JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR

#	TENTANG	DOKUMEN
2	Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1979/1980.
1	Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun 1979/1980.
3	Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980.
6	Pencabutan Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintanh Indonesia Dan Pemerintah Australia.
4	Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.
5	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Bangladesh Di Bidang Pendidkan Dan Kebudayaan.
7	Pengesahan Perjanjian Kerjasama Di Bidang Teknik Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Srilangka.
8	Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri.
9	Penataran Calon Penatara Bp-7.
10	Team Pengendali Pengadaan Barang / Peralatan Pemerintah
11	Mengesahkan "International Sugar Agreement, 1977" Yang Telah Ditandatangani Di New York Pada Tanggal 28 Desember 1977 Oleh Kepala Perwakilan Tetap Republik Indonesia Di New York, Dalam Rangka Keanggotaan Indonesia Pada "International Sugar Organization", Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran Keputusan Presiden Ini
12	Mengesahkan ''Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Prancis Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Pendapatan Dan Atas Kekayaan"
13	Tata Cara Penyelesaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia
14	Badan Tenaga Atom Nasional
15	Tata Cara Penyediaan Dana Dan Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Dalam Rangka Pengadaan Barang / Peralatan Pemerintah
16	Pembentukan Otorita Pembangunan Pelabuhan Udara Internasional Jakarta – Cengkareng
17	Penugasan Kepada Lembaga Elektroteknika Nasional Lipi Untuk Melaksanakan Pembangunan Peralatan Elektronika Dan Komunikasi
18	Pengesahan "Agreement On The Asean Food Security Reserve", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegaso Pemerintah Negara Anggota Asean Yang Terdiri Dari Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philiphina, Republik Singapura, Dan Kerajaan Thailand, Yang Telah Ditandatangani Di New York, Amerika Serikat, Pada Tanggal 4 Oktober 1979, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
19	Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan-Diperbantukan Pada Perguruan Tinggi Swasta Dan Sekolah Swasta Bersubsidi
20	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1979 Tentang Tunjangan Khusus Timor Timur
22	Perubahan Pasal 9 Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 Jo Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979
21	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1977 Tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya
24	Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1980 / 1981
25	Penetapan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia
26	Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
27	Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
29	Mengesahkan "Cooperation Agreement Between Indonesia,Malaysia,Philipina,Singapore And Thailand-Member Countries Of The Association Of South-East Asian Nations And The European Economic Community"
30	Penyesuaian Harga-Harga Jual Bahan Bakar Minyak Bumi
31	Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Organisasi Sekretariat Negara
32	Pembukaan Konsulat Republik Indonesia Di Los Angeles, Amerika Serikat
33	Mengesahkan "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Konfederasi Swiss Tentang Angkutan Udara Teratur ", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Konfederasi Swiss , Yang Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 14 Juni 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
34	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Koordinasi Di Tingkat Pusat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
35	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Koordinasi Di Tingkat Pusat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
36	Pemberian Premi Kepada Kelompok Tani Peserta Intensifikasi Khusus ( Insus )
37	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Pungutan Dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Luran Hasil Hutan Dan Luran Pendapatan Daerah (Ipeda)
38	Uang Representasi Bagi Misi / Delegasi
39	Penghapusan Jaring Trawl
40	Team Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan
41	Mengesahkan" Nternational Natural Rubber Agreement, 1979" Yang Telah Ditanda Tangani Oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Di New York Pada Tanggal 17 Maret 1980 Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
42	Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Team Pengendali Penggadaan Barang / Peralatan Pemerintah
43	Pelaksanaan Pembangunan Pabrik Hidroccracker Di Dumai, Riau
44	Tunjangan Jabatan Hakim Yang Dipekerjakan Untuk Tugasperadilan (Justisial)
45	Mengesahkan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Italia Tentang Kerjasama Pembangunan Tenaga.Nuklir Untuk Maksud-Maksud Damai.
46	Badan Koordinasi Energi Nasional
47	Perincian Sumber-Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembagunan Tahun Anggaran 1980 / 1981

2

Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1979/1980.

1

Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun 1979/1980.

3

Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980.

6

Pencabutan Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintanh Indonesia Dan Pemerintah Australia.

4

Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

5

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Bangladesh Di Bidang Pendidkan Dan Kebudayaan.