Besarkan text
Kecilkan text
Grayscale
High Contrast
Negative Contrast
Light Background
Link Underline
Readable Font
Panduan Suara On
Panduan Suara Off
Reset
Menu
Kontak
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUMSEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKATSEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
ARSIP
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
0
ARSIP
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
0
Peraturan Pemerintah
TAHUN 1988
#
TENTANG
DOKUMEN
1
Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Praktek Gigi
2
Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
3
Pokok-pokok Organisasi Sekolah Tinggi dan Akademi
5
Pengalihan Bentuk Pusat Produksi Film Negara Menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Produksi Film Negara
6
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
7
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS)
8
Pembubaran Perusahaan Negara Metrika dan Penambahan Penyertaan Modal yg Berasal dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perush. Negara Metrika ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Krakatau Steel.
9
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Brantas Abipraya
10
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Galangan Kodja Indonesia
11
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Jasa Marga
12
Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional
13
Pajak Penghasilan atas Bunga deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan
14
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I
15
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Petrokimia Gresik
16
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan IX
17
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
18
Penetapan Badan Pelaksana Bursa Komoditi Sebagai Penyelenggara Kegiatan Penyediaan Informasi Muatan dan Ruang Kapal
19
Perubahan PP No.36 Th.1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan
20
Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Dati II Ainaro dan Kabupaten Dati II Kovalima
21
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang
22
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Manado dan Kabupaten Dati II Minahasa
23
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Palembang, Kabupaten Dati II Musi Banyuasin dan Kabupaten Dati II Ogan Komering Ilir
24
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Terbatas "Unelec Indonesia PT" ("Unindo PT")
25
Pembentukan Kec. Peundeuy di Kabupaten Dati II Garut, Kec. Kota Sukabumi Barat dan Kota Sukabumi Timur di Kotamadya Dati II Sukabumi dan Kec. Maniis di Kab. Dati II Purwakarta dlm Wil. Prop. Dati I Jawa Barat
26
Perubahan atas PP No.6 Th.1969 tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No.35 Th.1977
27
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Semen Tonasa
28
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Dilakukan Oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Di Samping yang Dilakukan oleh Pemborong
29
Perubahan atas Pasal 16 PP No.22 Th.1985 tentang Pelaksanaan UU Pajak Pertambahan Nilai 1984
4
Rumah Susun
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI