JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR

#	TENTANG	DOKUMEN
1	Menunda berlakunya Pasal 6 Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944 tentang Lamanya Jabatan Kepala Desa
2	Peraturan Kecelakaan 1947
s.1	Penambahan Peraturan tentang Permohonan Grasi
s.2	Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Sumatra
s.3	Perubahan Peraturan Sumpah Jabatan Hakim, Jaksa, Panitera serta Panitera Pengganti pada Pengadilan dan Pengadilan Tentara
s.4	Pemberian Pangkat Militer Tituler kepada Hakim, Jaksa serta Panitera pada Pengadilan Tentara yang bukan Opsir Tentara
3	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 jo Nomor 18 dan Nomor 26 Tahun 1947 tentang Permohonan Grasi
4	Peraturan tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Memperpanjang Tempo Termaksud dalam Pasal 6 ayat 8 Peraturan Perjalanan Dinas
5	Pengumpulan Bahan Makanan dan Distribusi
6	Mencabut Pasal 27 Peraturan tentang Pengangkatan dan Gaji Pegawai Negeri dan Pasal 11 Peraturan tentang Gaji Pekerja Penduduk di Jawa
7	Peraturan yang Menetapkan bahwa Beberapa Aturan dalam Undang-Undang Kerja 1948 dapat Dijalankan
8	Rumah Tutupan
9	Sumpah Jabatan Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Perang
10	Peraturan yang Mengatur Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatra
11	Kantor Urusan Pegawai Negeri (KUP)
12	Perubahan Dalam Undang-Undang Bea Materai 1921
13	Jaminan Tersedianya Tanah-tanah oleh Kelurahan-kelurahan Guna Perusahaan-perusahaan Pertanian dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dan Karisidenan Surakarta
14	Perantaraan Bank-bank Pemerintah dalam Peredaran Uang Berhubung dengan Adanya Uang Palsu
15	Menghitung Ternak dalam Tahun 1948
16	Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Permohonan Grasi
17	Perubahan Pembayaran Biaya Pemeriksaan Pesawat Uap
19	Surat Tanda Penerimaan Uang Dikeluarkan oleh Kepala Daerah
20	Pemberian Izin kepada Pedagang untuk Menimbun Barang Penting
21	Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948
22	Peraturan Penghargaan Pengalaman Bekerja
23	Peraturan Penyesuaian (Inpassing)
24	Peraturan tentang Militerisasi Jawatan Kereta Api dan Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.
25	Peraturan tentang Pinjaman Negara dengan Mengeluarkan Surat Tanda Hutang Negara
26	Mempercepat Pemeriksaan Perkara Pidana dalam keadaan bahaya
27	Kejahatan-kejahatan dalam Keadaan Bahaya yang dapat Dihukum dengan Hukuman Mati
28	Militerisasi Jawatan Listrik dan Gas
29	Peraturan tentang Pemberian Kekuasaan Mengeluarkan Surat Paksa untuk Memungut Pajak
30	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1947
31	Pemberian Tunjangan kepada Janda dan Anak Piatu Bekas Pensiunan Militer Dahulu
32	Militerisasi Jawatan Jalan-jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum
33	Pemerintahan Militer di Daerah-daerah Jawa
34	Peredaran Uang dengan Perantaraan Bank
35	Peraturan tentang Perjalanan Dinas Menteri
36	Militerisasi Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia
37	Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.
38	Perubahan Beberapa Pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Pengadilan Tentara
39	Pemberantasan Pernyataan Setuju dengan Perbuatan Kaum Pemberontak
40	Melepaskan Orang-orang Hukuman untuk Memberikan Tempat Kepada Orang-orang Tahanan atau Hukuman yang Ditahan atau dihukum Berhubung dengan Pemberontakan Madiun
41	Susunan dan Pimpinan kementrian
42	Peraturan untuk Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948
43	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947
44	Balai Pendidikan Ahli Hukum
45	Pemberian Pangkat Militer kepada Hakim yang bukan Opsir Tentara, Jaksa serta Panitera pada pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan
46	Larangan Terhadap Penyimpanan Minyak Bensin
47	Militerisasi Sebagian dari Jawatan Pekerjaan Umum yang mengenai Urusan Jalan-jalan, Gas Listrik dan Air Minum pada Daerah-daerah Otonom, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten-kabupaten dalam Karisidenan Surakarta
48	Pengluasan "Berlakunya Peraturan Pidana/Disiplin Tentara" dan " Kekuasaan Pengadilan Tentara".
49	Perubahan Beberapa Pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948
50	Militerisasi beberapa perusahaan di dalam Lingkungan Kementerian Keuangan
51	Lapang Kerja, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Keuangan
52	Militerisasi Perusahaan-perusahaan Percetakan yang Berada di bawah Pengawasan Pemerintah
53	Urusan Tawanan dan Tahanan Politik/Tentara yang Bersangkutan dengan Peristiwa Madiun.
54	Penetapan Harga Barang-barang
55	Militerisasi Perusahaan Tambang Minyak Negara
56	Militerisasi Badan penyelenggaraan Perusahaan Gula Negara dan Pabrik-pabrik Gula yang diurusnya
57	Militerisasi Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia
58	Militerisasi Badan Tekstil Negara dengan Perusahaannya
59	Militerisasi Jawatan Kehutanan
60	Lapang Pekerjaan, Susunan Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman
61	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948
62	Hak untuk Mempergunakan Gedung-gedung dan lain sebagainya Khususnya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta
63	Pembatasan Pengeluaran Bahan Makanan dan Ternak
64	Militerisasi Pusat Perkebunan Negara
65	Penambahan Perubahan Beberapa Pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946
66	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1948
67	Permohonan Grasi
68	Perubahan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1948
69	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1948
70	Kekuasaan Komandan Sub Teritorium dan Kepala Daerah Karisidenan/Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
71	Pekerjaan, Susunan Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kesehatan
72	Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatra Selatan yang Berkedudukan di Tanjung Karang
73	Sekolah Tinggi Hukum
74	Perubahan Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan
75	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1948tentang pemberian Pangkat Militer Tituler kepada Hakim yang Bukan Opsir Tentara, Jaksa serta Panitera pada Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraaan
76	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1945
77	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1948

1

Menunda berlakunya Pasal 6 Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944 tentang Lamanya Jabatan Kepala Desa

2

Peraturan Kecelakaan 1947

s.1

Penambahan Peraturan tentang Permohonan Grasi

s.2

Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Sumatra

s.3

Perubahan Peraturan Sumpah Jabatan Hakim, Jaksa, Panitera serta Panitera Pengganti pada Pengadilan dan Pengadilan Tentara

s.4

Pemberian Pangkat Militer Tituler kepada Hakim, Jaksa serta Panitera pada Pengadilan Tentara yang bukan Opsir Tentara