Administrasi Kependudukan


METADATA
Nomor 23
Tahun 2006
Tanggal Penetapan 29 December 2006
Tanggal Pengundangan 29 December 2006
Tanggal Pengundangan 2006-12-29
Abstrak KEPENDUDUKAN - ADMINISTRASI 2006 UU NO. 23, LN. 2006/NO. 124, TLN. NO. 4674, LL SETNEG : 83 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - Peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan kependudukan, atas dasar pertimbangan tersebut, perlu membentuk undang-undang tentang Administrasi Kependudukan; - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28 D ayat (4), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 I, Pasal 29 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965); Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada saat negara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2006. - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan Peristiwa Penting. - Undang-Undang ini terdiri 14 Bab dan 107 Pasal. - Penjelasan 32 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi II
Status
  • Mencabut Lain - Lain - Peraturan Pencatatan sipil untuk Gol. Eropa S. 1849:25
  • Mencabut Lain - Lain - Peraturan Pencatatan Sipil untuk Gol. Eropa S.1946:136
  • Mencabut Lain - Lain - Peraturan Pencatatan Sipil untuk Gol. China S.1917:129 jo S.1939:288
  • Mencabut Lain - Lain - Peraturan Pencatatan Sipil untuk Gol Indonesia S.1920 : 751 jo S.1927:564
  • Mencabut Lain - Lain - Peraturan Pencatatan Sipil untuk Gol. Kristen Indonesia S.1933:74 jo S.1936:607
  • Mencabut Lain - Lain - Peraturan Pencatatan Sipil untul Gol. Kristen Indonesia S.1939:288
  • Mencabut UU - 4/1961
  • Mengubah Lain - Lain - S 1847:23
  • Diubah UU - UU NO. 24/2013
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 40/2019
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
    2.
    Pasal 105
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 40/2019
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
    3.
    Pasal 11
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18/2010
    Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi
    4.
    Pasal 13
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 40/2019
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
    5.
    Pasal 23
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 25/2008
    Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
    6.
    Pasal 24
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 37/2007
    Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
    7.
    Pasal 25
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 25/2008
    Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
    8.
    Pasal 26
    Ayat 2
    Peraturan Presiden No. 25/2008
    Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
    9.
    Pasal 31
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 25/2008
    Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
    10.
    Pasal 32
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 25/2008
    Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
    11.
    Pasal 33
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 25/2008
    Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
    12.
    Pasal 38
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 25/2008
    Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
    13.
    Pasal 42
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 25/2008
    Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
    14.
    Pasal 43
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 25/2008
    Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
    15.
    Pasal 46
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 25/2008
    Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
    16.
    Pasal 51
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 25/2008
    Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
    17.
    Pasal 55
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 25/2008
    Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
    18.
    Pasal 56
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 25/2008
    Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
    19.
    Pasal 57
    Ayat 2
    Peraturan Presiden No. 25/2008
    Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
    20.
    Pasal 74
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 25/2008
    Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
    21.
    Pasal 75
    Ayat -
    Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 19/2010
    Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
    22.
    Pasal 76
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 37/2007
    Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
    23.
    Pasal 78
    Ayat -
    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19/2012
    Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah
    24.
    Pasal 79
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 37/2007
    Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
    25.
    Pasal 8
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 37/2007
    Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
    26.
    Pasal 81
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11/2010
    Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
    27.
    Pasal 82
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25/2011
    Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
    28.
    Pasal 82
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 40/2019
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
    29.
    Pasal 83
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25/2011
    Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
    30.
    Pasal 84
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 40/2019
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
    31.
    Pasal 84
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 40/2019
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
    32.
    Pasal 85
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 40/2019
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
    33.
    Pasal 86
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 37/2007
    Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduka
    34.
    Pasal 87
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 37/2007
    Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduka
    35.
    Pasal 89
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 25/2008
    Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
    36.
    Pasal 90
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 25/2008
    Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
    37.
    Pasal 91
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 25/2008
    Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
    38.
    Pasal 92
    Ayat 2
    Peraturan Presiden No. 25/2008
    Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI