Besarkan text
Kecilkan text
Grayscale
High Contrast
Negative Contrast
Light Background
Link Underline
Readable Font
Panduan Suara On
Panduan Suara Off
Reset
Menu
Kontak
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUMSEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKATSEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
ARSIP
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1957
1949
1947
1946
1866
0
ARSIP
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1957
1949
1947
1946
1866
0
Peraturan Presiden
TAHUN 1961
#
TENTANG
DOKUMEN
1
Pemberian tambahan penghasilan kpd Bekas Menteri RI Dahulu dan Bekas Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, serta Janda atau Anak Yatim Piatunya.
2
Berlakunya beberapa peraturan dan tindakan penguasa Perang Tertinggi di Daerah2 Tk.I Bali dan Kalimantan Tengah berhubung dg penghapusan keadaan bahaya
3
"Pancasila"
4
Penetapan Tafsiran Resmi dari Ketetapan-ketetapan MPRS.
5
Segi-segi Protokoler dalam Tindakan Kepolisian terhadap Anggota Pimpinan MPRS.
6
Penyelenggaraan Pekan Raya dan Pameran Indonesia
8
Peraturan Kendaraan Bermotor Milik Negara untuk Dinas-dinas Sipil.
9
Instruksi bagi Kepala Jawatan Akuntan
10
Pemberian Darma Sarjana, Darma Siswa dan Darmatamu kpd Cendikiawan, Mahasiswa, Pelajar dan Pejabat Negara Asing.
11
Perubahan dan Penambahan Perpres No.15 Th.1960 ttg Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa.
12
Pemberian Tugas Belajar
13
Garis Kebijaksanaan terhadap Pemberontak dan Gerombolan yang menyerah.
14
Panitia Penyelesaian Masalah Pemberontak-an dan Gerombolan yang menyerah.
15
Perubahan dan Penambahan Perpres No.20 Th.1960 tentang Pemberian penghargaan/ tunjangan kepada perintis pergerakan kebangsaan/ kemerdekaan.
16
Perubahan Perpres No.1/1961 (LN Th.1961 No.5) mengenai pemberian tambahan pengha-silan kpd bekas Menteri RI dahulu dan bekas anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat serta Janda-janda dan/atau anak Yatim Piatunya
17
Kedudukan Hukum, Nama Jabatan, Gelar, Penghasilan dan Keuntungan2 lainnya kpd Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala DI. Yogyakarta dan Wakil KDH Tk.I.
18
Pencabutan Perpres No.6 Th.1961 dan Penetapan Penyelenggaraan Pekan Raya dan Pameran Indonesia.
19
Pokok-Pokok Kearsipan Nasional.
20
Tugas Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam Lingkungan Pemerintah.
21
Penetapan Prioritas dan Prosedur Kredit Luar Negeri dlm Hubungan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana.
7
Pengiriman Uang antar Kas Negara
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI