Besarkan text
Kecilkan text
Grayscale
High Contrast
Negative Contrast
Light Background
Link Underline
Readable Font
Panduan Suara On
Panduan Suara Off
Reset
Menu
Kontak
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUMSEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKATSEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
ARSIP
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1872
0
ARSIP
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1872
0
Keputusan Presiden
TAHUN 2005
#
TENTANG
DOKUMEN
1
Panitia Nasional Penyelenggara Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-negara ASEAN, Pemimpin Negara-negara Lain, dan Organisasi-organisasi Internasional Mengenai Penanggulangan Bencana Akibat Gempa Bumi dan Tsunami.
2
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
3
Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial.
4
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
5
Perpanjangan Kedua Kali Masa Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
6
Perpanjangan Masa Tugas Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.
7
Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
16
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia
8
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
17
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
9
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika.
18
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung
19
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
10
Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha
11
Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
20
Pembentukan Pengadilan Negeri Depok,Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.
12
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.
21
Pemberian Remisi Kepada Narapidana Dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
22
Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka.
13
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
23
Pembentukan Panel 45
14
Pembentukan Pengadilan Negeri Lembata, Pengadilan Negeri Rote Ndao, Pegadilan Negeri Pelalawan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Nunukan, dan Pengadilan Negeri Malinau.
24
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor.
15
Penggabungan Kantor Perutusan Republik Indonesia Untuk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia di Brussel.
25
Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam.
26
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
27
Pembentukan Kejaksaan Negeri Kasongan, Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang , Kejaksaan Negeri Sukamara, Kejaksaan Negeri Nanga Bulik, Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Kejaksaan Negeri Airmadidi dan Kejaksaan Negeri Tubei.
28
Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional.
29
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
30
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI