Pemerintahan Aceh


METADATA
Nomor 11
Tahun 2006
Tanggal Penetapan 01 August 2006
Tanggal Pengundangan 01 August 2006
Tanggal Pengundangan 2006-08-01
Abstrak ACEH - PEMERINTAHAN 2006 UU NO. 11, LN. 2006/NO. 62, TLN. NO. 4633, LL SETNEG : 186 HLM UNDANG UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN ACEH - Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh; - Dasar Hukum Undang-undang ini adalah : Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : perlunya norma, standar, prosedur, dan urusan yang bersifat strategis nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah, bukan dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan yang dimiliki Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, melainkan merupakan bentuk pembinaan, fasilitasi, penetapan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat nasional. Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada. Kerja sama pengelolaan sumber daya alam di wilayah Aceh diikuti dengan pengelolaan sumber keuangan secara transparan dan akuntabel dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh dilakukan pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, dan kemajuan kualitas pendidikan, pemanfaatan dana otonomi khusus yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi nasional. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Agustus 2006. - Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menjadi kewajiban Pemerintah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri 40 Bab dan 273 Pasal. - Penjelasan 41 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi II
Status
  • Mencabut UU - UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat 2
    Qanun Aceh No. 6/2015
    Badan Reintegrasi Aceh
    2.
    Pasal 100
    Ayat 1
    Qanun Aceh No. 13/2016
    Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh
    3.
    Pasal 101
    Ayat 5
    Qanun Aceh No. 13/2016
    Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh
    4.
    Pasal 102
    Ayat 4
    Keputusan Presiden No. 0/0
    0
    5.
    Pasal 103
    Ayat 3
    Keputusan Presiden No. 0/0
    0
    6.
    Pasal 107
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 58/2009
    Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota di Aceh
    7.
    Pasal 108
    Ayat 6
    Qanun Aceh No. 0/0
    0
    8.
    Pasal 109
    Ayat 6
    Qanun Kabupaten/Kota No. 0/0
    0
    9.
    Pasal 114
    Ayat 5
    Qanun Aceh No. 3/2009
    Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh
    10.
    Pasal 117
    Ayat 3
    Qanun Aceh No. 4/2009
    Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2018
    11.
    Pasal 124
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    12.
    Pasal 125
    Ayat 3
    Qanun Aceh No. 8/2014
    Pokok-Pokok Syariat Islam
    13.
    Pasal 125
    Ayat 1
    Qanun Aceh No. 9/2018
    Penyelenggaraan Pendidikan Dayah
    14.
    Pasal 127
    Ayat 1
    Qanun Aceh No. 4/2016
    Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah
    15.
    Pasal 127
    Ayat 2
    Qanun Aceh No. 4/2016
    Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah
    16.
    Pasal 127
    Ayat 4
    Qanun Aceh No. 4/2016
    Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah
    17.
    Pasal 127
    Ayat 5
    Qanun Aceh No. 4/2016
    Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah
    18.
    Pasal 128
    Ayat 4
    Qanun Aceh No. 0/0
    0
    19.
    Pasal 13
    Ayat 1
    Qanun Aceh No. 7/2015
    Pembagian Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Syari’at Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
    20.
    Pasal 132
    Ayat 1
    Qanun Aceh No. 7/2013
    Hukum Acara Jinayat
    21.
    Pasal 134
    Ayat 2
    Qanun Aceh No. 12/2012
    Penyidik Pegawai Negeri Sipil
    22.
    Pasal 138
    Ayat 4
    Qanun Aceh No. 2/2009
    Majelis Permusyawaratan Ulama
    23.
    Pasal 139
    Ayat 2
    Qanun Aceh No. 2/2009
    Majelis Permusyawaratan Ulama
    24.
    Pasal 140
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 2/2009
    Majelis Permusyawaratan Ulama
    25.
    Pasal 141
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 12/2013
    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017
    26.
    Pasal 142
    Ayat 6
    Qanun Aceh No. 12/2013
    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017
    27.
    Pasal 143
    Ayat 6
    Qanun Aceh No. 12/2013
    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017
    28.
    Pasal 148
    Ayat 3
    Qanun Aceh No. 2/2011
    Pengelolaan Lingkungan Hidup
    29.
    Pasal 149
    Ayat 6
    Qanun Aceh No. 2/2011
    Pengelolaan Lingkungan Hidup
    30.
    Pasal 150
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 2/2011
    Pengelolaan Lingkungan Hidup
    31.
    Pasal 153
    Ayat 3
    Qanun Aceh No. 0/0
    0
    32.
    Pasal 154
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 5/2018
    Penanaman Modal
    33.
    Pasal 155
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 5/2018
    Penanaman Modal
    34.
    Pasal 156
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 5/2018
    Penanaman Modal
    35.
    Pasal 157
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 5/2018
    Penanaman Modal
    36.
    Pasal 158
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 5/2018
    Penanaman Modal
    37.
    Pasal 159
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 5/2018
    Penanaman Modal
    38.
    Pasal 16
    Ayat 1
    Qanun Aceh No. 11/2013
    Kesejahteraan Sosial
    39.
    Pasal 16
    Ayat 1
    Qanun Aceh No. 5/2018
    Penanaman Modal
    40.
    Pasal 16
    Ayat 1
    Qanun Aceh No. 6/2008
    Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
    41.
    Pasal 16
    Ayat 4
    Qanun Aceh No. 6/2008
    Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
    42.
    Pasal 16
    Ayat 2
    Qanun Aceh No. 9/2018
    Penyelenggaraan Pendidikan Dayah
    43.
    Pasal 160
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 23/2015
    Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Di Aceh
    44.
    Pasal 160
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 5/2018
    Penanaman Modal
    45.
    Pasal 162
    Ayat 2
    Qanun Aceh No. 10/2008
    Lembaga Adat
    46.
    Pasal 165
    Ayat 5
    Qanun Aceh No. 5/2018
    Penanaman Modal
    47.
    Pasal 166
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 5/2018
    Penanaman Modal
    48.
    Pasal 17
    Ayat 1
    Qanun Aceh No. 11/2013
    Kesejahteraan Sosial
    49.
    Pasal 170
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 83/2010
    Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang
    50.
    Pasal 170
    Ayat 2
    Qanun Aceh No. 9/2007
    Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Aceh
    51.
    Pasal 171
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 19/2013
    Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033
    52.
    Pasal 174
    Ayat 5
    Qanun Aceh No. 7/2014
    Ketenagakerjaan
    53.
    Pasal 175
    Ayat 4
    Qanun Aceh No. 7/2014
    Ketenagakerjaan
    54.
    Pasal 176
    Ayat 4
    Qanun Aceh No. 7/2014
    Ketenagakerjaan
    55.
    Pasal 177
    Ayat 3
    Qanun Aceh No. 7/2014
    Ketenagakerjaan
    56.
    Pasal 18
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 5/2008
    Penyelenggaraan Pendidikan
    57.
    Pasal 180
    Ayat 1
    Qanun Aceh No. 10/2018
    Baitul Mal
    58.
    Pasal 181
    Ayat 2
    Qanun Aceh No. 2/2008
    Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018
    59.
    Pasal 181
    Ayat 3
    Qanun Aceh No. 2/2008
    Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018
    60.
    Pasal 182
    Ayat 4
    Qanun Aceh No. 2/2008
    Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018
    61.
    Pasal 182
    Ayat 6
    Qanun Aceh No. 2/2008
    Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018
    62.
    Pasal 183
    Ayat 5
    Qanun Aceh No. 2/2008
    Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018
    63.
    Pasal 189
    Ayat 1
    Qanun Aceh No. 16/2013
    Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh
    64.
    Pasal 189
    Ayat 3
    Qanun Aceh No. 16/2013
    Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh
    65.
    Pasal 191
    Ayat 1
    Qanun Aceh No. 10/2018
    Baitul Mal
    66.
    Pasal 191
    Ayat 2
    Qanun Aceh No. 10/2018
    Baitul Mal
    67.
    Pasal 193
    Ayat 3
    Qanun Aceh No. 11/2014
    Penyelenggaraan Pendidikan
    68.
    Pasal 21
    Ayat 3
    Qanun Aceh No. 13/2016
    Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Aceh
    69.
    Pasal 212
    Ayat 4
    Qanun Aceh No. 6/2008
    Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
    70.
    Pasal 213
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 5/2018
    Penanaman Modal
    71.
    Pasal 213
    Ayat 4
    Qanun Aceh No. 10/2018
    Baitul Mal
    72.
    Pasal 214
    Ayat 2
    Qanun Aceh No. 0/0
    0
    73.
    Pasal 218
    Ayat 1
    Qanun Aceh No. 9/2018
    Penyelenggaraan Pendidikan Dayah
    74.
    Pasal 220
    Ayat 2
    Qanun Aceh No. -/-
    -
    75.
    Pasal 221
    Ayat 5
    Qanun Aceh No. 0/0
    0
    76.
    Pasal 222
    Ayat 2
    Qanun Aceh No. 0/0
    0
    77.
    Pasal 223
    Ayat 4
    Qanun Aceh No. 11/2013
    Kesejahteraan Sosial
    78.
    Pasal 224
    Ayat 5
    Qanun Aceh No. 4/2010
    Kesehatan
    79.
    Pasal 225
    Ayat 3
    Qanun Aceh No. 4/2010
    Kesehatan
    80.
    Pasal 226
    Ayat 3
    Qanun Aceh No. 4/2010
    Kesehatan
    81.
    Pasal 229
    Ayat 1
    Qanun Aceh No. 17/2013
    Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh
    82.
    Pasal 23
    Ayat 2
    Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh No. 1/2016
    Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
    83.
    Pasal 23
    Ayat 3
    Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh No. 1/2016
    Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
    84.
    Pasal 230
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 17/2013
    Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh
    85.
    Pasal 231
    Ayat 2
    Qanun Aceh No. 6/2009
    Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
    86.
    Pasal 239
    Ayat 3
    Qanun Aceh No. 5/2011
    Tata Cara Pembentukan Qanun
    87.
    Pasal 24
    Ayat 2
    Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh No. 2/2011
    Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh
    88.
    Pasal 24
    Ayat 3
    Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh No. 2/2011
    Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh
    89.
    Pasal 244
    Ayat 3
    Qanun Aceh No. 5/2007
    Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
    90.
    Pasal 246
    Ayat 4
    Qanun Aceh No. 3/2013
    Bendera dan Lambang Aceh
    91.
    Pasal 247
    Ayat 2
    Qanun Aceh No. 3/2013
    Bendera dan Lambang Aceh
    92.
    Pasal 248
    Ayat 3
    Qanun Aceh No. 2/2018
    Himne Aceh
    93.
    Pasal 248
    Ayat 2
    Qanun Aceh No. 2/2018
    Himne Aceh
    94.
    Pasal 251
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    95.
    Pasal 253
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 5/2009
    Penanaman Modal
    96.
    Pasal 253
    Ayat 2
    Peraturan Presiden No. 23/2015
    Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota
    97.
    Pasal 270
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 3/2015
    Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh
    98.
    Pasal 270
    Ayat 2
    Qanun Aceh No. 0/0
    0
    99.
    Pasal 270
    Ayat 3
    Qanun Aceh No. 0/0
    0
    100.
    Pasal 30
    Ayat 2
    Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh No. 2/2011
    Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh
    101.
    Pasal 32
    Ayat 6
    Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh No. 2/2011
    Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh
    102.
    Pasal 37
    Ayat 6
    Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh No. 2/2011
    Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh
    103.
    Pasal 38
    Ayat 5
    Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh No. 2/2011
    Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh
    104.
    Pasal 39
    Ayat 4
    Qanun Aceh No. -/-
    -
    105.
    Pasal 4
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    106.
    Pasal 41
    Ayat 4
    Qanun Kabupaten/Kota No. 0/0
    0
    107.
    Pasal 42
    Ayat 1
    Qanun Aceh No. 0/0
    Rancangan Qanun Aceh Nomor Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
    108.
    Pasal 43
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    109.
    Pasal 43
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    110.
    Pasal 43
    Ayat 7
    Qanun Aceh No. 0/0
    0
    111.
    Pasal 46
    Ayat 3
    Qanun Aceh No. -/-
    -
    112.
    Pasal 53
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    113.
    Pasal 54
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    114.
    Pasal 56
    Ayat 7
    Qanun Aceh No. 7/2007
    Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh
    115.
    Pasal 6
    Ayat 7
    Qanun Aceh No. 19/2013
    RTRW Aceh Tahun 2007-2027
    116.
    Pasal 61
    Ayat -
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 3/2016
    Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh
    117.
    Pasal 62
    Ayat -
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 3/2016
    Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh
    118.
    Pasal 63
    Ayat -
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 3/2016
    Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh
    119.
    Pasal 65
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 12/2016
    Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
    120.
    Pasal 66
    Ayat 6
    Qanun Aceh No. 12/2016
    Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
    121.
    Pasal 67
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 12/2016
    Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
    122.
    Pasal 68
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 12/2016
    Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
    123.
    Pasal 69
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 12/2016
    Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
    124.
    Pasal 70
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 12/2016
    Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
    125.
    Pasal 71
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 12/2016
    Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
    126.
    Pasal 72
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 12/2016
    Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
    127.
    Pasal 73
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 12/2016
    Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
    128.
    Pasal 74
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 12/2016
    Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
    129.
    Pasal 8
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 75/2008
    Tatacara Konsultasi dan pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional Rencana Pembentukan Undang-Undang, Dan Kebijakan Administratif Yang Berkaitan Langsung Dengan Pemerintahan Aceh
    130.
    Pasal 80
    Ayat 2
    Qanun Aceh No. 3/2008
    Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
    131.
    Pasal 84
    Ayat 4
    Qanun Aceh No. 8/2007
    Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal
    132.
    Pasal 9
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 11/2010
    Kerja Sama Pemerintah Aceh Dengan Lembaga Atau Badan Di Luar Negeri
    133.
    Pasal 9
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 9/2016
    Pembangunan Keolahragaan Aceh
    134.
    Pasal 95
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 20/2007
    Partai Politik Lokal di Aceh.
    135.
    Pasal 96
    Ayat 4
    Qanun Aceh No. 8/2012
    Lembaga Wali Nanggroe
    136.
    Pasal 97
    Ayat -
    Qanun Aceh No. 8/2012
    Lembaga Wali Nanggroe
    137.
    Pasal 98
    Ayat 4
    Qanun Aceh No. 10/2008
    Lembaga Adat
    138.
    Pasal 99
    Ayat 3
    Qanun Aceh No. 9/2008
    Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI