JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Kepariwisataan

METADATA
Nomor	10
Tahun	2009
Tanggal Penetapan	16 January 2009
Tanggal Pengundangan	16 January 2009
Tanggal Pengundangan	2009-01-16
Abstrak	KEPARIWISATAAN 2009 UU NO. 10, LN 2009/NO. 11 , TLN. NO. 4966, LL SETNEG : 59 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KEPARIWISATAAN - Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti, dengan membentuk Undang-Undang tentang Kepariwisataan yang baru. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standardisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia. CATATAN : - Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Januari 2009. - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Undang-undang ini terdiri dari 17 Bab dan 70 pasal. - Penjelasan 19 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Komisi X

Status

Mencabut UU - UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 14 Ayat 2	Peraturan Menteri Pariwisata No. 18/2016	Pendaftaran Usaha Pariwisata
2.	Pasal 15 Ayat 2	Peraturan Menteri Pariwisata No. 10/2018	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
3.	Pasal 23 Ayat (2)	Peraturan Presiden No. 63/2014	Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan
4.	Pasal 31 Ayat 4	Peraturan Presiden No. 50/2016	Pemberian Penghargaan Kepariwisataan
5.	Pasal 35 Ayat -	Peraturan Presiden No. 64/2014	Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES 26/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014
6.	Pasal 36 Ayat (3)	Keputusan Presiden No. 22/2011	Badan Promosi Pariwisata Indonesia
7.	Pasal 38 Ayat 4	Peraturan Menteri Pariwisata No. 2/2016	Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia
8.	Pasal 40 Ayat 4	Peraturan Badan Promosi Pariwisata Indonesia No. 0/0	Belum ditetapkan
9.	Pasal 45 Ayat 4	Peraturan Bupati No. 59/2016	Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Sidoarjo
10.	Pasal 47 Ayat 4	Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah No. 0/0	Belum ditetapkan
11.	Pasal 55 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 24/2023	Sertifikasi Kompetensi Kerja Di Bidang Pariwisataan
12.	Pasal 60 Ayat -	Peraturan Presiden No. 0/0	Belum ditetapkan
13.	Pasal 9 Ayat (1)	Peraturan Pemerintah No. 50/2011	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025
14.	Pasal 9 Ayat 2	Peraturan Daerah Provinsi No. 1/2012	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025
15.	Pasal 9 Ayat 3	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota No. 11/2015	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015–2025

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

No	UU	Deskripsi	Aksi
1.	Pasal No. 10/2009	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) menjadi landasan hukum atas kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Oleh karena itu kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Kepariwisataan beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang.	VIEW DOWNLOAD