JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TAHUN 1959

#	TENTANG	DOKUMEN
2	Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Indonesia
3	Perubahan Perpres No. 2 Tahun 1959
1	Pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.
4	Syarat-syarat Pendidikan, Kecakapan dan Pengalaman dalam pemerintahan bagi Kepala Daerah.
5	Nama Jabatan, Gelar, Kedudukan dan Penghasilan Kepala Daerah serta Kepala dan Wakil Kepala DI. Yogyakarta.
6	Dewan Urusan Pegawai
7	Wajib Latihan bagi pejabat Negeri Warganegara Republik Indonesia.
8	Badan Pusat Intelligence
10	Larangan bagi Usaha Perdagangan Kecil dan eceran yang bersifat asing di luar ibukota Daerah Swatantra Tk.I & II serta Keresidenan.
11	Sumpah Jabatan Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Perang.
12	Sumpah Jabatan Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Perang.
13	Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
14	Dewan Angkutan laut
9	Kenaikan gaji Pokok menurut PGM 1956
15	Dewan Ekonomi Dan Pembangunan