Besarkan text
Kecilkan text
Grayscale
High Contrast
Negative Contrast
Light Background
Link Underline
Readable Font
Panduan Suara On
Panduan Suara Off
Reset
Menu
Kontak
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUMSEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKATSEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
ARSIP
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1872
0
ARSIP
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1872
0
Keputusan Presiden
TAHUN 2025
#
TENTANG
DOKUMEN
34
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi Yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat
30
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan
28
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
131/P
Keputusan Presiden Nomor 131/P Tahun 2025 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Jabatan Tahun 2024-2029
132/P
Keputusan Presiden Nomor 132/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisi Yudisial
133/P
Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia
134/P
Keputusan Presiden Nomor 134/P Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan
37
KEPUTUSAN PRESIDEN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2026
38
KEPUTUSAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2026
39
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BADUNG, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MOROWALI, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BANGKA SELATAN, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SUKAMARA, PENGADILAN NEGERI KOTA SUBULUSSALAM, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BELITUNG TIMUR, DAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO UTARA
40
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA, PENGADILAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA BARAT, PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BUTON UTARA, PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BUTON TENGAH, PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU TENGAH, PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANGKA SELATAN, DAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK UTARA
41
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG SELOR DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SOFIFI
42
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2026
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI