JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR

#	TENTANG	DOKUMEN
1	Pengesahan Marrakesh Treaty To Facilitate Access To Published Works For Persons Who Are Blind, Visually Impaired, Or Otherwise Print Disabled (Traktat Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan Yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, Atau Disabilttas Dalam Membaca Karya Cetak)
2	Pengesahan Beijing Treaty On Audiovisual Performances (Traktat Beijing Mengenai Pertunjukan Audiovisual)
3	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika
4	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
5	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
6	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
7	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi
8	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
9	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
10	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
11	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
12	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Siber Dan Sandi Negara
13	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
14	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
15	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Perpustakaan Nasional
16	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
19	Institut Agama Kristen Negeri Kupang
20	Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
21	Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
22	Institut Agama Kristen Negeri Toraja
23	Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya
24	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
25	Tata Kelola Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial
26	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
27	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
28	Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah
18	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
29	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungankejaksaan Republik Indonesia
31	Kementerian Sekretariat Negara
30	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Mikronesia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Federated States Of Micronesia On Exemption Of Visa Requirements For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
32	Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas
33	Standar Harga Satuan Regional
34	Pengesahan Asean - Hong Kong, China Free Trade Agreement (Persetujuan Perdagangan Bebas Asean - Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok)
35	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
36	Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
37	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
38	Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
39	Pengesahan Agreement On Investment Among The Governments Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People's Republic Of China And The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Antara Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok Dan Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
40	Institut Agama Islam Negeri Sorong
41	Institut Agama Islam Negeri Takengon
17	Surat Kuasa Khusus Dalam Penanganan Gugatan Perdata Dan Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Presiden
42	Pemberian Penghargaan Dan/Atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga Dan Pemerintah Daerah
45	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua Nugini Terkait Angkutan Udara (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Thd Independent State Of Papua New Guinea Relating To Air Transport)
52	Pembangunan Fasilitas Observasi Dan Penampungan Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Atau Penyakit Infeksi Emerging Di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
54	Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
53	Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (The Association Of Southeast Asian Nation)
55	Sekretariat Kabinet
56	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden
57	Kementerian Keuangan
58	Penataan Dan Penyederhanaan Perizinan Impor
59	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
61	Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Ketua Dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
60	Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur
63	Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024
64	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
62	Hak Keuangan Dan Fasilitas Lain Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
43	Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Riau Dan Provinsi Kepulauan Riau
44	Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
46	Pengesahan Protocol To Amend The Asean Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement (Protokol Untuk Mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat Asean Plus Tiga)
47	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
48	Badan Pertanahan Nasional
49	Gaji Atau Upah Dan Hak Keuangan Lainnya Bagi Anggota Badan Pelaksana Dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
65	Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
66	Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
67	Syarat Dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
69	Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Negara Republik Kamerun
68	KOMISI NASIONAL DISABILITAS
70	Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
72	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
76	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA
71	Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional
73	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
77	Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah
82	Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional
74	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Kamboja Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Royal Government Of Cambodia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)
75	Pelaksanaan Hak Anak Korban Dan Anak Saksi
81	Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Direktur Eksekutif Dan Direktur Pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja
78	Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Global Green Growth Institute Tentang Kantor Global Green Growth Institute Di Republik Indonesia (Host Country Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Global Green Growth Institute Relating To The Office Of The Global Green Growth Institute In The Republic Of Indonesia)
80	PENGESAHAN NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS,2007 (KONVENSI INTERNASIONAL NAIROBI MENGENAI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL, 2007)
83	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar
84	Pengesahan First Protocol To Amend The Asean Trade In Goods Agreement (Protokol Pertama Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Asean)
79	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 Tentang Badan Intelijen Negara
85	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
86	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
87	Rencana Induk Pe Nanggulangan Bencana Tahun 2020-2044
92	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
93	Tunjangan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
94	Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Dan Asisten Penilai Pajak
95	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
96	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
97	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS)
98	GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
99	Pengadaan Vaksi dan Pelaksanaa Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)
100	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
101	Pengesahan Kerangka Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Tentang Kerja Sama Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa Untuk Tujuan Damai (Framework Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India On Cooperation In The Exploration And Uses Of Outer Space For Peaceful Purposes
102	Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
103	Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Pembangunan Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Nasional Dan/Atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional
88	Pengesahan Persetujuan Hubungan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kanada (Air Transport Agreement Between The Government Ofthe Republic Of Indonesia And The Government Of Canada)
89	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Qatar Untuk Angkutan Udara (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The State Of Qatar For Air Services)
90	Pengesahan Air Services Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India (Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India)
91	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia Tentang Angkutan Udara (Agreement Between The Government Ofthe Republic Of Indonesia And The Government Of The Federal Democratic Republic Of Ethiopia Concerning Air Services)
104	Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Badan Amil Zakat Nasional
106	Kementerian Pemuda Dan Olahraga
107	Kementerian Perindustrian
108	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional
105	Pengesahan Protocol 2 Designation Of Frontier Posts (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan)
109	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
110	Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
112	Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi Dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, Dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
111	Honorarium Pegawai Di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores
113	Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
114	Strategi Nasional Keuangan Inklusif
115	Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan, Pemeriksa Karantina Tumbuhan, Dokter Hewan Karantina, Dan Paramedik Karanttna Hewan
116	Kementerian Luar Negeri
118	Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci
119	Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Anestesi Dan Asisten Penata Anestesi
121	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi
120	Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove
122	Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
123	Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021
50	Kementerian Riset dan Teknologi
117	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Dan Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

1

Pengesahan Marrakesh Treaty To Facilitate Access To Published Works For Persons Who Are Blind, Visually Impaired, Or Otherwise Print Disabled (Traktat Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan Yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, Atau Disabilttas Dalam Membaca Karya Cetak)

2

Pengesahan Beijing Treaty On Audiovisual Performances (Traktat Beijing Mengenai Pertunjukan Audiovisual)

3

Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika

4

Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

5

Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

6

Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional