JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR

#	TENTANG	DOKUMEN
1	Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a PGPS 1968 (F/IV PGPN 1961) kebawah dalam lingkungan Biro Pusat Statistik.
2	Pengesahan "Statutes of the World Tourism Organisation" (Anggaran Dasar Organisasi Kepariwasataan Sedunia).
3	Penyerahan kewenangan pengangkatan/Pemberhentian Para Pejabat yang memangku jabatan yang lebih rendah dari Deputy Ketua dalam Lingkungan Lembaga Administrasi Negara kepada Ketua Lembaga Administrasi Negara.
4	Perijinan Penerbangan dalam dan atas Wilayah Republik Indonesia.
5	Pembentukan Panitia Urusan Pupuk.
6	Penunjukan Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden selama Presiden Republik Indonesia Melakukan Perjalanan Dinas ke Negara-negara Australia, New Zealand dan Philipina.
7	Organisasi Lembaga Sandi Negara.
8	Pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan dan Latihan Pertanian.
9	Pencabutan Berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Nomor 14/Kotoe Tahun 1965 tentang Sumbangan Wajib Izin Usaha untuk Pembangunan Daerah.
10	Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia dan Staf Pelaksana Pemilu di Irian Barat.
11	Badan Search and Rescue Indonesia
12	Perubahan dan atau Penambahan Struktur Organisasi Departemen Perhubungan.
13	Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia
14	Panitia Pelaksana Konferensi Pacific Area Travel Association (PATA) 1974
15	Pembentukan Team Kerja Penyiapan Bahan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1972/1973.
16	Pembentukan Team Teknis Pengembangan Hubungan Ekonomi Bilateral dengan Negara-Negara Eropa Timur.
17	Pembubaran Yayasan Perdamaian Soekarno.
18	Jenis-jenis Pakaian Sipil
19	Memperpanjang Tugas Letjen TNI R. Soerja sebagai Ketua Team PEKUNEG yang Ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1971 dan Nomor 59 Tahun 1971.
20	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Kerajaan Pemerintah Thailand tentang Penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka.
21	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, dan Kerajaan Thailand tentang Penetapan suatu Garis Batas Landas Kontinen antara kedua negara di Bagian utara selat malaka dan dilaut Andaman.
23	Pengesahan Agreement on Border Trade Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of Republicof the Philippines.
24	Jam Kerja dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
26	Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali
25	Ketentuan-ketentuan Pokok Pengamanan Fisik Presiden Republik Indonesia.
27	Penyesuaian Harga-harga Jual Bahan Bakar Minyak Bumi.
28	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1972/1973
29	Penambahan keanggotaan Team Kerja Penyiapan Bahan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1972/1973
30	Organisasi Sekretariat Negara yang disempurnakan.
31	Pemberian Sebidang Tanah dan Rumah Kepada Ibu Sudirman
32	Perubahan Nama Team Penertiban Pelabuhan Tanjung Priok Menjadi Team Penertiban Pelabuhan-pelabuhan.
33	Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
34	Tanggung jawab Fungsionil Pendidikan dan Latihan
35	Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1972/1973
36	Pemberian Pangkat Militer Tituler Kepada Ketua Mahkamah Tentara Agung
37	Penunjukan Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden selama Presiden Republik Indonesia Melakukan Kunjungan ke Jepang.
38	Pelimpahan Wewenang kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Pangalima Angkatan Bersenjata tentang Penandatanganan Keputusan penganugerahan Satyalancana-Satyalancana Polisi Republik Indonesia.
39	Pembentukan Delegasi Republik Indonesia untuk Mengadakan Perundingan dengan Pemerintah Bulgaria dalam Bidang Ekonomi dan Pembayaran Hutang Republik Indonesia.
40	Perubahan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 301 Tahun 1968 tentang Pengaturan Pungutan Cess sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1971.
41	Pembentukan Team Penertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.
42	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia tentang Dorongan dan Perlindungan Timbal Balik bagi Penanam Modal serta Protokolnya.
43	Pengesahan Persetujuan mengenai Kerjasama Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Switzerland.
44	Penetapan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA sebagai Wilayah Kerja Kontraktor berdasarkan Perjanjian Production Sharring.
45	Pemberian Wewenang dan Tanggung Jawab Mengenai Pembinaan Terhadap Sektor Industri Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Besar kepada Menteri Perindustrian.
46	Penghentian Pembangunan Reaktor Atom IRT 2000 di Pusat Reaktor Atom Badan Tenaga Atom Nasional.
47	Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun 1972/1973
48	Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun 1972/1973
49	Pembubaran Komando Pertahanan Maritim Nasional
50	Tambahan Bantuan untuk Pembangunan bagi Kabupaten-Kabupaten di Karesidenan Madura
51	Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan.
52	Kedudukan Organisatoris Administratif dan Finansiil Mahkamah Militer Luar Biasa.
53	Pengendalian dan Pengawasan atas Penggunaan Wewenang Penyerahan Perkara, Pemeriksaan Pendahuluan dan Penuntutan di Lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
54	Penambahan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Kepariwisataan Nasional.
55	Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan sistem HANKAMRATA.
56	Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan dan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri.
57	Peresmian Berlakunya "Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan".
58	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Federasi Jerman Mengenai Dinas-dinas Penerbangan antara dan lewat Wilayahnya Masing-masing.
59	Penerimaan Kredit Luar Negeri
60	Pembentukan Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup.
61	Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Bonded Warehouse Jakarta
62	Penunjukan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Selama Presiden Republik Indonesia Melakukan Kunjungan Dinas Ke Perancis, Austria, Swiss, Belgia, Italia Dan Vatikan.
63	Pemberian Kuasa kepada Menteri Pertanian untuk Menyediakan dan Menggunakan Uang yang Berasal dari Iuran Hasil Hutan (Royalty).
64	Pengaturan Penguasaan dan Pengurusan Uap Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas.
69	Tunjangan Khusus bagi Para Jaksa.
70	Perubahan nama Direktorat Jenderal Keuangan Menjadi Direktorat Jenderal Moneter serta Perubahan dan Penyempurnaan Direktorat-direktorat dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Moneter pada Departemen Keuangan Keuangan.
71	Pengesahan "Multilateral Agreement on Commercial Rights of Non Schedulled Air Services Among the Asean".
72	Pengesahan "Agreement for Aircraft in distrees and Rescue of Survivors of Aircraft Accident".
73	Pengesahan Persetujuan Republik Indonesia atas "Special Trade Passanger Ships Agreement 1971" beserta "Special Trade Passanger Ships, Rules 1971 (Annex).
74	Pokok-pokok Kebijaksanaan dalam Penyelesaian Piutang Pemerintah Berasal dari Bantuan-bantuan Luar Negeri yang Diterima Sebelum Tanggal 1 Juli 1966.
75	Tatacara dan syarat-syarat Perijinan Penyelenggaraan Pengurusan dan Pengusahaan Bonded Warehouse.

1

Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a PGPS 1968 (F/IV PGPN 1961) kebawah dalam lingkungan Biro Pusat Statistik.

2

Pengesahan "Statutes of the World Tourism Organisation" (Anggaran Dasar Organisasi Kepariwasataan Sedunia).

3

Penyerahan kewenangan pengangkatan/Pemberhentian Para Pejabat yang memangku jabatan yang lebih rendah dari Deputy Ketua dalam Lingkungan Lembaga Administrasi Negara kepada Ketua Lembaga Administrasi Negara.

4

Perijinan Penerbangan dalam dan atas Wilayah Republik Indonesia.

5

Pembentukan Panitia Urusan Pupuk.

6

Penunjukan Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden selama Presiden Republik Indonesia Melakukan Perjalanan Dinas ke Negara-negara Australia, New Zealand dan Philipina.