 2019 | Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | |
33 | 2019 | ANALISIS DAN EVALUASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
| |
34 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh | |
35 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran | |
36 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi | |
37 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi | |
38 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi | |
39 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi | |
40 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi | |
41 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol 2008) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol 2011) | |
42 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | |
43 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | |
44 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | |
45 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan | |
46 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
| |
47 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | |
48 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat | |
49 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum | |
50 | 2019 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum | |
51 | 2017 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Kewajiban Pembayaran Utang | |
52 | 2017 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan | |
53 | 2017 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK): Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo.
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3
Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung | |
54 | 2017 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Kehutanan | |
55 | 2017 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan | |
56 | 2017 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan | |
57 | 2017 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara | |
58 | 2017 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan
Mahkamah
Konstitusi : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan | |
59 | 2017 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan
Mahkamah
Konstitusi : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara
Pidana | |
60 | 2017 | Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan
Mahkamah
Konstitusi : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial |