Jurnal Negara Hukum
Anggota JDIHN: PUSAT PENELITIAN
Jumlah Data: 171 Dokumen
| # | TAHUN | JUDUL | AKSI |
|---|---|---|---|
1 | 2022 | Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers (Vol. 13 / No. 2 - November 2022) | |
2 | 2022 | Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Vol. 13 / No. 2 - November 2022) | |
3 | 2022 | Rekonstruksi Politik Hukum Sistem Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah (Vol. 13 / No. 2 - November 2022) | |
4 | 2022 | Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi (Vol. 13 / No. 2 - November 2022) | |
5 | 2022 | Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional (Vol. 13 / No. 2 - November 2022) | |
6 | 2022 | Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi (Vol. 13 / No. 2 - November 2022) | |
7 | 2022 | Reformulasi Kewenangan, Kelembagaan, dan Kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial: Upaya Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim di Daerah (Vol. 13 / No. 1 - Juni 2022) | |
8 | 2022 | Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi (Vol. 13 / No. 1 - Juni 2022) | |
9 | 2022 | Dampak Hukum Penghapusan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Vol. 13 / No. 1 - Juni 2022) | |
10 | 2022 | Politik Hukum Kemudahan Berusaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Vol. 13 / No. 1 - Juni 2022) | |
11 | 2022 | Pengaturan Izin Penyadapan oleh KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 (Vol. 13 / No. 1 - Juni 2022) | |
12 | 2022 | Signifikansi Peran Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif bagi Eksistensi Sistem Single Bar demi Tegaknya Negara Hukum (Vol. 13 / No. 1 - Juni 2022) | |
13 | 2022 | Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Hukum terhadap Para Ulama (Vol. 13 / No. 1 - Juni 2022) | |
14 | 2021 | Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum (Vol. 12 / No. 2 - November 2021) | |
15 | 2021 | Redefinisi Hukum Tindak Pidana pada Aktivitas Pendengungan (Buzzing) Informasi Elektronik Melalui Instrumen Media Sosial (Vol. 12 / No. 2 - November 2021) | |
16 | 2021 | Evaluasi Kerangka Hukum Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat (Vol. 12 / No. 2 - November 2021) | |
17 | 2021 | Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru (Vol. 12 / No. 2 - November 2021) | |
18 | 2021 | Kebijakan Selektif Keimigrasian terkait Pembatasan Pemberian Bebas Visa Kunjungan pada Masa Pandemi Covid-19 (Vol. 12 / No. 2 - November 2021) | |
19 | 2021 | Evaluasi Keanggotaan Indonesia dalam Port State Measure Agreement (PSMA) 2009 dalam Menghadapi IUU Fishing (Vol. 12 / No. 2 - November 2021) | |
20 | 2021 | Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara (Vol. 12 / No. 2 - November 2021) | |
21 | 2021 | Konstelasi Perkembangan Hermeneutika dalam Filsafat Ilmu sebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum (Vol. 12 / No. 2 - November 2021) | |
22 | 2021 | Peran Bank dalam Pelindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terdampak Covid-19 (Vol. 12 / No. 1 - Juni 2021) | |
23 | 2021 | Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak Pandemi Covid-19: Pengaturan, Manfaat, dan Perbandingannya dengan Negara Lain (Vol. 12 / No. 1 - Juni 2021) | |
24 | 2021 | Prinsip-Prinsip yang Harus Dipertimbangkan dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Vol. 12 / No. 1 - Juni 2021) | |
25 | 2021 | Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum (Vol. 12 / No. 1 - Juni 2021) | |
26 | 2021 | Kedaluwarsa dan Grasi sebagai Dasar Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana, Perlukah Diatur Kembali dalam RUU KUHP? (Vol. 12 / No. 1 - Juni 2021) | |
27 | 2021 | Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana? (Vol. 12 / No. 1 - Juni 2021) | |
28 | 2021 | Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia (Vol. 12 / No. 1 - Juni 2021) | |
29 | 2020 | Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional (Vol. 11 / No. 2 - November 2020) | |
30 | 2020 | Kebijakan Kriminalisasi Perbuatan Curang oleh Advokat dalam RUU KUHP (Vol. 11 / No. 2 - November 2020) | |
31 | 2020 | Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana) (Vol. 11 / No. 2 - November 2020) | |
32 | 2020 | Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Vol. 11 / No. 2 - November 2020) | |
33 | 2020 | Dimensi Pengawasan pada Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat kepada Komisi Kejaksaan dalam Tinjauan Hukum Progresif (Vol. 11 / No. 2 - November 2020) | |
34 | 2020 | Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah (Vol. 11 / No. 2 - November 2020) | |
35 | 2020 | Dampak Pelanggaran Batas Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Vol. 11 / No. 2 - November 2020) | |
36 | 2020 | Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia (Vol. 11 / No. 2 - November 2020) | |
37 | 2020 | Kepastian Hukum Kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara (Vol. 11 / No. 1 - Juni 2020) | |
38 | 2020 | Peran Bank dalam Pelindungan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia (Vol. 11 / No. 1 - Juni 2020) | |
39 | 2020 | Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Vol. 11 / No. 1 - Juni 2020) | |
40 | 2020 | Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Vol. 11 / No. 1 - Juni 2020) | |
41 | 2020 | Pelindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 (Vol. 11 / No. 1 - Juni 2020) | |
42 | 2020 | Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai? (Vol. 11 / No. 1 - Juni 2020) | |
43 | 2019 | Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan (Vol. 10 / No. 2 - November 2019) | |
44 | 2019 | Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Vol. 10 / No. 2 - November 2019) | |
45 | 2019 | Aspek Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan pada Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Vol. 10 / No. 2 - November 2019) | |
46 | 2019 | Peran Mahkamah Konstitusi terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara atas Perumahan yang Layak (Vol. 10 / No. 2 - November 2019) | |
47 | 2019 | Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai? (Vol. 10 / No. 2 - November 2019) | |
48 | 2019 | Urgensi Mempertahankan Pengaturan Tindak Pidana Menunjukkan Alat Mencegah Kehamilan dalam RUU KUHP (Vol. 10 / No. 2 - November 2019) | |
49 | 2019 | Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Vol. 10 / No. 2 - November 2019) | |
50 | 2019 | Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik (Vol. 10 / No. 1 - Juni 2019) | |
51 | 2019 | Pelindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan (Vol. 10 / No. 1 - Juni 2019) | |
52 | 2019 | Pelindungan Hak Paten atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Vol. 10 / No. 1 - Juni 2019) | |
53 | 2019 | Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi (Vol. 10 / No. 1 - Juni 2019) | |
54 | 2019 | Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Vol. 10 / No. 1 - Juni 2019) | |
55 | 2019 | Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi (Vol. 10 / No. 1 - Juni 2019) | |
56 | 2019 | Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia (Vol. 10 / No. 1 - Juni 2019) | |
57 | 2018 | Redesain Mekanisme Konstitusional Pembubaran Partai Politik: Kajian Perbandingan Indonesia dan Jerman (Vol. 9 / No. 2 - November 2018) | |
58 | 2018 | Esensi dan Sinkronisasi Pengaturan Mengenai Persetujuan Presiden dalam Proses Pidana Anggota DPR, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan Anggota BPK (Vol. 9 / No. 2 - November 2018) | |
59 | 2018 | Peran Lembaga Legislatif dalam Proses Penganggaran Negara di Indonesia (Vol. 9 / No. 2 - November 2018) | |
60 | 2018 | Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral (Vol. 9 / No. 2 - November 2018) | |
61 | 2018 | Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Vol. 9 / No. 2 - November 2018) | |
62 | 2018 | Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan (Vol. 9 / No. 2 - November 2018) | |
63 | 2018 | Hak atas Pekerjaan pada Pasal 27 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Menuju Dunia Kerja yang Inklusif (Vol. 9 / No. 2 - November 2018) | |
64 | 2018 | Pelindungan HAM dalam Prosedur Penentuan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris di Indonesia (Vol. 9 / No. 1 - Juni 2018) | |
65 | 2018 | Operasi Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi (Vol. 9 / No. 1 - Juni 2018) | |
66 | 2018 | Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif (Vol. 9 / No. 1 - Juni 2018) | |
67 | 2018 | Implikasi Bentuk Hukum BUMD terhadap Pengelolaan BUMD (Vol. 9 / No. 1 - Juni 2018) | |
68 | 2018 | Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Vol. 9 / No. 1 - Juni 2018) | |
69 | 2018 | Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi (Vol. 9 / No. 1 - Juni 2018) | |
70 | 2017 | Urgensi Pembentukan Undang-Undang Hak Angket DPR RI (Vol. 8 / No. 2 - November 2017) | |
71 | 2017 | Kewenangan Negara dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah untuk Rakyat (Vol. 8 / No. 2 - November 2017) | |
72 | 2017 | Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali dalam KUHP? (Vol. 8 / No. 2 - November 2017) | |
73 | 2017 | Judicial Review Pasal-Pasal Makar KUHP: Perspektif Penafsiran Hukum dan HAM (Vol. 8 / No. 2 - November 2017) | |
74 | 2017 | Kedudukan Konsumen dalam Kepailitan (Vol. 8 / No. 2 - November 2017) | |
75 | 2017 | Pengaturan Industri Pertahanan terkait Investasi Asing (Vol. 8 / No. 2 - November 2017) | |
76 | 2017 | Pelindungan Paten melalui Patent Cooperation Treaty (PCT) dan Regulations Under the PCT (Vol. 8 / No. 2 - November 2017) | |
77 | 2017 | Bentuk Badan Hukum Koperasi Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan (Vol. 8 / No. 1 - Juni 2017) | |
78 | 2017 | Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Vol. 8 / No. 1 - Juni 2017) | |
79 | 2017 | Pelaksanaan Perizinan Tenaga Kerja Asing Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Vol. 8 / No. 1 - Juni 2017) | |
80 | 2017 | Pola Akuntabilitas Anggota Badan Perwakilan Rakyat: Identifikasi Terhadap City Council di Liverpool, Vancouver, dan Shah Alam (Vol. 8 / No. 1 - Juni 2017) | |
81 | 2017 | Constitutional Courts and Judicial Review: Lesson Learned For Indonesia (Vol. 8 / No. 1 - Juni 2017) | |
82 | 2017 | Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Vol. 8 / No. 1 - Juni 2017) | |
83 | 2017 | Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana (Vol. 8 / No. 1 - Juni 2017) | |
84 | 2016 | Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara (Vol. 7 / No. 2 - November 2016) | |
85 | 2016 | Pidana Mati Dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus (Vol. 7 / No. 2 - November 2016) | |
86 | 2016 | Implikasi Aksesi Protokol Madrid bagi Indonesia (Vol. 7 / No. 2 - November 2016) | |
87 | 2016 | Pelindungan Nasabah Dalam Penyelenggaraan Laku Pandai: Studi Pelindungan Nsabah Laku Pandai BCA di Jawa Tengah dan BRI di Papua (Vol. 7 / No. 2 - November 2016) | |
88 | 2016 | Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Vol. 7 / No. 2 - November 2016) | |
89 | 2016 | Perjanjian Penjaminan Kredit Antara UMKM dan Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Vol. 7 / No. 1 - Juni 2016) | |
90 | 2016 | Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis (Vol. 7 / No. 1 - Juni 2016) | |
91 | 2016 | Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Vol. 7 / No. 1 - Juni 2016) | |
92 | 2016 | Penunjukan Otoritas Pusat dalam Bantuan Timbal Balik Pidana di Indonesia (Vol. 7 / No. 1 - Juni 2016) | |
93 | 2016 | Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Vol. 7 / No. 1 - Juni 2016) | |
94 | 2016 | Kontradiksi Pengaturan Hukum yang Hidup di Masyarakat Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia (Vol. 7 / No. 1 - Juni 2016) | |
95 | 2016 | Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 UUD 1945 sebagai Ideologi Ekonomi (Vol. 7 / No. 1 - Juni 2016) | |
96 | 2016 | Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol (Vol. 7 / No. 1 - Juni 2016) | |
97 | 2015 | Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Menghentikan Praktek Hukum Liberal (Vol. 6 / No. 2 - November 2015) | |
98 | 2015 | Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (Vol. 6 / No. 2 - November 2015) | |
99 | 2015 | Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Perspektif Hukum (Vol. 6 / No. 2 - November 2015) | |
100 | 2015 | Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal dalam era Otonomi Daerah (Vol. 6 / No. 2 - November 2015) | |
101 | 2015 | Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana (Vol. 6 / No. 2 - November 2015) | |
102 | 2015 | Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Vol. 6 / No. 1 - Juni 2015) | |
103 | 2015 | Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (Vol. 6 / No. 1 - Juni 2015) | |
104 | 2015 | Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Vol. 6 / No. 1 - Juni 2015) | |
105 | 2015 | Kedudukan Pengguna Narkotika dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Bagi Penyalaguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vol. 6 / No. 1 - Juni 2015) | |
106 | 2015 | Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah (Vol. 6 / No. 1 - Juni 2015) | |
107 | 2015 | Politik Hukum Kepemilikan Asing pada Perbankan Nasional (Vol. 6 / No. 1 - Juni 2015) | |
108 | 2015 | Materi Baru dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Vol. 6 / No. 1 - Juni 2015) | |
109 | 2014 | Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Vol. 5 / No. 2 - November 2014) | |
110 | 2014 | Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Terhadap Lembaga Adat di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel dan di Provinsi Papua) (Vol. 5 / No. 2 - November 2014) | |
111 | 2014 | Keamanan Maritim dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum (Vol. 5 / No. 2 - November 2014) | |
112 | 2014 | Analisis Yuridis Pelayanan Publik Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance dalam Konsep Welfare State (Vol. 5 / No. 2 - November 2014) | |
113 | 2014 | Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) (Vol. 5 / No. 2 - November 2014) | |
114 | 2014 | Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Vol. 5 / No. 2 - November 2014) | |
115 | 2014 | Kedudukan Memorandum Of Understanding Antara Palang Merah Indonesia dengan The International Committee of The Red Cross (ICRC) terkait dengan Pemberian Bantuan Kemanusiaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Vol. 5 / No. 2 - November 2014) | |
116 | 2014 | Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara (Vol. 5 / No. 1 - Juni 2014) | |
117 | 2014 | Rezim Anti-Money Laundering: Perkembangan ke Arah Internasionalisasi dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara (Vol. 5 / No. 1 - Juni 2014) | |
118 | 2014 | Pengaturan Jalur Khusus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (Vol. 5 / No. 1 - Juni 2014) | |
119 | 2014 | Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindakan Hakim dalam Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Vol. 5 / No. 1 - Juni 2014) | |
120 | 2014 | Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 terhadap Penerbitan Akta Kelahiran (Vol. 5 / No. 1 - Juni 2014) | |
121 | 2014 | Pemanfaatan Hak Pengelolaan atas Tanah oleh Pihak Ketiga (Vol. 5 / No. 1 - Juni 2014) | |
122 | 2014 | Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Vol. 5 / No. 1 - Juni 2014) | |
123 | 2013 | Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Vol. 4 / No. 2 - November 2013) | |
124 | 2013 | Aspek Hukum Perjanjian Kerja Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Vol. 4 / No. 2 - November 2013) | |
125 | 2013 | Sengketa Tanah Partikelir (Vol. 4 / No. 2 - November 2013) | |
126 | 2013 | Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 (Vol. 4 / No. 2 - November 2013) | |
127 | 2013 | Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Vol. 4 / No. 2 - November 2013) | |
128 | 2013 | Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dari Prespektif Hak Asasi Manusia (Vol. 4 / No. 2 - November 2013) | |
129 | 2013 | Land Reform Melalui Penetapan Luas Tanah Pertanian (Vol. 4 / No. 1 - Juni 2013) | |
130 | 2013 | Tinjauan Yuridis Atas Pemanfaatan Ruang Di Bawah Tanah (Vol. 4 / No. 1 - Juni 2013) | |
131 | 2013 | Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Vol. 4 / No. 1 - Juni 2013) | |
132 | 2013 | Redenominasi Rupiah Dalam Prespektif Hukum (Vol. 4 / No. 1 - Juni 2013) | |
133 | 2013 | Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Vol. 4 / No. 1 - Juni 2013) | |
134 | 2013 | Penghapusan Tahapan Penyelidikan Dalam RUU Tentang Hukum Acara Pidana (Vol. 4 / No. 1 - Juni 2013) | |
135 | 2013 | Pemakzulan dan Pelaksanaan Mekanisme Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Vol. 4 / No. 1 - Juni 2013) | |
136 | 2012 | Kajian Yuridis Pembentukan Undang-Undang Tentang DPR RI (Vol. 3 / No. 2 - November 2012) | |
137 | 2012 | Kedudukan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Kerjasama Internasional: Studi Terhadap Perjanjian Kerjasama Sosek-Malindo (Vol. 3 / No. 2 - November 2012) | |
138 | 2012 | Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan (Vol. 3 / No. 2 - November 2012) | |
139 | 2012 | Pemberian Bantuan Hukum cuma-cuma oleh Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Vol. 3 / No. 2 - November 2012) | |
140 | 2012 | Keberadaan Ahli dan Implikasi Negatifnya Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan (Suatu Kritik Terhadap Pemeriksaan Ahli dalam Peradilan Pidana di Indonesia) (Vol. 3 / No. 2 - November 2012) | |
141 | 2012 | Eksistensi Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia (Vol. 3 / No. 2 - November 2012) | |
142 | 2012 | Eksistensi Lembaga Penilai Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012) | |
143 | 2012 | Pemanfaatan Tanah Adat Untuk Kepentingan Penanaman Modal di Bidang Perkebunan (Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012) | |
144 | 2012 | Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen di Indonesia Terkait Dengan Klausula Baku (Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012) | |
145 | 2012 | Kajian Hukum Atas Merger CDMA Flexi dan Esia dalam Persaingan Usaha Bisnis Telekomunikasi Seluler (Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012) | |
146 | 2012 | Permasalahan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perikanan (Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012) | |
147 | 2012 | Legalitas Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012) | |
148 | 2012 | Prinsip dan Standar HAM dalam Pengamanan Unjuk Rasa (Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012) | |
149 | 2012 | Urgensi Undang-Undang Tentang Keperawatan (Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012) | |
150 | 2011 | Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierariki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Vol. 2 / No. 2 - November 2011) | |
151 | 2011 | Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional (Vol. 2 / No. 2 - November 2011) | |
152 | 2011 | Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam: Analisisi Yuridis Kewenangan dan Koordinasi Antara Perpustakaan Daerah dengan Pihak Terkait (Vol. 2 / No. 2 - November 2011) | |
153 | 2011 | Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang Berhubungan dengan Tanah (Vol. 2 / No. 2 - November 2011) | |
154 | 2011 | Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Vol. 2 / No. 2 - November 2011) | |
155 | 2011 | Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP (Vol. 2 / No. 2 - November 2011) | |
156 | 2011 | Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika (Vol. 2 / No. 2 - November 2011) | |
157 | 2011 | Analisis Yuridis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Instansi Pemerintah Penyelenggara Layanan Umum (Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011) | |
158 | 2011 | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Desa Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Mangrove Di Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak (Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011) | |
159 | 2011 | Kajian Yuridis Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Melalui Mekanisme Penawaran Umum (Initial Public Offering) (Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011) | |
160 | 2011 | Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011) | |
161 | 2011 | Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya (Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011) | |
162 | 2011 | Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP (Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011) | |
163 | 2011 | Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi (Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011) | |
164 | 2010 | Kendala Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Vol. 1 / No. 1 - November 2010) | |
165 | 2010 | Tinjauan Yuridis Konsep Kepentingan Umum Dan Dasar Penghitungan Ganti Rugi dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan (Vol. 1 / No. 1 - November 2010) | |
166 | 2010 | Penyelenggaraan Intelijen Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Vol. 1 / No. 1 - November 2010) | |
167 | 2010 | Analisis Yuridis Pengaturan Permodalan Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Vol. 1 / No. 1 - November 2010) | |
168 | 2010 | Implikasi Yuridis Putusan Judicial Review UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Vol. 1 / No. 1 - November 2010) | |
169 | 2010 | Aspek Hukum Pembiayaan Infrastruktur Jalan (Vol. 1 / No. 1 - November 2010) | |
170 | 2010 | Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Bidang Sumber Daya Alam Di Indonesia (Vol. 1 / No. 1 - November 2010) | |
171 | 2010 | Tipologi Kejahatan Perampokan Di Indonesia (Vol. 1 / No. 1 - November 2010) |
