JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR

#	TENTANG	DOKUMEN
2	Penolakan Banding Perusahaan Truk Desto Obe & Co.
8	Memperpanjang Dengan 6 Bulan Waktu Kerja Panitia Negara Perancang Undang-undang Kepegawaian.
42	Penunjukan Menteri Luar Negeri Ad Interim.
43	Penunjukan Kepala Biro Keamanan Kabinet Perdana Menteri Sebagai Pemangku Jabatan Kepala Badan Pekerja Intelijen Pada Koordinator Intelijen.
124	Mutasi Anggota Dewan Urusan Pegawai
140	Penunjukan Menteri Pendidikan Pengajaran Dan Kebudayaan Ad Interim
142	Penunjukan Menteri Luar Negeri Ad Interim
144B	Pengangkatan Saudara A. Malik Slamet dan Pemberhentian Saudara W.S.T. Pondang sebagai Anggota Panitia Perubahan Sistem Pajak
150	Dekrit Presiden RI/Panglima Tinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada Undang-undang Dasar 1945.
151	Kabinet Karya
153	Mutasi Pejabat/Kabinet
154	Susunan Kabinet Kerja
165	Penetapan Sementara Peraturan Pre Seance
180	Pemberian Amnesti dan Abolisi
214	Pengubahan Panitia Tugu Nasional Dahulu Menjadi "Panitia Monumen Nasional"
218	Penetapan Saudara Abdul Muis Almarhum Sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional
279	Pengangkatan Para Anggota Badan Pengawas Dan Penyalur Perusahaan Minyak Bumi Saudara Surjono Sastrohadikusumo Cs
281	Pengangkatan Ketua Dan Para Anggota Dewan Penasehat Asian Games Indonesia
282	Pemberhentian Saudara Taher Ibrahim Dan Pengangkatan Letnan Kolonel Suparto Sebagai Pejabat Presiden Direktur BDN Urusan Dagang
293	Pembentukan Panitia Retooling Dan Penyempurnaan Perseroan-perseroan Terbatas Negara Kolonel Suprayogi Cs
298	Pengangkatan Dr. Subandrio Sebagai Kepala Badan Pusat Inteligence Dan Saudara Suprapto Sebagai Wakil Kepala
303	Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Orang-orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan D.I./T.I.I Kahar Muzakar Di Sulawesi Selatan, Yang Telah Melaporkan Dan Menyediakan Diri Kepada Negara Dihadapan Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan Sebelum Ditetap
305	Pernyataan Bahwa Saudara Ki Hajardewantoro Almarhum Sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional
310	Pernyataan Saudara Suryopranoto Almarhum Sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional
315	Menyatakan Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Dalam Keadaan Perang Mulai Tanggal 16 Desember 1959
316	Hari-hari Nasional Yang Bukan Hari Libur
367	Keputusan Tentang Susunan, Tugas, Wewenang Staf Kerja Badan Pusat Intelligence

2

Penolakan Banding Perusahaan Truk Desto Obe & Co.

8

Memperpanjang Dengan 6 Bulan Waktu Kerja Panitia Negara Perancang Undang-undang Kepegawaian.

42

Penunjukan Menteri Luar Negeri Ad Interim.

43

Penunjukan Kepala Biro Keamanan Kabinet Perdana Menteri Sebagai Pemangku Jabatan Kepala Badan Pekerja Intelijen Pada Koordinator Intelijen.

124

Mutasi Anggota Dewan Urusan Pegawai

140

Penunjukan Menteri Pendidikan Pengajaran Dan Kebudayaan Ad Interim