JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Sistem Resi Gudang

METADATA
Nomor	9
Tahun	2006
Tanggal Penetapan	14 July 2006
Tanggal Pengundangan	14 July 2006
Tanggal Pengundangan	2006-07-14
Abstrak	RESI GUDANG - RESI 2006 UU NO. 9, LN. 2006/NO. 59, TLN. NO. 4630, LL SETNEG : 32 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM RESI GUDANG - Untuk mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan distribusi barang, diperlukan adanya Sistem Resi Gudang sebagai salah satu instrumen pembiayaan. Agar penyelenggaraan Sistem Resi Gudang dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang melakukan kegiatan dalam Sistem Resi Gudang, maka diperlukan landasan hukum yang kuat, dengan membentuk Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, efisiensi biaya distribusi barang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Untuk mendukung maksud tersebut diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sektor-sektor terkait yang mendukung Sistem Resi Gudang, serta pasar lelang komoditas. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Juli 2006. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan UndangUndang ini. - Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini. - Undang-Undang ini terdiri 8 Bab dan 46 Pasal. - Penjelasan 14 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VI

Status

Diubah UU - No.9 Tahun 2011

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 18 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 36/2007	Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
2.	Pasal 19 Ayat -	Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/2011	Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.
3.	Pasal 20 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 48/2015	Kementerian Perdagangan
4.	Pasal 22 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 36/2007	Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
5.	Pasal 23 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 36/2007	Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
6.	Pasal 31 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 36/2007	Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
7.	Pasal 34 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 36/2007	Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
8.	Pasal 37 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 36/2007	Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
9.	Pasal 38 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 36/2007	Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
10.	Pasal 41 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 36/2007	Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
11.	Pasal 44 Ayat 1	Peraturan Perundang-undangan No. 48/2015	Kementerian Peradgangan
12.	Pasal 44 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 0/0	Belum ditetapkan
13.	Pasal 44A Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 10/2014	Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data