Besarkan text  Kecilkan text  Grayscale  High Contrast  Negative Contrast  Light Background  Link Underline  Readable Font  Panduan Suara On  Panduan Suara Off  Reset
Menu
Kontak
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat
  • Dewan Perwakilan Rakyat
  • PROFIL
    • TENTANG
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKRETARIAT
    • BERITA
    • KONTAK
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • DOKUMEN HUKUM
    • UUD 1945
    • UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
    • DOKUMEN LANGKA
  • PRODUK HUKUM
    • PERATURAN DPR
    • PERATURAN BERSAMA
    • PERATURAN SEKJEN DPR
  • MONOGRAFI HUKUM
    • NASKAH AKADEMIK
    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
    • JURNAL PRODIGY
    • JURNAL NEGARA HUKUM
    • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
    • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
    • ANOTASI UNDANG-UNDANG
    • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
    • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
    • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
  • ARTIKEL HUKUM
    • INFO SINGKAT
    • ISU SEPEKAN
    • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
    • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
    • POLICY BRIEF
    • PARLIAMENTARY REVIEW
  • PUTUSAN
    • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TEMUKAN DOKUMEN

BERITA LAINNYA
M.Husni Tekankan Urgensi Revisi UU Kebencanaan dan Penguatan BNPB
23-12-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Penanganan bencana di Indonesia kembali menjadi sorotan DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR RI Husni menilai sistem penanggulangan bencana nasional masih belum berjalan efektif karena lemahnya integrasi antarkementerian dan lembaga, meskipun bantuan pemerintah telah disalurkan ke daerah terdampak. Husni mengungkapkan, saat ini terdapat tiga bencana besar yang terjadi...
Nurul Arifin: 12 Isu Strategis Perempuan Harus Diterjemahkan dalam Kebijakan Nyata!
23-12-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Nurul Arifin menegaskan bahwa 12 isu strategis perempuan yang dirumuskan dalam Musyawarah Ibu Bangsa 2025 harus diterjemahkan secara konkret ke dalam kebijakan dan kerja nyata di parlemen. Ia menekankan bahwa agenda tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadilan gender menuju 2045. “(Inti dari)...
Reses ke Hulu Sungai Tengah, Habib Aboe: Polri Harus Jadi Penjaga Konservasi Pegunungan Meratus
22-12-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menekankan pentingnya peran kepolisian dalam menjaga kelestarian lingkungan serta memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda reses yang berlangsung di Aula Polres Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, beberapa...
Setjen DPR RI Peringati Hari Ibu ke-97, Tegaskan Bukti Nyata Perempuan dalam Kerja Parlemen
22-12-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta — Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 di lingkungan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/12/2025). Dipimpin oleh Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, ia menegaskan momentum ini tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan harus dimaknai sebagai refleksi penguatan peran perempuan...
Bahas Revisi UU, Deddy Sitorus: Kadin Bagian Pemerintah, Game Over!
21-12-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menilai Indonesia telah gagal membangun industrialisasi yang kuat dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan Kunjungan Kerja Baleg DPR RI tentang revisi Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri (Kadin), di Kantor Kadin Jawa Timur, Kota Surabaya, Jumat (19/12/2025). Menurut...
Sturman Panjaitan: Kadin Harus Independen dan Jadi Mitra Strategis Pemerintah
21-12-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Surabaya - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan, menegaskan bahwa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) harus tetap bersikap independen dan tidak bergantung kepada pemerintah. Menurutnya, independensi Kadin merupakan hal mendasar agar organisasi tersebut dapat berperan optimal dalam mendukung dunia usaha dan perekonomian nasional. “Memang, Kadin itu juga...
Penuhi Komitmen Meaningful Participation, Baleg DPR RI Serap Aspirasi Revisi UU Kadin di Jatim
21-12-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Surabaya - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melanjutkan tahapan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) dalam rangka penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Kali ini, Baleg DPR RI menyerap aspirasi dengan berkunjung langsung ke Kantor Kadin Jawa Timur. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman...
Adang Daradjatun Gelar Reses di Kalideres, Komitmen Perjuangkan Aspirasi ke Pusat
21-12-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun, melaksanakan Kegiatan Reses Masa Sidang II dengan menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). Kegiatan reses ini menjadi sarana komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan serta kebutuhan di lingkungan sekitar....
Hak Atas Tempat Tinggal bagi Korban Bencana Diatur Konstitusi, Negara Harus Hadir!
19-12-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat I, M Shadiq Pasadigoe, menilai penyediaan hunian layak dan aman merupakan bagian penting dari pemenuhan hak dasar masyarakat, sekaligus fondasi pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana. Relokasi warga dari kawasan rawan bencana ke hunian yang lebih aman dinilai sebagai kebijakan strategis...
Visitor Counter
  • Jumlah Pengunjung Hari Ini = 10
  • Jumlah Pengunjung Kemarin = 92
  • Total Pengunjung = 40570
Unduh Aplikasi
Statistik JDIH DPR

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)


KALENDER
  • Masa Sidang
  • Reses
  • Agenda Acara
AGENDA
HARI INI
AKAN DATANG
Dokumen Hukum Update
2025-12-19
9/2025: Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2025-12-02
8/2025: Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2025-10-22
5/2025: Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025-2029
7/2025: Mekanisme Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2025-09-30
6/2025: Pengelolaan Konflik Kepentingan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2025-08-04
2/2025: Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029
Dokumen Hukum Terpopuler
Undang-Undang: Ketenagakerjaan
Undang-Undang: Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang: Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang: Psikotropika
Undang-Undang: Narkotika
Undang-Undang: Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

GALERI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
Media Sosial

Sebuah kiriman dibagikan oleh Biro Hukum & Dumas SetjenDPRRI (@biro_hukumdandumasdpr)

Website DPR RI
Website JDIH MPR RI
Website JDIH DPD RI
Website JDIHN
Website Kemenkumham
Website BPHN
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_hukum@dpr.go.id

© 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.
PROFIL
  • TENTANG
  • SEJARAH
  • VISI & MISI
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • SEKRETARIAT
  • BERITA
  • KONTAK
GALERI
  • FOTO
  • VIDEO
DOKUMEN HUKUM
  • UUD 1945
  • UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN
  • KEPUTUSAN PRESIDEN
  • INSTRUKSI PRESIDEN
  • DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
  • PERATURAN DPR
  • PERATURAN BERSAMA
  • PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
  • NASKAH AKADEMIK
  • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • JURNAL PRODIGY
  • JURNAL NEGARA HUKUM
  • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
  • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
  • ANOTASI UNDANG-UNDANG
  • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
  • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
  • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
  • INFO SINGKAT
  • ISU SEPEKAN
  • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
  • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
  • POLICY BRIEF
  • PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
  • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI