JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR

#	TENTANG	DOKUMEN
1	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe.
3	Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
4	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi.
5	Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan , Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.
6	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
7	Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan Beserta Protokol.
8	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003.
9	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003.
10	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003.
11	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003.
12	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
13	Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran.
14	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri.
15	Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
16	Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
17	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
18	Pendirian Universitas Khairun.
19	Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi.
20	Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 Untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004
21	Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
22	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.
23	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003
24	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Dan Polisi Kehutanan.
25	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketanagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial, Dan Pengantar Kerja.
26	Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 Sebagai Hari Yang Diliburkan.
27	Pendirian Sekolah Agama Kristen Negeri Palangkaraya Dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja.
28	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun1999.
29	Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.
30	Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu.
31	Pengamanan dan Pengawalan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
32	Honorarium Bagi Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Komisi Hukum Nasional Dan Staf Sekretariat Komisi Hukum Nasional.
33	Tunjangan Hakim Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer.
34	Tunjangan Panitera Pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.
35	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004.
36	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004.
37	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan.
38	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004.
39	Rincian Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2004.
40	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009.
41	Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.
42	Tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional.
43	Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Menjadi Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
44	Pembubaran Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik.
45	Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
46	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Bulgaria.
47	Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika.
48	Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China).
49	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2005.
50	Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Malang.
51	Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kosntitusi.
52	Komisi Nasional Lanjut Usia.
53	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerjasama Kebudayaan dan Pendidikan.
54	Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo Menjadi Universitas Negeri Gorontalo.
55	Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahap Pertama Tahun 2004 sebagai Hari Yang Diliburkan.
56	Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung.
57	Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
58	Penanganan Gula yang Diimpor secara Tidak Sah.
59	Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
60	Peningkatan Status Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia Menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili, Republik Demokratik Timor Leste.
61	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
62	Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Bidang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika.
63	Pengamanan Obyek Vital Nasional.
64	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
65	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
66	Tunjangan Kerja bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Lembaga Sensor Film.
67	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Negara Meksiko Serikat untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan Beserta Protokol.
68	Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman tentang Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal Beserta Protokol.
69	Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India).
70	Perpanjangan Masa Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
71	Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004.
72	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
73	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
74	Pengesahan Wipo Performances and Phonograms Treaty, 1996 (Traktat Wipo Mengenai Pertunjukan dan Rekaman Suara, 1996).
75	Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahap Kedua Tahun 2004 Sebagai Hari yang Diliburkan.
76	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Peru Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Paspor Dinas atau Paspor Spesial.
77	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Korea Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas.
78	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik BulgaRepublik Indonesiaa Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.
79	Pengesahan Protokol Perubahan atas Persetujuan Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan PemeRepublik Indonesiantah AmeRepublik Indonesiaka SeRepublik Indonesiakat Mengenai Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-maksud Damai.
80	Pengesahan Instruments Amending the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union, Marrakesh, 2002 (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Marrakesh, 2002).
81	Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.
82	Tim Dokter Kepresidenan.
83	Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti Retroviral.
84	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
85	Pengesahan Revised Constitution of the Asia-Pacific Telecommunity, New Delhi 2002 (Konstitusi Telekomunitas Asia Pasifik yang Diperbaharui, New Delhi 2002).
86	Pembukaan Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia.
87	Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan.
88	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
89	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
90	Pengesahan Amendments to Articles 24 and 25 of the Constitution of the World Health Organization (Amandemen terhadap Pasal 24 dan 25 Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia).
91	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang Menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram Menjadi Institut Agama Islam Negeri Mataram, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
92	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura.
92	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura.
93	Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.
95	Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
96	Pembentukan Kejaksaan Negeri Malinau, Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaaan Negeri Puruk Cahu, Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, Kejaksaan Negeri Penajam, Kejaksaan Negeri Melonguane, Kejaksaan Negeri Tobelo, Kejaksaan Negeri Labuha, Kejaksaan Negeri Batulicin, Kejaksaan Negeri Mukomuko, Kejaksaan Negeri Tais, Kejaksaan Negeri Bintuhan, Kejaksaan Negeri Suwawa, Kejaksaan Negeri Marisa, Kejaksaan Negeri Tomohon dan Kejaksaan Negeri Amurang.
97	Pembentukan Pengadilan Negeri Menggala dan Pengadilan Negeri Donggala.
98	Pembentukan Pengadilan Negeri Tilamuta dan Pengadilan Negeri Una Aha.
99	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika
100	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
101	Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur.
102	Honorarium Bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perrselisihan Perburuhan Pusat
103	Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.
104	Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
105	Pengelolaan Arsip Statis.
106	Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia.
107	Dewan Pengupahan.
108	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya dan pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Jeneponto.
109	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
110	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
111	Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.
112	Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara sebagai Bencana Nasional dan Hari Berkabung Nasional.
94	Pengelolaan Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno

1

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2

Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe.

3

Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

4

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi.

5

Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan , Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.

6

Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.