Jurnal Negara Hukum

Anggota JDIHN: -
Jumlah Data: 171 Dokumen


# TAHUN JUDUL AKSI
1
2022
Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi (Vol. 13 / No. 2 - November 2022)
2
2022
Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional (Vol. 13 / No. 2 - November 2022)
3
2022
Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi (Vol. 13 / No. 2 - November 2022)
4
2022
Rekonstruksi Politik Hukum Sistem Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah (Vol. 13 / No. 2 - November 2022)
5
2022
Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Vol. 13 / No. 2 - November 2022)
6
2022
Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers (Vol. 13 / No. 2 - November 2022)
7
2022
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Hukum terhadap Para Ulama (Vol. 13 / No. 1 - Juni 2022)
8
2022
Signifikansi Peran Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif bagi Eksistensi Sistem Single Bar demi Tegaknya Negara Hukum (Vol. 13 / No. 1 - Juni 2022)
9
2022
Pengaturan Izin Penyadapan oleh KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 (Vol. 13 / No. 1 - Juni 2022)
10
2022
Politik Hukum Kemudahan Berusaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Vol. 13 / No. 1 - Juni 2022)
11
2022
Dampak Hukum Penghapusan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Vol. 13 / No. 1 - Juni 2022)
12
2022
Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi (Vol. 13 / No. 1 - Juni 2022)
13
2022
Reformulasi Kewenangan, Kelembagaan, dan Kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial: Upaya Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim di Daerah (Vol. 13 / No. 1 - Juni 2022)
14
2021
Konstelasi Perkembangan Hermeneutika dalam Filsafat Ilmu sebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum (Vol. 12 / No. 2 - November 2021)
15
2021
Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara (Vol. 12 / No. 2 - November 2021)
16
2021
Evaluasi Keanggotaan Indonesia dalam Port State Measure Agreement (PSMA) 2009 dalam Menghadapi IUU Fishing (Vol. 12 / No. 2 - November 2021)
17
2021
Kebijakan Selektif Keimigrasian terkait Pembatasan Pemberian Bebas Visa Kunjungan pada Masa Pandemi Covid-19 (Vol. 12 / No. 2 - November 2021)
18
2021
Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru (Vol. 12 / No. 2 - November 2021)
19
2021
Evaluasi Kerangka Hukum Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat (Vol. 12 / No. 2 - November 2021)
20
2021
Redefinisi Hukum Tindak Pidana pada Aktivitas Pendengungan (Buzzing) Informasi Elektronik Melalui Instrumen Media Sosial (Vol. 12 / No. 2 - November 2021)
21
2021
Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum (Vol. 12 / No. 2 - November 2021)
22
2021
Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia (Vol. 12 / No. 1 - Juni 2021)
23
2021
Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana? (Vol. 12 / No. 1 - Juni 2021)
24
2021
Kedaluwarsa dan Grasi sebagai Dasar Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana, Perlukah Diatur Kembali dalam RUU KUHP? (Vol. 12 / No. 1 - Juni 2021)
25
2021
Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum (Vol. 12 / No. 1 - Juni 2021)
26
2021
Prinsip-Prinsip yang Harus Dipertimbangkan dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Vol. 12 / No. 1 - Juni 2021)
27
2021
Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak Pandemi Covid-19: Pengaturan, Manfaat, dan Perbandingannya dengan Negara Lain (Vol. 12 / No. 1 - Juni 2021)
28
2021
Peran Bank dalam Pelindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terdampak Covid-19 (Vol. 12 / No. 1 - Juni 2021)
29
2020
Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia (Vol. 11 / No. 2 - November 2020)
30
2020
Dampak Pelanggaran Batas Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Vol. 11 / No. 2 - November 2020)
31
2020
Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah (Vol. 11 / No. 2 - November 2020)
32
2020
Dimensi Pengawasan pada Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat kepada Komisi Kejaksaan dalam Tinjauan Hukum Progresif (Vol. 11 / No. 2 - November 2020)
33
2020
Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Vol. 11 / No. 2 - November 2020)
34
2020
Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana) (Vol. 11 / No. 2 - November 2020)
35
2020
Kebijakan Kriminalisasi Perbuatan Curang oleh Advokat dalam RUU KUHP (Vol. 11 / No. 2 - November 2020)
36
2020
Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional (Vol. 11 / No. 2 - November 2020)
37
2020
Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai? (Vol. 11 / No. 1 - Juni 2020)
38
2020
Pelindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 (Vol. 11 / No. 1 - Juni 2020)
39
2020
Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Vol. 11 / No. 1 - Juni 2020)
40
2020
Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Vol. 11 / No. 1 - Juni 2020)
41
2020
Peran Bank dalam Pelindungan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia (Vol. 11 / No. 1 - Juni 2020)
42
2020
Kepastian Hukum Kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara (Vol. 11 / No. 1 - Juni 2020)
43
2019
Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Vol. 10 / No. 2 - November 2019)
44
2019
Urgensi Mempertahankan Pengaturan Tindak Pidana Menunjukkan Alat Mencegah Kehamilan dalam RUU KUHP (Vol. 10 / No. 2 - November 2019)
45
2019
Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai? (Vol. 10 / No. 2 - November 2019)
46
2019
Peran Mahkamah Konstitusi terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara atas Perumahan yang Layak (Vol. 10 / No. 2 - November 2019)
47
2019
Aspek Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan pada Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Vol. 10 / No. 2 - November 2019)
48
2019
Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Vol. 10 / No. 2 - November 2019)
49
2019
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan (Vol. 10 / No. 2 - November 2019)
50
2019
Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia (Vol. 10 / No. 1 - Juni 2019)
51
2019
Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi (Vol. 10 / No. 1 - Juni 2019)
52
2019
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Vol. 10 / No. 1 - Juni 2019)
53
2019
Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi (Vol. 10 / No. 1 - Juni 2019)
54
2019
Pelindungan Hak Paten atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Vol. 10 / No. 1 - Juni 2019)
55
2019
Pelindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan (Vol. 10 / No. 1 - Juni 2019)
56
2019
Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik (Vol. 10 / No. 1 - Juni 2019)
57
2018
Hak atas Pekerjaan pada Pasal 27 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Menuju Dunia Kerja yang Inklusif (Vol. 9 / No. 2 - November 2018)
58
2018
Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan (Vol. 9 / No. 2 - November 2018)
59
2018
Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Vol. 9 / No. 2 - November 2018)
60
2018
Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral (Vol. 9 / No. 2 - November 2018)
61
2018
Peran Lembaga Legislatif dalam Proses Penganggaran Negara di Indonesia (Vol. 9 / No. 2 - November 2018)
62
2018
Esensi dan Sinkronisasi Pengaturan Mengenai Persetujuan Presiden dalam Proses Pidana Anggota DPR, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan Anggota BPK (Vol. 9 / No. 2 - November 2018)
63
2018
Redesain Mekanisme Konstitusional Pembubaran Partai Politik: Kajian Perbandingan Indonesia dan Jerman (Vol. 9 / No. 2 - November 2018)
64
2018
Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi (Vol. 9 / No. 1 - Juni 2018)
65
2018
Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Vol. 9 / No. 1 - Juni 2018)
66
2018
Implikasi Bentuk Hukum BUMD terhadap Pengelolaan BUMD (Vol. 9 / No. 1 - Juni 2018)
67
2018
Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif (Vol. 9 / No. 1 - Juni 2018)
68
2018
Operasi Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi (Vol. 9 / No. 1 - Juni 2018)
69
2018
Pelindungan HAM dalam Prosedur Penentuan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris di Indonesia (Vol. 9 / No. 1 - Juni 2018)
70
2017
Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana (Vol. 8 / No. 1 - Juni 2017)
71
2017
Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Vol. 8 / No. 1 - Juni 2017)
72
2017
Constitutional Courts and Judicial Review: Lesson Learned For Indonesia (Vol. 8 / No. 1 - Juni 2017)
73
2017
Pola Akuntabilitas Anggota Badan Perwakilan Rakyat: Identifikasi Terhadap City Council di Liverpool, Vancouver, dan Shah Alam (Vol. 8 / No. 1 - Juni 2017)
74
2017
Pelaksanaan Perizinan Tenaga Kerja Asing Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Vol. 8 / No. 1 - Juni 2017)
75
2017
Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Vol. 8 / No. 1 - Juni 2017)
76
2017
Bentuk Badan Hukum Koperasi Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan (Vol. 8 / No. 1 - Juni 2017)
77
2017
Pelindungan Paten melalui Patent Cooperation Treaty (PCT) dan Regulations Under the PCT (Vol. 8 / No. 2 - November 2017)
78
2017
Pengaturan Industri Pertahanan terkait Investasi Asing (Vol. 8 / No. 2 - November 2017)
79
2017
Kedudukan Konsumen dalam Kepailitan (Vol. 8 / No. 2 - November 2017)
80
2017
Judicial Review Pasal-Pasal Makar KUHP: Perspektif Penafsiran Hukum dan HAM (Vol. 8 / No. 2 - November 2017)
81
2017
Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali dalam KUHP? (Vol. 8 / No. 2 - November 2017)
82
2017
Kewenangan Negara dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah untuk Rakyat (Vol. 8 / No. 2 - November 2017)
83
2017
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Hak Angket DPR RI (Vol. 8 / No. 2 - November 2017)
84
2016
Pelindungan Nasabah Dalam Penyelenggaraan Laku Pandai: Studi Pelindungan Nsabah Laku Pandai BCA di Jawa Tengah dan BRI di Papua (Vol. 7 / No. 2 - November 2016)
85
2016
Implikasi Aksesi Protokol Madrid bagi Indonesia (Vol. 7 / No. 2 - November 2016)
86
2016
Pidana Mati Dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus (Vol. 7 / No. 2 - November 2016)
87
2016
Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara (Vol. 7 / No. 2 - November 2016)
88
2016
Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol (Vol. 7 / No. 1 - Juni 2016)
89
2016
Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 UUD 1945 sebagai Ideologi Ekonomi (Vol. 7 / No. 1 - Juni 2016)
90
2016
Kontradiksi Pengaturan Hukum yang Hidup di Masyarakat Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia (Vol. 7 / No. 1 - Juni 2016)
91
2016
Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Vol. 7 / No. 1 - Juni 2016)
92
2016
Penunjukan Otoritas Pusat dalam Bantuan Timbal Balik Pidana di Indonesia (Vol. 7 / No. 1 - Juni 2016)
93
2016
Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Vol. 7 / No. 1 - Juni 2016)
94
2016
Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis (Vol. 7 / No. 1 - Juni 2016)
95
2016
Perjanjian Penjaminan Kredit Antara UMKM dan Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Vol. 7 / No. 1 - Juni 2016)
96
2016
Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Vol. 7 / No. 2 - November 2016)
97
2015
Materi Baru dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Vol. 6 / No. 1 - Juni 2015)
98
2015
Politik Hukum Kepemilikan Asing pada Perbankan Nasional (Vol. 6 / No. 1 - Juni 2015)
99
2015
Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah (Vol. 6 / No. 1 - Juni 2015)
100
2015
Kedudukan Pengguna Narkotika dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Bagi Penyalaguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vol. 6 / No. 1 - Juni 2015)
101
2015
Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Vol. 6 / No. 1 - Juni 2015)
102
2015
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (Vol. 6 / No. 1 - Juni 2015)
103
2015
Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Vol. 6 / No. 1 - Juni 2015)
104
2015
Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana (Vol. 6 / No. 2 - November 2015)
105
2015
Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal dalam era Otonomi Daerah (Vol. 6 / No. 2 - November 2015)
106
2015
Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Perspektif Hukum (Vol. 6 / No. 2 - November 2015)
107
2015
Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (Vol. 6 / No. 2 - November 2015)
108
2015
Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Menghentikan Praktek Hukum Liberal (Vol. 6 / No. 2 - November 2015)
109
2014
Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Vol. 5 / No. 1 - Juni 2014)
110
2014
Pemanfaatan Hak Pengelolaan atas Tanah oleh Pihak Ketiga (Vol. 5 / No. 1 - Juni 2014)
111
2014
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 terhadap Penerbitan Akta Kelahiran (Vol. 5 / No. 1 - Juni 2014)
112
2014
Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindakan Hakim dalam Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Vol. 5 / No. 1 - Juni 2014)
113
2014
Pengaturan Jalur Khusus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (Vol. 5 / No. 1 - Juni 2014)
114
2014
Rezim Anti-Money Laundering: Perkembangan ke Arah Internasionalisasi dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara (Vol. 5 / No. 1 - Juni 2014)
115
2014
Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara (Vol. 5 / No. 1 - Juni 2014)
116
2014
Kedudukan Memorandum Of Understanding Antara Palang Merah Indonesia dengan The International Committee of The Red Cross (ICRC) terkait dengan Pemberian Bantuan Kemanusiaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Vol. 5 / No. 2 - November 2014)
117
2014
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Vol. 5 / No. 2 - November 2014)
118
2014
Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) (Vol. 5 / No. 2 - November 2014)
119
2014
Analisis Yuridis Pelayanan Publik Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance dalam Konsep Welfare State (Vol. 5 / No. 2 - November 2014)
120
2014
Keamanan Maritim dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum (Vol. 5 / No. 2 - November 2014)
121
2014
Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Terhadap Lembaga Adat di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel dan di Provinsi Papua) (Vol. 5 / No. 2 - November 2014)
122
2014
Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Vol. 5 / No. 2 - November 2014)
123
2013
Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dari Prespektif Hak Asasi Manusia (Vol. 4 / No. 2 - November 2013)
124
2013
Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Vol. 4 / No. 2 - November 2013)
125
2013
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 (Vol. 4 / No. 2 - November 2013)
126
2013
Sengketa Tanah Partikelir (Vol. 4 / No. 2 - November 2013)
127
2013
Aspek Hukum Perjanjian Kerja Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Vol. 4 / No. 2 - November 2013)
128
2013
Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Vol. 4 / No. 2 - November 2013)
129
2013
Penghapusan Tahapan Penyelidikan Dalam RUU Tentang Hukum Acara Pidana (Vol. 4 / No. 1 - Juni 2013)
130
2013
Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Vol. 4 / No. 1 - Juni 2013)
131
2013
Redenominasi Rupiah Dalam Prespektif Hukum (Vol. 4 / No. 1 - Juni 2013)
132
2013
Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Vol. 4 / No. 1 - Juni 2013)
133
2013
Tinjauan Yuridis Atas Pemanfaatan Ruang Di Bawah Tanah (Vol. 4 / No. 1 - Juni 2013)
134
2013
Land Reform Melalui Penetapan Luas Tanah Pertanian (Vol. 4 / No. 1 - Juni 2013)
135
2013
Pemakzulan dan Pelaksanaan Mekanisme Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Vol. 4 / No. 1 - Juni 2013)
136
2012
Urgensi Undang-Undang Tentang Keperawatan (Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012)
137
2012
Prinsip dan Standar HAM dalam Pengamanan Unjuk Rasa (Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012)
138
2012
Legalitas Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012)
139
2012
Permasalahan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perikanan (Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012)
140
2012
Kajian Hukum Atas Merger CDMA Flexi dan Esia dalam Persaingan Usaha Bisnis Telekomunikasi Seluler (Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012)
141
2012
Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen di Indonesia Terkait Dengan Klausula Baku (Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012)
142
2012
Pemanfaatan Tanah Adat Untuk Kepentingan Penanaman Modal di Bidang Perkebunan (Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012)
143
2012
Eksistensi Lembaga Penilai Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012)
144
2012
Eksistensi Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia (Vol. 3 / No. 2 - November 2012)
145
2012
Keberadaan Ahli dan Implikasi Negatifnya Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan (Suatu Kritik Terhadap Pemeriksaan Ahli dalam Peradilan Pidana di Indonesia) (Vol. 3 / No. 2 - November 2012)
146
2012
Pemberian Bantuan Hukum cuma-cuma oleh Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Vol. 3 / No. 2 - November 2012)
147
2012
Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan (Vol. 3 / No. 2 - November 2012)
148
2012
Kedudukan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Kerjasama Internasional: Studi Terhadap Perjanjian Kerjasama Sosek-Malindo (Vol. 3 / No. 2 - November 2012)
149
2012
Kajian Yuridis Pembentukan Undang-Undang Tentang DPR RI (Vol. 3 / No. 2 - November 2012)
150
2011
Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika (Vol. 2 / No. 2 - November 2011)
151
2011
Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP (Vol. 2 / No. 2 - November 2011)
152
2011
Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Vol. 2 / No. 2 - November 2011)
153
2011
Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang Berhubungan dengan Tanah (Vol. 2 / No. 2 - November 2011)
154
2011
Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam: Analisisi Yuridis Kewenangan dan Koordinasi Antara Perpustakaan Daerah dengan Pihak Terkait (Vol. 2 / No. 2 - November 2011)
155
2011
Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional (Vol. 2 / No. 2 - November 2011)
156
2011
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierariki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Vol. 2 / No. 2 - November 2011)
157
2011
Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi (Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011)
158
2011
Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP (Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011)
159
2011
Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya (Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011)
160
2011
Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011)
161
2011
Kajian Yuridis Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Melalui Mekanisme Penawaran Umum (Initial Public Offering) (Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011)
162
2011
Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Desa Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Mangrove Di Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak (Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011)
163
2011
Analisis Yuridis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Instansi Pemerintah Penyelenggara Layanan Umum (Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011)
164
2010
Tipologi Kejahatan Perampokan Di Indonesia (Vol. 1 / No. 1 - November 2010)
165
2010
Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Bidang Sumber Daya Alam Di Indonesia (Vol. 1 / No. 1 - November 2010)
166
2010
Aspek Hukum Pembiayaan Infrastruktur Jalan (Vol. 1 / No. 1 - November 2010)
167
2010
Implikasi Yuridis Putusan Judicial Review UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Vol. 1 / No. 1 - November 2010)
168
2010
Analisis Yuridis Pengaturan Permodalan Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Vol. 1 / No. 1 - November 2010)
169
2010
Penyelenggaraan Intelijen Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Vol. 1 / No. 1 - November 2010)
170
2010
Tinjauan Yuridis Konsep Kepentingan Umum Dan Dasar Penghitungan Ganti Rugi dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan (Vol. 1 / No. 1 - November 2010)
171
2010
Kendala Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Vol. 1 / No. 1 - November 2010)