JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR

#	TENTANG	DOKUMEN
1	Pengesahan Persetujuan Angkatan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko.
2	Pengesahan Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of Bangladesh.
3	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana telah Tiga Puluh Dua Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1997.
4	Tim Penanggulangan Masalah Hutang-hutang Perusahaan Swasta Indonesia.
5	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997 tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang Semula Ditangguhkan atau Dikaji Kembali.
6	Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mauritius for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With to Taxes on Income.
7	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur.
8	Pembentukan Pengadilan Negeri Cibinong.
9	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
10	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak.
11	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin.
12	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Balikpapan.
13	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sanggau.
14	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Menado-Bitung.
15	Penetapan Kawasan Pengembangan ekonomi Terpadu Mbay.
16	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jangli - Kaligawe sebagai Jalan Tol, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol, serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Ruas Jalan Tol srondol - Jatingaleh.
17	Dewan Pemantapan Ketahanan ekonomi dan Keuangan.
18	Tim Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.
19	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1997.
20	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional.
21	Impor Kapal Niaga dan Kapal Ikan dalam Keadaan Baru dan Bukan Baru.
22	Impor Kapal Niaga dan Kapal Ikan dalam Keadaan Baru dan Bukan Baru.
23	Pemberian Kewenangan kepada Bank Indonesia di Bidang Pengendalian Moneter.
24	Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah yang Telah Diijinkan Melakukan Kegiatan dalam Valuta Asing.
25	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Plumbon-Kanci sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol.
26	Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
27	Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
28	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.
29	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan Sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1998.
30	Pengangkatan Penasehat Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.
31	Kemudahan bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara.
32	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997.
33	Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser.
34	Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
35	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna Sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995.
36	Pemberian Fasilitas Kredit kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.
37	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terhutang atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Ditanggung oleh Pemerintah Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1997.
38	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta.
39	Pencabutan atas Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pabean dan Perpajakan atas Impor atau Penyerahan Komponen dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan untuk Dipergunakan dalam Usaha Pertaksian.
40	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja.
41	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pengesahan International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971.
42	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.
43	Pengesahan Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Croatia.
44	Pengesahan Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa.
45	Pengesahan Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Lao People's Democratic Republic.
46	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia mengenai Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
47	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.
49	Pengesahan Additional Protocol to the Constitutional of the ASIAN - Pacific Postal Union (Protocol Tambahan pada Konstitusi Perhimpunan Pos Asia Pasifik).
50	Penetapan Kawasan Terbatas Lalu Lintas di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
51	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional.
52	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Djibouti mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.
53	Pengesahan Protocol to Implement the Initial Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services.
54	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1998.
55	Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang.
56	Kewajiban Melapor Utang Luar Negeri Swasta.
57	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ujung Pandang sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol.
58	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural.
59	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator.
60	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.
61	Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.
62	Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Negara.
63	Tugas dan Susunan Organisasi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
64	Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara
65	Pengesahan Amendment to Article 43 Paragraph 2 of the Convention on the Rights of the Child (Perubahan terhadap Pasal 43 ayat (2) Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
66	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1996.
67	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993.
69	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.
70	Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perusahaan Listrik Negara.
71	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.
72	Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
73	Tim Evaluasi dalam Rangka Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Serta Proyek dan Kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta di Bidang Infrastruktur.
74	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah.
75	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor Tahun 54 Tahun 1995
76	Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
77	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 60 tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.
78	Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.
79	Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik yg Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT.PLN
80	Pemberian Amnesti dan atau Abolisi kepada Sdr.Dr. Muchtar Pakpahan, SH dan Sdr. Dr.Ir.Sri Bintang Pamungkas.
81	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1998.
82	Pemberian Amnesti dan atau Abolisi, Amnesti kepada Sdr.Nuku Sulaeman dan Sdr. Andi Syahputra, Abolisi kepada Sdr. Dr.Karlina Leksono Supelli, M.Sc, M.Hum, Sdr Gadis Arvia Effensi dan Sdr. Wilasih Noviana KA.
83	Pengesahan Conbention (Number 87) Concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi).
84	Pembentukan Kejaksaan Negeri Depok
85	Pemberian Amnesti dan atau Abolisi kepada 16 (enam belas) orang Napol- Tapol.
86	Badan Pusat Statistik.
87	Badan Koordinasi Surveri dan Pemetaan Nasional.
88	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan.
89	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kroasia Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik
90	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.
91	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yaman.
92	Pengesahan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992)
93	Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
94	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989.
95	Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesia Debt Restructuring Agency)
96	Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal
97	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1988 tentang Pengumpulan Dana Cadangan Umum.
98	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahan 1996.
99	Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jasa Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan.
100	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator.
101	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara.
102	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen
103	Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.
104	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara
105	Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada 6 (enam) Terpidana.
106	Tim Dokter Ahli Presiden dan Tim Penasehat Tim Dokter Ahli Presiden.
107	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.
108	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Mongolia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
109	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yaman Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.
110	Pengesahan Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of the Republik of Mauritius on the Promotion and Protection of Investmen.
111	Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina
112	Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Repblik Indonesia dan Pemerintah Republik Uzbekistan.
113	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
114	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
115	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.
116	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
117	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
118	Tim Pemantau Ketahanan Pangan
119	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1995
120	Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri.
121	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1998.
122	Biaya Perjalanan Haji Tahun 1999.
123	Pemberian Amnesti kepada Saudara Pedro Da Luz dan lain-lain (sebanyak 18 orang terpidana), Abolisi kepada Saudara Mohammad Arif alias Arief Kusno dan lain-lain (sebanyak 7 orang terpidana).
124	Pemberian Rehabilitasi terhadap Saudara Almarhum Hartono Rekso Dharsono.
125	Pemberian Amnesti dan Rehabilitasi terhadap Terpidana Abdul Qadir Djaelani.
126	Pemberian Amensti dan Rehabilitasi terhadap Terpidana Ir.H.M.Sanusi.
127	Pemberian Amnesti dan Rehabilitasi terhadap Terpidana Drs.Haji Andi Mappetahang Fatwa.
128	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998.
129	Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.
130	Pengesahan ASEAN Agreement on Customs (Persetujuan ASEAN di Bidang Kepabeanan)
131	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1975 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 250/M Tahun 1983.
132	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 tentang Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia.
133	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998.
134	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator.
135	Pengesahan the United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Penggurunan di Negara-Negara yang Mengalami Kekeringan dan/atau Penggurunan yang Serius, terutama di Afrika).
136	Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerinah Non-Departemen
137	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
138	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61/1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998.
139	Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.
140	Perincian Pengeluaran Rutin tahun Anggaran 1998/1999
141	Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999.
142	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1998.
143	Badan Administrasi Kepegawaian Negara
144	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1998.
145	Pembentukan Pengadilan Agama Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus, Cikarang, Kajen, Giri Menang, Badung, Ermera, Manatuto, sentani, Mimika dan Paniai
146	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan.
147	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Romania Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan.
148	Pengesahan Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of the Republik South Africa for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.
149	Pengesahan Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Kingdom of Belgium for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income Beserta Protocol.
150	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan.
151	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan.
152	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Kuwait tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan Modal.
153	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pajak atas Penghasilan.
154	Pengesahan Protocol on the Extension of the Cooperation Agreement between the European Community and the Member Countries of ASEAN to the Socialist Republic of Vietnam.
155	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan Beserta Protokol.
156	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Emirat Arab tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan Beserta Protokol.
157	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Mongolia mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan.
158	Pengesahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak dan Penghindaran Pajak atas Penghasilan antara Republik Indonesia dan Republik Venezuela Beserta Protocol.
159	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Suriah Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.
160	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan Beserta Protocol.
161	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Uzbekistan tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Laba Usaha).
162	Penunjukan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia untuk Membantu Satuan Tugas Khusus Masalah Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan di Mahkamah Internasional.
163	Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
164	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pare-Pare.
165	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram.
166	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima.
167	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batui.
168	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Buton, Kolaka, dan Kendari.
169	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Betano, Natarbora, dan Viqueque.
170	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan, Kapuas, dan Barito.
171	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang
172	Tim Penanggulangan Masalah Utang-Utang Perusahaan Swasta Indonesia
173	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1998.
174	Pemanfaatan Kapal Ikan Asing yang Dinyatakan Dirampas untuk Negara.
175	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat Mengenai Kerjasama Teknik dan Ilmu Pengetahuan
176	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Arab Suriah tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan .
177	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan Beserta Protocol.
178	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mali Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.
179	Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
180	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1998 tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.
181	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
182	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
183	Badan Koordinasi Penanaman Modal
184	Tim Koordinasi dan Sub Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional.
185	Pembentukan Pengadilan Negeri Liwa
186	Tim Koordinasi Telematika Indonesia
187	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1996 tentang Bantuan Pinjaman kepada PT. Kiani Kertas.
188	Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang
189	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995.
190	Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial.
191	Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum
192	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998
193	Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.
194	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovenia Mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
195	Koordinasi Pelaksanaan Operasional Yayasan Supersemar, Dharmais, Dakab, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Sejahtera Mandiri, Dana Gotong Royong dan Trikora.
196	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
197	Badan Tenaga Nuklir Nasional
198	Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani.
199	Tunjangan Dosen
200	Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of Bangladesh Concerning the Promotion and Protection of Investmen.
202	Pemberian Amnesti kepada Saudara Alfonso Manuel Alias Matitfei dan lain-lain (sebanyak 7 orang terpidana), Abolisi kepada Saudara Alipio Pascoal Gusmao dan lain-lain (Sebanyak 20 orang terpidana).
203	Pemberian Rahabilitasi kepada Saudara Abdul Gani Masyur dan Lain-Lain (sebanyak 26 orang).
201	Pengesahan Protokol Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan.
204	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terhutang atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Ditanggung oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1998.
68	Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja

1

Pengesahan Persetujuan Angkatan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko.

2

Pengesahan Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of Bangladesh.

3

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana telah Tiga Puluh Dua Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1997.

4

Tim Penanggulangan Masalah Hutang-hutang Perusahaan Swasta Indonesia.

5

Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997 tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang Semula Ditangguhkan atau Dikaji Kembali.

6

Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mauritius for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With to Taxes on Income.