JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Undang-undang

TAHUN 1949

#	TENTANG	DOKUMEN
1	Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Pendapatan.
2	Kedudukan dan Kekuasaan Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di Sumatera.
3	Tarip Pajak Potong 1949.
4	Perubahan Aturan Bea Materai.
5	Penetapan Tarip Pajak Pendapatan dan Tambahan Pokok Pajak dan Tarip Pajak Upah untuk tahun 1949
6	Penambahan Jumlah Anggota Komite Nasional Pusat.
7	Penunjukan Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia.
8	Perubahan Undang-Undang No.9 tahun 1948 tentang Kedudukan Hukum Anggota-Anggota (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat.
9	Mengadakan Peraturan Istimewa Sidang Ke VI Komite Nasional Pusat.
10	Pengesahan Induk Persetujuan Bersama-sama Rancangan Persetujuan dan Segala Pertukaran Surat Menyurat mengenai Penyerahan Kedaulatan oleh Kerajaan Nederland kepada Republik Indonesia Serikat.
11	Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
12	Perubahan Undang-Undang No.27 tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan dan Pemilihan Anggota-Anggotanya.