Besarkan text
Kecilkan text
Grayscale
High Contrast
Negative Contrast
Light Background
Link Underline
Readable Font
Panduan Suara On
Panduan Suara Off
Reset
Menu
Kontak
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUMSEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKATSEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
ARSIP
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1957
1949
1947
1946
1866
0
ARSIP
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1957
1949
1947
1946
1866
0
Peraturan Presiden
TAHUN 1963
#
TENTANG
DOKUMEN
1
Perubahan dan Tambahan Peraturan-Peraturan Presiden No. 4 dan 5 Tahun 1962 masing-masing tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Pedoman Kerja Administratif (Peraturan Tata Tertib) Aparatur Pemerintahan pada Tingkat Tertinggi.
2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Prop. Irian Barat untuk masa 1 Mei - 31 Desember 1963
3
Peraturan Mengenai Status dan Kedudukan Keuangan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Kepolisian di Prop. Irian Barat.
4
Pendirian Perusahaan Negara Irian Bhakti.
5
Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi di Bidang Ekspor
6
Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi di Bidang Impor.
7
Aktivitas Perusahaan Dagang Negara dalam rangka Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi.
8
Kenaikan Tunjangan Kemahalan Umum menurut PGPN 1961.
9
Pemberian Perbaikan Penghasilan/ penghasilan peralihan kepada bekas PNS /anggota Kepolisian Negara serta janda dan anak yatim/piatunya.
10
Distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup bagi Pegawai Negeri.
11
K o p r a
12
Tindakan-tindakan sementara untuk menyeleng-garakan Kesatuan Susunan, kekuasaan, Acara dan Tugas Pengadilan-pengadilan Sipil dan Kejaksaan di Prop. Irian Barat.
13
Penertiban Pembangunan Baru di sepanjang jalan antara Jakarta - Bogor - Puncak - Cianjur, diluar batas-batasDKI Jakarta Raya, Daerah Swatantra Tk.II Bogor dan Daerah Swatantra Tk.II Cianjur.
14
Pemberian Bantuan Berupa Uang dan Pakaian kepada Guru.
15
Badan Urusan Karet Rakyat.
16
Pemberian perbaikan penghasilan kepada penerima tunjangan bekas Presiden.
17
Pemberian perbaikan penghasilan/ penghasilan peralihan kepada bekas Menteri Negara dan Ketua/ Anggota DPR-GR, serta janda dan anak yatim-piatunya.
18
Lektur asal luar negeri bagi mahasiswa.
19
Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai bentuk, jenis, warna, pembuatan serta pemakaian pakaian seragam dan tanda pengenal di luar angkatan perang dan kepolisian negara.
20
Pemberian fasilitas bagi proyek-proyek yang dibiayai dengan kredit luar negeri atas dasar "Production Sharing".
21
Peraturan Pembayaran Gaji PNS, Anggota Kepolisian Negara. Anggota Angkatan Perang RI dan Pejabat-Pejabat Negeri lainnya di daerah Kep. Riau yg meliputi Kawedanan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh.
22
Penghapusan Karesidenan dan Kawedanan.
23
Peraturan Penyesuaian gaji dan pangkat PNS dan Anggota Kepolisian Negara di Prop. Irian Barat, ke dlm "PGPN-1961"/ "PGPOL-1961"
24
Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional.
25
Pemberian perbaikan penghasilan/ penghasilan peralihan kepada bekas anggota militer serta janda dan anak yatim/piatunya.
26
Perubahan/ tambahan PP No.209 Th.1961 tentang kedudukan keuangan Ketua. Wakil Ketua dan Anggota DPRGR.
27
Perubahan Perpres No.11 Th.1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri.
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI