JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR

#	TENTANG	DOKUMEN
1	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
2	Standar Pelayanan Minimal
3	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan
4	Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia
5	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengeloaan Keuangan Haji
7	Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
9	Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri
10	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
6	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pertamina
8	Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2o1o Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
11	Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh
13	Penelitian, Rekayasa, Dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofistka
14	Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Perasuransian
12	Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
16	Satuan Polisi Pamong Praja
15	Penambahan Pemyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara
17	Kecamatan
18	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan
19	Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan
20	Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan Dan Pegawai Non pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural
21	Tata Cara Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Aset Yang Tersisa Dari Program Restrukturisasi Perbankan
23	Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
49	Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
22	Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional
24	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
26	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kereta Api Indonesia
25	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
27	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana
28	Kerja Sama Daerah
30	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berilaku Pada Lembaga Administrasi Negara
32	Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
31	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia
33	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
35	Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia
37	Perlakuan Perpajakan Dan/Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral
36	Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
34	Sistem Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional
29	Pemberdayaan Industri
38	Perusahaan Umum (Perum) Damri
39	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan
41	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pariwisata
40	JJenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional
42	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Ketenagakerjaan
44	Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya
45	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
43	Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
46	Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura I Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura II Untuk Dijadikan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
47	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
48	Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing / Lembaga Asing
50	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
51	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
52	Tata Cara Peninjauan Kembali Perjanjian Perdagangan Internasional
53	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
54	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dirgantara Indonesia
55	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. ASDP Indonesia FerryPenambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. ASDP Indonesia Ferry
56	Pinjaman Daerah
57	Modal Awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
58	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara
59	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama
60	Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

1

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

2

Standar Pelayanan Minimal

3

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan

4

Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia

5

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengeloaan Keuangan Haji

7

Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban