Narkotika

METADATA
Nomor	35
Tahun	2009
Tanggal Penetapan	12 October 2009
Tanggal Pengundangan	12 October 2009
Tanggal Pengundangan	2009-10-12
Abstrak	NARKOTIKA 2009 UU NO. 35, LN. 2009/NO.143, TLN. NO. 5062, LL SETNEG : 96 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA - Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika yang baru. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Prekursor Narkotika; sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN); perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delevery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional; dan peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009. - Dengan berlakunya Undang-Undang ini: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 17 Bab dan 155 Pasal. - Penjelasan 29 hlm, lampiran 9 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III

Status

Mencabut UU - UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
Diubah UU - UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 2	Peraturan Menteri Kesehatan No. 26/2014	Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor
2.	Pasal 100 Ayat (2)	Peraturan Pemerintah No. 40/2013	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3.	Pasal 101 Ayat (4)	Peraturan Pemerintah No. 40/2013	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4.	Pasal 108 Ayat 2	Peraturan Kepala BNN No. 6/2010	Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat
5.	Pasal 11 Ayat 5	Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 24/2021	Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
6.	Pasal 11 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 5/2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
7.	Pasal 12 Ayat 3	Peraturan Menteri Kesehatan No. 16/2022	Tata Cara Penyelenggaraan Produksi Dan/Atau Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
8.	Pasal 13 Ayat 2	Peraturan Menteri Kesehatan No. 16/2022	Tata Cara Penyelenggaraan Produksi Dan/Atau Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
9.	Pasal 14 Ayat 3	Peraturan Menteri Kesehatan No. 3/2015	Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
10.	Pasal 15 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 5/2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
11.	Pasal 18 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 5/2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
12.	Pasal 22 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 0/0	0
13.	Pasal 24 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 0/0	0
14.	Pasal 32 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 40/2013	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
15.	Pasal 36 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 5/2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
16.	Pasal 36 Ayat 4	Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 0/0	-
17.	Pasal 37 Ayat -	Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0	-
18.	Pasal 39 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 5/2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
19.	Pasal 42 Ayat -	Peraturan Menteri Kesehatan No. 3/2015	Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
20.	Pasal 44 Ayat -	Peraturan Menteri Kesehatan No. 3/2015	Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
21.	Pasal 47 Ayat -	Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0	-
22.	Pasal 49 Ayat 3	Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0	-
23.	Pasal 50 Ayat 3	Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0	-
24.	Pasal 52 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 44/2010	Prekusor
25.	Pasal 54 Ayat -	Peraturan Menteri Sosial No. 3/2022	Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
26.	Pasal 55 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 25/2011	Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
27.	Pasal 59 Ayat 1	Peraturan Menteri Kesehatan No. 2415/MENKES/PER/XII/2011	Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika
28.	Pasal 59 Ayat 2	Peraturan Menteri Sosial No. 3/2022	Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
29.	Pasal 6 Ayat 3	Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2022	Perubahan Penggolongan Narkotika
30.	Pasal 62 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 40/2013	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
31.	Pasal 67 Ayat (3)	Peraturan Presiden No. 47/2019	tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
32.	Pasal 68 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 47/2019	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
33.	Pasal 72 Ayat 3	Peraturan Kepala BNN No. 1/2009	Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional
34.	Pasal 89 Ayat (2)	Peraturan Pemerintah No. 40/2013	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
35.	Pasal 9 Ayat 4	Peraturan Menteri Kesehatan No. 26/2014	Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor
36.	Pasal 90 Ayat (2)	Peraturan Pemerintah No. 40/2013	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
37.	Pasal 94 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 40/2013	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

No	UU	Deskripsi	Aksi
1.	Pasal No. 35/2009	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Narkotika beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksanaan undang-undang dan disertai lampiran penjelasan undang-undang.	VIEW DOWNLOAD

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Narkotika