Jurnal Kajian

Anggota JDIHN: -
Jumlah Data: 210 Dokumen


# TAHUN JUDUL AKSI
1
2017
Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat (Vol. 22 / No. 1 - Maret 2017)
2
2017
Mekanisme, Jenis Pendanaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana di Daerah (Vol. 22 / No. 1 - Maret 2017)
3
2017
Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Vol. 22 / No. 1 - Maret 2017)
4
2017
Terobosan Global Energi Terbarukan: Pembelajaran Dan Implikasinya Bagi Indonesia (Vol. 22 / No. 1 - Maret 2017)
5
2017
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017: Strategi Politik Kandidat (Vol. 22 / No. 1 - Maret 2017)
6
2017
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dan Penegakan Kode Etik DPR RI (Vol. 22 / No. 1 - Maret 2017)
7
2016
Analisis Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 (Vol. 21 / No. 1 - Maret 2016)
8
2016
Reposisi Peran dan Fungsi Bulog Dalam Tata Niaga Pangan (Vol. 21 / No. 1 - Maret 2016)
9
2016
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi: Studi Kasus di Indonesia Periode Tahun 2004-2014 (Vol. 21 / No. 1 - Maret 2016)
10
2016
Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Makroekonomi: Studi Kasus di Indonesia (Vol. 21 / No. 1 - Maret 2016)
11
2016
Penegakan Hukum Tindakan Penghinaan Terhadap Pengadilan (Contempt Of Court) (Vol. 21 / No. 1 - Maret 2016)
12
2016
Literasi Pasar Modal Masyarakat Indonesia (Vol. 21 / No. 2 - Juni 2016)
13
2016
Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) (Vol. 21 / No. 2 - Juni 2016)
14
2016
Strategi Ekspansi Internasional Badan Usaha Milik Negara Sektor Telekomunikasi (Vol. 21 / No. 2 - Juni 2016)
15
2016
Tantangan Kebijakan Pengembangan Sektor Pertanian di Masa Datang (Vol. 21 / No. 2 - Juni 2016)
16
2016
Peran Sumber Data Tunggal Dalam Mendukung Ketepatan Sasaran Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Vol. 21 / No. 2 - Juni 2016)
17
2016
Persepsi Masyarakat dan Analisis Willingness To Pay Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Studi Di Jakarta Dan Bandung (Vol. 21 / No. 4 - Desember 2016)
18
2016
Perkembangan, Tantangan Dan Perspektif Kebijakan Pengembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali Sebagai Intermediasi Keuangan (Vol. 21 / No. 4 - Desember 2016)
19
2016
Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia (Vol. 21 / No. 4 - Desember 2016)
20
2016
Politik Hukum Perlindungan Anak Terhadap Program Siaran Televisi (Vol. 21 / No. 4 - Desember 2016)
21
2016
Penyelenggaraan Pilkada dan Lemahnya Sirkulasi Elit Politik Lokal (Vol. 21 / No. 4 - Desember 2016)
22
2015
Analisis Kebijakan Pengelolaan Utang Negara: Manajemen Utang Pemerintah dan Permasalahannya (Vol. 20 / No. 1 - Maret 2015)
23
2015
Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Terhadap Kemiskinan di Indonesia 2004-2013 (Vol. 20 / No. 1 - Maret 2015)
24
2015
Hubungan Kausal Dinamis Antar Variabel Makro Ekonomi di Indonesia Dalam Kajian Krisis Ekonomi Sebagai Kejutan Eksternal (Vol. 20 / No. 1 - Maret 2015)
25
2015
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2014 (Vol. 20 / No. 1 - Maret 2015)
26
2015
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Status Hutan Adat Sebagai Hutan Hak (Vol. 20 / No. 1 - Maret 2015)
27
2015
Bauran Kebijakan Moneter - Fiskal Terhadap Pencapaian Target Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi (Vol. 20 / No. 2 - Juni 2015)
28
2015
Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan di Indonesia (Vol. 20 / No. 2 - Juni 2015)
29
2015
Tantangan Internasionalisasi UKM di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Vol. 20 / No. 2 - Juni 2015)
30
2015
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Sumber Daya Air (Vol. 20 / No. 2 - Juni 2015)
31
2015
Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2014: Studi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Bangka Belitung (Vol. 20 / No. 2 - Juni 2015)
32
2015
Penyelesaian Konflik di Tanah Papua Dalam Perspektif Politik (Vol. 20 / No. 2 - Juni 2015)
33
2015
Peran Struktur Sosial-Ekonomi dan Tokoh Agama Dalam Collective Efficacy Komunitas (Vol. 20 / No. 4 - Desember 2015)
34
2015
Optimalisasi Peran Panas Bumi Dalam Kerangka Undang-Undang Panas Bumi (Vol. 20 / No. 4 - Desember 2015)
35
2015
Masalah dan Tantangan Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah (Vol. 20 / No. 4 - Desember 2015)
36
2015
Politik Hukum Penganggulangan Bencana (Vol. 20 / No. 4 - Desember 2015)
37
2015
Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Vol. 20 / No. 4 - Desember 2015)
38
2015
Urgensi Membangun Parlemen Modern (Vol. 20 / No. 4 - Desember 2015)
39
2014
Implementasi Kekuasaan Politik Gubernur Joko Widodo Dalam Meningkatkan Praktek Good Governance (Vol. 19 / No. 2 - Juni 2014)
40
2014
Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Tahun 2013 (Vol. 19 / No. 2 - Juni 2014)
41
2014
Konstitusionalitas Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (Vol. 19 / No. 2 - Juni 2014)
42
2014
Menuju Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Yang Cepat, Tepat, Adil, dan Murah (Vol. 19 / No. 2 - Juni 2014)
43
2014
Pemberian Izin Usaha Pertambangan Oleh Bupati/Walikota (Vol. 19 / No. 2 - Juni 2014)
44
2014
Pembaruan Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang (Vol. 19 / No. 4 - Desember 2014)
45
2014
Status Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional (Vol. 19 / No. 4 - Desember 2014)
46
2014
Desentralisasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Politik Negara di Tengah Hubungan Pusat-Daerah (Vol. 19 / No. 4 - Desember 2014)
47
2014
Relevansi Otsus Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Vol. 19 / No. 4 - Desember 2014)
48
2014
DPR RI dan Isu Palestina Diptomasi Antarparlemen (Vol. 19 / No. 1 - Maret 2014)
49
2014
Harapan Atas Profesi Keperawatan di Indonesia (Vol. 19 / No. 1 - Maret 2014)
50
2014
Manajemen Komunikasi Dalam Penanganan Konflik Tarakan (Vol. 19 / No. 1 - Maret 2014)
51
2014
Pengaruh Gross Domestic Product (GDP) dan Nilai Tukar Negara Mitra Dagang Utama Terhadap Ekspor Karet Alam Indonesia Tahun 2000-2012 (Vol. 19 / No. 1 - Maret 2014)
52
2014
Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilu 2014 (Studi Di Provinsi Bali Dan Provinsi Sulawesi Utara) (Vol. 19 / No. 1 - Maret 2014)
53
2013
Isu Kesejahteraan Hewan dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Australia (Vol. 18 / No. 1 - Maret 2013)
54
2013
Kebijakan Pengembangan Biofuel dan Isu Deforestasi (Studi Di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur) (Vol. 18 / No. 1 - Maret 2013)
55
2013
Implementasi Kebijakan Daerah dalam Penanganan Masalah Kekerasan terhadap Perempuan (Vol. 18 / No. 1 - Maret 2013)
56
2013
Implementasi Pasal 11 Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Perkebunan untuk Membangun Kebun bagi Masyarakat Sekitar (Vol. 18 / No. 1 - Maret 2013)
57
2013
Eksistensi Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana (Vol. 18 / No. 1 - Maret 2013)
58
2011
Pengelolaan Kerahasiaan Informasi Intelijen Negara (Vol. 16 / No. 2 - Juni 2011)
59
2011
Pembuktian dalam Electronic Commerce dan Implikasinya terhadap Notaris (Vol. 16 / No. 2 - Juni 2011)
60
2011
Kontekstualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua: Perspektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan (Vol. 16 / No. 2 - Juni 2011)
61
2011
Respons Daerah dalam Pelaksanaan LoI Indonesia-Norwegia tentang Kerja Sama REDD+ (Studi di Provinsi Papua) (Vol. 16 / No. 2 - Juni 2011)
62
2011
Gejala Deindustrialisasi dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia (Vol. 16 / No. 2 - Juni 2011)
63
2011
Pemilihan Gubernur Secara Demokratis: Studi terhadap Gagasan Dipilih Kembali oleh DPRD di Provinsi Bengkulu (Vol. 16 / No. 2 - Juni 2011)
64
2011
Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pemilukada: Studi dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Jembrana (Vol. 16 / No. 2 - Juni 2011)
65
2011
Akuntabilitas dan Pelayanan Publik BUMD: Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan (Vol. 16 / No. 1 - Maret 2011)
66
2011
Kebijakan Ketenagakerjaan pada Sektor Industri di Kota Batam (Vol. 16 / No. 1 - Maret 2011)
67
2011
Pengaruh Kepemimpinan Kepala Daerah terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Bengkulu (Vol. 16 / No. 1 - Maret 2011)
68
2011
Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah (Studi di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali) (Vol. 16 / No. 1 - Maret 2011)
69
2011
Aspek Hukum Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam UU. No. 39 Tahun 2004 dan Perda No. 2 Tahun 2004 (Studi terhadap Pengaturan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Jawa Timur) (Vol. 16 / No. 1 - Maret 2011)
70
2011
Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi terhadap Penyelenggaraan Otonomi Perguruan Tinggi (Vol. 16 / No. 1 - Maret 2011)
71
2011
Degradasi Lingkungan dan Pemanasan dan Perubahan Iklim Global dan Relevansinya dengan Masalah Keamanan (Vol. 16 / No. 1 - Maret 2011)
72
2011
Peran Panwas dalam Proses Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Gubernur Provinsi Bengkulu (Vol. 16 / No. 1 - Maret 2011)
73
2010
Harapan Atas Peran ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dalam Mendorong Berkembangnya Demokratisasi di Myanmar (Vol. 15 / No. 2 - Juni 2010)
74
2010
Pengelolaan Informasi Rahasia Terbatas Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Vol. 15 / No. 2 - Juni 2010)
75
2010
Peran Tokoh Agama dalam Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat (Vol. 15 / No. 2 - Juni 2010)
76
2010
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Transfer Dana dalam Perspektif Perlindungan Kepentingan Nasabah (Vol. 15 / No. 2 - Juni 2010)
77
2010
Apek Hukum dan Sistem Pembiayaan dalam Pembangunan Rumah Susun di Indonesia (Vol. 15 / No. 2 - Juni 2010)
78
2010
Penegak Hukum Terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Vol. 15 / No. 2 - Juni 2010)
79
2010
Pembentukan dan Pengelolaan BUMD/Perusahaan Daerah (Di Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan) (Vol. 15 / No. 2 - Juni 2010)
80
2010
Efektifitas Strategi Pencitraan Partai Golkar, PDIP dan PKS pada Pemilu 2009 (Vol. 15 / No. 1 - Maret 2010)
81
2010
Implementasi Pasal tentang Affirmative Action dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD: Studi di Provinsi Maluku Utara (Vol. 15 / No. 1 - Maret 2010)
82
2010
Imigran Gelap di Indonesia: Masalah dan Penanganannya (Vol. 15 / No. 1 - Maret 2010)
83
2010
Sekuritisasi Kejahatan Transnasional: Perdagangan dan Penyelundupan Orang dalam Hubungan Indonesia-Malaysia (Vol. 15 / No. 1 - Maret 2010)
84
2010
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Badan Usaha Milik Daerah: Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan (Vol. 15 / No. 1 - Maret 2010)
85
2010
Pengaruh Program Pemberdayaan Masyarakat terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua: Studi pada Suku Kamoro di Kabupaten Mimika (Vol. 15 / No. 1 - Maret 2010)
86
2010
Akses Politik Publik dan Rahasia Negara, di Era Otonomi Daerah (Vol. 15 / No. 1 - Maret 2010)
87
2010
Permasalahan Hukum Atas Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Daerah (Vol. 15 / No. 4 - Desember 2010)
88
2010
Relevansi Pelaksanaan Hukum Pidana Adat di Kalimantan Barat Dengan Hukum Pidana Nasional (Vol. 15 / No. 4 - Desember 2010)
89
2010
Implementasi Transfer Dana Perimbangan dan Implikasinya (Vol. 15 / No. 4 - Desember 2010)
90
2010
Analisa Potensi Sektor Usaha Strategis Daerah Sebagai Pertimbangan Kebijakan Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Vol. 15 / No. 4 - Desember 2010)
91
2010
Pengaturan Rahasia Negara: Sebuah Kebijakan Komunikasi Dari Perspektif Hubungan Negara Dengan Industri Media Massa (Vol. 15 / No. 4 - Desember 2010)
92
2010
Netralitas Birokrasi Dalam Pemilu Legislatif 2009 (Studi di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara) (Vol. 15 / No. 4 - Desember 2010)
93
EFEKTIFITAS PENGATURAN PENERTIBAN TANAH TERLANTAR (Vol. 26 / No. 1 - Maret 2021)
94
PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19: TELAAH PUSTAKA (Vol. 26 / No. 1 - Maret 2021)
95
SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS 2020: EVALUATION OF IMPLEMENTATION AND POLICIES (Vol. 26 / No. 1 - Maret 2021)
96
KEMISKINAN DI INDONESIA PADA SAAT PANDEMI COVID-19 (Vol. 26 / No. 1 - Maret 2021)
97
Upaya Konservasi dalam Kerangka Protocol Kyoto (Studi di Provinsi Kalimantan Barat dan provinsi NAD) (Vol. 15 / No. 3 - September 2010)
98
POLA PEMBENTUKAN KABINET DI INDONESIA: KASUS KABINET ERA SBY DAN JOKOWI (Vol. 26 / No. 1 - Maret 2021)
99
PENGEMBANGAN SISTEM PANGAN MELALUI PENGUATAN BADAN PANGAN NASIONAL (Vol. 26 / No. 1 - Maret 2021)
100
Tantangan dan Peluang Esports Dalam Keolahragaan Nasional (Vol. 25 / No. 4 - Desember 2020)
101
Penegakan Hukum Atas Penggunaan Lampu Isyarat dan Sirene Pada Kendaraan Bermotor di Jalan Raya (Vol. 25 / No. 4 - Desember 2020)
102
Manfaat Perjanjian Perdagangan Internasional Terhadap Kegiatan Perdagangan dan Investasi Bagi Indonesia (Vol. 25 / No. 4 - Desember 2020)
103
Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Vol. 25 / No. 4 - Desember 2020)
104
Kampanye Daring Dalam Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19 (Vol. 25 / No. 4 - Desember 2020)
105
Workplace Well-Being dan Psychological Capital Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta (Vol. 25 / No. 3 - September 2020)
106
Merger Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara: Quo Vadis? (Vol. 25 / No. 3 - September 2020)
107
Penerapan Omnibus Law Dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Vol. 25 / No. 3 - September 2020)
108
Prospek Kerjasama ASEAN Pasca Ratifikasi Piagam ASEAN (Vol. 15 / No. 3 - September 2010)
109
Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen di Era Ekonomi Digital (Vol. 25 / No. 3 - September 2020)
110
Aspek Politik Pemerintahan dari Rencana Pemindahan Ibukota Negara RI (Vol. 25 / No. 3 - September 2020)
111
Dampak Pandemi Wabah Coronavirus Disease (Covid) 19 dan Lockdown Terhadap Kesehatan Mental: Kajian Psikologi dan Agama (Vol. 25 / No. 2 - Juni 2020)
112
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Provinsi Jawa Barat (Vol. 25 / No. 2 - Juni 2020)
113
Local Strongman di Bangkalan: Kuasa Politik “Blater” Dalam Demokrasi Lokal 2008-2018 (Vol. 25 / No. 2 - Juni 2020)
114
Membangun Sinergi Antara Industri Retail Tradisional dan Modern Dengan E-Commerce (Vol. 25 / No. 2 - Juni 2020)
115
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Terhadap Hak Subpoena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Vol. 25 / No. 2 - Juni 2020)
116
PENCAPAIAN STATUS KESEHATAN IBU DAN BAYI SEBAGAI SALAH SATU PERWUJUDAN KEBERHASILAN PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK (Vol. 25 / No. 1 - Maret 2020)
117
SINERGITAS ALAT KELENGKAPAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PEMBUATAN PERDA (Vol. 25 / No. 1 - Maret 2020)
118
PEMANFAATAN FORUM PARIWISATA ASEAN UNTUK PROMOSI PARIWISATA INDONESIA (Vol. 25 / No. 1 - Maret 2020)
119
Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (Vol. 15 / No. 3 - September 2010)
120
REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG (Vol. 25 / No. 1 - Maret 2020)
121
PENEGAKAN HUKUM KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DI MEDIA SOSIAL: PEMBELAJARAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019 (Vol. 25 / No. 1 - Maret 2020)
122
TANTANGAN, KENDALA DAN UPAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LISTRIK DI PROVINSI RIAU DAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (Vol. 24 / No. 4 - Desember 2019)
123
PEGARUH DAYA GUNA MASYARAKAT DAN KETRAMPILAN SUPIR ORGANDA TERHADAP KEBIJAKAN WIN WIN COLLABORATION ANTARA ANGKUTAN UMUM DAN TRANSJAKARTA PROGRAM OK OTRIP (Vol. 24 / No. 4 - Desember 2019)
124
WORKPLACE WELL-BEING PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH REFORMASI BIROKRASI (STUDI KASUS: PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA) (Vol. 24 / No. 4 - Desember 2019)
125
UPAYA MENGATASI PRAKTIK KARTEL DI INDONESIA (Vol. 24 / No. 4 - Desember 2019)
126
HUBUNGAN DPRD DAN KEPALA DAERAH: STUDI PENGGUNAAN MEKANISME KONSULTASI PEMBUATAN KEBIJAKAN DAERAH (Vol. 24 / No. 4 - Desember 2019)
127
PERAN BADAN USAHA MILIK DESA PANGGUNG LESTARI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PANGGUNGHARJO, KABUPATEN BANTUL (Vol. 24 / No. 3 - September 2019)
128
MODEL ARTIFICIAL INTELLIGENCE BERBASIS RESOURCE BASE VIEW UNTUK MENCIPTAKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF EKSPOR UMKM KOTA PONTIANAK (Vol. 24 / No. 3 - September 2019)
129
EKSISTING PENERAPAN TEKNOLOGI PETANI PADA KEGIATAN PEMBAGIAN BENIH UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN (Vol. 24 / No. 3 - September 2019)
130
Dealing With Political Crisis: How UK Parliament Addresses the Expenses Scandal (Vol. 15 / No. 3 - September 2010)
131
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA (Vol. 24 / No. 3 - September 2019)
132
STRATEGI MENINGKATKAN EKSPOR PRODUK-PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH INDONESIA: STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN DAN KOTA SURABAYA (Vol. 24 / No. 3 - September 2019)
133
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA DI KABUPATEN NIAS SELATAN (Vol. 24 / No. 2 - Juni 2019)
134
ANALISIS PENGARUH FLYPAPER EFFECT PADA DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA (Vol. 24 / No. 2 - Juni 2019)
135
STRATEGI PENGEMBANGAN BAITUL MAL WATTAMWIL SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (Vol. 24 / No. 2 - Juni 2019)
136
VALUASI EKONOMI KOMUNITAS ADAT DI DALAM DAN SEKITAR KAWASAN HUTAN (Vol. 24 / No. 2 - Juni 2019)
137
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION (Vol. 24 / No. 2 - Juni 2019)
138
ANALISIS LOCATION QUOTIENT DAN SHIFT SHARE PASCABENCANA ALAM DI PROVINSI JAWA TENGAH (Vol. 24 / No. 1 - Maret 2019)
139
PERAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI SECARA KOLABORATIF (Vol. 24 / No. 1 - Maret 2019)
140
KLASIFIKASI DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH BERDASARKAN SUMBER DAYA PARIWISATA (Vol. 24 / No. 1 - Maret 2019)
141
POLITIK HUKUM PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTARANEGARA DI INDONESIA: TEPATKAH? (Vol. 24 / No. 1 - Maret 2019)
142
PEMILU PRESIDEN DAN INTERVENSI ASING: MENYINGKAP TUDINGAN INTERVENSI RUSIA DALAM PILPRES DI AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA (Vol. 24 / No. 1 - Maret 2019)
143
INTERFAITH DIALOGUE SOFT POWER DIPLOMASI INDONESIA DALAM ISU ROHINGYA (Vol. 23 / No. 4 - Desember 2018)
144
L-MATRIX DAN C-MATRIX SEBAGAI SARANA BANTU HARMONISASI HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA (Vol. 23 / No. 4 - Desember 2018)
145
PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DALAM PERSPEKTIF HUKUM (Vol. 23 / No. 4 - Desember 2018)
146
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA OLEH BADAN USAHA MILIK DESA (Vol. 23 / No. 4 - Desember 2018)
147
PERDEBATAN SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PADA PEMILU SERENTAK 2019 (Vol. 23 / No. 4 - Desember 2018)
148
ANALISIS PENGUATAN MODAL SOSIAL DALAM MENGELOLA RISIKO KREDIT MACET: STUDI PADA KOPERASI MITRA MANINDO, MANDAILING NATAL, SUMATERA UTARA (Vol. 23 / No. 3 - September 2018)
149
MAFIA KEPAILITAN DALAM PENJUALAN HARTA PAILIT (Vol. 23 / No. 3 - September 2018)
150
STRATEGI PEMASARAN PRODUK LOW DAN HIGH INVOLVEMENT PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (Vol. 23 / No. 3 - September 2018)
151
STRATEGI KAMPANYE DAN KEMENANGAN RIDWAN KAMIL DALAM PILGUB JABAR 2018 (Vol. 23 / No. 3 - September 2018)
152
UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DI PUSKESMAS MELALUI PENDEKATAN MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN (Vol. 23 / No. 3 - September 2018)
153
PERAN KREDIT MODAL KERJA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DALAM PEREKONOMIAN DI PROVINSI JAWA BARAT (Vol. 23 / No. 2 - Juni 2018)
154
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN: STUDI DI KOTA YOGYAKARTA DAN MALANG (Vol. 23 / No. 2 - Juni 2018)
155
PELINDUNGAN HUKUM ATAS PENGETAHUAN OBAT TRADISIONAL (Vol. 23 / No. 2 - Juni 2018)
156
MEMAHAMI IUU FISHING SEBAGAI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DENGAN CONTOH KHUSUS KASUS BENJINA (Vol. 23 / No. 2 - Juni 2018)
157
POLITIK PENGENDALIAN REZIM TERHADAP ORGANISASI MASYARAKAT (Vol. 23 / No. 2 - Juni 2018)
158
PENGARUH BELANJA PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Vol. 23 / No. 1 - Maret 2018)
159
PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE UNTUK MITIGASI BENCANA: Studi di Segara Anakan, Kab. Cilacap (Vol. 23 / No. 1 - Maret 2018)
160
KESETARAAN GENDER DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (Vol. 23 / No. 1 - Maret 2018)
161
HAMBATAN DAN STRATEGI PENINGKATAN EKSPOR PRODUK PERIKANAN INDONESIA (Vol. 23 / No. 1 - Maret 2018)
162
PELUANG DAN TANTANGAN DALAM KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN PENETAPAN TARIF KEPABEANAN E-COMMERCE (Vol. 23 / No. 1 - Maret 2018)
163
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DI PUSKESMAS: Studi Kasus di Kabupaten Belu Povinsi Nusa Tenggara Timur (Vol. 22 / No. 4 - Desember 2017)
164
PERMASALAHAN DAN EFEKTIFITAS KEBIJAKAN DAK SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KOTA PONTIANAK (Vol. 22 / No. 4 - Desember 2017)
165
DINAMIKA SISTEM PRODUKSI DAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN REVITALISASI INDUSTRI MENUJU SWASEMBADA GULA (Vol. 22 / No. 4 - Desember 2017)
166
PENGATURAN EKONOMI KREATIF GUNA MENGEMBANGKAN SUMBER EKONOMI BARU (Vol. 22 / No. 4 - Desember 2017)
167
MENILAI KESIAPAN MIANGAS MERESPON DAMPAK AKTIVITASTERORIS PRO- ISIS DI FILIPINA SELATAN (Vol. 22 / No. 4 - Desember 2017)
168
STRATEGI PROMOSI KESEHATAN DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN BALITA DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 (Vol. 22 / No. 3 - September 2017)
169
MODEL ALTERNATIF PENDANAAN PARTAI POLITIK (Vol. 22 / No. 3 - September 2017)
170
BAHAYA PATRONASE DAN KLIENTELISME DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK (Vol. 22 / No. 3 - September 2017)
171
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (Vol. 22 / No. 3 - September 2017)
172
OPTIMALISASI MANFAAT ONE BELT, ONE ROAD INITIAVE BAGI INDONESIA (Vol. 22 / No. 3 - September 2017)
173
PERFILMAN INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN, SEBUAH TELAAH DARI PERSPEKTIF INDUSTRI BUDAYA (Vol. 22 / No. 2 - Juni 2017)
174
PEMBARUAN SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN (Vol. 22 / No. 2 - Juni 2017)
175
MENGEVALUASI DAN MENGINVENTARISASI PELAKSANAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (Vol. 22 / No. 2 - Juni 2017)
176
KEBIJAKAN PENYALURAN MODAL MELALUI KOPERASI BERBASIS KOMUNITAS USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA SURAKARTA (Vol. 22 / No. 2 - Juni 2017)
177
ANALISIS DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN DAN BAHAN PANGAN INDONESIA DI PASAR KAMBOJA, LAOS, MYANMAR, DAN VIETNAM (Vol. 22 / No. 2 - Juni 2017)
178
PENERAPAN DAN PERSPEKTIF PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Vol. 22 / No. 2 - Juni 2017)
179
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Foreign Direct Investment (FDI) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inoonesia Periooe 1990-2013 (Vol. 19 / No. 3 - September 2014)
180
Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Tingkat Pendapatan, Suku Bunga dan Krisis Ekonomi Terhadap Nilai Tukar Rupiah Periode 2000-2014 (Vol. 19 / No. 3 - September 2014)
181
Urgensi Undang-Undang Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (Vol. 19 / No. 3 - September 2014)
182
Ketersediaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Vol. 19 / No. 3 - September 2014)
183
Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme Papua (Vol. 19 / No. 3 - September 2014)
184
Pengembangan Program Pembelajaran Berkarakter Qurani Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Studi Kasus Pada Paud di Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah dan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah) (Vol. 20 / No. 3 - September 2015)
185
Mutu Kinerja Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Jawa Barat: Pengaruh Kinerja Pimpinan, Budaya Organisasi, Komunikasi Organisasi dan Layanan Akademik Terhadap Mutu Kinerja Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Vol. 20 / No. 3 - September 2015)
186
Pengaruh Foreign Direct Investment dan Trade Openness Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), 2000-2013 (Vol. 20 / No. 3 - September 2015)
187
Analisis Kapasitas Ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN Dalam Rencana Pembentukan Mata Uang Bersama (Vol. 20 / No. 3 - September 2015)
188
Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan dan Prospek (Vol. 20 / No. 3 - September 2015)
189
Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya (Vol. 20 / No. 3 - September 2015)
190
Indonesia dan Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) (Vol. 20 / No. 3 - September 2015)
191
Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan di Pulau Tidung Kepulauan Seribu (Vol. 21 / No. 3 - September 2016)
192
Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi Daerah Dalam Mendukung Transparansi Pemerintahan (Studi Kasus Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jambi) (Vol. 21 / No. 3 - September 2016)
193
Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan Dalam Masyarakat (Vol. 21 / No. 3 - September 2016)
194
Dilema Kebijakan Pengendalian Tembakau di Indonesia (Vol. 21 / No. 3 - September 2016)
195
Ancaman ISIS/IS di Indonesia (Vol. 21 / No. 3 - September 2016)
196
Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan di Bidang Penanaman Modal (Vol. 15 / No. 3 - September 2010)
197
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Kerangka Desentralisasi (Vol. 15 / No. 3 - September 2010)
198
ESTIMASI WILLINGNESS TO PAY MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN LAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH DI JABODETABEK (Vol. 27 / No. 1 - Maret 2022)
199
STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA BERKELANJUTAN DI INDONESIA: PENDEKATAN ANALISIS PESTEL (Vol. 27 / No. 1 - Maret 2022)
200
KEBIJAKAN AFIRMATIF UNTUK OBAT TRADISIONAL DI INDONESIA (Vol. 27 / No. 1 - Maret 2022)
201
PEMBENTUKAN WACANA DWI KEWARGANEGARAAN OLEH KOMUNITAS DIASPORA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI IDENTITAS SOSIAL (Vol. 27 / No. 1 - Maret 2022)
202
PENDEKATAN INTELIJEN STRATEGIS SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DI RUANG SIBER DALAM KONTEKS KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT (Vol. 27 / No. 1 - Maret 2022)
203
REKONSTRUKSI REGULASI EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM PADA LANDAS KONTINEN (Vol. 27 / No. 1 - Maret 2022)
204
Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Vol. 15 / No. 3 - September 2010)
205
TANTANGAN DALAM MENGHADAPI PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILKADA 2020: PERSPEKTIF PROFESIONALISME KPU (Vol. 27 / No. 1 - Maret 2022)
206
PERBANKAN SYARIAH: URGENSI PENGHAPUSAN UNIT USAHA SYARIAH PADA TAHUN 2023 (Vol. 26 / No. 2 - Juni 2021)
207
PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS BARANG IMPOR MELALUI SISTEM PEREKAMAN DI INDONESIA (Vol. 26 / No. 2 - Juni 2021)
208
UPAYA PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU MELALUI REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (Vol. 26 / No. 2 - Juni 2021)
209
KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN IBUKOTA BARU INDONESIA (Vol. 26 / No. 2 - Juni 2021)
210
SURAT SUARA PEMILIH DAN LEGITIMASI PEMILU (Vol. 26 / No. 2 - Juni 2021)