JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR

#	TENTANG	DOKUMEN
1	Penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.
2	Standar Nasional untuk Satuan Ukuran.
3	Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan (Senopen) di Medan, Surabaya, Bali, Ujung Pandang, dan Unit Keselamatan Penerbangan di Balikpapan untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I.
4	Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan (Senopen) di Jakarta untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II.
5	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwidjaja.
6	Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biak dan Sam Ratulangi di Manado untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I.
7	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.
8	Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya.
9	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Iskandar Muda.
10	Penyertaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
11	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. PELNI).
12	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IX.
13	Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai atas Cek dan Bilyet Giro.
14	Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989 ke Tahun Anggaran 1989/1990.
15	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXI.
16	Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.
17	Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun.
18	Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, dan Penerima Tunjangan Veteran.
19	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri.
20	Pembentukan Kota Administratip Bantang.
21	Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertipikat Deposito dan Tabungan.
22	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Leces.

1

Penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.

2

3

Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan (Senopen) di Medan, Surabaya, Bali, Ujung Pandang, dan Unit Keselamatan Penerbangan di Balikpapan untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I.

4

Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan (Senopen) di Jakarta untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II.

5

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwidjaja.

6

Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biak dan Sam Ratulangi di Manado untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I.

7