Sistem Pendidikan Nasional


METADATA
Nomor 20
Tahun 2003
Tanggal Penetapan 08 July 2003
Tanggal Pengundangan 08 July 2003
Tanggal Pengundangan 2003-07-08
Abstrak PENDIDIKAN NASIONAL - SISTEM 2003 UU NO. 20, LN 2003 / NO. 78, TLN. NO. 4301, LL SETKAB : 57 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL - Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan; penyediaan sarana belajar yang mendidik; pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; pelaksanaan wajib belajar; . pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; pemberdayaan peran masyarakat; pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan pelaksanaan pengawasan dalam system pendidikan nasional. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 8 Juli 2003. - Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang undang ini. - Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini. - Undang-Undang ini terdiri dari 22 Bab dan 77 Pasal. - Penjelasan 20 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Komisi X
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Status
  • Mencabut UU - No. 48 Prp Tahun 1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing
  • Mencabut UU - No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem PendidikanNasional
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 5/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 50 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  • bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 menyatakan Pasal 6 ayat (2) sepanjang frasa
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 24/PUU-V/2007 menyatakan Pasal 49 ayat (1) sepanjang frasa
  • bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 58/PUU-VIII/2010 menyatakan kata
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 011/PUU-III/2005 menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c sepanjang frasa
  • bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 menyatakan Pasal 53 ayat (1) konstitusional sepanjang frasa
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 menyatakan Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 12
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 55/2007
    Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
    2.
    Pasal 17
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    3.
    Pasal 18
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    4.
    Pasal 20
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    5.
    Pasal 21
    Ayat 7
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    6.
    Pasal 24
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    7.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    8.
    Pasal 26
    Ayat 7
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    9.
    Pasal 27
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    10.
    Pasal 28
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    11.
    Pasal 29
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 14/2010
    Pendidikan Kedinasan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan PP No. 57 Tahun 2022
    12.
    Pasal 30
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 55/2007
    Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
    13.
    Pasal 31
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    14.
    Pasal 32
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    15.
    Pasal 34
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 47/2008
    Wajib Belajar
    16.
    Pasal 35
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    17.
    Pasal 36
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    18.
    Pasal 37
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    19.
    Pasal 41
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    20.
    Pasal 42
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    21.
    Pasal 43
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    22.
    Pasal 45
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    23.
    Pasal 46
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 48/2008
    tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No 18 Tahun 2022
    24.
    Pasal 47
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 48/2008
    tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No 18 Tahun 2022
    25.
    Pasal 48
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 48/2008
    tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No 18 Tahun 2022
    26.
    Pasal 49
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 48/2008
    tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No 18 Tahun 2022
    27.
    Pasal 50
    Ayat 7
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    28.
    Pasal 51
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    29.
    Pasal 52
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    30.
    Pasal 53
    Ayat 4
    UU No. 10/2009
    Badan Hukum Pendidikan
    31.
    Pasal 54
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    32.
    Pasal 55
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    33.
    Pasal 56
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    34.
    Pasal 59
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    35.
    Pasal 60
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    36.
    Pasal 61
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    37.
    Pasal 62
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    38.
    Pasal 65
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
    39.
    Pasal 66
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 57/2021
    tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI