JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR

#	TENTANG	DOKUMEN
1	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2	Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3	Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Anggaran
4	Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
5	Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat
6	Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil
7	Penyakit Akibat Kerja
8	Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038
10	Honorarium Pegawai Di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Borobudur
9	Pengembangan Taman Bumi (GEOPARK)
11	Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile)
13	Honorarium Bagi Ketua dan Anggota Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
16	Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
14	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
15	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
12	Dana Abadi Pendidikan
17	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
18	Pengesahan International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995)
20	Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional
21	Rencana Aksi Nasional Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri
24	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif
25	Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
27	Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak Jangka Panjang
28	Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
29	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persemakmuran Bahama untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of the Bahamas for the Exchange of Information Relating to Tax Matters)
31	Pendayagunaan Dokter Spesialis
33	Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2018-2021
38	Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran Dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran
39	Satu Data Indonesia
19	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Montenegro Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Montenegro On The Exemption Of Visa Requirements For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
22	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Kerja Sama Eksplorasi Dan Pemanfaatan Ruang Angkasa Untuk Maksud Damai (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of China On Cooperation In The Exploration And Peaceful Use Of Outer Space)
23	Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Meksiko Serikat Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Yang Ditandatangani Di Kota Los Cabos Pada 6 September 2002 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The United Mexican States For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Signed At The City Of Los Cabos On 6 September 2002)
26	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Niger Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Niger Concerning Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
30	Keanggotaan Dan Kontribusi Indonesia Pada Organisasi Internasional
32	Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia
35	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
36	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Informasi Geospasial
37	Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia
40	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
41	Pengesahan Memorandum of Understanding on Establishing The Asean-China Centre between The Governments of The Member States of The Association of Southeast Asian Nations and The Government of The People's Republic of China (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Pendirian Asean-China Centre antara Pemerintah Negara- Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok)
42	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
45	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
47	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
43	Pembangunan, Rehabilitasi, Atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Dan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
46	Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
50	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss Terkait Angkutan Udara Berjadwal (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Swiss Federal Council Relating to Scheduled Air Services)
48	Pengesahan “Second Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement” (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean)
49	Pengesahan Third Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement (Protokol Ketiga Untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean)
44	Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Turkey Rei.Ating To Scheduled Air Transport (Persetujuan Hubungan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki Terkait Dengan Angkutan Udara Berjadwal)
51	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
34	Pengalihan Saham dan Luasa lahan Dalam Penafaatn Pulau-Pulau Kecil dan Pemnafaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
53	Tunjangan Jabatan Fungsional Kataloger
52	Pengesahan Statute For The Standards And Metrology Institute For Islamic Countries (Statuta Institut Standar Dan Metrologi Untuk Negara Islam)
55	Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan
54	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik San Marino Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Republic Of San Marino For The Exchange Of Information Relating To Tax Matters)
57	Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan Kepada Negara Kurang Berkembang
60	Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi
59	Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
56	Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025
63	Penggunaan Bahasa Indonesia
62	Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati
61	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020
64	Pengelolaan Masjid Istiqlal
65	Tunjangan Penghidupan Luar Negeri Dan Fasilitas Bagi Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
58	Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
67	Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
68	Organisasi Kementerian Negara
69	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
70	Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
71	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
72	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
73	Kementerian Riset dan Teknologi
74	Badan Riset dan Inovasi Nasional
75	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
76	Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Tajikistan Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Tajikistan For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)
78	Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
79	Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang
80	Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan
81	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
82	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
83	Kantor Staf Presiden
77	Pengesahan Multilateral Convention To Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erossion And Profit Shifting (Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan Dan Penggeseran Laba)
84	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
85	Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia
86	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
87	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
91	Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
88	Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020
89	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
92	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi
93	Penguatan Dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi Dan Peringatan Dini Tsunami
94	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Kementerian Riset Dan Teknologi
95	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional
96	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
97	Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
90	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
66	Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

1

2

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

3

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Anggaran

4

Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

5

Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat

6

Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

7