JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR

#	TENTANG	DOKUMEN
1	Penundaan Pemberlakuan Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.
2	Perubahan atas Keppres No. 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana telah Dua Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 75 Tahun 1984.
3	Pernyataan Persetujuan atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional.
4	Pengesahan Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched Into Outer Space (Persetujuan tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Benda-benda yang Diluncurkan ke Antariksa).
5	Pengesahan Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Heshemite Kingkom of Jordan Concerning the Promotion and Protection of Investment.
6	Perubahan atas Keppres No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 8 Tahun 1997.
7	Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan di Bidang Usaha Industri Tertentu.
7	Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan di Bidang Usaha Industri Tertentu.
8	Lembaga Administrasi Negara.
9	Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai.
10	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.
11	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Serpong - Pondok Aren Barat Sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol.
12	Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka.
13	Pengesahan Fifth Protocol to the General Agreement on Trade in Sevices Beserta Lampirannya.
14	Pengesahan Amended Convention on the International Mobile Satellite Organization (Konvensi tentang Organisasi Satelit Bergerak Internasional yang Telah Diubah).
15	Penempatan Saudara Jose Alexandre Gusmao alias Kay Rala Xanana Gusmao alias Xanana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus yang Ditunjuk.
16	Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.
17	Perubahan atas Keputusan Presiden No.71 Th 1996 tentang Pembangunan Pulau Natuna sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
18	Perubahan atas Keputusan Presiden No.198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani.
19	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri.
20	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri.
21	Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 Berkaitan dengan Pemisahan yang tegas antar Fungsi-fungsi Yudikatif dari Eksekutif.
22	Pendirian Kantor Seksi Kepentingan (Interest Section) Republik Indonesia di Lisbon, Portugal.
23	Pemberian Amnesti kepada Sdr. Dita Indah Sari.
24	Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia
25	Hari Film Nasional
26	Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Daerah
27	Pencabutan Keputusan Presiden No.10 Th 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
28	Pengesahan Framework Agreement on the Asean Investment Area (Kerangka Kerja Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN).
29	Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
30	Perubahan atas Keputusan Presiden No.9 Th 1985 tenang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden No.58 Th 1998
31	Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency).
32	Rincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1999/2000
33	Rincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000.
34	Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka
35	Pengesahan Agreement on the Recognition of Comersial Vehicle Inspection Certevicates for Goods Vehicles and Publik Issued By Asean Member Country.
36	Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Spanyol untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan dan atas Modal besera Protokol.
37	Perubahan atas Keputusan Presiden No.183 Th 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
38	Jenis dan Kriteria Perusahaan Perseroan Tertentu yang Dapat Dikecualikan dari Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.
39	Pengecualian terhadap Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kereta Api dari Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.
40	Dewan Pembina Industri Setrategis.
41	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 198 Th 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Th 1999.
42	Perubahan atasK eputusan Presiden No.21 Th 1999 tentang Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 Berkaitan dengan Pemisahan yang Tegas Antar Fungsi-fungsi Yudikatif dan Eksekutif.
43	Tim Pengamanan Pelaksanaan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Portugal mengenai Masalah Timor Timur.
44	Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
45	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kuba mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.
46	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerinah Republik Zimbabwe mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.
47	Pemberian Uang Penghargaan atas Prestasi Kerja Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1997/2002
48	Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform.
49	Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
50	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.
51	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembangunan dan Kerjasama yang Lebih Erat dan Pembentukan Konsultasi Bilateral.
52	Pengesahan Protocol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (Protocol 1992 tentang Perubahan terhadap Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969)
53	Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 sebagai Hari Libur Nasional.
54	Pengesahan General Agreement on Development Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia.
55	Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman di Bidang Pelayaran.
56	Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang.
57	Honorarium Bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat.
58	Pemberian Fasilitas Kredit kepada Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.
59	Pemberian Fasilitas Kredit kepada Anggora Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.
60	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Turkmenistan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.
61	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.
62	Inspektur Jenderal Pembangunan
65	Panitia Negara Perayaan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara /Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional.
67	Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
68	Pemberian Amnesti kepada Dita Indah Sari.
69	Pengurangan Masa Pidana (Remisi).
70	Pengesahan Agreement for the Establishment of the Centre for Space Science and Technology Education in Asia and the Pacific-Affiliated to United Nations (Persetujuan Pendirian Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Antariksa di Asia dan Pasifik-Berafiliasi pada PBB).
71	Pembentukan Pengadilan Negeri Kota Timika.
72	Perubahan atas Keppres No. 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keppres No. 35 Tahun 1997
73	Perubahan atas Keppres No. 53/1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 3 Tahun 1991.
74	Perubahan atas Keppres No. 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera.
75	Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
76	Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPRD Tingkat I (Propinsi), dan DPRD Tingkat II (Kabupaten/Kota) dari Angkatan Bersenjata RI.
77	Lembaga Sandi Negara.
78	Pengesahan Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Energy.
79	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Namibia Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.
80	Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.
81	Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.
82	Perubahan atas Keppres No. 104 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Negara.
83	Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
84	Pemanfaatan Seni dan Budaya.
85	Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara.
86	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
87	Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
88	Komisi Independen Pengusutan Tindakan Kekerasan di Aceh.
89	Komite Kebijakan Sektor Keuangan.
90	Komite Penilaian Independen.
91	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
92	Pengesahan Penetapan Keseluruhan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II Secara Nasional.
93	Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.
94	Dewan Riset Nasional.
95	Badan Kepegawaian Negara.
96	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2000.
97	Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.
98	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Turkmenistan Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.
99	Pemberian Uang Penghargaan atas Prestasi Kerja Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR RI Periode 1997/2002.
100	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.
101	Dewan Pertahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
102	Perubahan atas Keppres No. 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keppres No. 41 Tahun 1999.
103	Pengesahan Second Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia (Protokol Kedua Perubahan Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara).
104	Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization.
105	Komite Nasional Keselamatan Transportasi
106	Badan Koordinasi Nasional Penanggunangan Bencana
107	Keadaan Darurat Militer di Daerah Propinsi Timor Timur
108	Pemberian Amnesti kepada Saudara Jose Alexandre Gosmao Alias Kay Rala Xanana Gosmao Alias Xanana
109	Pembentukan Kejaksaan Negeri Balige dan Kejaksaan Negeri Penyabungan.
110	Dewan Buku Nasional
111	Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.
112	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 tentang Keadaan Darurat Militer di Daerah Propinsi Timor Timur.
113	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Rusia Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Tehnik
114	Penataan Ruang Kawasan Bogor Puncak Cianjur.
115	Perubahan atas Keppres No. 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 192 Tahun 1998.
116	Badan Koordinasi Narkotika Nasional.
117	Perubahan Kedua atas Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.
118	Penentuan dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 untuk DPRD I Propinsi Daerah Istimewa Aceh, DPRD II Kabupaten Pidie dan Aceh Utara.
119	Badan Peningkatan Kerja sama Ekonomi Indonesia-Organisasi Konferensi Islam (OKI).
120	Perubahan atas Keppres No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberpa Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 113 Tahun 1998.
121	Perubahan atas Keppres No. 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah dengan Keppres No. 37 Tahun 1999.
122	Perubahan atas Keppres No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Keppres No. 116 Tahun 1998.
123	Perubahan atas Keppres No. 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
124	Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas.
125	Bahan Peledak.
126	Tim Kebijakan Reformasi Badan Usaha Milik Negara.
127	Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.
128	Pencabutan Keppres No. 50 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Australia tentang Pemeliharaan Keamanan.
129	Pengesahan Protocol to Implement the Second Package of Commitments Under the Asean Framework Agreement on Services.
130	Persiapan Pendirian Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa.
131	Pemberian Rehabilitasi kepada Saudara Drs. Hasbi Abdullah.
132	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
133	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
134	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.
135	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator.
136	Kedudukan, Fungsi, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
137	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia.
138	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
139	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
140	Tunjangan Khusus Bagi Veteran RI Penerima Tunjangan Veteran yang Menetap dan Bertempat Tinggal di Daerah Provinsi Irian Jaya.
141	Sekretariat Presiden
142	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
143	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
144	Dewan Ekonomi Nasional.
145	Perubahan Sebutan Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan
146	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Kordinator.
147	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi Susunan Organisasi , dan Tata Kerja Departemen.
148	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan.
149	Sekretariat Presiden
150	Penasehat Wakil Presiden
151	Tim Kerja Irian Jaya, Tim Kerja Maluku, dan Tim Kerja Riau
152	Badan Kesejahteraan Sosial Nasional.
153	Badan Informasi dan Komunikasi Nasional
154	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertahanan Nasional.
155	Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman
156	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Militer Presiden
157	Pemberian Amnesti kepada Saudara Marsudi dan kawan-kawan
158	Pemberian Amnesti kepada Saudara Fransisco
159	Pemberian Amnesti kepada Saudara Budiman Sujatmiko dan Relao, Ignatius Damianus Pranowo, Yacobus Eko Kurniawan, Bartolomeos Garda Sembiring.
160	Dewan Maritim Indonesia.
161	Dewan Maritim Indonesia.
162	Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I.
163	Hari Juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
164	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi , Tata Kerja Tim Dokter Kepresidenan
165	Pembentukan Dewan Pengembangan Usaha Nasional.
166	Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT. (PERSERO) Perusahaan Listrik Negara.
167	Pengesahan Protocol to Amend the Government of Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia , Malaysia , the Republik of the Philippines, the Republik of Singapore, and the Kingdom of the Thailand for the Promotion and Protection of Investment (Protokol Perubahan terhadap Perjanjian antara Pemerintah -Pemerintah Brunei Darussalam , Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura, dan Kerajaan Thailand untuk Peningkatan dan Perlindungan Investasi).
168	Pengesahan Agreement Between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of the Republic of Seychelles for Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Texas on Income.
169	Pengesahan Asean Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit.
170	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.
171	Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.
172	Penataan Kembali Tugas dan Fungsi Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan
173	Pemberian Amnesti terhadap 72 (tujuh puluh dua ) Orang Terpidana dan Pemberian Abolisi terhadap 33 (tiga puluh tiga) Orang Terpidana.
174	Remisi
175	Pencabutan atas Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1999 tentang Penataan Kembali Tugas dan Fungsi Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
176	Penerbitan Surat Utang Pemerintah Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Program.
66	Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
177	Komite Kebijakan Sektor Keuangan.
178	Pengesahan Agreement Relating To The Implementation Of Part Xi Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982
64	Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional

1

Penundaan Pemberlakuan Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.

2

Perubahan atas Keppres No. 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana telah Dua Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 75 Tahun 1984.

3

Pernyataan Persetujuan atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional.

4

Pengesahan Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched Into Outer Space (Persetujuan tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Benda-benda yang Diluncurkan ke Antariksa).

5

Pengesahan Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Heshemite Kingkom of Jordan Concerning the Promotion and Protection of Investment.

6

Perubahan atas Keppres No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 8 Tahun 1997.