Putusan Mahkamah Konstitusi

Anggota JDIHN: -
Jumlah Data: 2003 Dokumen


# TAHUN JUDUL AKSI
1
2024
Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
2
2024
Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3
2024
Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
4
2024
Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
5
2024
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara PemerintaH Pusat dan Pemerintah Daerah
6
2024
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7
2024
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983
8
2024
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
9
2024
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
10
2024
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
11
2024
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
12
2024
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
13
2024
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
14
2024
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
15
2024
Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
16
2024
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
17
2024
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
18
2024
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan mengenai Kedudukan Komite Nasional.
19
2024
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
20
2024
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
21
2024
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
22
2024
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
23
2024
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
24
2024
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
25
2024
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961
26
2024
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
27
2024
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia
28
2024
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
29
2024
Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023
30
2024
Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
31
2024
Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
32
2024
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
33
2024
Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
34
2024
Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
35
2024
Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
36
2024
Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
37
2024
Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
38
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 19 ayat (1) huruf c bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
39
2023
Pegujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 491 angka 1 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
40
2023
Pegujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 491 angka 1 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
41
2023
Pegujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 491 angka 1 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
42
2023
Pengujian Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
43
2023
Pengujian Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
44
2023
Pengujian Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
45
2023
Pengujian Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
46
2023
Pengujian Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
47
2023
Pengujian Pasal 256, Pasal 603, dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
48
2023
Pengujian Pasal 256, Pasal 603, dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
49
2023
Pengujian Pasal 256, Pasal 603, dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
50
2023
Pengujian Pasal 256, Pasal 603, dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
51
2023
Pengujian Pasal 256, Pasal 603, dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
52
2023
Pengujian Pasal 256, Pasal 603, dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
53
2023
Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
54
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpuu Ciptaker Pasal bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
55
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 93 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
56
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 93 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
57
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 93 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
58
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 93 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
59
2023
Pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
60
2023
Pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
61
2023
Pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
62
2023
Pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
63
2023
Pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
64
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 96 ayat (6) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
65
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 96 ayat (6) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
66
2023
Pengujian formil Perppu Cipta Kerja
67
2023
Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
68
2023
Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 509 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
69
2023
Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU MA
70
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Ciptaker menjadi UU Pasal 80 dan Pasal 81 bertentangan dengan Pasal
71
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
72
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 85 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
73
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 85 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
74
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 70 ayat (2) dan Pasal 85 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
75
2023
Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan b UU KUHP
76
2023
Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan b UU KUHP
77
2023
Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan b UU KUHP
78
2023
Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers
79
2023
Pasal 23 ayat (1) UU 7/2020
80
2023
Pasal 23 ayat (1) UU 7/2020
81
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK Pasal 23 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
82
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK Pasal 23 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
83
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK Pasal 23 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
84
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK Pasal 23 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
85
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban Pasal 10 ayat (1) dan penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD tahun 1945
86
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban Pasal 10 ayat (1) dan penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD tahun 1945
87
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban Pasal 10 ayat (1) dan penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD tahun 1945
88
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban Pasal 10 ayat (1) dan penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD tahun 1945
89
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban Pasal 10 ayat (1) dan penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD tahun 1945
90
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban Pasal 10 ayat (1) dan penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD tahun 1945
91
2023
Pasal 5 huruf c UU 17/2022
92
2023
Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5) dan Pasal 192 ayat (1) UU Pemilu
93
2023
Pengujian Formil UU 3/2022
94
2023
Pengujian Formil UU 3/2022
95
2023
Pengujian Formil UU 3/2022
96
2023
Pasal 53 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja
97
2023
Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu
98
2023
Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu
99
2023
Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua dan Pasal 34 UU KPK Perubahan Kedua
100
2023
Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 Pasal 57 angka 1 dan angka 2 UU 7/2020 Pasal 87 huruf b UU 7/2020
101
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2) dan Pasal 509 huruf a dan b bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
102
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2) dan Pasal 509 huruf a dan b bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
103
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2) dan Pasal 509 huruf a dan b bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
104
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2) dan Pasal 509 huruf a dan b bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
105
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2) dan Pasal 509 huruf a dan b bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
106
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK Pasal 7A ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
107
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 7A ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 28I ayat (2)
108
2023
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
109
2023
Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 1/2022 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
110
2023
Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 1/2022 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
111
2023
Pasal 68 ayat (3) dan ayat (4) UU 1/2023, Pasal 128 ayat (1) UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945
112
2023
Pasal 68 ayat (3) dan ayat (4) UU 1/2023, Pasal 128 ayat (1) UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945
113
2023
Pasal 169 huruf n dan huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945
114
2023
Pasal 169 huruf n dan huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945
115
2023
Pasal 169 huruf n dan huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945
116
2023
Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
117
2023
Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
118
2023
Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
119
2023
Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
120
2023
Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
121
2023
Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
122
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 huruf g bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945
123
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 huruf g bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945
124
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 huruf g bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945
125
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 huruf g bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945
126
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 huruf g bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945
127
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 huruf g bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945
128
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 huruf g bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945
129
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 53 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
130
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 258 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
131
2023
Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf e, Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf e, Pasal 64 ayat (4) dan (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2) dan (3), Pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 75, Pasal 87 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pasal 88, Pasal 280, dan Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ
132
2023
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
133
2023
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
134
2023
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
135
2023
Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
136
2023
Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
137
2023
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
138
2023
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
139
2023
pengujian Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
140
2023
pengujian Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
141
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
142
2023
Pasal 45 ayat (8), Pasal 74 ayat (3), Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat ayat (1) dan Pasal 475 (3) UU Pemilu
143
2023
Permohonan Pengujian Materiil, Pasal 92 Ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 117 Ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182,) Selanjutnya disebut Undang-undang Pemilu terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
144
2023
Permohonan Pengujian Materiil, Pasal 92 Ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 117 Ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182,) Selanjutnya disebut Undang-undang Pemilu terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
145
2023
Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan
146
2023
PERMOHONAN UJI MATERIIL PASAL 82 AYAT (1) HURUF D UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP PASAL 28D AYAT (1) DAN 28I AYAT (5) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
147
2023
PERMOHONAN UJI MATERIIL PASAL 82 AYAT (1) HURUF D UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP PASAL 28D AYAT (1) DAN 28I AYAT (5) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
148
2023
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
149
2023
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
150
2023
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
151
2023
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
152
2023
Pasal 80 KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
153
2023
Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422 UU Pemilu, dan Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu
154
2023
Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan; Pasal 39 UU Tipikor; Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5) UU KPK; Pasal 50 UU KPK.
155
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulai Kecil jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulai Kecil Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
156
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 100 ayat (1), Pasal 237 huruf c dan Pasal 256 bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945
157
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47; Pasal 40A bertentangan dengan Pasal Pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
158
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47; Pasal 40A bertentangan dengan Pasal Pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
159
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47; Pasal 40A bertentangan dengan Pasal Pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
160
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47; Pasal 40A bertentangan dengan Pasal Pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
161
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47; Pasal 40A bertentangan dengan Pasal Pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
162
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47; Pasal 40A bertentangan dengan Pasal Pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
163
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 4 ayat (1.a) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
164
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 4 ayat (1.a) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
165
2023
Pengujian Pasal 69 ayat (1) UU Praktik Kedokteran bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
166
2023
Pengujian Pasal 69 ayat (1) UU Praktik Kedokteran bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
167
2023
Pengujian Pasal 69 ayat (1) UU Praktik Kedokteran bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
168
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpuu Ciptaker Menjadi UU Pasal bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
169
2023
Pengujia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
170
2023
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 251 bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945
171
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf q bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
172
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpuu cCptaker menjadi UU Pasal bertentangan dengan Pasal 22 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
173
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpuu Ciptaker menjadi UU Pasal 48 angka 1, angak 19, angka 20 na angka 32 yang memuat perubahan atau penambahan Pasal 1 angka 1 butir 10, Pasa 33A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33B ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 63C ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
174
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpuu Ciptaker Pasal 38 dan Pasal 42 bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945
175
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpuu Ciptaker Pasal 38 dan Pasal 42 bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945
176
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpuu Ciptaker Pasal 38 dan Pasal 42 bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945
177
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpuu Ciptaker Pasal 38 dan Pasal 42 bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945
178
2023
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 491 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
179
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 , Pasal 28E ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2)
180
2022
Pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945
181
2022
Pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945
182
2022
Pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945
183
2022
Pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945
184
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD Tahun 1945
185
2022
Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
186
2022
Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
187
2022
Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
188
2022
Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
189
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 9, Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 huruf d, Pasal 25 huruf b dan huruf e bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945
190
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 112 ayat (4) sepanjang frasa "diresmikan dengan Keputusan Menteri" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
191
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 112 ayat (4) sepanjang frasa "diresmikan dengan Keputusan Menteri" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
192
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 112 ayat (4) sepanjang frasa "diresmikan dengan Keputusan Menteri" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
193
2022
Pasal 83 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 85 ayat (1), Pasal 86, dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945
194
2022
Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD Tahun 1945
195
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 143 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
196
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 143 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
197
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 12 huruf c bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
198
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 12 huruf c bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
199
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 2
200
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2022 tentang ibu Kota Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
201
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2022 tentang ibu Kota Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
202
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2022 tentang ibu Kota Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
203
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2022 tentang ibu Kota Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
204
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2022 tentang ibu Kota Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
205
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2022 tentang ibu Kota Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
206
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2022 tentang ibu Kota Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
207
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2022 tentang ibu Kota Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
208
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
209
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945
210
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 11 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945
211
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
212
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) UUD Tahun 1945
213
2022
Pasal 3 angka 3 dan angka 7, Pasal 4 angka 2, angka 2, dan angka 6, Bab V, Pasal 13 ayat (4), ayat (10), ayat (11), dan ayat (15), dan Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat 91), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
214
2022
Pasal 3 angka 3 dan angka 7, Pasal 4 angka 2, angka 2, dan angka 6, Bab V, Pasal 13 ayat (4), ayat (10), ayat (11), dan ayat (15), dan Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat 91), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
215
2022
Pasal 3 angka 3 dan angka 7, Pasal 4 angka 2, angka 2, dan angka 6, Bab V, Pasal 13 ayat (4), ayat (10), ayat (11), dan ayat (15), dan Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat 91), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
216
2022
Pasal 3 angka 3 dan angka 7, Pasal 4 angka 2, angka 2, dan angka 6, Bab V, Pasal 13 ayat (4), ayat (10), ayat (11), dan ayat (15), dan Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat 91), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
217
2022
Pasal 3 angka 3 dan angka 7, Pasal 4 angka 2, angka 2, dan angka 6, Bab V, Pasal 13 ayat (4), ayat (10), ayat (11), dan ayat (15), dan Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat 91), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
218
2022
Pasal 3 angka 3 dan angka 7, Pasal 4 angka 2, angka 2, dan angka 6, Bab V, Pasal 13 ayat (4), ayat (10), ayat (11), dan ayat (15), dan Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat 91), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
219
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (7) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
220
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (7) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
221
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (7) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
222
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (7) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
223
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (7) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
224
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (7) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
225
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (7) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
226
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (7) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
227
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD Tahun 1945
228
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945
229
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasla 201 ayat (10) dan ayat (11) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
230
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) jo Lampiran II bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945
231
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945
232
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Bab III tentang Bahasa Negara, Pasal 25, Pasal 30, Pasal 40 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945
233
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Bab III tentang Bahasa Negara, Pasal 25, Pasal 30, Pasal 40 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945
234
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Bab III tentang Bahasa Negara, Pasal 25, Pasal 30, Pasal 40 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945
235
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
236
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
237
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53 ayat (4) sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU Ciptaker bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
238
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30C huruf h bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945
239
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
240
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945
241
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945
242
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) UUD Tahun 1945
243
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945
244
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945
245
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945
246
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945
247
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945
248
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945
249
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945
250
2022
Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat
251
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 5 angka (1) huruf a bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
252
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (9) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
253
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 5 angka (1) angka a bertentangan dengan Pasal
254
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf g dan Pasal 69 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
255
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 53 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
256
2022
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 79 dan Pasal 79 angka 1 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
257
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 53 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
258
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
259
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 53 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
260
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 53 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
261
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 13 dan Penjelasan Pasal 13 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
262
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 53 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
263
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 13 dan Penjelasan Pasal 13 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
264
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 53 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
265
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 13 dan Penjelasan Pasal 13 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
266
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 53 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
267
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 13 dan Penjelasan Pasal 13 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
268
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf i serta penjelasan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
269
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Barat Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasak 28I ayat (3) UUD Tahun 1945
270
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 28J ayat (1) UUD Tahun 1945
271
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Barat Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasak 28I ayat (3) UUD Tahun 1945
272
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 28J ayat (1) UUD Tahun 1945
273
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Barat Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasak 28I ayat (3) UUD Tahun 1945
274
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 28J ayat (1) UUD Tahun 1945
275
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2) dan Pasal 426 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
276
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 28J ayat (1) UUD Tahun 1945
277
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76H bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD Tahun 1945
278
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 28J ayat (1) UUD Tahun 1945
279
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 huruf e bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28I UUD Tahun 1945
280
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 28J ayat (1) UUD Tahun 1945
281
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 51 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
282
2022
Pengujian Kitab Undnag-Undnag Hukum Pidana dan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 372 dan Pasal 30 dan penjelasan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945
283
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 51 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
284
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 15 ayat (1) huruf a bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahunh 1945
285
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Nomor 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 19 bertentangan dengan Pasal
286
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA Pasal 79 beserta Penjelasan serta Pasal 31 ayat (1) beserta penjelasan bertentangan dengan Pasal Alinea Ke-4 Pembukaan, Sila Ke-5 dalam Alinea ke-4 Pembukaan, Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28d ayat (1) UUD Tahun 1945
287
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 196 bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945
288
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pembukaan, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945
289
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, dan Pasal 18 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945
290
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 angka 1 dan 2 dan Paal 87 huruf b UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945
291
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 angka 1 dan 2 dan Paal 87 huruf b UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945
292
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 angka 1 dan 2 dan Paal 87 huruf b UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945
293
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 bertentangan dengan Pasal
294
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 169 huruf n bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
295
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Pasal 25 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
296
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 273 ayat (1) dan Penjelasan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
297
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat Pasal 5 huruf c bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3); dan Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945
298
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)
299
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 18 dan Pasal 110B bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
300
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (1) Huruf a; Pasal 5 ayat (1) Huruf a Ke-1; Pasal 1 Angka 24; Pasal 109 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
301
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945
302
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945
303
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945
304
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945
305
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945
306
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD Tahun 1945
307
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD Tahun 1945
308
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD Tahun 1945
309
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD Tahun 1945
310
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD Tahun 1945
311
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD Tahun 1945
312
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD Tahun 1945
313
2022
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
314
2022
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
315
2022
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
316
2022
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
317
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturaan Hukum Pidana Pasal 78 ayat (1) angka 4 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945
318
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
319
2022
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
320
2022
Pasal 33 huruf g, Pasal 50 huruf a, Pasal 50 ayat (1) huruf c
321
2022
Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (1), Pasal 6A Ayat (2), Pasal 6A Ayat (3), Pasal 6A Ayat (4), Pasal 6A Ayat (5), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28J Ayat (1), dan Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
322
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 angka 5 dan Penjelasan Pasal 9 bertentangan dengan Pasal 1, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
323
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
324
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5, Pasal 16, Pasal 23 ayat (1), Pasal 45, Pasal 71A, Pasal 88 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F UUD Tahun 1945
325
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Pasal 10 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
326
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 187 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 189 ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 192 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
327
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 28 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayta (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945
328
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1), Pasal 177 huruf f, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4) dan Pasal 161 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945
329
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1), Pasal 177 huruf f, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4) dan Pasal 161 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945
330
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1), Pasal 177 huruf f, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4) dan Pasal 161 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945
331
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1), Pasal 177 huruf f, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4) dan Pasal 161 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945
332
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1), Pasal 177 huruf f, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4) dan Pasal 161 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945
333
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1), Pasal 177 huruf f, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4) dan Pasal 161 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945
334
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
335
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 34 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
336
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
337
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 19 ayat (1) serta Pasal 27 ayat (1) bertentangan dengan Pasal
338
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 19 ayat (1) serta Pasal 27 ayat (1) bertentangan dengan Pasal
339
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 19 ayat (1) serta Pasal 27 ayat (1) bertentangan dengan Pasal
340
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
341
2022
Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
342
2022
Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
343
2022
Pengujian Formil dan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020, serta Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003
344
2022
Pengujian Formil dan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020, serta Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003
345
2022
Pengujian Formil dan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020, serta Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003
346
2022
Pengujian Formil dan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020, serta Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003
347
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 7A ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
348
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 7A ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
349
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 7A ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
350
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 7A ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
351
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 7A ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
352
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 7A ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
353
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
354
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
355
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
356
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
357
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
358
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
359
2022
Pasal 64 ayat (1b), Pasal 72 ayat (1a) dan ayat (1b) dan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-Undangan bertentangan dengan Pasal 20 dan Pasal 28D ayat (1),
360
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 170 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945
361
2022
Pengujian Undnag-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 29 ayat (1) jo Pasal 29 ayat (1), Pasal 35, Pasal 42 jo Pasal 42, Pasal 48 jo Pasal 48 bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 UUD Tahun 1945
362
2022
Pengujian Undnag-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 29 ayat (1) jo Pasal 29 ayat (1), Pasal 35, Pasal 42 jo Pasal 42, Pasal 48 jo Pasal 48 bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 UUD Tahun 1945
363
2022
Pengujian Undnag-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 29 ayat (1) jo Pasal 29 ayat (1), Pasal 35, Pasal 42 jo Pasal 42, Pasal 48 jo Pasal 48 bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 UUD Tahun 1945
364
2022
Pengujian Undnag-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 29 ayat (1) jo Pasal 29 ayat (1), Pasal 35, Pasal 42 jo Pasal 42, Pasal 48 jo Pasal 48 bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 UUD Tahun 1945
365
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
366
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
367
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
368
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
369
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
370
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
371
2022
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) YYD NRI Tahun 1945
372
2022
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) YYD NRI Tahun 1945
373
2022
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) YYD NRI Tahun 1945
374
2022
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) YYD NRI Tahun 1945
375
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 50 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
376
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 50 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
377
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 50 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
378
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 50 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
379
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 50 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
380
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 50 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
381
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 50 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
382
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 50 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
383
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 50 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
384
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 50 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
385
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 54 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
386
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan Pasal bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945
387
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan Pasal bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945
388
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan Pasal 4 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28D, Pasal 28F, Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
389
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan Pasal 4 bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD Tahun 1945
390
2022
Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) jo. Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 28I ayat (3) UUD Tahun 1945
391
2022
Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) jo. Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 28I ayat (3) UUD Tahun 1945
392
2022
Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) jo. Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 28I ayat (3) UUD Tahun 1945
393
2022
Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
394
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Pasal 71 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
395
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Pasal 71 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
396
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Pasal 71 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
397
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan UUD Tahun 1945
398
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan UUD Tahun 1945
399
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan UUD Tahun 1945
400
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan UUD Tahun 1945
401
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan UUD Tahun 1945
402
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan UUD Tahun 1945
403
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan UUD Tahun 1945
404
2022
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan UUD Tahun 1945
405
2022
Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), ayat (2). ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22D ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
406
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 29 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I UUD Tahun 1945
407
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
408
2022
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
409
2022
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
410
2022
Pengujian Formil dan Materii Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 1 ayat (2) dan ayat (8), Pasal 4, Pasal 5 ayat (4), Pasal 24 bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD Tahun 1945
411
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 4 ayat (1) huruf d bertentangan dengan Pasal 28D UUD Tahun 1945
412
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 4 ayat (1) huruf d bertentangan dengan Pasal 28D UUD Tahun 1945
413
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 4 ayat (1) huruf d bertentangan dengan Pasal 28D UUD Tahun 1945
414
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahu 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 17 ayat (1) huruf a sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ayat (5) UU Ciptaker Frasa "alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945
415
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahu 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 17 ayat (1) huruf a sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ayat (5) UU Ciptaker Frasa "alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945
416
2022
Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945
417
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 22E dan Pasal 27 UUD Tahun 1945
418
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 22E dan Pasal 27 UUD Tahun 1945
419
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 22E dan Pasal 27 UUD Tahun 1945
420
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 22E dan Pasal 27 UUD Tahun 1945
421
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 22E dan Pasal 27 UUD Tahun 1945
422
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 22E dan Pasal 27 UUD Tahun 1945
423
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 22E dan Pasal 27 UUD Tahun 1945
424
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 dan Pasal 223 bertentangan dengan Alinea Keempat, Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
425
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 7 bertentangan dengan Pasal 28D UUD Tahun 1945
426
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 7 bertentangan dengan Pasal 28D UUD Tahun 1945
427
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 7 bertentangan dengan Pasal 28D UUD Tahun 1945
428
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 7 bertentangan dengan Pasal 28D UUD Tahun 1945
429
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 7 bertentangan dengan Pasal 28D UUD Tahun 1945
430
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 7 bertentangan dengan Pasal 28D UUD Tahun 1945
431
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) UUD Tahun 1945
432
2022
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) UUD Tahun 1945
433
2022
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945
434
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
435
2022
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
436
2022
Pengujian Materiil Pasal 201 ayat (9) beserta Penjelasannya dan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 18A dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
437
2021
Pengujian formil dan materiil Pasal 42 angka 5, 6, 7, 15, 23, Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 , Pasal 82 angka 2, dan Pasal 83 angka 1 dan 2 UU Cipta Kerja
438
2021
Pengujian Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasla 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) UUD Tahun 1945
439
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD Tahun 1945
440
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5), Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
441
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapn Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD Tahun 1945
442
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
443
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945
444
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945
445
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945
446
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945
447
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945
448
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945
449
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Pasal 34 angka 16 ayat (2) dan angka 17 ayat (1) mengenai perubahan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
450
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) sebagaimana diubah dalam Pasal 121 dan Penjelasan Pasal 121 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
451
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) sebagaimana diubah dalam Pasal 121 dan Penjelasan Pasal 121 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
452
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 18, Pasal 30, Pasal 63 ayat (1) huruf b, dan Pasal 122 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
453
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
454
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 7B ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
455
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) huruf d bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945
456
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Pasal 85 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945
457
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b bertentangan dengan Pasal
458
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
459
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 21 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
460
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindunga dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22 angka 5 dan Pasal 26 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945
461
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Pasal 9 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
462
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 77 huruf a bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
463
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945
464
2021
Pengujian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 bertentangan dengan Pasal 36 UUD Tahun 1945
465
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 42 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945
466
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a, Pasal 229 ayat (1) huruf g Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 bertentangan dengan Pembukan UUD 1945 alinea pertama, Pasal 28G
467
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo KUHP Pasal 12 huruf c dan Pasal 11 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
468
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 22E ayat (2) dna Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945
469
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, dan Pasal 76 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945
470
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, dan Pasal 76 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945
471
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, dan Pasal 76 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945
472
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, dan Pasal 76 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945
473
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, dan Pasal 76 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945
474
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, dan Pasal 76 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945
475
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, dan Pasal 76 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945
476
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, dan Pasal 76 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945
477
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, dan Pasal 76 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945
478
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, dan Pasal 76 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945
479
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 36 ayat (1) huruf b bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28 ayat (4) UUD Tahun 1945
480
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Pasal 5 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945
481
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Bab VI Pasal 221 - Pasal 238 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945
482
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 31A ayat (4) bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945
483
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
484
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf i bertentangan dengan Pasal 28I ayat ayat (2) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
485
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Penjelasan Pasal 120 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD Tahun 1945
486
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
487
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
488
2021
Pengujiian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40 ayat (5) dan ayat (7), Pasal 48 huruf a dan b, Pasal 67, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 93, Pasal 105, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 140, Pasal 142, Pasal 151, Pasal 169C huruf g, Pasal 173B, Pasal 173C, Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2), Pasal 162, Pasal 169A ayat (1) dan Pasal 169B ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18A ayat (2), Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945
489
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
490
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
491
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
492
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 53 dan Pasal 54 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
493
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 53 dan Pasal 54 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
494
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 53 dan Pasal 54 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
495
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 53 dan Pasal 54 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
496
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 458 ayat (13), frasa dalam Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 20 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 hururf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101 huruf e angka 1, Pasal 105 huruf e angka 1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (11), ayat (14), dan Pasal 459 ayat (5) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) UUD Tahun 1945
497
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 81 Angka 15 Pasal 59, Angka 18 Pasal 64, Angka 19 Pasal 65, Angka 26 Pasal 89, Angka 27 Pasal 90, Angka 37 Pasal 151 dan Penjelasan Pasal 81 ANgka 42 Pasal 154A ayat (2) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945
498
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 10 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945
499
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 18 ayat (5) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
500
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 175 angka 6 Pasal 53 ayat (5) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
501
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 11 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
502
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD Tahun 1945
503
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaa Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78,
504
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kdua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
505
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 31 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
506
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) bertentangan dengan Pasal
507
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) bertentangan dengan Pasal
508
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) bertentangan dengan Pasal
509
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) bertentangan dengan Pasal
510
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945
511
2021
Pengujian Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 293 dan Pasal 288 bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28G UUD Tahun 1945
512
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 50 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
513
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
514
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh wilayah NRI dan Mengubah KUHP Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 tentang Kemakmuran Rakyat dan Perubahan Pasal-pasal terhadap Pancasila Sila Pertama, Kedua dan Kelima
515
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Pasal 32 jo Pasal 48 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945
516
2021
Pengujian UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
517
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
518
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Penjelasan Pasal 4 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
519
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
520
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 60 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) UUD Tahun 1945
521
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah Pasal 6, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2)
522
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah Pasal 6, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2)
523
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 33 bertentangan dengan Pasal 28D, Pasal 28F dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945
524
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD Tahun 1945
525
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
526
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 24 angka 4, angka 13, angka 24 dan angka 28; Pasal 61 angka 7, Pasal 81 angka 15 dan Penjelasan Pasal 55 angka 3 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
527
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Pasal 59, Pasal 61 ayat (1) huruf c, Pasal 61A, Pasal 154A, dan Pasal 156 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945
528
2021
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945
529
2021
Pengujian KUHPER Keseluruhan Bagian I, Bagian II, dan Bagian III Pewarisan Pasal 831, Pasal 832, Pasal Pasal 833, Pasal 834, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 862, Pasal 863, Pasal 864, Pasal 865, Pasal 867, Pasal 869, Pasal 872, Pasal 913, Pasal 914, Pasal 916, Pasal 916a, Pasal 920, Pasal 921 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD Tahun 1945
530
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 23 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
531
2020
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran UU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
532
2020
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran UU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
533
2020
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran UU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
534
2020
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran UU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
535
2020
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran UU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
536
2020
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran UU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
537
2020
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran UU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
538
2020
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran UU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
539
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945
540
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945
541
2020
Pengujian Undang-Undang ... Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penepatan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Aline ke-4 Pembukaan, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945
542
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 dan diubag dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 2985 tentang Mahkamah Agung Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2) Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945
543
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 19 ayat (2), Pasal 58 dan Pasal 59 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
544
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
545
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
546
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undan-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf i bertentangan dengan Alinea ke 4, Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
547
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undan-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf i bertentangan dengan Alinea ke 4, Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
548
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 154 huruf c bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
549
2020
Pengujian Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
550
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 169A bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
551
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf n bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
552
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf n bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
553
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf n bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
554
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 42 ayat (4) terkait frasa "jabatan tertentu" dan "waktu tertentu" bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
555
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 21, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 67 dan Pasal 173B bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
556
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 19 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b serta Pasal 20 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Pasal
557
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pasal 18 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
558
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 77 huruf c dan huruf d bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
559
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 77 huruf c dan huruf d bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
560
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 77 huruf c dan huruf d bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
561
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 77 huruf c dan huruf d bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
562
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pengujian formil bertentangan dengan 1 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A, Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
563
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 5 bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
564
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 5 bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
565
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 5 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
566
2020
Pengujian Undnag-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undnag-Undang Hukum acara Pidana Pasal 1 angka 14 dan Pasal 184
567
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
568
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
569
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
570
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
571
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
572
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 9 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (2 dan ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
573
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 15 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
574
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 15 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
575
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 15 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
576
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 15 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
577
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 15 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
578
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 15 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
579
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 15 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
580
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 15 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
581
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
582
2020
Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2, Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19, Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
583
2020
Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2, Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19, Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
584
2020
Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2, Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19, Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
585
2020
Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2, Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19, Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
586
2020
Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2, Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19, Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
587
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 29 dan Pasal 45B bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
588
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
589
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
590
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3 huruf f, j, k, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c, d lampiran, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (3) dan ayat (7), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) huruf a, b, Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, c, d dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), ayat (3) huruf a, b, dan ayat (4), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf a, b, c, Pasal 24 ayat (1) huruf a, b, c, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23, Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23A, Pasal 23D, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
591
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 28 angka (3) dan angka (10) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23, Pasal 23E, Pasal 24, Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
592
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 28 angka (3) dan angka (10) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23, Pasal 23E, Pasal 24, Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
593
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
594
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
595
2020
Pengujian Undang-Undnag Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 414 ayat (1) sepanjang frasa "paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
596
2020
Pengujian Undang-Undnag Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 414 ayat (1) sepanjang frasa "paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
597
2020
Pengujian Undang-Undnag Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 414 ayat (1) sepanjang frasa "paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
598
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 Pasal 28 ayat (8) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
599
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 Pasal 28 ayat (8) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
600
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 Pasal 28 ayat (8) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
601
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 Pasal 28 ayat (8) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
602
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 Pasal 28 ayat (8) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
603
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 Pasal 28 ayat (8) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
604
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 Pasal 28 ayat (8) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
605
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 Pasal 28 ayat (8) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
606
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 Pasal 28 ayat (8) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
607
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 Pasal 28 ayat (8) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
608
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 109 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1); Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
609
2020
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 22 UUD Tahun 1945
610
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
611
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
612
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
613
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 31 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
614
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 1 angka 2 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
615
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 1 angka 2 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
616
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 1 angka 2 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
617
2020
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang No. 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang Pasal 27 Lampiran Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 23E, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
618
2020
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang No. 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang Pasal 27 Lampiran Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 23E, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
619
2020
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang No. 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang Pasal 27 Lampiran Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 23E, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
620
2020
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang No. 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang Pasal 27 Lampiran Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 23E, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
621
2020
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang No. 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang Pasal 27 Lampiran Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 23E, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
622
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 9 ayat (1) Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 6 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945
623
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 28, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 225 ayat (1), Pasal 226 ayat (1), Pasal 230 ayat (2), Pasal 231 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 234, Pasal 237 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 238 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 269 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 427 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945
624
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 dan Pasal 15 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945
625
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Pasal 55 ayat (1) (sepanjang kata orang) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD Tahun 1945
626
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 6 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
627
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 6 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
628
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 bertentangan dengan Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945
629
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 10 dan Pasal 15 bertentangan dengan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945
630
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 168, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, Pasal 197, Pasal 415 dan Pasal 420 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C UUD NRI Tahun 1945
631
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 13 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
632
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 182 ayat 4, Pasal 183, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a dan huruf b bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
633
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf s bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945
634
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf s bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945
635
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945
636
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945
637
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945
638
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
639
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
640
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
641
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
642
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945
643
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 134 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 143 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
644
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
645
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
646
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 311 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945
647
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 77 bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B dan Pasal 31 ayat (3) UUD Tahun 1945
648
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Pasal I angka 52) Pasal 176 ayat (2) bertentangan dengan Pembukaan Alinea Ke-4, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945
649
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
650
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
651
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
652
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 76 huruf a bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945
653
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37C ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945
654
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, dan Pasal 85 huruf a bertentangan dengan Pasal
655
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara Pasal 1 angka 2 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945
656
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Pasal 39 dan Pasal 46 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945
657
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166) Pasal 10 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
658
2020
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D UUD Tahun 1945
659
2020
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D UUD Tahun 1945
660
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 32 ayat (1) UU ITE Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD Tahun 1945
661
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 32 ayat (1) UU ITE Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD Tahun 1945
662
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4) Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Pasal 10 ayat (1) huruf d bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945
663
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4) Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Pasal 10 ayat (1) huruf d bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945
664
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 jo Pasal 87 dan Pasal 88 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945
665
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 1 angka 6 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), dan Pasa 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
666
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
667
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945
668
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD Tahun 1945
669
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Bab V A, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A dan Pasal 69D bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
670
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Bab V A, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A dan Pasal 69D bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
671
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Formil: Proses Materiil: Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a dan Pasal 47 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
672
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Formil: Proses Materiil: Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a dan Pasal 47 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
673
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Formil: Proses Materiil: Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a dan Pasal 47 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
674
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
675
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pengujian Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 2 ayat (4a) Pasal 9 ayat (2) dan ayat (8) huruf a bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
676
2020
Pengujian Undang-Undang Nmor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 38 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD Tahun 1945
677
2020
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 20 UUD Tahun 1945
678
2020
Pengujian Undang-Undang KUHPerdata Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Putusan PT Banding 75/1472/Perd/PT.BDG Yurisprudensi No. 391 K/Sip/1969 dan No. 4 K/Sip/1983 bertentangan dengan Undnag-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945
679
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD Tahun 1945
680
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 30 huruf c, dan Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
681
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengujian Formil atas pembentukan UU, Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang frasa "dan/atau" dan Pasal 29 huruf e bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945
682
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengujian Formil atas pembentukan UU, Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang frasa "dan/atau" dan Pasal 29 huruf e bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945
683
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengujian Formil atas pembentukan UU, Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang frasa "dan/atau" dan Pasal 29 huruf e bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945
684
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengujian Formil atas pembentukan UU, Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang frasa "dan/atau" dan Pasal 29 huruf e bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945
685
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengujian Formil atas pembentukan UU, Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang frasa "dan/atau" dan Pasal 29 huruf e bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945
686
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 23 ayat (2) Pasal 66 ayat (1) Pasal 268 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
687
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
688
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengujian Formil dan Pasal 21 ayat (1) huruf a bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 UUD Tahun 1945
689
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengujian Formil dan Pasal 21 ayat (1) huruf a bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 UUD Tahun 1945
690
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengujian Formil dan Pasal 21 ayat (1) huruf a bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 UUD Tahun 1945
691
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf e bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
692
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) Pasal 31 UU No. 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
693
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 4, Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD Tahun 1945
694
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96) Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
695
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 176 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD Tahun 1945
696
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Keedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tenntang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf g bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
697
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu; Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015; Pasal 201 ayat (7) dan Pasal ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD Tahun 1945
698
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara Pasal 6 ayat (3) Pasal 4 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 23E ayat (1) UUD Tahun 1945
699
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Pasal 107 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
700
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1) dan ayat (27) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), 6A ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945
701
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undnag Nomor 1 Taun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
702
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undnag Nomor 1 Taun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 40 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945
703
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 5, Pasal 6, Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
704
2020
Pegujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), ayat (5), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
705
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 419, Pasal 420 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 421 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 422 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
706
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 65 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD Tahun 1945
707
2020
PENGUJIAN MATERIIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL
708
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-Undang Nomor 14 tahun 1965 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 28 ayat (1) huruf c UU MA dan Pasal 57 UU PPHI bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Passal 28I ayat (5) UUD 1945
709
2020
PENGUJIAN MATERIIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL
710
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 38 ayat (1) frasa "setelah" dan ayat (2) frasa "dapat" bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
711
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 132 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
712
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Penempatan kedudukan Pembukaan UUD NRI dalam UU a quo, Pengaturan Bab IV tentang Ketenagakerjaan, Pasal 181, Pasal 6 dan Pasal 5 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD Tahun 1945
713
2020
Pengujian Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 3 huruf (b) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
714
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 6, Pasal 17 Angka 16, Pasal 24 Angka 44, Pasal 25 Angka 10, Pasal 27 Angka 14, Pasal Pasal 34 Angka 2, Pasal 41 Angka 25, Pasal 50 Angka 9, Pasal 52 Angka 27, Pasal 82 Angka 2, Pasal 114 Angka 5, Pasal 124 Angka 2, Pasal 150 Angka 31, Pasal 151 dan Pasal 175 Angka 6 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
715
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Pasal 28 ayat (1) Frasa "Partai Politik" bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
716
2020
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 20 dan Pasal 22A UUD Tahun 1945
717
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
718
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945
719
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 416 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (3 dan ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
720
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan bagiam kedua ketenagakerjaan Pasal 81 angka 1 Pasal 13 ayat (1) huruf c, Angka 2 Pasal 14 ayat (1), Angka 3 Pasal 37 ayat (1) huruf b, Angka 4 Pasal 42, Angka 12 Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4), Angka 13 Pasal 57, Angka 14 Pasal 58 ayat (2), Angka 15 Pasal 59, Angka 16 Pasal 61 ayat (1) huruf c, Angka 20 Pasal 66, Angka 23 Pasal 79 ayat (2) huruf b, Angka 24 Pasal 88, Angka 25 Pasal 88A ayat (7), Pasal 88B, Pasal 88C, Angka 30 Pasal 92, Angka 37 Pasal 151, Angka 38 Pasal 151A, Angka 42 Pasal 154A, dan Angka 44 Pasal 156 ayat (4) huruf c bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945
721
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 416 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (3 dan ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
722
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 18 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945
723
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CIpta Kerja Pengujian Formil Bab IV dan Pengujian Pasal 42 ayat (3) huruf c, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 61 ayat (3), Pasal 61A ayat (1), Pasal 89, Pasal 90B, Pasal 154A, Pasal 156, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 Bagian Kedua serta Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 89A Bagian Kelima Bab IV bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945
724
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 3, Pasal 4d dan Pasal 416 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
725
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 12A ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945
726
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
727
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 12A ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945
728
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
729
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
730
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 416 angka (1) bertentangan dengan Pasal 1 angka (3) dan Pasal 6A angka (3) dan angka (4) serta Pasal 28D UUD Tahun 1945
731
2020
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU MK dan Pengujian Materiil atas UU MK bertentangan dengan Pasal
732
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat Penjelasan Umum Paragraf 7 sampai Paragraf 8 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945
733
2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 5 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD tahun 1945
734
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945
735
2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 5 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD tahun 1945
736
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945
737
2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 5 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD tahun 1945
738
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 15 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945
739
2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 5 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD tahun 1945
740
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 15 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945
741
2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 5 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD tahun 1945
742
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 87 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945
743
2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 5 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD tahun 1945
744
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 87 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945
745
2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 5 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD tahun 1945
746
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 87 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945
747
2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 5 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD tahun 1945
748
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 87 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945
749
2020
Pengujian Materil Frasa "dan diangkat" Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal Pasal 6 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 22E dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
750
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 87 huruf a dan huruf b bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
751
2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penih di Provinsi Jambi Pasal 13 ayat (4) dan ayat (7) huruf a Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 28D ayat(1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945
752
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Cipta Kerja Pengujian Formil dan Materiil, Pasal 16, Pasal 65 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD Tahun 1945
753
2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penih di Provinsi Jambi Pasal 13 ayat (4) dan ayat (7) huruf a Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 28D ayat(1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945
754
2020
Pengujian Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A, Pasal 22D, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23C, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945
755
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 7 dan Pasal 11 Bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 27 UUD tahun 1945
756
2020
Pengujian Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A, Pasal 22D, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23C, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945
757
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
758
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 105 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) UUD Tahun 1945
759
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 105 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) UUD Tahun 1945
760
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU tentang Komisi Yudisial Pasal 13 huruf a frasa "dan Hakim Ad Hoc" bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
761
2020
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal .. bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD Tahun 1945
762
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU MK Pasal I angka 3 mengubah Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal I angka 6 menghapus Pasal 22, Pasal I angka 8 mengubah Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal I angka 9 UU menghapus Pasal 26 ayat (1) huruf b dan Pasal I angka 15 mengubah Pasal 87 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
763
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 55 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945
764
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 55 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945
765
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 55 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
766
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 55 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
767
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 55 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
768
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 55 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
769
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 55 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
770
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 55 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
771
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 55 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
772
2020
Pengujian Undang-Undang ... Tahun ... tentang Cipta Kerja Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29 dan angka 44 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
773
2020
Pengujian Undang-Undang ... Tahun ... tentang Cipta Kerja Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29 dan angka 44 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
774
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
775
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
776
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 10 ayat (5) bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
777
2020
Pengujian Undang-Undnag Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah Pasal 6 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945
778
2020
Pengujian Undang-Undnag Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah Pasal 6 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945
779
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah diubah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Pilkada Pasal 176 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945
780
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf d bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
781
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 8 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
782
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 40 ayat (2b) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945
783
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 169A ayat 1a dan ayat 1b, Pasal 35 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
784
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945
785
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945
786
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945
787
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945
788
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945
789
2020
Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos Pasal 1 angka 2 dan ayat (8), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 46, dan Pasal 51 bertentangan dengan Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945
790
2020
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
791
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka (14), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 39 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
792
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SIpil Negara Pasal 94 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bertentangan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
793
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
794
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 56 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
795
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusman RI Pasal 36 ayat (1) huruf g bertentangan dengan Pasal 28D UUD Tahun 1945
796
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
797
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 65 ayat (3) huruf b dan Pasal 68 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
798
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 53 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
799
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 10 ayat (1) huruf a Pasal 29 ayat (1) huruf a bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
800
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, Pasal 533 dan Pasal 284 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
801
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, Pasal 533 dan Pasal 284 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
802
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 509 dan Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 197 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD Tahun 1945
803
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
804
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (1) huruf b, Lampiran I mengenai Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilu Provinsi dan Pasal 567 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD Tahun 1945
805
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 509 dan Pasal 540 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD Tahun 1945
806
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 285 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
807
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pengujian Undang-Undang Nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 24 UU No.48 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, dan Pasal 79 UU No. 2 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat(1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945
808
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
809
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 458 ayat (6) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
810
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 383 ayat (2) dan Pasal 350 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dna ayat (4) UUD Tahun 1945
811
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 210 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2) dan Pasal 348 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945
812
2019
pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 6, Pasal 6 huruf a dan huruf b, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 94 yata (1), Pasal 96 ayat (2), Pasal 97, Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 131 huruf f, Pasal 136, dan Pasal 137 UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 dan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 dan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 1 angka 6, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2009 Pasal 13, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (2) UU No. 38 tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
813
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewn Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 249 ayat (1) huruf j bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
814
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 4 ayat (2) huruf d bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1), ayat (2). ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
815
2019
pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 13, Pasal 25 ayat (2) huruf a, Pasal 26 ayat (2) huruf e dan huruf f, Pasal 50, Pasal 53 huruf e, Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 86 ayat (4), Pasal 87 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf b dan d, Pasal 88 ayat (1) hururf c dan ayat (2), Pasal 129 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 134, dan Pasal 141 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
816
2019
pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 54D ayat (2) jo ayat (3) dan ayat (4) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945
817
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku Pasal 3 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25A dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
818
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) dan lampirannya Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 7 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
819
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
820
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 77 huruf a Bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945
821
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Konsiderans menimbang huruf b frasa "pemeluk agama", Pasal 3 huruf a kata "masyarakat", Pasal 4 kata "produk", Pasal 26 ayat (2), Pasal 65, dan Pasal 67 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1); Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
822
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 116) Pasal 14 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
823
2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 58 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
824
2019
Pengujian Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penjelasan Pasal 2 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
825
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 25 Maret 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279) Pasal 167 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
826
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
827
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 168 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
828
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 168 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
829
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf i bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945
830
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) Pasal 57 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
831
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301) Pasal 34 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
832
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) Pasal 57 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
833
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 47 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
834
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 42 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
835
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 42 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
836
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 92 ayat (2) huruf c bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), (2), (3) UUD NRI Tahun 1945
837
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3); Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
838
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) Pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan ayat (4) huruf d bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
839
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
840
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 21 ayat (2) huruf a bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
841
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) Pasal 87 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
842
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
843
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 entang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) Pasal 55 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
844
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4) Pasal 20 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
845
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 272 Pasal 12 dan Pasal 65 bertentangan dengan Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945
846
2018
pengujian Udang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) Huruf (G) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
847
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
848
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
849
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 angka 12 dan angka 13 serta Penjelasan Pasal 1, Pasal 29 ayat (3) huruf d serta penjelasan, Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
850
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28 H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
851
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
852
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
853
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Pasal 157 UU No. 22 Tahun 2009 dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2a dan 2b) UU No. 19 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
854
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 3 ayat 1 huruf (d) dan huruf (g) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
855
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 172 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
856
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 25 Maret 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279) Pasal 1677 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
857
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 22 Oktober Tahun 2010 Nomor 122) Pasal 1 angka 2 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945
858
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Pasal 157 UU No. 22 Tahun 2009 dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2a dan 2b) UU No. 19 Tahun bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
859
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Pasal 1 angka 2 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945
860
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) Pasal 59 ayat (7) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
861
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Pasal 157 UU No. 22 Tahun 2009 dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2a dan 2b) UU No. 19 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
862
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Pasal 157 UU No. 22 Tahun 2009 dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2a dan 2b) UU No. 19 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
863
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Pasal 326 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
864
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5); Pasal 68 ayat (4); Pasal 70 ayat (4); Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 77; Pasal 84 ayat (2) serta penjelasannya dan ayat (5) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD Tahun 1945
865
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5189) bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) UUD Tahun 1945
866
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 25 Maret 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279) Pasal 167 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945
867
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Pasal 240 ayat (1) huruf n bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
868
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 82 ayat (1) huruf c bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945
869
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) tentang Yayasan Pasal 3 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
870
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a bertentangan ddengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
871
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
872
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 dan Pasal 226 angka 1 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 6A ayat (1) dan (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
873
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Penjelasan Pasal 169 huruf n bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 7, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
874
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
875
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
876
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316) sebagaimana diubah dengan (A) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5226) dan (B) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5493) pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3316) sebagaimana diubah dengan (A) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang--Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4359) dan (B) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4958) (a) Pasal 1 butir (3) a, Pasal Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 58 dan Pasal 59; (b) Pasal 60; (c) Pasal 51 ayat (1) huruf a; (d) Pasal 56 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
877
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 16 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
878
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Pasal 1 angka 1, Pasal 43A ayat (3) huruf b, Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
879
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Pasal 222 bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara yang tidak bisa dipisahkan dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
880
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Pasal 1 angka 35 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
881
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) Pasal 16 bertentangan dengan Passal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
882
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945
883
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 6A ayat (2) , Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
884
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 16 Agustus Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
885
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2), Pasal 276 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
886
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 29 ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945
887
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) Pasal 167 ayat (3) atas frasa "diperhitungkan" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
888
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 70 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
889
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
890
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 154 ayat (10) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
891
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 172 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
892
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 138 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 7 UUD 1945
893
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Penjelasan Pasal 169 huruf n bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 7 UUD 1945
894
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 22E ayat (2), (3) dan Pasal 23 UUD 1945
895
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945
896
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), (3) UUD 1945
897
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i bertentangan denganPasal 28D ayat (3) UUD 1945
898
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), s..d. (7), Pasal 27 ayat (1), (3) dan (5), Pasal 28 ayat 91) s.d. (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4) dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), (4), Pasal 33 dan Penjelasan Pasal 3 huruf f dan Pasal 5 ayat (2). bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945
899
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 73 ayat (3), (4), (5), (6), Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 20A ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), (3), Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945
900
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 jo Pasal 227 dan 229 bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945
901
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Pasal 37 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945
902
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28B ayat (1)
903
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 182 huruf i bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
904
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 142 ayat (2) huruf (a) dan ayat (3), Pasal 143 ayat (1), Pasal 145 ayat (2), Pasal 146 ayat (2), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 148 ayat (2), Pasal 149 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 150 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 152 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
905
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c jo Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
906
2018
pengujian Undang-Undang No 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda Pasal 1 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
907
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, ayat (5), Pasal 112 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945
908
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
909
2018
pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22A, Pasal 22, dan Pasal 28D ayat (1)
910
2018
Pengujian Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
911
2018
Pengujian Frasa 90 (Sembilan Puluh) Hari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 Pasal 55 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
912
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 112 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 20A ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945
913
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 414 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1, Pasal 22D ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
914
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
915
2018
Pengujian Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 122 poin (k) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
916
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majeis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 20A ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
917
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majeis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
918
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 50 ayat (6) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945
919
2018
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 4 ayat (4) Bertentangan denganPasal 20A ayat (1) UUD 1945
920
2018
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1).
921
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1) dan (3), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 9 ayat (9) UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
922
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 21. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat(1) UUD Tahun 1945.
923
2018
Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 14 ayat (3) huruf a, b, d, g, dan h Bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945
924
2018
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 59 ayat (4) huruf C, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945
925
2018
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 59 ayat (4) huruf C, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945
926
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.
927
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017 dan Pasal 22 dan Pasal 25 UU No. 33/2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), UUD 1945
928
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017 dan Pasal 22 dan Pasal 25 UU No. 33/2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), UUD 1945
929
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017 dan Pasal 22 dan Pasal 25 UU No. 33/2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), UUD 1945
930
2018
oke
931
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
932
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
933
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor dan Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
934
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 21. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat(1) UUD Tahun 1945.
935
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.
936
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017 dan Pasal 22 dan Pasal 25 UU No. 33/2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), UUD 1945
937
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 20 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
938
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan 28H ayat (1) UUD NRI Tahun1945
939
2018
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyaratan menjadi Undang-Undang. Pasal I angka 6 s/d angka 21, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82 A ayat (1) dan (2), dan Frasa "Atau paham lain" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
940
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Pereturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
941
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 8 lampiran UU Akses Informasi Keuangan Bertentangan dengan Pasal 28D,Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
942
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 6, Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 86 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945
943
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 2 angka ke-1 Bertentangan dengan Pasal Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
944
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (4), Pasal 107 Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945
945
2018
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 151 huruf a Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
946
2017
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal Pasal 284 ayat (1) s.d. ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J ayat (1), (2) , Pasal 29 ayat (1) UUD 1945
947
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
948
2017
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 149 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
949
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
950
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 44 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
951
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 310 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
952
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
953
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 41 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 48 ayat (1a) huruf b, ayat (3b), ayat (3d) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
954
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 6B ayat (2), Pasal 7 huruf a angka 4 dan 6, Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4, butir 2 dan 3 UU MA, Pasal 4 ayat (3), Pasal 15 ayat (2) huruf d dan h, Pasal 22 UU MK Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
955
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1), (3), Pasal 51A ayat (2) huruf b, Pasal 51A ayat (5) huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 UU MK, Pasal 29 ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), (3) dan Pasal 28I ayat (2), (4), (5) UUD 1945
956
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 67 ayat (2) huruf g Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (i) , Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
957
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 138 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1) UUD 1945
958
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Pasal 20 ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945
959
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 66 ayat (1) UU 14 Thn 1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU 48 Thn 2009 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), (4), (5) UUD 1945
960
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 40 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2) UUD 1945
961
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 40 Bertentangan dengan Pasal Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2)) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
962
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 255 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 22C, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945.
963
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 197 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan (2) UUD 1945
964
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
965
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 36 huruf c, d, h, I, Pasal 41 ayat (1), (2) dan Pasal 44 ayat (4), (5) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (4) UUD 1945
966
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 44 Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 31 ayat (1) UUD 1945
967
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 41 Bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (4), Pasal 28G ayat (1), Psal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
968
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 40 ayat (1) s.d. (5) Bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat 91), Pasal 28\h ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
969
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 22 Bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945
970
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 ayat (2) huruf g Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
971
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), (4) dan (5) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3) UUD 1945
972
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 245 ayat (1), (3), Pasal 251 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 267 ayat 91), (2),, Pasal 268 ayat (1), Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), Pasal 271 ayat (1), Pasal 324 ayat (1), (2), Pasal 325 ayat (1), (2) UU Pemda dan Pasal 31 ayat (2) UU MA Bertentangan dengan Pasalo 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), (6), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
973
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
974
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 61 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28F, Paal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
975
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 70 ayat (3) huruf a Bertentangan dengan 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) , Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945
976
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pasal 1 angka (1), angka (7), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 Bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28F UUD 1945
977
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pasal 1 angka (1), angka (7), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 Bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D UUD 1945
978
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pasal 1 angka (1), angka (7), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11 ayat (2), (3), (5), Pasal 19 ayat 91), (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28F UUD 1945
979
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 251 ayat (1), (2), (7), (8) Bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) UUD 1945
980
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 12 ayat (1) s.d. (5) dan Pasal 26 ayat (1) s.d. (4) Bertentangan dengan Pasal Pasal 33 ayat (2), (3) dan (4) UUD 1945
981
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 2 ayat (a) s.d. (l) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945
982
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 4 huruf g dan Pasal 15 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
983
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 35 huruf C Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
984
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Pasal 35 huruf C Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
985
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 18 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (1), (2), (3) huruf a, b, c, d, Pasal 20 ayat (1) s.d ayat (6), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) s.d. ayat (11), Pasal 23 ayat (1) s.d. ayat (4), Pasal 24 ayat (1) s.d. ayat (6), Pasal 25 ayat (1), (2), Pasal 26 ayat (1) s.d. ayat (8) dan Pasal 28 ayat (5) huruf a s.d. k Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
986
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI sebagai Ibukota NKRI Pasal 11 ayat (1), (2), (3) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945
987
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 35 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
988
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 12 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat , (3), Pasal 28J UUD 1945
989
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 263 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2), dan (4) UUD 1945
990
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Pasal 2 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
991
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 15 ayat (1) dan (2), Lampiran huruf A Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
992
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), \pasal 31 ayat (1) UUD 1945
993
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Pasal 35 huruf c Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945
994
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 154 ayat (10) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (3) UUD 1945
995
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
996
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), (4) dan (5) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3) UUD 1945
997
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 176 ayat (1), (2) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
998
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 15 ayat (2), Pasal 84 ayat (2), Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1) huruf I, Pasal 300 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1). UUD 1945
999
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11 huruf b Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (1), (2) UUD 1945
1000
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 4 huruf g, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), (5), (6), Pasal 34 ayat (2), (3) UUD 1945
1001
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 9 Bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
1002
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 10 ayat (1), Pasal 47 UU 23/2004, Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 dan Pasal 7 ayat (2) huruh I UU 30/2014. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), (2), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
1003
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 6, Pasal 57 ayat (7), Pasal 155 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28I, Pasal 28J UUD 1945
1004
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 37 ayat (3) UU 12/2012, Pasal 33 ayat (3) UU 20/2003 dan Pasal 29 ayat (2) UU 24/2009 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945
1005
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 20 ayat (1), (2), Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 32 ayat (2) huruf b Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
1006
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 40A ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1007
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), (2), (3), Pasl 19 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 57 ayat (1). Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2) , Pasal 28I ayat (2), Pasal 34 ayat (1) UUD 1945
1008
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pennyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1009
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 18 ayat (1) huruf m Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1010
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.. Pasal 61 ayat (1), (2), Pasal 64 ayat (1), (5) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1011
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pasal 2 ayat (2), (3), Pasal 3 ayat (3) Bertentangan dengan UUD 1945
1012
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 1 angka 31 dan 32, Pasal 209 ayat (3), Pasal 211 ayat (1), Pasal 212, Pasal 213, Pasal 215, Pasal 215 huruf b Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1013
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 65 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 18B, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1014
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (3) UUD 1945
1015
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran huruf G Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Nomor 4 Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1016
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf e Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1017
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 139 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1018
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 33 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28F UUD 1945
1019
2017
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 385 dan Pasal 423 Bertentangan dengan Pasal 28G UUD 1945
1020
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 70 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1021
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 1 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3) UU 15 Tahun 2011 dan Pasal 8 ayat (1), (2), (3) UU 8 Tahun 2015 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (5) UUD 1945
1022
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), (3) UUD 1945 .
1023
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 9 huruf a, Pasal 22B huruf a Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22B ayat (5), dan Pasal 28I UUD 1945
1024
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 33 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
1025
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 314 dan Pasal 327 ayat (2) s.d. ayat (9) UU 17 Tahun 2014 dan Pasal 94, dan Pasal 111 ayat (2) s.d. ayat (8) UU 23 Tahun 2014 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan (3), Pasal 28I ayat (3) UUD 1945
1026
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
1027
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 184 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945
1028
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 22 UU No. 13 Tahun 2003 dan Pasal pasal 1 angka 1, 2, 11, 12, Pasal 2 huruf a, Pasal 56 huruf a, Pasal 86, Pasal 110, Pasal 114, Pasal 115 UU No. 2 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2) UUD 1945
1029
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf p Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4) UUD 1945
1030
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 88 UU No. 1/1946 dan Pasal 15 UU No.20/2001 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
1031
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1), (2), Pasal 44 huruf b UU No.11/2008 dan Pasal 26A UU No. 20/2001 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
1032
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pasal 34 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1033
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf t, Pasal 157 ayat (5), Pasal 158 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
1034
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), (2), Pasal 6 Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2), (4)) UUD 1945
1035
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010. Pasal 1 ayat (16), (17), Pasal 7, Pasal 8 Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945
1036
2017
Pengujian UNDANG-undang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 40 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945
1037
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 158 ayat (2) huruf c Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
1038
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 ayat (1), (2), (4), (4a), Pasal 13 ayat (1) huruf e Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1039
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Pasal 85 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1040
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 23 ayat (2) uu No. 21 Thun 2014, Lampiran huruf CC angka 4 pada Sub Energi Baru Terbarukan Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), (5), Pasal 18A ayat (1), (2) UUD 1945
1041
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015 Pasal 23A Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945
1042
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 263 ayat (5) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1043
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945
1044
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 65 ayat (2) Bertentangan dengan Paasal 18B, Pasal 28D ayat (1), (3) UUD 1945
1045
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 8 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) huruf c Bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1046
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 60 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
1047
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Neponisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 2 angka 4 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6 UU 28/1999, Pasal 122 huruf L dan M, UU 5/2014 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945
1048
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1049
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 74 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1050
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1051
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 193 ayat (2) Huruf A Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
1052
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) Pasal 1 angka 6 huruf b, Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 190 huruf a, Pasal 191 ayat (3), Pasal 193 ayat (1), Pasal 193 ayat (2) huruf a, Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 183, Pasal 197 ayat (1) huruf k, Pasal 238 ayat (2), Pasal 238 ayat (3), Pasal 242, Pasal 253 ayat (4), Pasal 253 ayat (5) huruf a, Pasal 253 ayat (5) huruf b Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1053
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 110 KUHP Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
1054
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 32 ayat (3) huruf a UU No.6 Tahun 1983, dan Pasal 34 ayat (2) huruf c UU No. 14 Tahun 2002 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945
1055
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24A ayat (5), Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1056
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 49 UU 41 Tahun 1999.. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
1057
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 49 UU 41 Tahun 1999.. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
1058
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 49 UU 41 Tahun 1999.. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
1059
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 49 UU 41 Tahun 1999.. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
1060
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 49 UU 41 Tahun 1999.. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
1061
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 49 UU 41 Tahun 1999.. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
1062
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 23 ayat (2) dan (3), Pasal 33 UU Partai Politik, dan Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada. Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945
1063
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pasal 24 ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1064
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
1065
2017
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Juncto. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tabun 2009 tentang Ketransmigrasian Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
1066
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1067
2017
Pengujian materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
1068
2017
. Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bertentangan dengan Pasal 23, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 33 UUD 1945
1069
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1070
2017
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 80A Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1071
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Bertentangan denganPasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
1072
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 ayat (1) huruf b Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945
1073
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
1074
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
1075
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
1076
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 20 ayat (1), (2), Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 32 ayat (2) huruf b Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
1077
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2, pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
1078
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 40A ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1079
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
1080
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 70 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1081
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf b Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945
1082
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 1 angka 4, angka 12, dan angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf (a), Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran serta Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 31 ayat (1) UUD1945
1083
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
1084
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945
1085
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
1086
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 25 Bertentangan dengaan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD Tahun 1945
1087
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat(1), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
1088
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 48 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3), ayat (5), Pasal 32 ayat (1), 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
1089
2017
Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
1090
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945
1091
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Bertentangan dengan Pasal 28E, Pasal 29 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28C, Pasal 28G ayat 1, Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun1945
1092
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tenntang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 23 Ayat (2) dan (3). Bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1)
1093
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1094
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 374 KUHP. Bertentangan dengan , Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1095
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD NRI Tahun1945
1096
2017
Pengujian Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k; Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf 1 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 29H ayat (2) Pasal 28I ayat (2), (4) dan (5) UUD 1945
1097
2017
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
1098
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pasal 46 ayat (3) huruf B sepanjang frasa “bahan atau zat adiktif” dan Pasal 46 ayat (3) huruf C UU Penyiaran serta Pasal 13 huruf b sepanjang frasa “dan zat adiktif lainnya” dan Pasal 13 huruf c UU Pers Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (3) serta Pasal 28I ayat (1) dan (4) UUD 1945.
1099
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1100
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 23 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
1101
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 55 Bertentangan dengan Pasal 1 yata (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1102
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1103
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 18 ayat (3) Pasal 19, dan Pasal 53 ayat (5) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
1104
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
1105
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Pasal 557 ayat (1) huruf a, 557 ayat (1) huruf b, 557 ayat (2), 571 huruf d Bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945
1106
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 162 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1107
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 22 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1108
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222 Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
1109
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222 Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
1110
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
1111
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (dalam hal ini Pemohon salah mengujikan UU yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Pasal 69 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
1112
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 99 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1113
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 173 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1114
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Bertentangan dengan Pasal 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1115
2017
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 50 ayat (1) huruf b. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1116
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 Ayat (2) huruf s, Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4), Pasal 28D ayat 1, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1117
2017
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 32 ayat (3) huruf a bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945
1118
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
1119
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1), 18B ayat (1), 18 ayat (3), 28C ayat (2)
1120
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1), Pasal 173 ayat (2) huruf e dan Pasal 173 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
1121
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 dan Penjelasan Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22 E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 F UUD NRI 1945
1122
2017
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 29 ayat (1)
1123
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 57 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1124
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama Jo. UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Pearturan Presiden Sebagai UU Pasal 1, 2, 3 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (2), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945
1125
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945
1126
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 ayat (1) huruf i Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1127
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa "telah ditetapkan", Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Bertentangan dengan Pasal Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2)
1128
2017
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1129
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1130
2017
Pengujian formiil : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pengujuan materiil : Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 22, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
1131
2017
Pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945.
1132
2017
Pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 67 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945.
1133
2017
Pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 67 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945.
1134
2017
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan 28E ayat (3) UUD 1945
1135
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), Pasal 201 ayat (2). Bertentangan dengan Pasal 20A ayat (2), Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 28Dayat (1) UUD 1945
1136
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pasal 36 ayat (1) huruf b Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945
1137
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1138
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222 Bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 6A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945
1139
2017
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 17 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan 28J ayat (2) UUD Tahun 1945
1140
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 83 ayat (1) KUHAP Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (5)
1141
2017
Pengujian formil dan materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945.
1142
2017
Pengujian formil dan materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945.
1143
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPD, DPR dan DPRD. Pasal 79 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1144
2017
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A dan Pasal 82A.Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
1145
2017
Pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
1146
2017
Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPD dan DPRD Penjelasan Pasal 79 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1147
2017
Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 79 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1148
2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 angka 5, Pasal 69, Pasal 74 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945
1149
2017
Pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 35 ayat (4) huruf a Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945
1150
2017
Pengujian Unddang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76I Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28 H ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945
1151
2017
Pengujian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (1) dan (2), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945
1152
2017
Pengujian Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127, Pasal 112 dan Pasal 114 Bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945
1153
2015
Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 270 dan Pasal 1 angka 10 huruf a Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan PAsal 28G ayat (1) UUD 1945
1154
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 7 ayat (1), Pasal 21 huruf a Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1155
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39 ayat (1), (2) Bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945
1156
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang APBN Tahun 2015 Pasal 13 Bertentangan denga Pasal 23 ayat (1) UUD 1945
1157
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 22 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1158
2015
Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 327 ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1159
2015
Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 327 ayat (2) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1160
2015
Pengujian terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 1 angka 9, Pasal 7 ayat (5) huruf b dan ayat (9), Pasal 8 ayat (1) s.d ayat (5), Pasal 10, Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 24 ayat (5) huruf b dan ayat (7) huruf b, Pasal 28 ayat (1), (2), Pasal 31 ayat (1) huruf b, Pasal 36 ayat (1), (2), Pasal 39 ayat (1), (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 54 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2), Paal 28H ayat (1) dan (3) UUD 1945
1161
2015
Pengujian Undang-undang Nomor 21 Thaun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) dan (4) Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945
1162
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 1 angka 2 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1163
2015
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 1 angka 8 dan 9, Pasal 8 ayat (1), (2), (3), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 s.d Pasal 14 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (2) dan (5) UUD 1945
1164
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
1165
2015
Pengujian Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 29 ayat (2), (3), (4), dan (5) Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28 F UUD 1945
1166
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 29 ayat (3) Bertentangan degan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1167
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), Pasal 158 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 23E, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
1168
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (6) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1169
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun 2015 (Dana Otonomi Khusus) Pasal 5. 1. 1. 2 Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1), (2) dan (4) UUD 1945
1170
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
1171
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2huruf e jo Pasal 62 ayat (3), (4), (5) dan (6) Bertentangan denga Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 24 ayat (1), (2), (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
1172
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 327 ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A, PAsal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945
1173
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945
1174
2015
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 22A UUD 1945
1175
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penjelasan Pasal 49 ayat (3) huruf b Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945
1176
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara Pasal 2 huruf a, huruf j, huruf l, Pasal 6, Pasal 58 ayat (3), Pasal 67 dan Pasal 129 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1177
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 169 huruf b dan Pasal 170 Bertentangan dengan Alinea ke empat Pembukaan UUD 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 33 ayat (2), (3), (4) UUD 1945
1178
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 15 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (1) dan (5), Pasal 28J UUD 1945
1179
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 28 huruf d dan e Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945
1180
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 376 ayat (2) s.d ayat (9), Pasal 377 ayat (2), (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Alenia keempat Pembukaan UUD 1945
1181
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 1 angka 5, 11, 13, dan 14, Pasal 3 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 18C ayat (2), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945
1182
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 59 angka 2 Bertentangan ketentuan dengan Pasal 24 ayat (1), (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
1183
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 3 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E, Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945
1184
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 3 ayat (1) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1185
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 3 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), (3), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945
1186
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 245 Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I (2) UUD 1945
1187
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), (3) dan Pasal 28I ayat (6) UUD 1945.
1188
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 2 Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28I ayat (4), (5), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
1189
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), Pasal 158 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat 2, Pasal 28J ayat 2 UUD 1945
1190
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 3 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), (5), Pasal 28D ayat (1), (3) UUD 1945.
1191
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 80 ayat (1) huruf d dan e Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (5), dan (6), Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
1192
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 67 huruf (b) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1193
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Pasal 1 angka 3, Paal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4), Pasal 17 ayat (1), (2) huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), (3), dan (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), (2), Pasal 83 ayat (1), (2), (3), Pasal 84 ayat (1), (2), (3), Pasal 87 ayat (1) huruf b dan c, ayat (2) huruf b dan , dan ayat (3), pasal 88 ayat (1) huruf a, Pasal 92 ayat (1) , Pasal 94 ayat (1), Pasal 110 huruf b UU No. 18 Yahun 2013 dan Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf d, Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, c, i dan huruf k, Pasal 81 UU No.41 Tahun 1999 Bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1)dan asal 28I ayat (2)UUD 1945.
1194
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 27 ayat (1) huruf e Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
1195
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 327 dan Pasal 376 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), (2), Pasal 22E ayat (1), (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
1196
2015
Pengujian formil dan materiil Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf , Pasal 72, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 170 ayat (5), Pasal 171 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), (4), (5), Pasal 224 ayat (5), Pasal 249 huruf b, Pasal 250 ayat (1), Pasal 252 ayat (4), Pasal 276 ayat (1), Pasal 281, Pasal 305, dan Pasal 307 ayat (2) huruf d
1197
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 376 ayat (2) s.d. ayat (9), Pasal 377 ayat (6) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
1198
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 6 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.
1199
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 201 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 22E ayat (6), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
1200
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 45A ayat (2) huruf b Bartentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
1201
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1). Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
1202
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1203
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 84, Pasal 97, Pasal 184, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28BH ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945
1204
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1), (3), dan (4) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1205
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1), (3), (4) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1206
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 taentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 189 UU No. 8 Tahun 2008 dan Pasal 1 angka 34, Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan (5), Pasal 18A ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1207
2015
Pengujian formil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) dan (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 38 ayat (2) dan (5), Pasal 50 ayat (3) huruf g, Pasal 66 ayat (1), (2), dan (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan (5), Pasal 18A ayat (1) dan (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1208
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 82 ayat (1), (2), dan (3) Bertentangan dengan pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1209
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Pasal 142 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.
1210
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara. Pasal 3 ayat (1) huruf g Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), (5), (6), dan (7) UUD 1945
1211
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 huruf c, Pasal 34 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 dan Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23G ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
1212
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 159 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D UUD 1945.
1213
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 141 s.d 156 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1) UUD 1945
1214
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 7 ayat (1) dan (2). Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
1215
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 159 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
1216
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), 29 ayat (2) UUD 1945
1217
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 159 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (3) dan (4), Pasal 28D ayat (1),Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.
1218
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945
1219
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 5, huruf p, Pasal 6 angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 7 angka 1, angka 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, Pasal 11 angka 1, angka 2, Pasal 13 angka 1,angka 2, angka 3, Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), (2), (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan (5) UUD 1945.
1220
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 77 huruf a Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
1221
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 huruf o Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
1222
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28i ayat (2), Pasal 22A UUD 1945
1223
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 Bertentangan dengan Pasal 28G UUD 1945
1224
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) huruf e Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (1) UUD 1945
1225
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 124 dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945.
1226
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 45A ayat (1) dan (2) huruf a, b, c. Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
1227
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 1 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
1228
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1229
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 40, PAsal 150 ayat (1), Pasal 151 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C dan Pasal 28F UUD 1945.
1230
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanag Bagi PEmbangunan Kepentingan Umum. Pasal 1 ayat (10) Bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
1231
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1),(3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
1232
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1),(2) dan (3) UUD 1945.
1233
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wail Presiden dab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 UU No. 42 Tahun 2008 dan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 UU No. 8 Tahun 2012 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945
1234
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 109 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1235
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran RI Pasal 1 ayat (4), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) UU No.15 Tahun 2012 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
1236
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 56 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2008 dan Pasal 1 angka 4 UU. No.15 Tahun 2011 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945.
1237
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 5 dan Pasal 215 Bertentangan dengan Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
1238
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 29 ayat (1) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
1239
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. Pasal 12C Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945
1240
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 122 huruf e Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
1241
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 122 huruf e Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
1242
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 154 Bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945
1243
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945.
1244
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 51 ayat (1) huruf g UU No.8 Tahun 2012 dan Pasal 58 huruf f UU No.12 Tahun 2008 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (3) UUD 1945
1245
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang Pasal 27A ayat (1), (2), (4), (13), dan (14) serta lampirannya Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (1), Pasal 24C ayat (6), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
1246
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang Pasl 6 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (5), Pasal 38 ayat (5), Pasal 42 ayat (5), Pasal 85 ayat (2) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
1247
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 60 ayat (3) huruf b Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
1248
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 247 ayat (2), (5), dan (6), dan Pasal 317 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 31 ayat (1), (3), dan (5) UUD 1945
1249
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 33 ayat (1) huruf a dan b Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945.
1250
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 260 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1251
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2, angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 29, Pasal 77 huruf a, Pasal 156 ayat (2) dan (4) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 18H ayat (1) UUD 1945
1252
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 40 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28c ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1253
2015
Pengujian Pasal 23A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 adalah bertentangan bertentangan dengan UUD 1945;
1254
2015
Pengujian UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [Pasal 69] adalah bertentangan bertentangan dengan UUD 1945;
1255
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Anggkutan Jasa. Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 2/2002, Pasal 64 ayat (4), (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2), (3), Pasal 72 ayat (1), (3), Pasal 75, Pasal 85 ayat (5), Pasal 87 ayat (2), Pasal 88 UU 22/2009. Bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945
1256
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 50 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1257
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran CC angka 5 pada Sub Urusan Ketenagalistrikan Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1258
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Bertentangan dengan Alenia ke dua Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
1259
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 1 angka 21, Pasal 59 ayat (1) s.d (4), Pasal 60, Pasal 74 ayat (1), (2), Pasal 75 ayat (1) s.d. (4), Pasal 76, Pasal 77 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), (4) UUD 1945
1260
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf d Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1261
2015
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o dan p Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1262
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 1 angka 1, 6, Pasal 11 ayat (1) huruf a, m, ayat (2), (14), Pasal 12, Pasal 21 ayat (1) s.d. (6), Pasal 34 ayat (1), (2), (3), (5), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), (2), (3), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 90 ayat (1), (2), (3), Pasal 94 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
1263
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), (5), Pasal 149 ayat (1), Pasal 150 ayat (1), (2), Pasal 158, Pasal 163 ayat (1), (2), Pasal 164 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1264
2015
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g dan 0 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1265
2015
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf r Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 ayat (1), (3) UUD 1945
1266
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 33 ayat (1) UU No. 2/2011 dan Pasal 2 angka 5 UU No. 9/2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1267
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 28 ayat (2) Bertentangan dengan Psal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2 UUD 1945
1268
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1269
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), (2), 28 ayat (1), (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1270
2015
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 158 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 28I ayat (1), (2), (5), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1271
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (2) dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945
1272
2015
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf s Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945
1273
2015
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf t Bertentangan dengan Alenia IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (1), (2) (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (1), (2) UUD 1945
1274
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1275
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian, Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 120 ayat (1), Pasal 229 ayat (1) KUHAP Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Psal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), (4), (5) UUD 1945
1276
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 66 ayat (1) dan 67 UU MA, Pasal 20 dan 28 UU Agraria, Pasal 10 ayat (1) UU MK Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1,4,5), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 UUD 1945
1277
2015
Pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf a Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
1278
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 158 ayat (2) huruf c Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1279
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun 2015 Pasal 23 b ayat (1), (2) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
1280
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 7, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
1281
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), (2), Pasal 94 ayat (1), (2), Pasal 95 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28H ayat (2), Paal 28I ayat (1), (2) dan (4) UUD 1945
1282
2015
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 41 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1283
2015
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 41 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1284
2015
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 41 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1285
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Bertentangan dengan Alenia IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 22A, Pasal I, Aturan Tambahan UUD 1945
1286
2015
Pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 158 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1287
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 55 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1288
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf t Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1289
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf r Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1290
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf t Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1291
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembag aPenjamin Simpanan menjadi Undang-Undang. Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (i) UUD 1945
1292
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 51 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), (4) UUD 1945
1293
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf r, Pasal 40 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), (5), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (4), Pasal 58 ayat (7), Pasal 63 ayat (2), Pasal 70 ayat (2), Pasal 75 ayat (5), Pasal 138, Pasal 193 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1294
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 69 ayat (2) huruf a Bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945
1295
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
1296
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal Pasal 21 ayat (2) dan Penjelasan, Pasal 25 ayat (1) huruf f, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28C, 28D, Pasal 28I ayat (1), (2), (3) dan Pasal 34 ayat 92), (3) UUD 1945
1297
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal Pasal 21 ayat (2) dan Penjelasan, Pasal 25 ayat (1) huruf f, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28C, 28D, Pasal 28I ayat (1), (2), (3) dan Pasal 34 ayat 92), (3) UUD 1945
1298
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1299
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (4) dan (5)UUD 1945
1300
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Pasal 14A ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009, Pasal 13A ayat (2) dan (3) UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 14A ayat (2) dan (3) UU No. 51 Tahun 2009 Bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1301
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95, Pasal 96 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945
1302
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) huruf c Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1303
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) huruf c Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1304
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. Pasal 32A ayat (1), UU No. 3 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 Bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1305
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 4 ayat (1) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
1306
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 77 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
1307
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 28 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
1308
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 28 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
1309
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 28 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
1310
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 31A ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1311
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pasal 118 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34D ayat (3) UUD 1945
1312
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 huruf H Bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea Ke Empat, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 31 ayat (1), (3) UUD 1945
1313
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf a, huruf j, Pasal 6, Pasal 61 ayat (2), Pasal 66, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 139 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1314
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Passal 22 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1315
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 32 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1316
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I. Pasal 11 ayat (5) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1317
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun 2015 Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 6, Pasal 8 ayat (5), Pasal 12, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Bertentangan dengan asal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1318
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 107 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), (4) UUD 1945
1319
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Pasal 81 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1320
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Pasal 11 ayat (1) s.d (5) UU No. 2 Tahun 2002. Pasal 13 ayat (2), (5), s.d (9) UU No.34 Tahun 2004 Bertentangan dengan UUD 1945
1321
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1322
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 263 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1323
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 268 ayat (2) Bertentangan dengan Alinea 4 Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945
1324
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 butir 11, Pasal 13 ayat (1), Paasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), (2), Pasal 8, Pasal 12, Pasal 39 ayat (3), (4) dan Pasal 82 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1325
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 butir ke-4, Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), (2), Pasal 105 ayat (1) huruf a, Pasal 99 ayat (1), (2), Pasal 135 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
1326
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 119, Pasal 123 ayat (30 dan Penjelasan, Pasal 124 ayat (2), dan Pasal 87 ayat (4) huruf c Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2),Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) , (2), Psal 28I ayat (1) UUD 1945
1327
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 96 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2) UUD 1945
1328
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 158 ayat (1) huruf c Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3) UUD 1945
1329
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 26 ayat (2) huruf f dan Pasal 28D ayat 91) UUD 1945
1330
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 5 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1331
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Pasal 51 ayat 1 huruf k dan Penjelasannya, Pasal 51 ayat (2) huruf h, huruf i, Pasal 68 ayat (2) huruf h. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2) UUD 1945
1332
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1997 dan Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 UU No.22 Tahun 2001 Bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
1333
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1334
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Ibadah Haji Pasal 30 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
1335
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat (8) s.d ayat (12), Pasal 53 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1336
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) s.d. (5), Pasal 7 ayat (1), (2), Pasal 8 ayat (1), (2), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), (3), (4), Pasal 20 (1), (4), Pasal 22, Pasal 23 s.d. Pasal 26 dan Pasal 50 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
1337
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat (4) Bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945
1338
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1339
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Prov. Kaltim Lampiran UU No. 2 Tahun 2013 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1340
2015
Pengujian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945
1341
2015
Pengujian Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 51 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), PAsal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), (2), dan (3), dan (5) UUD 1945
1342
2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Paal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), (4), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), (3), (4), Pasal 28I ayat (1), (2), (4) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945
1343
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
1344
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1)
1345
2014
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan Pasal 83 B Bertentangan dengan Pasal 27 1ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) dan (4) UUD 1945
1346
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Pasal 66 A ayat (1)
1347
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 31 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
1348
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 dan Penjelasannya
1349
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemberhentian Notaris Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
1350
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pasal 16 dan Pasal 26 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 12, Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1351
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 1 ayat (7), Pasal 12, Pasal 9 huruf f, Pasal 25 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (4), Pasal 40, Pasal 44 ayat (1) dan (2), Pasal 80 ayat (1) dan (2), Pasal 88 ayat (1)
1352
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1353
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 1 Angka 8 jo Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 22 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan 28I, Pasal 28H ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1354
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9
1355
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Pasal 10 ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1), (4) dan Pasal 20. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) UUD 1945
1356
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 17 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), (3), Pasal 28I ayat (2), (4), (5) dan Pasal 34 UUD 1945
1357
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9
1358
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 22 ayat (1) bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D UUD 1945
1359
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 242 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), (2) UUD 1945
1360
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 50 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Pasal 4
1361
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi PenjelasanPasal 4 dan Penjelasan Pasal 6 khususnya frasa "larangan memiliki atau menyimpan" Bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 J ayat (1), (2) dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945
1362
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3)
1363
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Pasal 9 ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 34 UUD 1945
1364
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 ayat (2), (3) dan (6)
1365
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g dan i Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
1366
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1), (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1367
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 1 angka 5, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), (2), (4), (5), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 30, Pasal 36, Pasal 40, Pasal 44 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), (2), (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1368
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 60 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
1369
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 12 huruf k dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1370
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), (2), Pasal 17, Pasal 22 ayat (1a), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1)Pasal 25 ayat (2) .
1371
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf e dan huruf f Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1372
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 34 ayat (3b) huruf a Bertentangan dengan Alenia Keempat dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1373
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nimor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Pasal 71 huruf (a, d, f), Pasal 102 ayat (1) huruf d, Pasal 107 ayat (1) huruf c, Pasal 147 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 143 ayat (5), Pasal 144, Pasal 146 ayat (1), pasal 150 ayat (3), (4) huruf a, Pasal 151 ayat (1), (3), Pasal 154 ayat (5) UU No.27 Tahun 2009, Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (2) dan (4), Pasal 65 ayat (3), (4), Pasal 68 ayat (2) huruf (c, d) ayat (3), (4) huruf a, Pasal 69 ayat (1) huruf (a, b), ayat (3), Pasal 70 ayat (1) dan (2).UU No.12 Tahun 2011 Bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2), 22D ayat (2) UUD 1945
1374
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50
1375
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 7 dan Pasal 96 Pasal 262 ayat (1) huruf f, Pasal 263 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945
1376
2014
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351, 353, 354, 355 dan Pasal 356
1377
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g dan i Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
1378
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Pasal 29 ayat (1)
1379
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pasal 60 huruf g.
1380
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
1381
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 2 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), (4), (5) UUD 1945
1382
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 12 huruf k, Pasal 51 ayat (1) huruf k dan Pasal 51 ayat (2) huruf h, Pasal 68 ayat (2) huruf k Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1383
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP dan Undang-Undang 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) KUHAP, Pasal 303 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 303 bis ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 7 Tahun 1974 Bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945
1384
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 93 ayat (3) dan (4) ayat 91), (2) dan (3), Pasal 95 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 96 ayat (4), (5), (6) dan (7), Pasal 97, Pasal 98 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 99 ayat (1) huruf d, e dan f.
1385
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 63 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1386
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal Pasal 3, Pasal 36 ayat (3), Pasal 53, Pasal 133, Pasal 69 huruf c, Pasal 77 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
1387
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28 ayat (1) UUD 1945
1388
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (2 huruf a dan e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 115 beserta penjelasannya jo Pasal 1 angka 18. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 33 ayat (1) dan (3) UUD 1945
1389
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1)
1390
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 Angka 5 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1391
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan Pasal 6 ayat (4).
1392
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 213 ayat (2) huruf (e) dan h UU No. 27 Tahun 2009 dan Pasal 12 huruf f dan h UU No. 2 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
1393
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 236C UU No.12 Tahun 2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 48 Tahun 2009 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
1394
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 huruf d dan e Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1395
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 205 ayat (4) dan (5), Pasal 214
1396
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 335 ayat (1) angka 13 frasa kata "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" KUHP dan Pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata "pasal 335 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1397
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 235 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2), (4) dan (7), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1398
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1) dan (4).
1399
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 256 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1400
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), Pasal 66 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1401
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945
1402
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113 ayat (2) Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1403
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf a, b, c, d dan e
1404
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf O Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1405
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 8 huruf c UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No.1 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1406
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 28 ayat (3) huruf c, Pasal 28 ayat (6), Pasal 37 ayat (1) UU No.18 Thn 2011 dan Pasal 30 ayat (1), (10) dan (11) UU No. 30 Thn 2002. Bertentangan dengan Pasal 24B ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1407
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1408
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 25 angka 2 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), (2) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945
1409
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3
1410
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
1411
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 27 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan (3) UUD 1945
1412
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasannya
1413
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu Pasal 85 ayat (1) huruf c
1414
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 5 huruf (m) UU No. 42 Tahun 2008, Pasal 12 huruf (f), Pasal 51 ayat (1) huruf (f) UU No. 8 Tahun 2012 dan Pasal 58 huruf (b) UU No.32 Tahun 2004. Bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan Cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945
1415
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 138
1416
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 74 ayat (3)
1417
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat (1), (3), (5), (6), Pasal 4 ayat (1), (2), Pasal 6 ayat (3) huruf (a,b,c,d,e), Pasal 7 ayat (1) huruf (a, b), ayat (2) huruf (a, b, c, d), ayat (4), Pasal 8 ayat (1), (2), Pasal 9 huruf (a,b,c,d,e,f,g), Pasal 10 huruf (a,c), Pasal 11, Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 22. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1418
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1419
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 38, Pasal 41, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 5, Pasal 6 aerta Pasal 7 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28H ayat (2) dan (3) UUD 1945
1420
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pasal 59, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1). Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945
1421
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 69 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945
1422
2014
Pengujian Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf q dan Pasal 233 ayat (2)
1423
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Penjelasan Pasal 228 ayat (6) dan Pasal 244
1424
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 69 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945
1425
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 23 ayat (1)
1426
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Pasal 156a KUHP dan Pasal 4 UU No.1/PNPS/1965 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945
1427
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 50 ayat (1) huruf g
1428
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 s.d. Pasal 11 Bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4
1429
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) huruf b Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1430
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 6 ayat (1) huruf e jo Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b dan Pasal 162 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
1431
2014
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 316 dan Pasal 207
1432
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 106 huruf b dan c, Pasal 1 angka 7 dan 8
1433
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Sengingi dan Kota Batam, Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2).
1434
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1435
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1436
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.
1437
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 15 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
1438
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 6 ayat (2), (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 38, Pasal 40 ayat (4) dan Pasal 49 Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945
1439
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1440
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 316 huruf d
1441
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)UUD 1945 Pasal 8 ayat (2) e, Pasal 55, Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215 b Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2), (4), (5) UUD 1945
1442
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 8 ayat (1) huruf c UU No. 15 Tahun 2011, Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU No. 2 Tahun 2011 Bertentangan dengan Pasal 22E, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945
1443
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 9, Pasal 26 ayat (7), Pasal 45 dan Pasal 46
1444
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf e Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945
1445
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 86 ayat (7) dan (9) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1446
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 22 huruf a, c dan f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 172 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945
1447
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN. Pasal 9 ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I (4) UUD 1945
1448
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf o Bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945
1449
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 227 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 10, angka 11, angka 12, Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan (2) "sepanjang frase "administrasi", Pasal 8 ayat (1) sepanjang frase "administrasi", Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) sepanjang frase "administrasi", Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8), Pasal 20 ayat (1) sepanjang frase "administrasi", (2) sepanjang frase "administrasi", (4) sepanjang frase "Gubernur atas usul", (5) sepanjang frase"suku" dan (6), Pasal 21 ayat (3) dan (7), Pasal 22 ayat (3) dan (7), Pasal 23 ayat (1), (2) dan Pasal 24 ayat (3) dan (4) UU No.29 Tahun 2007
1450
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 82 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf k
1451
2014
Pengujian Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 65 dan Pejelasannya Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1452
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 12 dan Pasal 67
1453
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 218 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1454
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1) s.d. ayat (6), Pasal 57 ayat (2) dan (3), Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (1) dan (3) huruf a Bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
1455
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 184 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945
1456
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda Pasal 1 Bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Psal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (4), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
1457
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambanganan Mineral dan Batubara Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945
1458
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
1459
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 184 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 7B ayat (3), Pasal 20A ayat (1), (2), dan (3), Pasal 37 ayat (3) dan (4) UUD 1945
1460
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945
1461
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 12 huruf k, Pasal 68 ayat (2) huruf h dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945
1462
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 70 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1463
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf (o)
1464
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu Pasal 85 ayat (1) huruf c
1465
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 2 huruf G dan I UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan (3) huruf b dan Pasal 11 huruf a UU No. 15 Tahun 2006 Bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1466
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 268 ayat (1) dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), (2) dan (5) UUD 1945
1467
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf (o)
1468
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 50 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
1469
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, Pasal 11.
1470
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 18 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1471
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 3 dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945
1472
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 77 huruf a, Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2).
1473
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 195, Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1474
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara. Pasal 4 huruf k,l,m, Pasal 6 ayat (2) huruf d dan Lampiran UU ini
1475
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat (3) huruf h, huruf j dan Pasal 78 ayat (5)
1476
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 11 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 UUD 1945
1477
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pasal 34 ayat (2) huruf a dan b, sepanjang menyangkut Frase "ditetapkan Menteri Keuangan" serta Penjelasan Pasal 34 ayat (2) huruf a
1478
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 80 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1479
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 29, Pasal 55, Pasal 59 dan Pasal 138
1480
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1481
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 18 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 24C ayat (6), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1482
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 55 Bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1483
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 6 ayat (2C) dan Pasal 7 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28H ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), (3) dan (4) UUD 1945
1484
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 33 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1485
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf b, c, dan d Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
1486
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (1), (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1487
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD Pasal 12 huruf e UU No. 2 Tahun 2008 dan Pasal 11, Pasal 80, Pasal 301 dan 352 UU No. 27 Tahun 2009 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Padal 22E ayat (2), (3) dan (4), Pasal 22E, Pasal 23F, Pasal 24C ayat ayat (2) dan Pasal 37 UUD 1945
1488
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (2)
1489
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 16 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1490
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 66 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945
1491
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1492
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 244 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1493
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 34 ayat (1) UUD 1945
1494
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 11 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1495
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Propinsi Maluku, Pasal 2 sampai dengan Pasal 6.
1496
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
1497
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan secara formil bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasdal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011.
1498
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1499
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 27 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 dan Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945
1500
2014
Pengujian Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) H.I.R. sebagai Ganti/Ralat atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1501
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional, Pasal 40
1502
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu Pasal 85 ayat (1) huruf c
1503
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
1504
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (5) huruf g Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2), Pasal 30 UUD 1945
1505
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Pasal 1 angka 4 Bab II, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1) huruf b
1506
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 116 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (5), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
1507
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I., Pasal 3D ayat (1)
1508
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 23, Pasal 44, Pasal 1 angka 24, Pasal 46, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 dan pasal 63 huruf c Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945
1509
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 6 ayat (5) Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
1510
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 40 angka 1 dan 2 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan (4) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1511
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 40
1512
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 170 ayat (3) jo Pasal 171 ayat 91) dan (2) jo Pasal 173 ayat 91) Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945
1513
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Pasal 2 ayat (3) huruf b
1514
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. Pasal 1 butir 6 huruf (a), Pasal 197 ayat (1) butir (k), ayat (2), ayat (3), Pasal 270 UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 27 ayat (1) butir (b) UU No. 5 Tahun 1991, Pasal 30 ayat (1) butir b UU No. 16 Tahun 2004. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), (2), (4) dan (5) UUD 1945
1515
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Penjelasan Pasal 3 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2), (3), (4) dan (6), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
1516
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf f, Pasal 21 jo Pasal 22 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1517
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pasal 28 ayat (3), ayat (4), Pasal100 ayat (4), Pasal 101 ayat (1), Pasal 112 ayat (9), ayat (10), ayat (12 dan ayat (13), Pasal 113 ayat (2), Pasal 119 ayat (4), Pasal 120 ayat (4), Pasal 121 ayat (3). Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1518
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 101, Pasal I butir 5, Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1)
1519
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 35 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945
1520
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 166 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 12 UU Jamsostek Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1521
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN yang terkait dengan Pasal 49 ayat (1) yaitu sepanjang mengenai ketentuan yang mengecualikan atau mengeluarkan gaji Pendidik dan Anggaran Pendidikan 20 %.
1522
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf O Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan (5) UUD 1945
1523
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 45A ayat (2) huruf c dan ayat (3).
1524
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 26, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 80
1525
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 1 ayat (6) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1526
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 46 ayat (3) huruf c Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
1527
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 Pasal 7 ayat (6A), Pasal 15A, Pasal 15B Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1), (3), Pasal 34 ayat (3) UUD 1945
1528
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 21 dan 22 ayat (1).
1529
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 17 ayat (1) dan (2), Penjelaan Pasal 49 ayat (1)
1530
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
1531
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 158 ayat (3), (4) dan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
1532
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 67 ayat (1) huruf d Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1533
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), pasal 18 ayat (4), Pasal 22
1534
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 8 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1535
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 197 ayat (1) huruf "I" UU No. 8 Thn 1981, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No.12 Thn 2011. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
1536
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 208 Bertentangan denganAlinea IV, Pasal 1 ayat (1), (2), (3), Pasal 22E ayat (1), (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1537
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 95 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945
1538
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu Pasal 85 ayat (1) huruf c
1539
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan APBNP 2012 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 Pasal 19 UU No.22 Tahun 2011, Pasal 18 UU No.4 Tahun 2012 Bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945
1540
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 93 ayat (5), Pasal 120 ayat (1) huruf j Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) jo Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1541
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 208 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1542
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Pasal 2 ayat (3) huruf c dan Pasal 19 ayat (1) huruf c
1543
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN mengenai alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnnya 20 % dari APBN serta APBD yang dipandang bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945
1544
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112. Bertentangan dengan UUD 1945
1545
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 26 s.d. Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c dan Pasal 181,Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (4) UUD 1945
1546
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 208 Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1547
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 11 ayat (2)
1548
2014
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 303 ayat (1), (2), (3), Pasal 303 bis ayat (1), (2) KUHP, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU No. 7 Tahun 1974 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 Ayar (1) UUD 1945
1549
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Penjelasan Umum, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (4), Pasal 30 ayat (1) dan (6), Pasal 32 ayat (1) dan (2), Pasal 90 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (4) jo Pasal 26 ayat (1) Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), (2) dan ayat (4) UUD 1945
1550
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 45
1551
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113 ayat (2) bertentangan dengan Pembukaan (Preambule), Pasal 27, Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945
1552
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 29 huruf d
1553
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf f bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan (3), Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945
1554
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (2) dan Penjelasannya.
1555
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 ayat (2)
1556
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 244 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1557
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g dan i Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
1558
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.Pasal 1, Pasal 32 ayat (10, (2) UU No. 5 Tahun 2004, Pasal 4 ayat (3), (4) butir (b), Pasal 5 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008, Pasal 2 ayat (4), (5), (6), Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 30 ayat (1) butir (a), (e) UU No.16 Tahun 2004, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), (2), Pasal 6 ayat (1), (2), (3), Pasal 9 ayat (1), (2), Pasal 10 ayat (1), (2), Pasal 13, Pasal 18 ayat (1), (2), Pasal 19 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1), (2) UUD 1945
1559
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 2 huruf g, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A, Pasal 33 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan
1560
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g dan i Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
1561
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14 Tahun 1985 jo UU No.5 Tahun 2004 jo UU No.3 Tahun 2009 dan Pasal 268 ayat (3) UU No.8 Tahun 1981 bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1562
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 huruf f, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 7 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58 huruf f dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 13 huruf g.
1563
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945
1564
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pasal 9 ayat (1) dan (2)
1565
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 29 ayat (4) dan (5) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1566
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 7 ayat (4), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25 ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2), (3) dan Pasal 64 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), (2) dan (4), Pasal 28I ayat (1), (2), (4) dan (5) UUD 1945
1567
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1568
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 14A, Pasal 20A Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan (3) UUD 1945
1569
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 1 angka 1, 11 dan 18, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 115 s.d. 119 Bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945
1570
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasannya dipandang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945
1571
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1)
1572
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58 huruf d
1573
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 22 ayat (1), (5) dan Lampirannya Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
1574
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Penjelasan Pasal 3 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD 1945
1575
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009, Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 3 Tahun 2009, Pasal 268 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1576
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1), (2), Pasal 32 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yaitu Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) e, Pasal 23 ayat (3), (4), (5) dan (6)
1577
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 93, Pasal 94 ayat (1) dan (2), Pasal 95, Pasal 111 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1578
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 15 ayat (5) UU No.17 Tahun 2003, Pasal 71 huruf g, Pasal 104, 105 ayat (1), Pasal 107 ayat (1) huruf c, e, Pasal 156 huruf a dan b, Pasal 156 butir c angka (2), Pasal 161 UU No. 27 Tahun 2009 Bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1579
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14 Tahun 1985 jo UU No.5 Tahun 2004 jo UU No.3 Tahun 2009 dan Pasal 268 ayat (3) UU No.8 Tahun 1981 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
1580
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58 huruf f
1581
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 55 ayat (2) huruf d UU No.21 Tahun 2008 dan Pasal 59 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1582
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 43 ayat (2) dan Penjelasannya
1583
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 5, Pasal 3 huruf d, Pasal 8 ayat (3), Pasal 15 ayat (2) huruf f, Pasal 15 ayat (2) huruf g, Pasal 67 ayat (1) sampai dengan ayat (6) juncto Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 77 dan Pasal 82 ayat (1)
1584
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
1585
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 268 (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
1586
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 77 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1), (2), Pasal 22E ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
1587
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Khusus, Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15 dan Pasal 24
1588
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30 ayat (3) huruf c bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
1589
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pasal 12 huruf c
1590
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
1591
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58 f
1592
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (5) huruf g bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1593
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 77A
1594
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 angka 4, 7 dan 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), (4), (5), (6) dan Pasal 60 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), (3), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), (2), (3) UUD 1945
1595
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
1596
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) butir a dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumsel Nomor 142/KPTS/1983 tentang Penghapusan Pemerintah Marga, DPR Marga dan Perangkat Marga, Ketua/Anggota DPR Marga dan Pejabat pamong lainnya serta penunjukan Pejabat Kepala Desa Wilayah Prop. Daerah Tk.I Sumsel dipandang bertentangan dengan Pasal 24 ayat (20 UUD 1945.
1597
2014
Pengujian Pasal 2 ayat (3) huruf d, Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
1598
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bertentangan dengan Alenia IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945
1599
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), (4) dan (7), Pasal 45 ayat (3) dan (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), (2) dan (3)
1600
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 102 Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
1601
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya Penjelasan Pasal 95
1602
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab. Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Kab. Tanjung Jabung Timur Pasal 9 ayat (4) huruf a Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD 1945
1603
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 7 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1604
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pasal 1 ayat (9), Pasal 27 dan Pasal 44, dipandang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), (4) dan (5) UUD 1945
1605
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 31 ayat (1).
1606
2014
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD 1945, Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207 dan Pasal 208.
1607
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Pasal 12 s.d. 21 Bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945
1608
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 20 Ayat (3) dan Pasal 23 Ayat (3)
1609
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 28 ayat (3), (4), Pasal 100 ayat (4), Pasal 101 ayat (1), Pasal 112 ayat (9), (10), (12), (13), dan Pasal 113 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), (5), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1610
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPD, DPD dan DPRD Pasal 51 ayat (1) huruf k Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1611
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 49, Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 38 dan Pasal 39
1612
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Pasal 17 Ayat (1) frasa "……..dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya" Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1) dan (3), Pasal 7, Pasal 18 Ayat (1), (4), (5) dan (7) Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
1613
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 Pasal 7 ayat (6a) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 33 ayat (2) UUD 1945
1614
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5a dan 5c) dan ayat (6), Pasal 60 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
1615
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Pasal 20
1616
2014
test
1617
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 65 Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
1618
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPR dan DPRD Pasal 219 Ayat (1)
1619
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 29 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (2), Pasal 73 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 huruf a dan c
1620
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Penjelasan Pasal 114 sepanjang frasa "dapat" Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945
1621
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 23
1622
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82
1623
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan Pasal 160 Ayat (2) huruf c UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 Ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Pasal 31 C Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Bertentangan dengan Pasal 18A Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945
1624
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 Pasal 7 ayat (6a) Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (1), (3), Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945
1625
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 80 ayat (1) huruf a, Pasal 80 ayat (2) huruf a, Pasal 80 ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, Pasal 82 ayat (1) huruf a, Pasal 82 ayat (2) huruf a dan Pasal 82 ayat (3) huruf a.
1626
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 3 Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 18 Ayat (2), Ayat (5), Ayat (6), Pasal 18A Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1) dan Ayat (4) UUD 1945
1627
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 46
1628
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 55.
1629
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 Ayat (1) huruf d Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945
1630
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 268 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 23 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 dan Pasal 66 ayat (1) UU No 14 Tahun 1985 Bertentangan dengan Pembukaan dan Penjelasan UUD 1945
1631
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 13 huruf a, Pasal 26 ayat (3) huruf a, Pasal 69 ayat (1) dan (2), Pasal 71 ayat (2) dipandang bertentangan dengan UUD 1945.
1632
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai Dasar Hukum Remisi bagi Narapidana, Pasal 14 ayat (1) butir 1 dan ayat (2) Penjelasannya.
1633
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 71 Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) dan Ayat (4) UUD 1945
1634
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 68
1635
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 33 ayat (5)
1636
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 5, Pasal 9 dan pasal 10
1637
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN-P Tahun Anggaran 2012 Pasal 7 ayat (6a) Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Psal 28D, Pasal 28H ayat (3), Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 ayat (2) dan (3) serta Pasal 34 ayat (2) UUD 1945
1638
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
1639
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 45A, Pasal 57 Ayat (2a) huruf a dan c UU MK dan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 24 Ayat (1), Pasal 24C Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1, (2), Pasal 28H Ayat (1), (2) UUD 1945
1640
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Konsideran Menimbang huruf c, Pasal 10 Ayat (2), (3), (4), Pasal 11 Ayat (3) dan (4), Pasal 20, Pasal 33 Ayat (1) dan (2), Pasal 56.
1641
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 42 ayat (2) huruf i Bertentangan dengan Pasal Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
1642
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat (4f), (4g) dan (4h), Pasal 10, Pasal 15 (2 huruf d, Pasal 27A Ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, Pasal 50A, Pasal 57 Ayat (1), (2) dan (2a), Pasal 59 Ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 22A, Pasal 24 Ayat (1), (2), Pasal 24C Ayat (1), (2) UUD 1945
1643
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 88.
1644
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
1645
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945
1646
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 354 Ayat (2), (4), (5), (6), (7) (8) dan (9) berserta Penjelasan Pasal 354 Ayat (2) dan Pasal 355 Ayat (6).
1647
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN Tahun Anggaran 2007
1648
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945
1649
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 Bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (3), Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945
1650
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang Khusus Pasal 11 Ayat (4), (5) dan terkait Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
1651
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dipandang bertentangan dengan UUD 1945
1652
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 52
1653
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 42 Ayat (2) huruf g pada frasa "golf" Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) joncto Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945
1654
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 16 Ayat (1)
1655
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pekoperasian Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 66 s.d. Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82 dan Pasal 83 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 33 ayat (1) UUD 1945
1656
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 68 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28H Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1), (2), Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
1657
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 8 huruf d UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 7 ayat (2) butir (j) dan Pasal 38 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945
1658
2014
Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 145, UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 102 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 230, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Pasal 28 angka 2, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 39
1659
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 35 jo Pasal 27 Bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945
1660
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12
1661
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 21 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan (5), Pasal 28D, Pasal 28G dan Pasal 28I UUD 1945
1662
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 15 ayat (1) huruf e Bertentangan dengan Alenia ke IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
1663
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 78 ayat (15) serta Penjelasannya
1664
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 114 dan Pasal 199 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
1665
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 354 Ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9)
1666
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 8 ayat (2), (4) dan (5) UU No.3 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 Bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2), Pasal 23F ayat (1), Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (3) UUD 1945
1667
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1668
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 67 dan Pasal 244 Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
1669
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945
1670
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 1 angka 1 dan 6, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 23, Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) dan (3), Pasal 59 ayat (2) huruf b, c, dan e. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1671
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Penjelasan Pasal 115 Ayat (1) sepanjang kata "dapat" Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (4) dan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945
1672
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.20 Tahun 1997 dan Pasal 16, Pasal 26 dan Pasal 34 UU No.36 Tahun 1999 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1673
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Pasal 53 ayat (1) dan Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945
1674
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab.Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Karimun, Kab.Natuna, Kab. Kuantan Singingi dan Kota Batam
1675
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 Ayat (2a) huruf a,b,c,d dan Ayat (2b) huruf a,b,c,d
1676
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Pasal 53 ayat (1) dan Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945
1677
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 Ayat (1) huruf c sepanjang frasa"….tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan….." haruslah dimaknai "meskipun pengusaha membayar upah telah tepat waktu" Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
1678
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 44 Ayat (3), Pasal 59 Ayat (2) berkaitan dengan kata "atau zona dalam suatu negara", Pasal 59 Ayat (4) berkaitan dengan kata "atau kaidah internasional" dan Pasal 68 Ayat (4) berkaitan dengan kata "dapat"
1679
2014
Pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP mengenai penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden RI atau Wakil Presiden RI bertentangan dengan UUD 1945
1680
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 123, Pasal 124 Ayat (1), Pasal 234 Ayat (1) huruf f, Pasal 245 Ayat (1), Pasal 302 Ayat (1) huruf f, Pasal 353 Ayat (1) huruf f dan Pasal 208 Ayat (2), Pasal 277 Ayat (2), Pasal 327 Ayat (2), Pasal 378 Ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2) dan 28D Ayat (1) UUD 1945
1681
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1682
2014
Pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP mengenai penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden RI atau Wakil Presiden RI bertentangan dengan UUD 1945
1683
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf c dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2), (3) dan (5), Pasal 24 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Pasal 25 ayat (3) dan (4) serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 34 ayat (3) sepanjang yang menyangkut Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi dipandang bertentangan dengan 24B dan Pasal 25 UUD 1945.
1684
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 Pasal 26 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (8) dan yang menyatakan Anggaran Kesehatan, Pembangunan Gedung DPR-RI, Pembelian Pesawat Kepresidenan, Jaminan Sosial, Studi Banding. Bertentangan dengan Pasal Pasal 18A Ayat (2), Pasal 23 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (2) dan (3) UUD 1945
1685
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 9, Pasal 28 Ayat (2), (3) dan (6), Pasal 42 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (1)
1686
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Pasal 53 ayat (1) dan Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945
1687
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Pasal Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), 33 ayat (6) dan Pasal 43 ayat (7) Bertentangan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1946
1688
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1689
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
1690
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 24 ayat (5) berikut pasal-pasal yang berkaitan yaitu Pasal 56 sampai dengan Pasal 67, Pasal 70, Pasal 75 sampai dengan Pasal 80, Pasal 82 sampai dengan Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 sampai dengan Pasal 103, Pasal 106 sampai dengan Pasal 112, paragraf keenam Pasal 115 sampai dengan Pasal 119
1691
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repiblik Indonesia Pasal 8 dan Pasal 11 Bertentangan Pasal 10 dengan UUD 1945
1692
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 73 Ayat (2)
1693
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 16 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
1694
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 Ayat (1) huruf d UU No.23 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 8 tentang Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UU No.8 Tahun 2011 Bertentangan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945
1695
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 25 ayat (6) UU No.51 Tahun 2009 jo Pasal 25 ayat (6) UU No. 49 Tahun 2009 jo Pasal 24 ayat (6) Uu No. 50 Tahun 2009 Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945
1696
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 72 bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945
1697
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 97 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945
1698
2014
Pengujian Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 32 Ayat (1) butir c
1699
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 21 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan (5), Pasal 28D, Pasal 28G dan Pasal 28I UUD 1945
1700
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf b dan d, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 35 huruf d, Pasal 46, Pasal 69 ayat (1), Pasal 75 ayat (3), Pasal 82, Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 107
1701
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Padal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945
1702
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Angggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 50 Ayat (1) huruf k
1703
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 ayat (2)
1704
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 155 dan Pasal 160 Ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945
1705
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
1706
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) dan (2)
1707
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 10 ayat (3) dan (4). Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
1708
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 16 ayat (1) huruf c huruf d dan ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
1709
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 110 Ayat (2) Bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945
1710
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 68
1711
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 3, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 11 huruf b, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 20, Pasal 40 dan Pasal 53 bertentangan dengan Pasal1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
1712
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 51 ayat (1) huruf k Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1713
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 133 ayat (2)
1714
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 211 dan Pasal 205
1715
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Adokat, Pasal 32 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 24 C, Pasal 28 C ayat (1) dan (2) serta Pasal 28 F UUD 1945
1716
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 45A, Pasal 57 Ayat (2a), Pasal 59 Ayat (2), Pasal 15 Ayat (2) huruf b dan huruf h Bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan (2), Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945
1717
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-ndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 11 Ayat (2) huruf b dan Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 Ayat (1) UU Mahmakah Agung< Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi.
1718
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945
1719
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 19 dan 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945
1720
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 3 dan Penjelasannya dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "Percobaan")
1721
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang omor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 4 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 dan Pasal 13 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (3) UUD 1945
1722
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 67 ayat (1), (2), (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
1723
2014
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B, Pasal 18C ayat (3) dan Pasal 27A ayat (1) dan (4) Bertentangan dengan Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945
1724
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 14 huruf e dan f yaitu frasa "84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah" dan frasa "69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah" Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 91), Pasal 33 Ayat (3), (4), Pasal 18A Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945
1725
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (3), Pasal 17 Ayat (2), (2a), Ayat (2) huruf c dan d, Ayat (3) dan Ayat (7), Pasal 19 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (5) Pasal 22 Ayat (1) huruf c, Ayat (2) dan Pasal 25 Ayat (8)
1726
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Pasal 59 ayat (1)
1727
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 403 Bertentangan dengan Pasal Pasal 1 Ayat (3), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (1) dan (2) UUD 1945
1728
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1)
1729
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 36 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Bertentangan dengan Pasal Pasal 24 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945
1730
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 7A ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1731
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf j Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945
1732
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (2) huruf a, b, c, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945
1733
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf b dan d, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 35 huruf d, Pasal 46, Pasal 69 ayat (1), Pasal 75 ayat (3), Pasal 82, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 107 dan Pasal 109
1734
2014
Pengujian Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 Lampiran D tentang "Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju", khususnya frasa "penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada" Bertentangan dengan Pasal 18A Ayat (1), Pasal 18B Ayat (1) dan (2), Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945
1735
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau Pasal 5 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1736
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012, Pasal 12 huruf g dan huruf g UU No. 2 Tahun 2011, Pasal 80 UU No. 27 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (5) dan 9 UU No. 42 Tahun 2008 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945
1737
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 11 huruf I, Pasal 85 huruf I, Pasal 109 Ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e, Ayat (5) dan Ayat (11) Bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945
1738
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Pasal 1 butir (5) sepanjang anak kalimat" …..dan diakui sebagai badan hukum pendidikan", Pasal 8 ayat (3), Pasal 10, Pasal 67 Ayat (2), (4) dan Pasal 62 Ayat (1) sepanjang menyangkut Pasal 67 Ayat (2) tentang sanksi administratif, serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 s.d. Pasal 36). dan Penjelasan pasal-pasal tersebut
1739
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 263 ayat (1) dan Paal 268 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1740
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Prp Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 28D, Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
1741
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (4), Pasal 89 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945
1742
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 ayat (6), Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 6 angka 1 dan Pasal 6 huruf r, Pasal 25
1743
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan (3)
1744
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 10 Bertentangan dengan Pasal 17 UUD 1945
1745
2014
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Pasal 5, Pasal 17 Ayat (1) dan (3), Pasal 45 sepanjang mengenai kata "dapat"
1746
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I. Pasal 35 angka 1 dan 2 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1747
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 115 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945
1748
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 348 huruf a, Pasal 403, Pasal 404 dan Pasal 407
1749
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritnahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 33 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 244 dan Pasal 259 UU No. 8 Tahun 1981 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
1750
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku Pasal 7 Ayat (4) dan Penjelasannya, sepanjang yang menyangkut Lampiran II tentang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.
1751
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab IV Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3)
1752
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Pasal 55 dan Pasal 56 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
1753
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Butir perubahan 37 dibawah Pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 yang menghapus Pasal 118 UU No. 5 Tahun 1986
1754
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritnahan Daerah. Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frasa "atau gabungan partai politik" dan Pasal 59 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1755
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 huruf a dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 23E ayat (1) dan (3) UUD 1945
1756
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 49 ayat (1) huruf c Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1757
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 172
1758
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 27 ayat (1) huruf b dan (3) Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), ayat (3) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945
1759
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
1760
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 86
1761
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 11 huruf I dan Pasal 85 huruf I sepanjang frasa "mengundurkan diri dari keanggotaan partai poliitk….. Pada saat mendaftar sebagai calon"; Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e sepanjang prasa "4 (empat) orang tokok masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap", ayat (5), dan ayat (11) Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945
1762
2014
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 505 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945
1763
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 16 Ayat (1) huruf b Bertentangan dengan Pasal Pasal 28 huruf A dan 28D Ayat (1) UUD 1945
1764
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerindahan Daerah Pasal 58 huruf f dan huruf h
1765
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 28 ayat (1) bertentangan dengan Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (3) UUD 1945
1766
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 7 Ayat (1) huruf i dan Pasal 109 Ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
1767
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 206
1768
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1769
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945
1770
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Pasal 2 ayat (3) sub b, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 23 huruf a,b,c dan d
1771
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 8 ayat (5) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1772
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f sepanjang frasa"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran…." Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945
1773
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004 dan Pasal 30 ayat 2) UU No. 16 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), (4) dan (5) UUD 1945
1774
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 Ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945
1775
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Pasal 91 dan Penjelasan Pasal 6 Ayat (3) huruf a, khusus kata-kata "…..mempunyai persamaan pada pokoknya……"
1776
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 Ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UUD 1945
1777
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 hruf c Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1778
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
1779
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (2) huruf c dan Pasal 51 Ayat (1a) bertentangan dengan Pasal 28 , Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945
1780
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 14 Ayat (1)
1781
2014
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 25A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat 91), (2), (3) dan (4), Pasal 33E ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) ayat (2) UUD 1945
1782
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 4 Ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27Ayat (1) , Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan (3), Pasal 28H Ayat (4) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945
1783
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 159 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Bertentangan dengan Pasal 6A ayat 91), (4), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945
1784
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 2 Ayat (2) huruf n bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 33 UUD 1945
1785
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 6 Ayat (2) dan (4)
1786
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 20 Ayat (1a) dan Pasal 37 Bertentangan dengan Pasal 27Ayat (1) , Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945
1787
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
1788
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 11 ayat (1), (2), Pasal 12 mayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1), (2) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 23 ayat (3), (4), (5) dan ayat (6)
1789
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28E Ayat (1) Pasal 28I Ayat (1) dan (2), Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945
1790
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Negara RI Pasal 36 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945
1791
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 85 Ayat (2) huruf a, butir 1 dan Pasal 87 Ayat (2) huruf a Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan (2) UUD 1945
1792
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 120 Ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 121
1793
2014
Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP mengenai Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyangkut prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 28 jo. Pasal 28 E ayat (2) dan (3) UUD 1945 menyangkut prinsip mengeluarkan pendapat, Pasal 28F menyangkut prinsip memperoleh informasi, serta Pasal 28J menyangkut prinsip penghormatan terhadap hak asasi orang lain.
1794
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang Pasal 20 Ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945
1795
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 85 Bertentangan dengan UUD 1945
1796
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1987 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (3) huruf f dan Pasal 24 ayat (2) huruf a
1797
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 3 ayat (1)
1798
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945
1799
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara Pasal 7 Bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) dan (4) UUD 1945
1800
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 Ayat (1) dan (8) Bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945
1801
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkayang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) dan Penjelasan Umum UU No. 10 Tahun 1999, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 dan Penjelasan Umum UU No. 12 Tahun 2001 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C ayat (2), 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat 92) UUD 1945
1802
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf k Bertentangan dengan Pasal Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1803
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 224 Ayat (3) dan (4), Pasal 225 Ayat (3) dan Pasal 235 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
1804
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 74 Ayat (3) Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 259 Ayat (2)
1805
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223, Pasal 224 ayat (6)
1806
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana Pensiun Pasal 2 Ayat a dan b Bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945
1807
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 116 ayat (4) frasa "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83" Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1808
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 1 ayat (3) huruf c UU No.5 Tahun 1960 dan Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a serta Pasal 4 UU No.41 Tahun 1999. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1809
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 205 Ayat (4)
1810
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945
1811
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 205 Ayat (4)
1812
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 163 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28A dan Pasal 28C UUD 1945
1813
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum UU No.16 Tahun 2004, Pasal 39 dan Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2002 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1814
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang
1815
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 2 huruf g Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945
1816
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 205 Ayat (4)
1817
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 6 Bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I dan Pasal 28J UUD 1945
1818
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 205 Ayat (4).
1819
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 244 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1820
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 204 Ayat (1)
1821
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 106 ayat (5) dan (7)
1822
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 16 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
1823
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 36 ayat (1), (3), Pasal 40, Pasal 43, Paal 44, Pasal 69, Pasal 70 serta Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945
1824
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 102 dan Pasal 103 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
1825
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 40.
1826
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 68
1827
2014
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 365 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
1828
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945
1829
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pasal 2 butir 2 b Bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945
1830
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 43 B
1831
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 244 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
1832
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 22 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1833
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223, Pasal 224 ayat (6)
1834
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 354 Ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan (3) UUD 1945
1835
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 211 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 212 Ayat (1), (2) dan (3)
1836
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan (2) serta Pasal 127 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945
1837
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 huruf k
1838
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 19 Ayat (1) dan (2) huruf c, Pasal 23 Ayat (2), Pasal 40 huruf e Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28 G Ayat (1), Pasal 28H Ayat (4), Pasal 28I Ayat (2), (4) dan (5) UUD 1945
1839
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasannya, Pasal 7 ayat (6) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
1840
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 Ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945
1841
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b
1842
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2), Pasal 33 ayat (3) dan (4), Pasal 34 ayat (1) UUD 1945
1843
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 51 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (1a), jo Pasal 3 Ayat (2) hruuf c dan huruf d jo Pasal 4 jo Pasal 47 Ayat (1), jo Pasal 51 Ayat (1a), (1b), (1c dan Ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan (3), pasal 28I Ayat (2) UUD 1945
1844
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 28 dan Pasal 111 Ayat (1)
1845
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 1 butir 3, Pasal 77 Ayat (2), Pasal 109 Ayat (3) UU PTUN dan Pasal 226 Ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945
1846
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 22 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
1847
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. Pasal 4 huruf d dan e. Pasal 5 huruf g, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) dan (3) Bertentangan dengan UUD 1945
1848
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 2 Ayat (1) (2) dan (3) jo Pasal 3 Ayat (1) huruf f jo Pasal 4 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 28 Ayat (1).
1849
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan (4) Bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3), Pasal 28D ayat (2) UUD 1945
1850
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 21 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 95 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 28JUUD 1945
1851
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Panial, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000
1852
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 huruf a
1853
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945
1854
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 50, Pasal 65, Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 90 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945
1855
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 247 Ayat (2) dan (4) jo Pasal 253 Ayat (1).
1856
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 22E ayat (3) dan (5) UUD 1945
1857
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 Bertentangan dengan Psal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan (3) UUD 1945
1858
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 47 Ayat (5) sepanjang kata "berita", Pasal 56 Ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 57 Ayat (1) dan (2).
1859
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 21, Pasal 57 ayat (1), Pasal 65 ayat (4), Pasal 66 ayat (3) huruf e, Pasal 67 ayat (1) huruf e, Pasal 82 ayat (2), Pasal 89 ayat (2) dan (3), Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (4)
1860
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 24 dan Pasal 27 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1861
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 angka 29, 30 dan angka 31, Pasal 6 Ayat (1) huruf e dan ayat (2), Pasal 9 s.d. Pasal 15, Penjelasan Pasal 15 s.d. Pasal 19 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (5), Pasal 18A, Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945
1862
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 2 Ayat (1), (1a), (4), Pasal 3 Ayat (1), (2a), (2b, (2c), Pasal 4 Ayat (1), (2), (3), (4) Pasal 5 Ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 19 Aayat (3a), Pasal 32 Ayat (5), Pasal 33 Ayat (1), Pasal 51 Ayat (1), (1a), (1b), (1c), Ayat (2), (4), (5) Bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 22E Ayat (3), Pasal 28C, Pasal 28D Ayat (1) dan (3) dan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945
1863
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 188 Ayat (2), (3) dan (5), Pasal 228 dan Pasal 255
1864
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 51ayat (1) huruf a,b,c,d,ef,g,h,I, j,k,l,m,n,o,p. Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1865
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 66 A Ayat (1)
1866
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945
1867
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 14 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (5) frasa " secara bertahap", Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (1) dan (3), Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 20 ayat (1) dan (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 32 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), (2) dan (3), Pasal 28I ayat (1) dan (4), Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3), Pasal UUD 1945
1868
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 15 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1869
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 59 ayat (2a) huruf d Bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Paal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
1870
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 Ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 14 Ayat (2)
1871
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan KUHP Pasal 5 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 150 ayat (1) KUHP Bertentangan dengan asal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945
1872
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) beserta turunannya Peraturan KPU No. 11 Tahun 2012 dan 12 Tahun 2012 Bertentangan dengan Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 22A, Pasal 22E ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
1873
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), (5), (6) dan (7), Pasal 87 ayat (5), Pasal 89 ayat (4, (5), (6) dan (7) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (5) UUD 1945
1874
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nimor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 71 huruf (a, d, e), Pasal 102 ayat (1), Pasal 147 ayat (3) dan (4), (7), Pasal 150 ayat (3), (4) huruf a, ayat (5), Pasal 151 ayat (1) huruf a dan b, ayat (3), Pasal 154 ayat (5) UU No.27 Tahun 2009, Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (2) dan (4), Pasal 65 ayat (3), Pasal 68 ayat (2) huruf (c, d) ayat (3), (4) dan (5), Pasal 69 ayat (1) huruf (a, b), ayat (3), Pasal 70 ayat (1) dan (2).UU No.12 Tahun 2011 Bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945
1875
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50
1876
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86 dan Pasal 87 Bertentangan dengan Pasal Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), (4) UUD 1945
1877
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 60 huruf g.
1878
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59, 95 dan Pasal 102 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1879
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 1 ayat (4), ayat (6), ayat (8), Pasal 4, Pasal 6 ayat (3) sepanjang frasa "dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional"; Pasal 22 ayat (1) sepanjang frasa "penyelenggara intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, c, d dan e, Pasal 25 ayat (2), (4), Pasal 26 jo Pasal 44 jo Pasal 45, Pasal 29 huruf d jo Penjelasan Pasal 29 huruf d, Pasal 31 jo Pasal 34 jo Penjelasan Pasal 34 ayat (1), Penjelasan Pasal 32 ayat (1) sepanjang frasa "Yang dimaksud dengan" peraturan perundang-undangan" adalah Undang-Undang ini", dan Pasal 36. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (4), Pasal 28E ayat (1) UUD 1945
1880
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 1 Ayat (8) Bertentangan dengan Pasal 28E Ayat (2), Pasal 28H Ayat (1), Pasal 28D UUD 1945
1881
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 50, Pasal 56, pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 122 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 2 Ayat (1), (2) dan (5), Pasal 3 Ayat (1) dan (2) huruf d, Pasal 4 Ayat (1), (3) dan (4), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12 huruf e, Pasal 13 huruf i, Pasal 23 Ayat (2), (3), Pasal 34 Ayat (3), (4), Pasal 40 Ayat (5), Pasal 43 Ayat (3), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 Ayat (7) dan Pasal 50, serta ayat-ayat dan huruf-huruf Pasal 14 s.d. Pasal 34 Ayat (2) tentang AD dan ART Partai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 4 Ayat (3), Pasal 8 Ayat (1) huruf a s.d. huruf f, Pasal 14 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, serta pasal-pasal dari Pasal 172 s.d. Pasal 201, hanya karena Pasal tersebut tidak berbicara mengenai hasil perhitungan suara terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah, dan perhitungan sisa surat suara bagi pemilih yang tidak hadir dalam Pemilu.
1882
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 17 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 18B Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
1883
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (5) Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 34 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945
1884
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 10 huruf b, Pasal 58 ayat (2), Pasal 59, Pasal 60 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1885
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 21, Pasal 57 ayat (1), Pasal 65 ayat (4), Pasal 66 ayat (3) huruf e, Pasal 67 ayat (1) huruf e, Pasal 82 ayat (2), Pasal 89 ayat (2) dan (3), Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (4)
1886
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 93, Pasal 108 Ayat (3), (4) dan (5) Bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945
1887
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (5) Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 34 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945
1888
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 24 Ayat (2) UU No.48 Tahun 2009, Pasal 66 Ayat (1) UU 14 Tahun 1985 jo UU No.5 Tahun 2004 jo UU No.3 Tahun 2009 dan Pasal 268 Ayat (3) UU No.8 Tahun 1981 Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945
1889
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (5) Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 34 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945
1890
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 3 Ayat (2), Pasal 15 Ayat (7), (8), (9), Pasal 66 Ayat (2), Pasal 67, Pasal 68 Ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 10 dan Pasal 30 Ayat (2) dan (3), Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945
1891
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23
1892
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 26 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1)
1893
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 79 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18D dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
1894
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 96 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945
1895
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf (o) dan Penjelasan Pasal 58 huruf (o)
1896
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 22 ayat (5) dan Lampiran Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945
1897
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 6 dan Pasal 25 Bertentangan dengan Pasal 34 Ayat (1) dan (4) UUD 1945
1898
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Pasal 53 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003
1899
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Hak Pensiun Pegawai Pasal 9 Ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan (2), Pasal 28A, Pasal 28G, Pasal 28D, Pasal 28H Ayat (1) dan (2), Pasal 28I Ayat (1), (2) dan (4) UUD 1945
1900
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945
1901
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Pasal 5 ayat (1) huruf a,b,c,d, Pasal 6, Pasal 9 ayat (3) sepanjang kata "perorangan", Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 60 ayat (1) huruf a,b, ayat (2) huruf a, b. Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945
1902
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 57 huruf c dan d Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
1903
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Pasal 43 - Pasal 46 Bab VII (Keuangan) Bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1), Pasal 23E Ayat (1), (3), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
1904
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 30 ayat (2), Ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)
1905
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 25
1906
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 Ayat (1) huruf a
1907
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 33 dan Pasal 34 Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
1908
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang Pasal 15 Ayat (3)
1909
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 80 dan 79 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1910
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pasal 17 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945
1911
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223, Pasal 224 ayat (6)
1912
2014
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 616 - Pasal 620 dan Pasal 1918 KUHPer dan Pasal 1, Pasal 23, Pasal 28 dan Pasal 33 UU No.4 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945
1913
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung R.I. Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
1914
2014
test
1915
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 jo Pasal 3 jo Pasal 4 jo Pasal 45 Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) Pasal 28I UUD 1945
1916
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat Pasal 7
1917
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 8 ayat (2) huruf d Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945
1918
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 58 Ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945
1919
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 1, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 dan 43
1920
2014
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 Ayat (1) dan (2) bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 28J UUD 1945
1921
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 13 frasa "…..termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen", Pasal 5 ayat (2) frasa"…termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar….", Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2). Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1922
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1946
1923
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 1 angka .4 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 Ayat (1)
1924
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 61 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1946
1925
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 75
1926
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 28 ayat (1) : frasa "satu-satunya" Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1946
1927
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Pasal 41 Ayat (5), (6), (7) dan (9), Pasal 46 Ayat (1), (2) dan Pasal 57 huruf b dan c
1928
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Konsiderans menimbang huruf b dan c, Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4), Pasal 26, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41 sampai dengan Pasal 63
1929
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 ayat (5) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1930
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa :"Kuratoryang diangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditor….." Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1946
1931
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
1932
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD Pasal 2 UU No. 42 Thn 2008, Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Thn 2011 dan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU No. 8 Thn 2012 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
1933
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 107 Ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8)
1934
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 4 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945
1935
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 1 angka 3, Pasal 6 A Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 64 A Ayat (1) dan (2), Pasal 76 Ayat (1), (1a), (2) dan (3), Pasal 86 dan Pasal 86 A
1936
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat Pasal 3 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UUD 1945
1937
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat (1) UU Pemda jo Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945
1938
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g dan i Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
1939
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 90 ayat (3) huruf g Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945
1940
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g dan i Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
1941
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat, Pasal 15 ayat (7) dan (9)
1942
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (4) UU Ekstradisi, Pasal 51 ayat (1) UU MK Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
1943
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 7 Ayat (2) Pasal 9, Pasal 11 Ayat (2), Pasal 47 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (1) butir c dan d, Pasal 12 Ayat (2) butir b, Pasal 46 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 24 Ayat (3), Pasal 56 Ayat (2) dan (3) UU Sisdiknas bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945 dan Konsiderans menimbang butir b dan UU BHP Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 37 Ayat (4), (5), (6), (7), Pasal 38, Pasal 40 Ayat (2), Pasal 41 Ayat (2), (7), (8), (9), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Ayat (1), Pasal 45 dan Pasal 46 bertentangan dengan paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945.
1944
2014
Pengujian formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945
1945
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945
1946
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (1) huruf d dan Pasal 10
1947
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 32 ayat (3) dan (4) jo Pasal 28 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28 jo Pasal 28D ayat (2) jo Pasal 28E ayat (3) jo Pasal 28H ayat (2) jo Pasal 28J ayat 91) UUD 1945
1948
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 16 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
1949
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 6 jo Pasal 15 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
1950
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g dan i Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
1951
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 109, Pasal 7, dan Pasal 14 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1952
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g dan i Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
1953
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
1954
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Pasal 245
1955
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pasal 2 ayat (2a) butir-1 dan Pasal 6 ayat (2a) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945
1956
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 1 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28B ayat (2) UUD 1945
1957
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 31
1958
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku Lampiran II UU No. 40 Tahun 2003
1959
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25 dan Pasal 26 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945
1960
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah. Bagian Memutus angka 1, Pasal 1 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945
1961
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 32 ayat (1)
1962
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (4) UUD 1945
1963
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (4) jo Pasal 30 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
1964
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambraw di Provinsi Papua Barat. Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 14A dan Pasal 20A. Bertentangan dengan Pasal 18B, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan (3) UUD 1945
1965
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) serta Bab III Pasal 94 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 23A UUD 1945
1966
2014
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No. 1 Tahun 1946 Pasal 160
1967
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 68
1968
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 65 jo Pasal 116 Ayat (3) dan (4) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1969
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pasal 10 ayat (2), (3), (4), Pasal 11 ayat (3), (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1), (2), Pasal 56 ayat (1), (2) dan (4) Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.
1970
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 66 ayat (1) UU No.14 Tahun 1985, Pasal 268 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
1971
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 26 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
1972
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 22 ayat (4) dan Lampiran Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1973
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1). Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945
1974
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 30 (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1975
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 46 Ayat (3) huruf c Sepanjang mengenai frase :"yang memperagakan wujud rokok"
1976
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman R.I. dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 46 ayat (1) dan (2), Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2008, Pasal 46 ayat (3) dan (4) UU No. 25 Tahun 2009 Bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1977
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 10 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (7) dan Pasal 157 Ayat (4)
1978
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g dan i Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
1979
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 9 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
1980
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 Ayat (1) huruf g
1981
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan (3)
1982
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (22), Pasal 88 ayat (3) huruf a, Pasal 90 ayat (2), Pasal 160 ayat (3) dan (6), Pasal 162 ayat (1) dan Pasal 171 Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
1983
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 158, 159, Pasal 160 ayat (1), Pasal 170, Pasal 171, Pasal 186
1984
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, semua pasal dan atau ayat yang menyatakan "diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan"
1985
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 202 ayat (1), Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209
1986
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nimor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU No.2 Tahun 2011 dan Pasal 8 ayat (2) huruf b,c dan d UU No. 8 Tahun 2012 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
1987
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3)
1988
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 29 ayat (1) huruf d. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1989
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 40 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1990
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 Ayat (1) huruf g dan Pasal 7 Ayat (1) huruf a, b, c, d.
1991
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 6
1992
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1993
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal 77 huruf a dan beberapa pasal lainnya yang terkait (Pasal 79, Pasal 81, Pasal 82 ayat (1b), Pasal 82 ayat (3a) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1994
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 36 beserta Penjelasannya
1995
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 55 ayat (4), kata "dapat" Bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan (4) UUD 1945
1996
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 7 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945
1997
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu Pasal 85 ayat (1) huruf c
1998
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010 Pasal 16 C dan Pasal 20 ayat (9) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 23 ayat (1), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945
1999
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9
2000
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 7 ayat (1) huruf g
2001
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat Pasal 7 dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1) dan (2), Pasal 22A UUD 1945
2002
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 67 huruf b Pasal 69 huruf b Pasal 47 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
2003
2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945