JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR

#	TENTANG	DOKUMEN
1	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
3	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015
4	Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
5	Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
6	Badan Ekonomi Kreatif
7	Organisasi Kementerian Negara
8	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
9	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
10	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
11	Kementerian Dalam Negeri
12	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
13	Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
14	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
15	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
16	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
17	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
18	Kementerian Ketenagakerjaan
19	Kementerian Pariwisata
20	Badan Pertanahan Nasional
21	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
22	Pemberian Uang Kompensasi/penghargaan Bagi Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009
23	Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Kantor Pertanahan Kabupaten/kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh Dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/kota
24	Kementerian Sekretariat Negara
25	Sekretariat Kabinet
26	Kantor Staf Presiden
27	Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
28	KEMENTERIAN KEUANGAN
29	Kementerian Perindustrian
30	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
31	Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan
32	Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Papua
33	Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku
34	Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku Utara Dan Provinsi Papua Barat
35	KEMENTERIAN KESEHATAN
36	Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
37	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
38	Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
39	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
40	Kementerian Perhubungan
41	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
42	Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
43	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan
44	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
45	Kementerian Pertanian
46	Kementerian Sosial
47	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
48	Kementerian Perdagangan
49	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
50	Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of Southeast Asia Nations And The People's Republic Of China (persetujuan Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat Tiongkok
51	Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (persetujuan Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara Dan Republik India)
52	Pengesahan Protokol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (protokol Perubahan Kerangka Kerja Persetujuan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara Dan Republik India)
53	Pengesahan Asean Agreement On The Movement Of Natural Persons (persetujuan Asean Mengenai Pergerakan Orang Perseorangan)
54	Kementerian Komunikasi Dan Informatika
56	Kementerian Luar Negeri
57	Kementerian Pemuda Dan Olahraga
58	Kementerian Pertahanan
59	Kementerian Pemberdayaan Perempuan
61	Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
62	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
63	Kementerian Kelautan Dan Perikanan
64	Biaya Penyelenggaraan Haji Tahun 1436 H /2015 M
65	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
66	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
68	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
69	BEBAS VISA KUNJUNGAN
70	Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015
72	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BADAN EKONOMI KREATIF
73	Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Tingkat Nasional
74	Pengesahan Asean Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of Air Freight Services (persetujuan Multilateral Asean Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Kargo), Protocol 1 On Unlimited Third, Fourth, And Fifth Freedom Traffic Rights Among Designated Points In Asean (protokol 1 Tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, Dan Kelima Yang Tidak Terbatas Di Antara Titik-titik Yang Telah Ditunjuk Di Asean), Dan Protocol 2 On Unlimited Third, Fourth, And Fifth Freedom Traffic Rights Among All Points With International Airports In Asean (protokol 2 Tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, Dan Kelima Yang Tidak Terbatas Di Antara Semua Titik Dengan Bandar Udara Internasional Di Asean)
75	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
76	Pemberian Dana Antisipasi Untuk Melunasi Pembelian Tanah Dan Bangunan Milik Masyarakat Yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007
77	Pedoman Organisasi Rumah Sakit
78	Kontingen Garuda Satuan Tugas Helikopter Mi-17 Tentara Nasional Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Mali
79	Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Perdagangan Dan Penanaman Modal Antara Kementerian Perdagangan Ri Dan Kementerian Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Nasional Republik Uni Myanmar (Framework Agreement On Trade And Invesment Between The Ministry Of Trade Of The Republic Of Indonesia And The Ministry Of National Planning And Economic Development Of The Republic Of The Union Of Myanmar)
80	Besaran Hak Keuangan Bagi Deputi, Staf Khusus, Dan Tenaga Professional Pada Kantor Staf Presiden
81	Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Serta Calon Anggota Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas Dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
82	Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara
83	KEMENTERIAN AGAMA
84	Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
85	Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, Dan Ketahanan Pangan (Coral Trangle Initiative On Coral Reets, Fisheries And Food Security) Indonesia
86	Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian
87	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
88	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan
89	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
90	Honorarium Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara
91	DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
92	Pengesahan Protocol To Amend The Asean Comprehensive Invesment Agreement (Protokol Untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean)
93	Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung
94	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
95	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
96	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
97	Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019
98	Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok Dan Bekasi
99	Percepatan Penyelenggaraan Perkereta-Apian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusu Ibukota Jakarta
100	Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana Dan Prasarananya Di Desa Tawiri Ambon
101	Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
102	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung
103	Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi
104	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan
105	Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesa
106	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut
107	Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Dan Bandung
108	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan
109	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
110	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
111	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perindustrian
112	Penggunaan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Untuk Mendukung Pendanaan Program Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat Tahun 2015
113	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
114	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
115	Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)
116	Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan
117	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera
118	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
119	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan
120	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
121	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
122	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik
123	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
124	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
125	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan
126	Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petrolueum Gas Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil
128	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
129	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
130	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional
132	Pengesahan The International Convention For The Control And Management Of Ships' Ballast Water And Sediments, 2004 (Konvensi Internasional Untuk Pengendalian Dan Manajemen Air Ballas Dan Sedimen Dari Kapal, 2004)
133	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
134	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertanian
135	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perdagangan
136	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
137	Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
138	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
139	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
140	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
141	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
142	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
143	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata
144	Besaran Hak Keuangan Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, Dan Pembantu Asisten
145	Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
146	Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kilang Minyak Di Dalam Negeri
147	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar Menjadi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
148	Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
149	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
150	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
151	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
152	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
153	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
154	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama
155	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
156	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
157	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
158	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional
159	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
160	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kependudukana Dan Keluarga Berencana Nasional
161	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
162	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
163	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
164	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
165	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Sar Nasional
166	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
167	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
168	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara
169	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
170	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Intelijen Negara
171	Pengesahan Asian Infrastructure Investment Bank Articles Of Agreement (Pasal Persetujuan Bank Investasi Infrastruktur Asia)
172	Pengesahan Agreement Establishing Asean+3 Macroeconomic Research Office (Persetujuan Pembentukan Kantor Kajian Ekonomi Makro Asean+3)
55	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden
60	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016
67	Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet
71	Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
127	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 Tentang Badan Informasi Geospasial
131	Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019

1

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede

2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

3

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

4

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

5

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

6

Badan Ekonomi Kreatif