Besarkan text  Kecilkan text  Grayscale  High Contrast  Negative Contrast  Light Background  Link Underline  Readable Font  Panduan Suara On  Panduan Suara Off  Reset
Menu
Kontak
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat
  • Dewan Perwakilan Rakyat
  • PROFIL
    • TENTANG
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKRETARIAT
    • BERITA
    • KONTAK
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • DOKUMEN HUKUM
    • UUD 1945
    • UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
  • PRODUK HUKUM
    • PERATURAN DPR
    • PERATURAN BERSAMA
    • PERATURAN SEKJEN DPR
  • MONOGRAFI HUKUM
    • NASKAH AKADEMIK
    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
    • JURNAL PRODIGY
    • JURNAL NEGARA HUKUM
    • JURNAL KAJIAN
    • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
    • PROCEEDING
    • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
    • ANOTASI UNDANG-UNDANG
    • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
    • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
    • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
  • ARTIKEL HUKUM
    • INFO SINGKAT
    • ISU SEPEKAN
    • INFO LEGISLASI
  • PUTUSAN
    • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TEMUKAN DOKUMEN

BERITA LAINNYA
Penghadangan Mahasiswa di Blitar, Bentuk Pengingkaran terhadap Hak Konstitusional Warga Negara
24-06-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengkritik penghadangan dan penahanan sementara terhadap tiga mahasiswa oleh aparat pengamanan saat mereka menggelar aksi protes secara damai dalam momen kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kota Blitar, Jawa Timur. Ia meminta aparat keamanan agar tidak bereaksi berlebihan apalagi bertindak...
Daniel Johan Soroti Lemahnya Pengawasan Pulau Kecil, Dorong Audit Nasional Aset Laut
24-06-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyebut kasus penjualan sejumlah pulau di Kepulauan Anambas sebagai bukti lemahnya pengawasan negara terhadap wilayah pulau-pulau kecil di Indonesia. Menurutnya, banyak pulau kecil belum memiliki kejelasan administratif, belum masuk dalam sistem pertanahan nasional, serta minim pengawasan lintas kementerian. "Kelemahan ini menjadi...
Empat Pulau Anambas Terinformasikan Dijual Daring, Negara Lalai Jaga Kedaulatan Wilayah
24-06-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengecam keras beredarnya informasi penjualan empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, yang ditawarkan secara terbuka di situs properti internasional. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kelalaian negara dalam menjaga kedaulatan wilayah dan meminta pemerintah segera menelusuri serta menindak...
Umumkan Juara LOBO II, Zulfikar Arse Apresiasi Antusiasme Masyarakat terhadap Legislasi DPR
23-06-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengapresiasi Lomba Orasi Bintang Orator II yang diselenggarakan oleh Bagian TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Acara tersebut menarik perhatiannya karena mengangkat temaMasukan Terhadap Revisi UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil...
Hetifah Dorong Ekosistem Budaya Kaltim Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Pekan Kebudayaan Daerah
23-06-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, menghadiri pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah Kalimantan Timur yang digelar di Samarinda. Kehadirannya bukan sekadar seremonial, tetapi sebagai bentuk nyata dukungan terhadap implementasi Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan di Samarinda. Menurut Hetifah, kegiatan ini menjadi bukti konkret bahwa ruang bagi pemaju...
Komisi XIII Dukung Langkah Komnas HAM Kawal Kasus Pembunuhan Jurnalis Juwita
23-06-2025 /
PARLEMENTARIA, Banjarbaru – Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan memberikan perhatian khusus terhadap isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah tersebut yang belakangan ini menjadi sorotan nasional. Salah satu kasus yang menimbulkan keprihatinan mendalam yaitu pembunuhan terhadap seorang jurnalis perempuan...
Komisi XIII Soroti Minimnya Dukungan Anggaran bagi Kanwil Kementerian HAM di Kalsel
23-06-2025 /
PARLEMENTARIA, Banjarbaru - Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), dalam rangka menjalankam fungsi pengawasan terhadap program kerja dan layanan publik oleh mitra kerja. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menjelaskan kunjungan ini bertujuan untuk menghimpun informasi dan data faktual terkait...
BKSAP Tegaskan Komitmen Indonesia Lindungi Hak-Hak Minoritas Agama di Forum Internasional
23-06-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Roma— Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Gilang Dhielafararez, menegaskan komitmen Indonesia dalam melindungi hak-hak minoritas agama dalam forum internasional yang membahas toleransi beragama dan Deklarasi Marrakesh di Roma, Italia, Kamis (19/6/2025). Dalam pidatonya, Gilang menyampaikan bahwa Indonesia, sebagai negara demokratis dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menjunjung...
Wakil Ketua BKSAP Semprot Legislator Inggris yang Singgung Isu HAM Papua di Forum Parlemen Dunia
23-06-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyampaikan respons keras terhadap pernyataan salah satu anggota parlemen Inggris. Hal ini lantaran legislator Inggris menyinggung soal situasi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Papua dalam forum parlemen internasional. Respons keras Irine disampaikan dalam agenda...
Visitor Counter
  • Jumlah Pengunjung Hari Ini =
  • Jumlah Pengunjung Kemarin = 0
  • Total Pengunjung = 36933
Unduh Aplikasi
Statistik JDIH DPR

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)


KALENDER
  • Masa Sidang
  • Reses
  • Agenda Acara
AGENDA
HARI INI
AKAN DATANG
Dokumen Hukum Update
2025-05-05
2/2021: Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang -Undangan Legislatif melalui Penyesuaian/Inpassing
2025-03-07
1/2025: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB
2024-10-22
1/2024: Peraturan DPR RI tantang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Akhir Masa Keanggotaan
2024-10-21
2/2024: Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2024-06-13
1/2020: Tata Tertib
2024-01-09
15/2023: Peraturan Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dokumen Hukum Terpopuler
2003-07-08
Undang-Undang: Sistem Pendidikan Nasional
2002-04-10
Undang-Undang: Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan
2003-03-25
Undang-Undang: Ketenagakerjaan
2011-06-28
Undang-Undang: Mata Uang
2004-10-05
Undang-Undang: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2008-04-30
Undang-Undang: Keterbukaan Informasi Publik
GALERI
Rapat JDIH Setjen DPR RI dengan BPHN
Rapat JDIH Setjen DPR RI dengan BPHN
Penerimaan cinderamata dari Perwakilan Pemerintah Kota Denpasar
Pemaparan materi Inovasi yang telah dilakukan oleh JDIH Pemkot Denpasar
Rapat JDIH Setjen DPR RI dengan BPHN
Rapat JDIH Setjen DPR RI dengan BPHN
Media Sosial

Sebuah kiriman dibagikan oleh Biro Hukum & Dumas SetjenDPRRI (@biro_hukumdandumasdpr)

Website DPR RI
Website JDIH MPR RI
Website JDIH DPD RI
Website JDIHN
Website Kemenkumham
Website BPHN

Warning: Undefined variable $data in C:\www\jdih\application\modules\default\controllers\IndexController.php on line 77
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_hukum@dpr.go.id

© 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.
PROFIL
  • TENTANG
  • SEJARAH
  • VISI & MISI
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • SEKRETARIAT
  • BERITA
  • KONTAK
GALERI
  • FOTO
  • VIDEO
DOKUMEN HUKUM
  • UUD 1945
  • UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN
  • KEPUTUSAN PRESIDEN
  • INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
  • PERATURAN DPR
  • PERATURAN BERSAMA
  • PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
  • NASKAH AKADEMIK
  • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • JURNAL PRODIGY
  • JURNAL NEGARA HUKUM
  • JURNAL KAJIAN
  • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
  • PROCEEDING
  • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
  • ANOTASI UNDANG-UNDANG
  • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
  • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
  • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
  • INFO SINGKAT
  • ISU SEPEKAN
  • INFO LEGISLASI
PUTUSAN
  • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI