JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR

#	TENTANG	DOKUMEN
1	Badan Restorasi Gambut
2	Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara
3	Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
4	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
5	Pengesahan Protokol Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Protocol To The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of China For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)
6	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India For The Avoidance Of The Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)
8	Komite Ekonomi Dan Industri Nasional
10	Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru
7	Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
9	Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
12	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengesahaan Asean Multilaterial Agreement Of The Liberalisation Of Passenger Air Services (Persetujuan Multilateral Asean Mengenai Lieberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang), Protocal 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Right Between Any Asean Cities (Protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketinga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Kota - Kota Asean) Dan Protokol 2 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Right Between Hak Angkut Kelima Yang Tidak Terbatas Antara Kota Kota Di Asean)
13	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Air Transport Agreement Between The Goverments Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nation And The Government Of The Peoples Republic Of China (Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Negara - Negara Anggota Asosiasi Bangsa - Bangsa Asia Tenggara Dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok)Beserta Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Parties (Protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Setiap Titik Di Para Pihak)
15	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2o1o Tentang Program Indonesia Emas
16	Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
18	Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Di Provinsi Dki Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Dan Kota Makassar
19	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
21	BEBAS VISA KUNJUNGAN
22	Pengesahaan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Armenia Tentang Penghindari Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Modal (Argreement Between The Government Of The Republic Indonesia And The Government Of The Republic Of Armenia For The Avoidance If Double Taxation And The Prevation Of Fiscal Evasion With Repect To Taxes On Income And On Capital)
23	Pengesahan Agreement On Maritime Transport Between The Governments Of The Member Countries Of The Association Of The Southeast Asian Nations And The Government Of The People's Republic Of China (Persetujuan Transportasi Laut Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Pemerintah Republik Rakyat Toingkok
24	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
20	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
25	Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur Yang Berdomisili Di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur
26	Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
29	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
30	Pengesahan Kesepakatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Fiji Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Fiji On The Framework For Development Cooperation)
31	Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Vanuatu Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Vanuatu On The Framework For Development Cooperation)
32	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
33	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
34	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
35	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
36	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
37	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
38	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif
39	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara
40	Penetapan Harga Gas Bumi
41	Tata Cara Penetapan Dan Penanggulangan Krisis Energi Dan/Atau Darurat Energi
42	Pengesahaan Charter Of The Establishment Of The Council Of Palm Oil Producing Countries / Cpopc (Piagam Pembentukan Dewan Negara - Negara Produsen Minyak Sawit)
43	Pengesahaan Agreement On Porrt State Measures To Prevent,Deter, And Elimanate Illegal Unreported, And Unregulated Fishing ( Persetujuan Tentang Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, Dan Memberantas Penangkapan Ikan Yang Ilegal, Tidak Dilaporkan Dan Tidak Diatur
45	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017
47	Penetapan Pelabuhan Patimban Di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat
48	Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional
28	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
50	Pemberian Penghargaan Kepariwisataan
51	Batas Sempadan Pantai
11	Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
52	Hak Keuangan Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara
53	Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah Antara Pemerintah Negara Republik Indonesia Dan Dana Internasional Untuk Pembangunan Pertanian (ifad) Tentang Pendirian Kantor Perwakilan Ifad Di Indonesia (host Country Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The International Fund For Agricultural Development (ifad) On The Establishment Of The Ifad's Country Office In Indonesia)
54	Tunjangan Jabatan Fungsional Rescuer
46	Pengesahan Host Country Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Regional Secretariat Of Coral Triangle Intiative On Coral Reefs, Fisheries And Food Security On Privilage And Inmunities (persetujuan Negara Tuan Rumah Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, Dan Ketahanan Pangan Tentang Hak Istimewa Dan Kekebalan)
55	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan
56	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Institut Penelitian Ekonomi Untuk Asean Dan Asia Timur Mengenai Keistimewaan Dan Kekebalan Sekretariat Institut Penelitian Ekonomi Untuk Asean Dan Asia Timur (agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Economic Research Institute For Asean And East Asia On The Privileges And Immunities Of The Secretariat Of Economic Research Institute For Asean And East Asia)
57	Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia
59	Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Penasihat Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
60	Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
61	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
63	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Panama Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas, Konsuler Dan Khusus (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Panama On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic, Service, Consular And Special Passports)
64	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik El Salvador Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of El Salvador On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Official/Service Passports)
71	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
72	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
73	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
74	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
75	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
65	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi
76	Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, Dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana Dan Anggota Dewan Pengawas Serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pelaksana Dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
77	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Australia Terkait Dengan Pelayanan Angkutan Udara (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia Relating To Air Services)
66	Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
68	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Italia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Italian Republic On The Exemption Of Visa Requirement For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
69	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Arab Mesir Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas Dan Khusus (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Arab Republic Of Egypt On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic, Service, And Special Passports)
70	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Qatar Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas Dan Khusus (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The State Of Qatar On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic, Service And Special Passports)
67	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Lithuania Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Lithuania On The Exemption Of Visa Requirements For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
27	Ikatan Dinas Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia
78	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
79	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
58	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-pajak Atas Penghasilan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Lao Peoples Democratic Republic For The Avoidance Of Double Taxation And Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)
80	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Dewan Kementerian Republik Albania Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Council Of Ministers Of The Republic Of Albania On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
81	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Rumania Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Romania On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
82	Strategi Nasional Keuangan Inklusif
62	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
83	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
86	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
87	Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
88	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Uni Eropa Mengenai Aspek - Aspek Tertentu Di Bidang Angkutan Udara (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The European Union On Certain Aspect Of Air Services)
84	Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia
85	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
89	Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi Dan Investigator
90	Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
91	Komite Nasional Keuangan Syariah
93	Honorarium Anggota Konsil Kedokteran Indonesia Dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
95	Pengesahan Convention For The Unification Of Certain Rules For International Carriage By Air (Konvensi Unifikasi Aturan-aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional)
94	Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
100	Penanganan Pengujian Undang-undang Di Mahkamah Konstitusi Dan Peraturan Perundang-undangan Di Bawah Undang-undang Di Mahkamah Agung Oleh Pemerintah
92	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
96	Honorarium/tunjangan Kerja Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Lembaga Sensor Film
98	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
99	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Harian Dan Anggota Dewan Energi Nasional
101	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
102	Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
103	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
104	Pengesahan Agreement Establishing The International Islamic Trade Finance Corporation (persetujuan Pendirian Korporasi Pembiayaan Perdagangan Islam Internasional)
109	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasa
108	Pemberian Uang Kompensasi Bagi Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009
110	Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi
111	Tunjangan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur
112	Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja
113	Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis
114	Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam Medis
115	Tunjangan Jabatan Fungsional Radiografer
117	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
118	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian
119	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian
107	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika
97	Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2016
116	Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan, Dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
125	Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
120	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
121	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
122	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
123	Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
105	Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
106	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata
124	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan Aids Nasional
44	Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
49	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
14	Pengesahan Asean Ltigtframework Agreement On Multimodal Transportltigt Persetujuan Kerangka Kerja Asean Tentang Angkutan Multimoda

1

Badan Restorasi Gambut

2

Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara

3

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

4

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

5

Pengesahan Protokol Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Protocol To The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of China For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)

6

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India For The Avoidance Of The Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)