JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR

#	TENTANG	DOKUMEN
1	Menjalankan Hak Memilih dan Hak Menolak Kebangsaan Indonesia bagi orang yang menjelang waktu penyerahan kedaulatan kaulanegara Kerajaan Belanda
2	Penetapan gaji dan upah pegawai Republik Indonesia Serikat yang Bukan Bangsa Belanda
3	Pengangkatan, Penaikan Pangkat, Pemberhentian, Pernyataan Non Aktif dan sebagainya Anggota Angkatan Darat Republik Indonesia Serikat
4	Peraturan sementara tentang gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan, dan lain-lain tunjangan bagi Presiden, Perdana Menteri, dan Menteri-menteri Republik Indonesia Serikat
5	Peraturan sementara tentang pemberian sokongan kepada Janda dan Anak Piatu dari anggota Tentara Republik Indonesia Serikat/bekas Anggota Tentara Nasional Indonesia
6	Peraturan sementara tentang pemberian tunjangan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
7	Pelaksanaan "Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg".
8	Surat-surat Perbendaharaan
9	Pemberian pangkat Militer Tituler kepada Hakim yang Bukan Perwira, Jaksa serta Panitera pada Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan
10	Mengubah Peraturan Devisen
11	Menghapuskan Pemerintahan Militer di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Enclave-enclave Kesunanan dan Mangkunegaran
12	Mengubah Tabaksacci jnsverordening
13	Menyediakan dana-dana kepada Bank Negara Indonesia
14	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1949 tentang Penghargaan Pemerintah Terhadap Pelajar yang telah berbakti.
15	Biro Demobilisasi Nasional
16	Peraturan Sementara tentang Penetapan Jabatan dan Gaji Pegawai Negeri Sipil
17	Mengubah Surat Putusan Tanggal 6 Januari 1949 Nomor 2
18	Pencabutan " Het Werklieden Reglement Marine 1963" (WRM 1963)
19	Tambahan Persediaan Uang untuk Bank Negara Indonesia
20	Mengubah Peraturan Devisen
21	Pembentukan Daerah Provinsi
33	Penghapusan Jawatan Distribusi
31	Peraturan sementara tentang pemberian penggantian pembayaran uang penginapan dan makan di rumah penginapan umum bagi Menteri
32	Penghapusan Kantor Urusan Pegawai Yogyakarta dan Jawatan Urusan Umum Pegawai Jakarta serta pembentukan Kantor Urusan Pegawai yang baru
28	Peraturan perjalan dinas dalam negeri buat Pegawai Negeri Sipil.
29	Perjalanan-perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang mempunyai kebangsaan Belanda
30	Hubungan Ekonomi Luar Negeri
22	Penambahan Pasal 9 dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1950
23	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nomor 16 Tahun 1950
24	Perubahan dan Tambahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1950
25	Mengubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nomor 16 Tahun 1950
26	Peraturan sementara tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan lain-lain Tunjangan Bagi Wakil Presiden Republik Indonesia
27	Peraturan Sementara tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan lain-lain Tunjangan Bagi Wakil Perdana Menteri Republik Indinesia

1

Menjalankan Hak Memilih dan Hak Menolak Kebangsaan Indonesia bagi orang yang menjelang waktu penyerahan kedaulatan kaulanegara Kerajaan Belanda

2

Penetapan gaji dan upah pegawai Republik Indonesia Serikat yang Bukan Bangsa Belanda

3

Pengangkatan, Penaikan Pangkat, Pemberhentian, Pernyataan Non Aktif dan sebagainya Anggota Angkatan Darat Republik Indonesia Serikat

4

Peraturan sementara tentang gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan, dan lain-lain tunjangan bagi Presiden, Perdana Menteri, dan Menteri-menteri Republik Indonesia Serikat

5

Peraturan sementara tentang pemberian sokongan kepada Janda dan Anak Piatu dari anggota Tentara Republik Indonesia Serikat/bekas Anggota Tentara Nasional Indonesia

6

Peraturan sementara tentang pemberian tunjangan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat