JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR

#	TENTANG	DOKUMEN
1	Honorarium Ketua Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha
3	PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
4	BADAN STANDARDISASI NASIONAL
5	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
7	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
9	Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, Dan Pemberhentian Komisioner Dan/Atau Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
10	Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
11	Institut Agama Kristen Negeri Manado
12	Institut Agama Kristen Negeri Ambon
13	Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
15	Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum
16	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN
19	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK BANTUAN KEMANUSIAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA MENGENAI KETUANRUMAHAN DAN PEMBERIAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND ASEAN CO-ORDINATING CENTRE FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE ON DISASTER MANAGEMENT ON HOSTING AND GRANTING PRIVILEGES AND IMMUNITIES)
20	Penggunaan Tenaga Kerja Asing
23	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
24	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
25	NSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA
26	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
27	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
28	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
29	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
30	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
31	INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA
14	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PEYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
17	PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM KEADAAN TERTENTU
2	KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2O15-2O19
33	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019
35	Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
21	Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
36	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
37	Rencana Induk Penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Tahun 2017-2041
38	Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045
34	Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina
40	PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
42	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI PIMPINAN, PEJABAT, DAN PEGAWAI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
44	INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
43	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MII{YAK
41	Pengesahan Persetujuan Bilateral Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Bilateral Air Transport Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic Republic of Iran)
32	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores
6	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan (Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Belarus for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income)
46	Pengesahan Protocol Relating to An Amendment to The Convention on International Civil Aviation [Article 50 (a)] (Protokol Terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 50 (a)])
47	Pengesahan Protocol Relating to An Amendment to The Convention on International Civil Aviation [Article 56] (Protokol Terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 56])
45	Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung
22	Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
39	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden Dan Staf Khusus Wakil Presiden
48	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
50	KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
52	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI
53	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
54	STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
56	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
55	RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI TAHUN 2018 - 2029
51	PENGESAHAN FINAL ACTS OF UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 26TH ISTANBUL CONGRESS, TURKEY 2016 (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA SEBAGAI HASIL KONGRES KE-26 DI ISTANBUL, TURKI 2016)
49	Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara
59	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
61	SUMPAH JABATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA STAF ANGKATAN
64	RENOVASI DAN PENGEMBANGAN STADION MANAHAN SOLO DI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH, PEMBANGUNAN GEDUNG KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DI JAKARTA, PEMBANGUNAN PRASARANA OLAHRAGA DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS CENDRAWASIH DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA, UNIVERSITAS MUSAMUS DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA, DAN UNIVERSITAS PAPUA DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT, SERTA REHABILITASI BANGUNAN PASAR ATAS BUKITTINGGI DI KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT, PASAR AKSARA DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PASAR PRAWIROTAMAN DI KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
65	TATA CARA PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH DAN STRATEGI KEBUDAYAAN
66	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
67	KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
68	KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
100	Pembangunan Rumah Susun Khusus Pada Perguruan Tinggi Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama
69	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
70	HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN
62	PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL
60	PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD RADIOCOMMUNICATION CONFERENCE, GENEVA 2015 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI RADIOKOMUNIKASI SEDUNIA, JENEWA 2015)
63	PENETAPAN DAN PENDAFTARAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
71	TATA PAKAIAN PADA ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI
57	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Kerja Sama Kebudayaan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People’s Republic of China on Cultural Cooperation)
58	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Kerja Sama Kebudayaan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of Thailand on Cultural Cooperation)
74	Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Meksiko Serikat (Air Services Agrrement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Mexican States)
77	PENGELOLAAN DANA LINGKUNGAN HIDUP
78	Persyaratan Dan Tata Cara Serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan Bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, Dan Keluarga Pahlawan Nasional
79	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
82	Jaminan Kesehatan
85	Pengamanan dan Pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
86	REFORMA AGRARIA
87	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Siber Dan Sandi Negara
88	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Tunjangn Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
89	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 153 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
90	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika
91	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
92	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
93	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
94	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
95	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
83	Penanganan Sampah Laut
76	PENGESAHAN PERSETUJUAN DASAR ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TENTANG PENGATURAN-PENGATURAN PERBATASAN (BASIC AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA ON BORDER ARRANGEMENTS)
75	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)
72	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019
84	TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT TERTENTU YANG DITUGASKAN PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
81	Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara
80	JENIS DAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI MANAJEMEN EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH
73	Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan
96	Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
97	Pengesahan Agreement on Investment Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations and The Republic of India (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India)
98	JEMBATAN SURABAYA - MADURA
102	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
101	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
103	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
104	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan
105	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
8	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet
99	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik
106	Pengesahan Protocol 2 on Fifth Freedom Traffic Rights Between Contracting Parties (Protokol 2 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima Antar Pihak)
107	Pengesahan Protocol to Implement the Eight Package of Commitments on Air Transport Service Under the ASEAN Framework Agreement on Service (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Kedelapan Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)
116	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
117	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelijen Negara
118	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
119	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan
120	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian
121	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian
122	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan
123	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
124	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
125	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
126	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata
127	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan
108	Pengesahan First Protocol To Amend The Agreement Establishing The Asean-Australia-New-Zealand Free Trade Area (Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean-Australia-Selandia Baru)
109	Pengesahan Agreement On Trade In Services Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asia Nations And The Republic Of India (Persetujuan Mengenai Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India)
110	Pengesahan Asean Agreement On Medical Device Directive (Persetujuan Asean Untuk Pengaturan Peralatan Kesehatan)
111	Pengesahan Third Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of South East Asian Nations And The Republic Of Korea (Protokol Ketiga Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea)
112	Pengesahan Protocol To Amend The Framework On Comprehensive Economic Co-Operation And Certain Agreements Thereunder Between The Association Of Southeast Asian Nations (Asean) And The People's Republic Of China (Protokol Untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Persetujuan Tertentu Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat Tiongkok)
113	Pengesahan Protocol To Implement The Ninth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kesembilan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)
114	Pengesahan Protokol Perubahan Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (Protocol To Amend The Preferential Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan)
115	Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Asian Forest Cooperation Organization (Persetujuan Tentang Pembentukan Organisasi Kerja Sama Kehutanan Asia)
129	Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
130	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama
131	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
132	Pengesahan Protocol 7 Customs Transit System (Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan)
133	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina Mengenai Pembebasan Visa Bagi Warga Negara Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Visa Exemption for The Nationals Holding of Diplomatic and Service Passports)
134	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tajikistan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Tajikistan on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports)
135	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
128	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Armenia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Armenia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Service Passports)
136	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
137	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
138	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
139	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional
140	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan Penghasilan Serta Hak Lainnya yang Sah Bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
141	Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019
142	Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 - 2025

1

Honorarium Ketua Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha

3

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

4

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

5

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

7

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

9

Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, Dan Pemberhentian Komisioner Dan/Atau Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat