Undang-undang

TAHUN 1965
# TENTANG DOKUMEN
1
Pembentukan Pengadilan Tinggi Denpasar dan perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar.
2
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah UU No.12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan UU No.16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta.
3
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
4
Pemberian Bantuan Penghidupan Bagi Orang Jompo.
5
Pembentukan Kotapraja Palangka Raya dengan Mengubah Undang-undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
6
Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah.
7
Pembentukan Daaerah Tingkat II Sarolangun-Bongko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah.
8
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
9
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
10
Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.
11
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang No.2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan, menjadi Undang-Undang.
12
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.10 Tahun 1962 tentang Pencabutan Undang-undang Krisis Import 1933 (LN. tahun 1962 No.44) menjadi Undang-Undang.
13
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.
14
Perkoperasian
15
Veteran Republik Indonesia.
16
Pencabutan Undang-undang No.78 tahun 1958 tentang Penanaman Modal asing yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.15 Prp Tahun 1960.
17
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.6 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi Undang-undang.
18
Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.
19
Desapraja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III diseluruh wilayah Republik Indonesia.
20
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banjarmasin dan perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya.
21
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bukittinggi dan perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan.
22
Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966.