JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR

#	TENTANG	DOKUMEN
318	Pembentukan Yayasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno
1	Pem,berian tanda-tanda Kehormatan
2	Penetapan Panglima Besar Merangkap sebagai Ketua Gabungan Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia
3	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Timur
4	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan Jawa Tengah tentang Pemungutan Pajak Pembangunan
5	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Pemekasan
6	Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Jawa Timur tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan
7	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara
8	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Pemalang tentang Pemungutan Opsen atas Jumlah-jumlah Pokok Ketetapan Pajak Rumah Tangga dalam Dearah Tingkat II Pemalang
9	Peraturan Daerah Tingkat II Jepara tentang Mengadakan dan Menarik Pajak Pembangunan
10	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pemungutan Pembayaran Mobil Gerobak yang Ditimbang dalam Daerah Tingkat I Jawa Barat
11	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat I Pemekasan tentang Mengubah untuk Kedua kali Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan dalam DaerahTingkat II Pemekasan
12	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat I Pemekasan tentang Mengubah untuk Kedua Kali Peraturan Daerah tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Anjing
13	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat I Pacitan tentang tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I di Rumah Makan dan Rumah Penginapan
14	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat I Bandung tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan
17	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat I Aceh Timur tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan
18	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat I Indramayu tentang Mengubah Kedua Kali tentang Pelelangan Ikan dalam daerah Otonomi kabupaten Indramayu
19	Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto tentang Memungut Pajak atas barang-barang yang Berada di Atas Jalan-jalan Umum dan Lapangan-lapangan yang Dikuasai/Dimilki oleh Pemda Kotapraja Mojokerto
20	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat I Sidoarjo
21	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat I Soppeng tentang Pemungutan Pajak Meja Bola
27	Pengangkatan Ir. Abdul Muttalib Danuningrat dan Ny. Bintang Soedibjo Saridjah sebagai Pembantu Merangkap Anggota oanitia Masjid Istiqlal
40	Pemberian Ijin kepada Perwira Tinggi ANgkatan darat Republik Indonesia Letnan Jenderal Gatot Subroto Wakil Kepala Staf AD untuk menerima tanda Kehormatan berupa Bintang The Philipphine Legion of Honor dari Pemerintah Filipina
41	Pemberian Ijin Penerimaan Anugerah Tanda Kehormatan dari negara Arab Persatuan dan Yugoslavia kepada Perwira Tinggi Menengah dan Pertama Angkatan Darat Republik Indonesia
42	Penmgiriman Delegasi Republik Indonesia ke Uni Sovyet
45	Pengangkatan Laksamana Muda Udara Abdurachmat sebagai Kepala Staf Angktan Udara
48	Pembentukan Organisasi Hansip dalam Rangka Usaha Mempertinggi serta Menggalang Kewaspadaan Nasional
49	Pembentukan dan Pengangkatan Dewan Penempatan Sarjana
50	Perubahan dan Penambahan Keputusan Presiden Nomor 194 tahun 1961 tentang Pembentukan Kembali Lembaga Pembinaan Hukum Nasional
51	Pencabutan Berlakunya Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pemberina tambahan Uang Kehormatan kepada para Anggota MPRS
63	Pemberhentian dengan hormat K.H. Wahib Wahab dari Jabatannya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia
64	Pengangkatan K.H. Saifudin Zahri sebagai Menteri Agama Republik Indonesia
69	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II JMusi Rawas tentang Mengadam dan Memungut Pajak Potong Hewan
70	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Magelang tentang Mengadakan dan Menarik Pajak Pembangunan
71	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat I Nganjuk tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Pembangunan
90	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Rejang Lebong tentang Pajak Kendaraan yang Ditetapkan oleh DPRD-GR
91	Pengesahan Peraturan DaerahKotapraja Sawahlunto tentang Mengadakan Pajak Kendaraan Perusahaan
92	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Timur tentang Pajak Reklame
93	Penunjukan Drs. Snoch Mangku Pegawai Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan untuk Koordinasi/Indoktribnasi Manipol/USDEK bagi Mahasiswa
94	Susunan Baru dan Regrouping Kabinet Kerja
96	Pengesahan Peraturan daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan
97	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Bario Kuala tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan
98	Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja malang tentang Mengadakan dan Memngunut Pajak Verponding Indonesia
99	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Karawang tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan
100	Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Perancang Nasional
101	Pemberhentian dengan hormat Mr. Gunawan dari Jabatannya sebagai Ketua Merangkap Anggota pengurus panitia Masjid Istiqlal dan Pengangkatan Mr. Kadrusman sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota Pengurus Masjid Istiqlal
106	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Timur tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Penerangan Jalan
112	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Purworejo tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Minuman Keras
114	Pembebasan dengan hormat Ketua dan Anggota-anggota Badan Pembantu Peperti Ir. H. Djuanda
115	Pembentukan DEwan Pembantu Pimpinan DPA
116	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Tulung Agung tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I yang Ditetapkan oleh DPRD
117	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Blora tentang Pajak Pembangunan
118	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Bulongan tentang Pajak Pembangunan
119	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Lamiongan tentang Mengubah Kedua Kali tentang Pajak Reklame
120	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Karang Anyar tentang Pajak Anjing
121	Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Pekalongan tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Pembangunan
122	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Kediri tentang pemungutan Pajak Pembangnan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan
126	Penunjukan Mr. Sartono Wakil MenteriI/Wakil Ketua DPA sebagai Anggota DPA
128	Perencanaan Penyelenggaraan Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pertahanan Sipil dan Perlawanan Rakyat
131	Tugas, Wewenang dari Bidang Pekerjaan Departemen Olah Raga
132	Penyempurnaan Pembentukan Tim Nasional Indonesia untuk Asian Games ke-IV
134	Perubahan Sebutan Menteri/Kepala Kepolisian Negara Menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara
135	Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Kutraja tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Jalan
136	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Cirebon tentang Pajak Ijin Menjual Minuman Keras
137	Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Bukit Tinggi tentang Pajak Tontonan
138	Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja kutaraja tentang Pajak Pembangunan
139	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Bogor tentang Pajak Kendaraan
140	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Banyumas tentang Pajak Pembangunan
141	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Tegal tentang Mengubah untuk Pertama Kali Peraturan Pajak Sepeda
142	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Tegal tentang Mengubah untuk Kedua Kali Peraturan Pajak Kendaraan
143	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Indramayu tentang Mengubah untuk Kedua Kali Peraturan Pembikinan Reklame
144	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Simalungun tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor
145	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Simalungun tentang Pajak Pembangunan I
151	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Tengah tentang Pajak Anjing
152	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah tentang Pajak Kendaraan
153	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Gunung kidul tentang Pungutan Pajak Reklame
154	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Gunung kidul tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Penyelenggaraan Tontonan-tontonan Umum
155	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara tentang mengubah untuk Pertama Kali Peraturan Mengadakan dan Memungut Pemungutan Pajak Reklame
156	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Klungkung tentang Pemungutan Pajak
157	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Tabanan tentang Pajak Pembangunan
158	Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja banjarmasin tentang Perubahan untuk Pertama kali Peraturan Pemungutan Pajak Sepeda
159	Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Kediri tentang Mengubah untuk Pertama Kali Peraturan Pajak Kendaraan
160	Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Pare-Pare tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan
162	Pembentukan panitia Penyusunan Undang-undang Pokok Perasuransian Umum, Jiwa dan Kerugian
163	Susunan baru dan Regrouping Kabinet Kerja/Anggota Badan Pembantu Peperti
165	Pembubaran Dewan Pembangunan Pembantu Presiden
166	Pemberhentian dengan hormat Ketua/Anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara
171	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Tulung Agung tentang Mengadakan Pajak Kendaraan
172	Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Blitar tentang Pajak Pembangunan I
173	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Sleman tentang Pokok Tontonan Keramaian
174	Penganugerahan Bintang Dharma kepada Wakil Menteri Pertahanan Yugoslavia Otmar Kreacic
177	Pengangkatan Menteri/Sekjen Front Nasional Sudidjo sebagai Anggota Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi
178	Pendelegasian Wewenangn Presiden RI kepada menteri Pertama untuk Menendatangani Surat Keputusan serta Program Pemberian Satyalencana
180	Pewarganegaraan (Naturalisme) Sze Tu Mei Sen Alias Soe Toe Mei Sen
184	Pengangkatan DR. H. Roeslan Abdul Gani sebagai Ketua panitia Pembina Jiwa Revolusi dan ANgngota Panitia Retooling
188	Penetapan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi
193	Mutasi Saudara AC Manoppo dari jabatannya Direktur Badan Pimpinan Umum Alat-alat Pengangkutan sebagai Jabatan Penasehat Direksi Bank Pembangunan Indonesia
194	Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Kediri tentang Mengubah Pertama kali Peraturan Pajak Anjing
195	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Bogor tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Tontonan Umum
196	Pengesahan Peraturan Daerah Istimewa Aceh tentang Pajak Kendaraan Bermotor
197	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Temanggung tentang Pajak Pembangunan
198	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Mejene tentang Pajak Potong Hewan
199	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Rembang tentang Pajak Pembangunan
200	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Serang tentang Pajak Kopra
201	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Pekalongan tentang Mengubah untuk Ketiga kali Peraturan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor
202	Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 658 tahun 1961 Mengenai Penerimaan Anggota Front Nasional dari Golongan Politik dan Karya
204	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1961
205	Pengangkatan Letkol G. Pringgosajono dan Letkol Eddy Sabara sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Makasar
206	Pewarganegaraan (Naturalisasi) Tam Pietersz
207	Pewarganegaraan (Naturalisasi) Tjong Tjin Tjay
208	Pewarganegaraan (Naturalisasi) Han Poo Gwan
209	Pewarganegaraan (Naturalisasi) Oel Jan Kwan
210	Penolakan Permohonan Pewarganegaraab Pastoor Cornelis Jacobus de Brujin dan Pastoor Sybrand Van Baars
214	Pewarganegaraan (Naturalisasi) Oey Tek Tjan
215	Penunjukan kepala Sekretariat Panitia Negara Peninjauan Kembali RUU Pemilu MPR, DPR, DPRD Tingkat I dan II
220	Dana Perjuangan Irian Barat
221	Pengakatan Wakil Menteri Pertama/Ketua DPR-GR K.H. Zainul Arifin sebagai Anggota Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi
222	Penetapan Jend. Gatot Subroto sebagai Tokoh Nasional/Pahlawan Kemerdekaan Nasional
227	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1962 tentang Susunan dan Regrouping Kabinet Kerja
228	Pengangkatan Pimpinan dan Anggota-anggota Dewan pleno Organizing Committe Asian Games ke-4 di Jakarta Tahun 1962
229	Pengangkatan wakil Menteri I Dr. J. Leimena dan Wakil Menteri Pertama II DR. Subandrio
230	Pemberian Bintang Bhayangkara Kelas II kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Bintang Bhayangkara Kelas III kepada Almarhum Komisaris Besar Polisi Tingkat I Subarkah S. Reksoatmojo
231	Pemberian Satyalencana Ksatrya Tamtama kepada inspektur Polisi Tingkat I Sudiyo dan Inspektur Polisi Tingkat II Oding Sukendar
232	Pemberian Satyalencana Prasetya pantywarna ke-3 kepada Komjen Polisi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara Sukarno Joyonagoro
235	Penatapan Hari Libur
239	Pengesahan Peraturan daerah Tingkat II Bogor tentang Pemungutan Opsen atas Penetapan Pajak Rumah Tangga
240	Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Sawahlunto tentan Pungutan Pajak Penerangan Jalan
241	Peraturan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan tentang Merubah untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pemungutan Opsen atas P. Perponding
242	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Bojonegoro tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan
243	Peraturan Daerah Tingkat II Sumenep tentang Mengubah untuk Pertama kali Peraturan daerah Kabupaten Sumenep tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Pendaftaran Perusahaan
244	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Psesisir Selatan tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan
245	Peraturan Daerah Tingkat II Bojonegoro tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Pembangunan II
246	Pengesahan Peraturan Daerah Tiongkat II Banjar tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan dalam Daerah Tingkat II Banjar
247	Peraturan Daerah Kotapraja Tanjung Karang teluk Betung tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I
252	Penetapan Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 284 tahun 1959
264	Laragan adanya Organisasi Liga Demokrasi Rotary Club, Devine Life Society, Vrijmet Selaren loge, (Loge Agung Indonesia) Moral Rearment, Ancient Mystical Organization of Ducen Curisens (Amorc) dan Organisasi BAHA I
267	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 210 Tahun 1957 tentang Uang Sidang Majelis Pertimbangan Pajak
270	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan
271	Peraturan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Tontonan
272	Peraturan Daerah Tingkat II Banjar tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I
273	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Rejang Lebong tentang Pemungutan Pajak Anjing dalam Daerah Tingkat II Rejang Lebong
274	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Serang tentang Mengubah Kedua Kali Peraturan Daerah tentang Pembuatan Reklame dalam Kabupaten Serang
275	Pengesahan Peraturan Daerah Tinngkat II Sumenep tentang Mengubah untuk Pertama kali Peraturan daerah Sumenep tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan
276	Pengesahan Peraturan Daerah tentang Mengadakan dan Memungut pajak Pembangunan I dalam Daerah Kotapraja Balikpapan
277	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat tentangn Pajak Verponding
278	Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja banjarmasin tentang Pajak Reklame dalam Daerah Kotapraja Banjarmasin
279	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Boyolali tentang Mengadakan Pajak Pendaftaran Perusahaan
281	Pengangkatan Pejabat Sekretaris Negara sebagai Menteri Saudara Moch. Ichsan, SH dan Saudara Abdul Wahab Surjodiningrat, SH
282	Pengangkatan Brigjen Santoso, SH sebagai Wakil Sekretaris Negara/Sekretaris Militer Presiden
283	Pengangkatan Pejabat-pejabat dalam Lingkungan Sekretariat Negara
284	Pengambilalihan Perusahaan Veem Kombinasi Tanjung Priok Indonesia PT. untuk Dimliki oleh Negara
293	Perubahan nama Dana penetapan Keanggotaan Pengurus dan Pembangunan Irian Barat
299	Penyaluran Anggota Angkatan Bersenjata ke Masyarakat
300	memperbantukan panitia Pertimbangan Penilaian Keamanan kepada Menteri Kehakiman Menteri/Jaksa Agung dalam Rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 568 Tahun 1961
308	Penetapan Dewan Pengawas Lembaga kantor Berita Nasional Antara
309	Pemberhantian dengan hormat Kl. PD. Maris dari Keanggotaan MPRS dan Mengangkat Letkol Idris Parempuan Siregar sebagai Anggota MPRS
321	Penentuan Pembagian Kerja dalam Susunan Dewan Pimpinan Lembaga kantor Berita Nasional Antara
336	Penetapan Subandrio Wakil Menteri I/Menteri Luar negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri sebagai Ketua Dewan Pengawas Lembaga kantor Berita Nasional Antara
337	Pengangkatan dr. H. Roeslan Abdulgani sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus/Menteri Penerangan
347	Penunjukan Wakil Menteri I Bidang Produksi Ad Intern, Menteri PU Ad Intern, Wakil Menteri I Bidang Distribusi Ad Intern, Menteri Perdagangan Ad Intern dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ad Intern
348	Pewarganegaraan (Naturalisasi) Tjiu Goun Hok dan Lie Seng Tjoan
351	Pengesahan Peraturan Dearah Tingkat II Lampung Tengah tentang Pajak Reklame
352	Pengesahan Peraturan Dearah tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Penerangan jalan dalam daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah
353	Pengesahan Peraturan Dearah Tingkat II Nusa Tenggara Timur tentang Pemungutan Pajak Rumah Tangga
354	Pengesahan Peraturan Dearah tentang Merubah untuk Keenam kali Peraturan Pajak Tontonan Daerah Tingkat II Tasikmalaya
355	Pengesahan Peraturan daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pemungutan Pajak Verponding
356	Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermototr
357	Pemberian Ijin kepada Saudara Achmadi, Menteri Koperasi (Gol. I) untuk Melakukan Pemeriksaan dan Perawatan Keselamatan di Negara Republik Rakyat Tiongkok dan Jepang
358	Penetapan Peraturan tentang Kedudukan Keuangan Panitia dan Ujian Notaris
359	Pembubaran dewan Pleno Organizing Committee Asian Games IV
360	Penunjukan Menteri Pertanian/Agraria Sudjarwo, SH sebagai Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan Ad Intern
363	Memperpanjang Masa Kerja Panitia Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah dengan 6 Bulan Mulai Tanggal 12-9-1962
370	Turut Sertanya Pemerintah Republik Indonesia dalam Pekan Raya Internasional di Luar Negeri dalam Tahun 1963
372	Koordinasi dan Pengawasan terhadap Alat-alat Kepolisian Khusus dari Instansi/Jawatan-jawatan Sipil
376	Mencabut keputusan Presiden Nomor 308 Tahun 1962, Nomor 321 tahun 1962 dan Nomor 336 Tahun 1962 dan Menetapkan Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Antara
380	Pengangkatan Saudara Ahmadi Ketua K.B.K.I Jawa barat sebagai Anggota DPR-GR Golongan Karya Buruh
381	Susunan Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi Vide Penpres Nomor 4 Tahun 1962
383	Penunjukan Ny. Rusiah Sardjono, SH Menteri Sosial Bertindak sebagai Menteri Pendidikan dasar dan Kebuadayaan Ad Intern
385	Dana bantuan Presiden Republik Indonesia sebagai Pelindung Yayasan Dana Bantuan
386	Penyelenggara Pembangunan "Proyek Departemen Stor" di Jalan Thamrin Jakarta
41	Pengangkatan Hutomo Supardan sebagai Direktur Bank Pembangnunan Indonesia
95	Pengangkatan Ketua Dan Para Anggota Dewan Pengawas Bank Insdustri Negara Masing-masing Sekretaris Jenderal Dan Thesaurier Jen Pada Kementerian Ekonomi

318

Pembentukan Yayasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno

1

Pem,berian tanda-tanda Kehormatan

2

Penetapan Panglima Besar Merangkap sebagai Ketua Gabungan Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia

3

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Timur

4

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan Jawa Tengah tentang Pemungutan Pajak Pembangunan

5

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Pemekasan