JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR

#	TENTANG	DOKUMEN
108	Penetapan Perincian Pengeluaran Pembangunan Termasuk Anggaran Khusus Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Tahun Dinas 1961
449	Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada 0rang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan
476	Penetapan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Terhadap Perusahaan-Perusahaan Minyak Asing Shell, Stanvac dan Caltex Dalam Waktu Peralihan
568	Tindakan Imbangan Terhadap Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Pemberontak/Gerombolan, Yang Menyerah Tanpa Syarat Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 449 Tahun 1961
577	Batas-Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Beserta Penetapan Syarat-Syaratnya Bagi Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (P.N. Pertamin)
578	Batas-Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Beserta Penetapan Sayarat-Syaratnya Bagi Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Dan Gas Nasional (P.N. Permigan)
201	Pembubaran Partai sosialis Indonesia, termasuk Bagian/Cabang, Ranting di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia
7	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1960 tentang Sekretariat Front Nasional
8	Pengangkatan Anggota Pengurus Front Nasional
9	Penambahan Wakil-wakil Front Nasional
10	Pembentukan Pengurus Harian Pusat Sekretariat Front Nasional
11	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 60 tahun 1960 dan Keputusan Presiden Nomor 114 tahun 1960 tentang Daerah Hukum Penguasa Perang daerah Surabaya dan Kepulauan Riau dan Menunjuk Anggota Badan Pembantu
21	Penambahan Anggota Pengurus Besar Front Nasional
22	Penetapan Gedung Merdeka di Bandung sebagai Gedung Majelis Permusyawaratan Sementara
29	Pemulihan Ketertiban dan Keamanan Umum
53	Memberikan uang jasa kepada para Anggota panitia Kerja Persiapan Gedung MPRS
54	Pembentukan Panitia Penampungan Bencana Alam
63	Pembentukan Panitia Aerial Survey dan Eksplorasi
66	memberhentikan dengan hormat Mr. Sugiharto sebagai Anggota Merangnkap Ketua panitia Perancang Undang-undang Perbendaharaan Baru
68	Bendaharawan Front Nasional
79	Pembentukan Team Asian Games IV
83	Anggota Direksi Bank Koperasi Tani dan Nelayan
84	Direksi Bank Koperasi Tani dan Nelayan
97	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1960 tentang Pergantian Pejabat
98	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1960 tentang Pembentukan Front Nasional
100	Pengiriman dan Penerimaan Perutusan Kebudayaan
101	Perubahan Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan Kemerdekaan
102	Perubahan Susunan Kabinet Kerja
103	Pembubaran Panitia Negara Peninjauan Kembali PGPN 1965
107	Pola Nasional Pembangunan Sementara Berencana
110	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1961 tentang Bank koperasi dan Nelayan
114	Dewan Kebudayaan Nasional
118	Pengangkatan Menteri Transkopemuda sebagai Menteri Perindustrian RI
124	Persetujuan Usul Pimpinan MPRS untuk memberikan Ikhtisar Tahunan pada Tiap-tiap Tanggal 3 Desember
127	Penyusunan Bahan-bahan Penerangan tentang TAP-TAP MPRS
128	Mengakui sebagai Partai Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 4 PenPres Nomor 13 Tahun 1960
129	Menolak Mengakui sebagai Partai Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 4 PenPres Nomor 13 Tahun 1960
130	Tugas Menteri-menteri dan Pokok Susunan Sekretariat Menteri dan Departemen-departemen di Bidang Pendidikan Pengetahuan dan Kebudayaan
131	Organiasi Penyelenggara Laudreform
194	Pembentukan Kembali Lembaga Pembinaan Hukum Nasional

108

Penetapan Perincian Pengeluaran Pembangunan Termasuk Anggaran Khusus Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Tahun Dinas 1961

449

Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada 0rang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan

476

Penetapan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Terhadap Perusahaan-Perusahaan Minyak Asing Shell, Stanvac dan Caltex Dalam Waktu Peralihan

568

Tindakan Imbangan Terhadap Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Pemberontak/Gerombolan, Yang Menyerah Tanpa Syarat Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 449 Tahun 1961

577

Batas-Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Beserta Penetapan Syarat-Syaratnya Bagi Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (P.N. Pertamin)

578

Batas-Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Beserta Penetapan Sayarat-Syaratnya Bagi Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Dan Gas Nasional (P.N. Permigan)