JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perkoperasian

METADATA
Nomor	14
Tahun	1965
Tanggal Penetapan	02 August 1965
Tanggal Pengundangan	02 August 1965
Tanggal Pengundangan	1965-08-02
Abstrak	PERKOPERASIAN 1965 UU NO. 14, LN 1965 / NO. 75, TLN. NO. 2769 , LL SETKAB : 35 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN - Undang-Undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan dasar dan tujuan Revolusi Indonesia dan untuk itu perlu disusun Undang-undang Perkoperasian yang baru. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 2, 5, 33 ayat (1) Undang-undang Dasar; Ketetapan M.P. R. S. No. I dan II tahun 1960; Ketetapan M.P. R. S. No. III dan IV tahun 1963; Ketetapan M.P.R.S. No. V, VI, VIII tahun 1965; Resolusi M.P.R.S. No. I tahun 1963; dan Resolusi M.P.R.S. No. II tahun 1965. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Perkoperasian yang didalamnya antara lain memuat Pengertian dan Fungsi, Azas dan Dasar Bekerja Koperasi; Peranan Gerakan Koperasi Dalam Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin; Keanggautaan dan Organisasi; Koperasi Sebagai Organisasi Ekonomi; Kedudukan Hukum Koperasi; Perlindungan dan Pembinaan Koperasi; Dan Ketentuan Pidana. Agar tidak terdapat kekakuan dalam mengikuti gerak dan dinamikanya Revolusi Indonesia, Undang-undang ini hanya mengatur soal-soal pokok perkoperasian saja. CATATAN : - Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Agustus 1965. - Penyesuaian koperasi yang telah didirikan menurut Undang-undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan/Koperasi dengan Undang-undang ini dilakukan menurut prosedur yang ditentukan dalam peraturan pelaksanaan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sesudah berlakunya Undang-undang ini. - Undang-Undang ini terdiri dari 11 Bab dan 59 Pasal. - Penjelasan 19 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VI

Status

Dicabut UU - UU No. 12/1967

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 20 Ayat 5	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
2.	Pasal 21 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
3.	Pasal 23 Ayat 4	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
4.	Pasal 24 Ayat 4	Keputusan Presiden No. 0/0	-
5.	Pasal 25 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
6.	Pasal 27 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	Belum ditetapkan
7.	Pasal 29 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
8.	Pasal 29 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
9.	Pasal 30 Ayat -	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
10.	Pasal 31 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
11.	Pasal 34 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
12.	Pasal 38 Ayat -	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
13.	Pasal 56 Ayat 5	Peraturan Menteri No. 0/0	-
14.	Pasal 58 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
15.	Pasal 7 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	Belum ditetapkan

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data