JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Badan Pemeriksa Keuangan

METADATA
Nomor	15
Tahun	2006
Tanggal Penetapan	30 October 2006
Tanggal Pengundangan	30 October 2006
Tanggal Pengundangan	2006-10-30
Abstrak	PEMERIKSA KEUANGAN - BADAN 2006 UU NO. 15, LN. 2006/NO. 85, TLN. NO. 4654, LL SETNEG : 33 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - Untuk pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan, baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang baru. - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Penjaminan peningkatan peran dan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang bebas dan mandiri serta memiliki profesionalisme, pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden serta juga kemandirian pemeriksaan dan pelaporan. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Oktober 2006. - Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. - Undang-Undang ini terdiri 11 Bab dan 40 Pasal. - Penjelasan 10 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI

Status

Mencabut UU - UU No. 5/1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 2	Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan No. 3/K/I-XIII.2/7//2014	Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 10/K/I-XIII.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana
2.	Pasal 10 Ayat 1	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 3/2007	Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
3.	Pasal 12 Ayat -	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 1/2018	Perubahan Atas Peraturan BPK No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan
4.	Pasal 14 Ayat 5	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1/2020	Tata Tertib
5.	Pasal 15 Ayat 5	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 3/2017	Perubahan Atas Peraturan BPK No. 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas Dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK RI
6.	Pasal 23 Ayat -	Peraturan Perundang-undangan No. 0/0	-
7.	Pasal 27 Ayat 0	Peraturan Perundang-undangan No. 0/0	-
8.	Pasal 29 Ayat 1	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 4/2018	Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
9.	Pasal 30 Ayat 3	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 4/2016	Majelis Kehormatan Kode Etik BPK
10.	Pasal 31 Ayat 2	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 1/2017	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
11.	Pasal 34 Ayat 4	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 1/2019	Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
12.	Pasal 6 Ayat 6	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 1/2018	Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan
13.	Pasal 7 Ayat 2	Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 14/2017	Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan / Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
14.	Pasal 7 Ayat 2	Peraturan DPD No. 3/2014	Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
15.	Pasal 8 Ayat 1	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 2/2017	Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
16.	Pasal 8 Ayat 2	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 2/2017	Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
17.	Pasal 8 Ayat 5	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 2/2017	Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
18.	Pasal 9 Ayat 1	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 3/2008	Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh BPK
19.	Pasal 9 Ayat 1	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 1/2017	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data