JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR

#	TENTANG	DOKUMEN
48	Mengubah Peraturan Devisen 1940 (Staatsblad 1940 No.291)
49	Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan kpd Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Jawa
50	Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa
46	Kenaikan Pensiun dan Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Yang Diberikan Kepda Bekas Pegawai Negeri Sipil atau Janda dan/atau Anaknya
47	Pemberian Tunjangan Kemahalan Daerah dan Tunjangan Keluarga kpd Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan Yang Bersifat Pensiun
51	Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan kpd Daerah-daerah Swatantra Prop. di Sumatera
1	Susunan dan tugas Dewan serta Biro Rekonstruksi Nasional
2	Dewan Perancang Negara
3	Peraturan Sementara mengenai Pemberian Tunjangan (Onderstand) kepada Pegawai Negeri dan Janda serta Anak Piatunya
4	Pengeluaran surat perbendaharaan untuk Tahun 1952
5	Peraturan sementara mengenai penetapan jabatan dan dan gaji Pegawai Negeri Sipil bukan Warga Negara
6	Mengubah keputusan Pemerintah 15 Juli Tahun 1940 Nomor 1
7	Pembelian barang-barang untuk perlengkapan jawatan-jawatan dan organisasi-organisasi Pemerintah
8	Pemberhentian dari Pekerjaan untuk sementara waktu dan pemberhentian dari jabatan Negeri sambil menunggu keputusan lebih lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil
9	Daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
11	Hukum Jabatan
10	Daftar Pernyataan Kecakapan Pegawai Negeri
12	Penghasilan dan Usaha Pegawai Negeri dalam Lapangan Partikelir
13	Pemberian pengganti kerugian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk barang-barang yang tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang pada waktu melakukan perjalanan dinas
14	Pemberian pengganti kerugian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk barang-barang bergerak yang bukan karena salah dan/atau kelalaiannya sendiri tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa-peristiwa luar biasa terjadi di sesuatu tempat atau daerah
15	Staf Keamanan
16	Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatra dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta
17	Mobil untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para Menteri Republik Indonesia
18	Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1952 untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
19	Pemberian pensiun kepada Janda dan tunjangan kepada Anak Yatim Piatu Pegawai Negeri Sipil
20	Susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian Republik Indonesia
21	Mengubah Algemene Bepalingen ter uitvoering van Het Internationaal Postbesluit 1948
22	Penetapan Peraturan yang mengatur penggantian biaya perjalanan dan biaya penginapan dalam negeri yang harus dikeluarkan oleh Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan Para Menteri
23	Memperpanjang waktu berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 67 Tahun 1951 mengenai pembagian beras untuk Pegawai Negeri
24	Perubahan Rayon Kemahalan
25	Peraturan sementara penetapan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
26	Perubahan jumlah presentase Tunjangan Kemahalan Daerah
27	Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1952 tentang mobil untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para Menteri Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1952 tentang penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1952 untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
28	Pencabutan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1952 mengenai Staf Keamanan
29	Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1950 mengenai Peraturan Sementara tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-lain Tunjangan bagi presiden, Perdana Menteri dan Menteri-menteri Republik Indonesia Serikat
30	Perubahan Peraturan Pemerintah 3 Juli 1916 Nomor 2
52	tes
31	Pencabutan PP No.70 Th.1951mengenai Peraturan Istimewa Bagi Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Keluar Jawa
32	Perubahan PP No.11 Th.1952 Mengenai Hukuman Jabatan
33	Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah dan pembagian Wil.nya dlm Daerah2 Swatantra
34	Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan pembagian Wilayahnya dlm Daerah-daerah Swatantra
35	Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara
36	Mengubah PP No.18 Th.1951 ttg Peraturan sementara mengenai Rumah Dinas bagi Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan
37	Peraturan Sementara tentang Penetapan Gaji Pokok Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri ,Wakil Perdana Menteri dan Para Menteri RI
38	Perubahan PP No.63 Th.1951 Mengenai Peraturan Tata Tertib Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
39	Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil
40	Peraturan Dewan Kehormatan Militer
41	Kedudukan Pegawai Negeri selama menjalankan sesuatu kewajiban Negara diluar Lingkungan Jabatan yang dipangkunya
42	Berlakunya PP No.25 Th.1952 (LN No.34 Th.1952) Bagi Para Anggota Angkatan Perang, yang Digaji menurut PP No.50 Th.1951 (LN No.70 Th.1951)
43	Perubahan PP No.58 Th.1951 (LN Th.1951 No.85)
44	Penunjukan Daerah di Indonesia, Dimana Uang Asing dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah, dg menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang sah
45	Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Sosial Kepada Propinsi

48

Mengubah Peraturan Devisen 1940 (Staatsblad 1940 No.291)

49

Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan kpd Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Jawa

50

Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

46

Kenaikan Pensiun dan Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Yang Diberikan Kepda Bekas Pegawai Negeri Sipil atau Janda dan/atau Anaknya

47

Pemberian Tunjangan Kemahalan Daerah dan Tunjangan Keluarga kpd Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan Yang Bersifat Pensiun

51

Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan kpd Daerah-daerah Swatantra Prop. di Sumatera