Peraturan Pemerintah

TAHUN 1999
# TENTANG DOKUMEN
1
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pos Indonesia.
2
Penyelenggaraan Transmigrasi.
3
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengerukan Indonesia.
4
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT. Bank Lippo Tbk, dan PT. Bank Sembada Artanugroho dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum.
5
Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik.
6
Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.
7
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
8
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
9
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
10
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
11
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengembangan Keuangan Koperasi.
12
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik.
13
Penjualan Saham Negara Republik Indonesia pada PT. Indofood Tbk.
14
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Amarta Karya.
15
Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham.
16
Tarif atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman di Bidang Pengadilan Niaga.
17
Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
18
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Baracun.
19
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
20
Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Kolaka, dan Buton dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.
21
Pembentukan 12 (Dua belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu, dan Bulukumba dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
22
Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan.
23
Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.
24
Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.
25
Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.
26
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman.
27
Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
28
Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.
29
Pembelian Saham Bank Umum.
30
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
31
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
32
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
33
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
34
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal PT. Bank LIPPO Tbk, PT. Bank Internasional Indonesia Tbk, PT. Bank Bali Tbk, PT. Bank Umum Koperasi Indonesia, PT. Bank Universal Tbk, PT. Bank Prima Express, PT. Bank Arta Media, dan PT. Bank Patriot dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum.
35
Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, dan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum.
36
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Istaka Karya.
37
Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan.
38
Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
39
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pakarya Industri.
40
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura.
41
Pengendalian Pencemaran Udara.
42
Pembentukan dan Penataan Beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku.
43
Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, dan Langkat dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
44
Pembentukan 5 (lima) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur dan Aceh Utara dalam Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
45
Pembentukan Kecamatan Bantarsari di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
46
Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dan Lampung Tengah dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
47
Pembentukan Kecamatan Teras Terunjum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.
48
Pembentukan 14 (empat belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis dan Majalengka dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
49
Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang dan Kediri dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
50
Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, dan Pasaman dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
51
Penyelenggaraan Statistik.
52
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Negara Indonesia Tbk, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum.
53
Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).
54
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pakarya Industri.
55
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III.
56
Penjualan Saham Milik Negara RI pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
57
Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
58
Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
59
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994.
60
Pendidikan Tinggi.
61
Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum.
62
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT. Pertani.
63
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
64
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan.
65
Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.
66
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa.
67
Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa.
68
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.
69
Label dan Iklan Pangan.
70
Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Simalungun dari Wilayah Daerah Kota Pematang Siantar ke Kecamatan Raya di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun.
71
Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Daerah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala.
72
Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman.
73
Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu.
74
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
75
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II.
76
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang I.
77
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines.
78
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi yang Akan Bertolak ke Luar Negeri.
79
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
80
Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri.
81
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
82
Angkutan di Perairan.
83
Kerja Sama antara Pemerintah dan Bank Umum Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani.
84
Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.
85
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
86
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
87
Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan.
88
Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi.
89
Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour Ltd) ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Hotel Indonesia Internasional.
90
Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang I ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II.
91
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (PT. BUKOPIN).
92
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
93
Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I.
94
Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II.
95
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
96
Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara RI kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.
97
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum.
98
Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara RI kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.
99
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.