Besarkan text  Kecilkan text  Grayscale  High Contrast  Negative Contrast  Light Background  Link Underline  Readable Font  Panduan Suara On  Panduan Suara Off  Reset
Menu
Kontak
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat
  • Dewan Perwakilan Rakyat
  • PROFIL
    • TENTANG
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKRETARIAT
    • BERITA
    • KONTAK
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • DOKUMEN HUKUM
    • UUD 1945
    • UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
  • PRODUK HUKUM
    • PERATURAN DPR
    • PERATURAN BERSAMA
    • PERATURAN SEKJEN DPR
  • MONOGRAFI HUKUM
    • NASKAH AKADEMIK
    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
    • JURNAL PRODIGY
    • JURNAL NEGARA HUKUM
    • JURNAL KAJIAN
    • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
    • PROCEEDING
    • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
    • ANOTASI UNDANG-UNDANG
    • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
    • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
    • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
  • ARTIKEL HUKUM
    • INFO SINGKAT
    • ISU SEPEKAN
  • PUTUSAN
    • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

  • ARSIP
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
    • 2007
    • 2006
    • 2005
    • 2004
    • 1966
    • 1965
    • 1964
    • 1963
    • 1962
    • 1961
    • 1960
    • 1959
    • 1957
    • 1949
    • 1947
    • 1946
    • 1866
    • 0
ARSIP
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 1966
  • 1965
  • 1964
  • 1963
  • 1962
  • 1961
  • 1960
  • 1959
  • 1957
  • 1949
  • 1947
  • 1946
  • 1866
  • 0

Peraturan Presiden

TAHUN 1965
# TENTANG DOKUMEN
1
Pemberian bantuan berupa uang kepada Abdi dalem dan pensiunan Abdi dalem Pura Paku Alam
2
Peraturan Pokok Organisasi Perusahaan Sejenis
3
Pemberian bantuan berupa uang kepada Abdi dalem dan pensiunan Abdi dalem Keraton Yogyakarta
4
Perubahan beberapa pasal dari Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 1964 tentang Pembentukan Lembaga Pertahanan Nasional
5
Gerakan Nasional Transmigrasi
6
Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Kepolisian yang kedudukannya diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 1963 jo. Nomor 39 Tahun 1964 dalam hal terjadi kenaikan pangkat
7
Tunjangan Perjalanan Tetap
13
Perubahan atau penambahan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1964 tentang Otorisasi Jalan Raya Sumatera
14
Majelis Pendidikan Nasional
15
Pendirian Perguruan Tinggi Swasta
16
Pengangkutan kebutuhan dan hasil-hasil Perusahaan Industri dan Tambang Negara
17
Penghematan dan penjualan kendaraan bermotor milik Pemerintah
18
Penghematan persediaan dan penyaluran bahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari
19
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 1964 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR-GR
20
Premi Ekspor
21
Kalkulasi biaya dan penetapan harga jual barang dan jasa yang dihasilkan oleh Perusahaan Negara dan barang yang dikuasai
22
Pengawasan atas perkembangan harga barang dan jasa yang diproduksikan oleh perusahaan swasta
23
Penilaian kembali Aktiva tetap Perusahaan Swasta
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_hukum@dpr.go.id

© 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.
PROFIL
  • TENTANG
  • SEJARAH
  • VISI & MISI
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • SEKRETARIAT
  • BERITA
  • KONTAK
GALERI
  • FOTO
  • VIDEO
DOKUMEN HUKUM
  • UUD 1945
  • UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN
  • KEPUTUSAN PRESIDEN
  • INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
  • PERATURAN DPR
  • PERATURAN BERSAMA
  • PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
  • NASKAH AKADEMIK
  • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • JURNAL PRODIGY
  • JURNAL NEGARA HUKUM
  • JURNAL KAJIAN
  • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
  • PROCEEDING
  • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
  • ANOTASI UNDANG-UNDANG
  • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
  • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
  • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
  • INFO SINGKAT
  • ISU SEPEKAN
PUTUSAN
  • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI