JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

METADATA
Nomor	3
Tahun	1965
Tanggal Penetapan	01 April 1965
Tanggal Pengundangan	01 April 1965
Tanggal Pengundangan	1965-04-01
Abstrak	ANGKUTAN JALAN RAYA – LALU LINTAS 1965 UU NO. 3, LN 1965 / NO. 25, TLN. NO. 2742 , LL SETNEG : 23 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA - “Werverkeersordonnantie” sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1951, tidak sesuai lagi dengan perkembangan lalu lintas di jalan raya dan kemajuan di bidang teknik kendaraan bermotor. Dianggap perlu untuk mengatur pula segala kegiatan-kegiatan yang sangat erat hubungannya dengan pengusahaan, penyelenggaraan dan perkembangan angkutan jalan serta pemeliharaan jalan raya. Oleh sebab itu perlu diadakan Undang-Undang baru yang akan mengatur hal-hal tersebut. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar; Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/1960, dan Nomor II/MPRS/1960; dan Deklarasi Ekonomi. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang ketentuan-ketentuan untuk semua pemakai jalan, pengemudi, penomoran kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, ketentuan-ketentuan mengenai jalan, peranan pemerintah di bidang pengangkutan jalan raya, pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor, pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor, pengusahaan pengangkutan dengan kendaraan umum, ketentuan-ketentuan mengenai bengkel umum untuk kendaraan bermotor, kendaraan bermotor serta alat-alatnya, dewan angkutan darat, dan ketentuan pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 April 1965. - Undang-Undang ini terdiri dari 17 Bab dan 39 Pasal. - Penjelasan 11 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi V

Status

Dicabut UU - UU No. 14/1992

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 39/1986	Tentang LT BUMN GTPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA PPD
2.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 32/1986	Tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA (PPD)
3.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 31/1984	Tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
4.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 32/1984	Tentang LT BUMN GTPERUSAHAAN UMUM PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA PPD
5.	Pasal 35 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 38/1985	TENTANG KEWENANGAN PENYIDIK TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data