JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

METADATA
Nomor	16
Tahun	2006
Tanggal Penetapan	15 November 2006
Tanggal Pengundangan	15 November 2006
Tanggal Pengundangan	2006-11-15
Abstrak	PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN - SISTEM PENYULUHAN 2006 UU NO. 16, LN. 2006/NO. 92, TLN. NO. 4660, LL SETNEG : 39 HLM UNDANG UNDANG TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN - Pengaturan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan dewasa ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya kepada pelaku utama dan pelaku usaha. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 November 2006. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di bidang penyuluhan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri 13 Bab dan 41 Pasal. - Penjelasan 13 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi IV

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 3	Keputusan Menteri Pertanian No. 1655/Kpts/OT.160/12//2008	Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional
2.	Pasal 11 Ayat 3	Peraturan Gubernur No. 36/2010	Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 36 Tahun 2010 tentang Badan Koordinasi Penyuluhan
3.	Pasal 12 Ayat 3	Peraturan Gubernur No. 43/2015	Komisi Penyuluhan Daerah Prov.Jawa Barat
4.	Pasal 13 Ayat 2	Peraturan Bupati/Walikota No. 12/2009	Organisasi dan tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kupang
5.	Pasal 15 Ayat 2	Peraturan Bupati/Walikota No. -/-	-
6.	Pasal 18 Ayat 0	Peraturan Presiden No. 154/2014	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan
7.	Pasal 21 Ayat 1	Peraturan Menteri No. 0/0	-
8.	Pasal 25 Ayat 0	Peraturan Menteri Pertanian No. 25/2009	Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian
9.	Pasal 26 Ayat 4	Peraturan Gubernur No. 154/2008	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
10.	Pasal 31 Ayat 4	Peraturan Gubernur No. 154/2008	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
11.	Pasal 33 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 43/2009	PP Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembina-an dan Pengawasan Penyuluh-an Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
12.	Pasal 34 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 43/2009	Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
13.	Pasal 6 Ayat 3	Peraturan Menteri Pertanian No. 49/Permentan/OT/140/10//2009	Kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian
14.	Pasal 7 Ayat 3	Peraturan Menteri Pertanian No. 49/Permentan/OT/140/10//2009	Kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian
15.	Pasal 9 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 10/2011	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data